Gema Kosgoro Berharap Perppu Ormas Tak Dijadikan UU

Gema Kosgoro Berharap Perppu Ormas Tak Dijadikan UU

SHARE

Publik-News.com – Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat masih jadi polemik. Perppu tersebut dicap sebagai produk hukum yang otoriter dan semestinya tidak disahkan sebagai Undang-Undang.

“Gema Kosgoro mendukung Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Gema Kosgoro juga mendukung Perppu tersebut tidak disahkan sebagai undang-undang,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Mahasiswa Kosgoro Untung Kurniadi kepada wartawan disela-sela Diskusi Publik Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dan Upaya Membangun Solidaritas Berbangsa pada Rabu (30/8) siang.

Hadir dalam diskusi tersebut Direktur Politik Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri La Ode Balombo, pakar hukum tata negara Margarito Kamis, pakar hukum islam Herdi Syahrasad dan
Ketua Umum PPK Kosgoro Hayono Isman.

Untung mengatakan, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi kontroversial karena menghapus kewenangan pengadilan sebagai institusi yang berwenang membubarkan organisasi masyarakat.

“Dalil pemerintah mengenai terbitnya Perppu itu karena kegentingan yang memaksa tidak logis. Terbitnya Perppu itu menjadi cerminan bahwa Kementerian Dalam Negeri yang diberi kewenangan oleh UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas untuk membina dan mengawasi ormas tidak berfungsi,” kata Untung.

Meskipun demikian karena penerbitan Perppu berdasarkan subjektifiyas kepala negara maka Untung tetap mendukung Perppu Nomor 2 Tahun 2017 namun dia juga mendukung Perppu dimaksud tidak untuk disahkan sebagai undang-undang. (TK)

SHARE
Comment