Home Politik Gema Kosgoro Bela Mendagri Soal Penjabat Gubernur dari Polri

Gema Kosgoro Bela Mendagri Soal Penjabat Gubernur dari Polri

Publik-News.com – Gerakan Mahasiswa Kosgoro menilai Menteri Dalam Negeri RI Tjahyo Kumolo berwenang mengusulkan Penjabat Gubernur dari Polri maupun TNI kepada presiden asalkan sesuai ketentuan.

“Sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur peraturan perundang-undangan maka sah-sah saja. Jangan berburuk samgka atau suudzon,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Mahasiswa Kosgoro HM Untung Kurniadi kepada wartawan pada Jumat (2/2/2018).

Untung mengutip ketentuan pasal 201 ayat 10 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Adapun berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 74 tahun 2016 tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa Penjabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintahan pusat/provinsi.

“Jadi sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka penunjukan penjabat gubernur berasal dari TNI atau Polri tidak perlu dipersoalkan,” kata Untung. Terlebih anggota TNI/Polri diatur undang-undang dan terikat kode etik untuk bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Namun tetap semuanya, kata Untung, dikembalikan kepada presiden sebagai end-user. “Apabila Presiden tidak berkenan maka dapat saja pengajuan penjabat gubernur ditolak dan memerintahkan pencabutan Permendagri yang mengatur penjabat gubernur dapat berasal dari TNi dan Polri tidak berlaku,” papar Untung.

Sedangkan apabila publik berpendapat terjadi maladministrasi maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka publik dapat mendaftarkan gugatan judicial review ke Mahkamah Agung untuk menguji Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 apakah melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. “Negara kita adalah negara hukum maka dapat dimohonkan uji materi kepada mahkamah agung untuk menguji Permendagri dimaksud,” katanya lagi.

Sebelumnya Mendagri Tjahjo Kumolo sudah mengusulkan ke Presiden Joko Widodo dua Jenderal Polri untuk menjadi Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat dan Sumut. Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal M. Iriawan akan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat. Sementara Kepala Divisi Propam Polri Irjen Martuani Sormin diajukan sebagai kandidat Pj Gubernur Sumatera Utara. Keduanya akan menjabat sebagai Pj Gubernur sampai rangkaian Pilgub di dua daerah itu resmi memunculkan nama kepala daerah baru.

Pj Gubernur ditunjuk untuk menggantikan peran kepala daerah provinsi yang habis masa jabatannya. Di Jawa Barat dan Sumatera Utara, yang akan menggelar Pilgub pada 2018, masa jabatan gubernur lama habis pada Juni mendatang. Tjahjo mengaku pihaknya menyerahkan sepenuhnya urusan tersebut ke Presiden Joko Widodo. Apapun hasilnya, Tjahjo mengatakan pihaknya akan menghormati.
“‎Keputusannya terserah Istana,” tandas Tjahajo.

Alasannya, tidak mungkin menempatkan semua pejabat eselon I Kemendagri sebagai Pj maupun Pjs gubernur di 17 provinsi yang menggelar Pilkada pada 2018. “Maka saya ambil dari instansi lain dan wagub yang tidak maju Pilkada dan belum habis masa jabatannya,” ujarnya.

Pada Pilkada 2017, Tjahjo memilih Mayor Jenderal TNI Soedarmo menjadi Penjabat Gubernur Aceh dan Irjen Pol Carlo Tewu sebagai Penjabat Gubernur di Sulawesi Barat. (UN/PN).

Comment