Gerakan 212: Mengukur Tinggi Monash dan Monas

Gerakan 212: Mengukur Tinggi Monash dan Monas

SHARE

Saya mengikuti berbagai pendapat orang tentang Reuni 212, baik yang pro maupun yang kontra, baik yang manis maupun yang sinis. Saya kira kita tidak perlu berpanjang-panjang dalam pasemon. Sejauh berkaitan dengan Gerakan 212, ada dua hal saya kira yang perlu segera ditegaskan oleh para pendukungnya. Pertama, Gerakan 212 tidak boleh dilarang oleh siapapun agar tak menjadi gerakan politik. Namun demikian, ini yang kedua, Gerakan 212 juga bukan melulu soal politik.

Tidak ada gunanya memang menyangkal jika Gerakan 212 memiliki intensi politik. Apalagi, gerakan tersebut secara jelas telah membawa implikasi politik tertentu yang skalanya pantas diperhitungkan oleh berbagai kekuatan politik manapun di Indonesia, setidaknya dalam satu tahun terakhir. Menyangkal Gerakan 212 sebagai gerakan politik sama seperti halnya membenarkan anggapan lama jika ummat memang tidak boleh berpolitik, sebuah anggapan yang jelas-jelas keliru.

Tapi, di sisi lain, perlu juga ditegaskan bahwa Gerakan 212 bukanlah hanya soal politik, apalagi sekadar politik praktis. Sebagaimana yang bisa kita amati, Gerakan 212, meskipun ini sebenarnya tak pernah dibayangkan oleh para penggagasnya, sedikit atau banyak telah bertransformasi menjadi gerakan sosial ummat.

Anda bisa melihat, sesudah peristiwa 411 dan 212, banyak orang kemudian tergerak untuk membangun koperasi di mana-mana, baik yang menggunakan label syariah maupun tidak, atau membangun serikat dagang melalui pendirian sejumlah gerai ritel, yang kesemuanya menggunakan merek “212” sebagai identitasnya. Kita juga bisa menyaksikan, sesudah munculnya “kasus Sari Roti” tahun lalu, dalam Reuni 212 kemarin ada pelaku usaha kecil yang bergerak memproduksi “Syar’i Roti”.

Hal-hal semacam itu, yang menunjukkan banyaknya orang yang telah menjadikan 212 sebagai inspirasi dalam aktivitas sosialnya, pada akhirnya telah membentuk ulang Gerakan 212 sehingga kini bermetamorfosis menjadi gerakan sosial ummat dalam dimensi yang lebih luas, bukan hanya gerakan perlawanan atas kasus penistaan agama sebagaimana yang menjadi triger kemunculannya.

Massa 212 terbukti bukan hanya massa cair yang tak memiliki kecerdasan ekonomi politik sebagaimana yang sering dituduhkan oleh mereka yang sinis. Munculnya gerai 212 Mart di sejumlah tempat, misalnya, yang didirikan secara bergotong royong oleh sejumlah investor gurem melalui berbagai koperasi, tentu sulit dibayangkan jika tak mengusung kesadaran ekonomi politik tertentu. Apalagi, gerai-gerai tersebut secara tegas dimaksudkan untuk memfasilitasi produk-produk Usaha Kecil Menengah (UKM), yang selama ini memang sulit untuk masuk ke gerai-gerai ritel modern.

Jika banyak orang yang masih sinis terhadap Gerakan 212, saya melihat pandangan itu sangat dipengaruhi oleh sentimen kelas. Dengan sejumlah penyederhanaan, selama masa Orde Baru, di tengah watak rezim yang represif dan anti-politik simbol, gerakan sosial ummat Islam memang hanya mengenal dua pola gerakan, yaitu corak kulturalisme sebagaimana yang diwakili oleh sosok Abdurrahman Wahid, dan corak kosmopolitanisme sebagaimana yang diwakili oleh sosok Nurcholish Madjid.

Baik Gus Dur maupun Cak Nur, yang bisa dijadikan sebagai simbol representasi, sama-sama berasal dari lingkungan elite. Kedua-duanya kebetulan juga mewakili dua kekuatan politik dominan dari masa sebelumnya, yaitu NU dan Masyumi. Di tengah rezim militer yang keras, dua corak itu sama-sama bergerak di wilayah intelektual yang serba santun, sopan, dan jauh dari menghardik-hardik. Selama puluhan tahun, corak gerakan sosial ummat Islam hanya diwarnai oleh dua model yang setipe tadi, yang membuatnya seolah jadi satu-satunya kemungkinan bagi model gerakan politik ummat.

Itu sebabnya, ketika tongkat kepemimpinan gerakan ummat tiba-tiba diambil alih oleh figur-figur baru seperti Habib Rizieq Shihab, Ustad Bachtiar Nasir, atau Al Khathath, yang berasal dari luar jalur tradisional tadi, banyak orang sepertinya tidak rela. Mereka bukan keturunan elite lama, para pangeran pemikir Islam berdarah biru. Mereka juga bukanlah alumni Chicago, Al Azhar, McGill, Monash, atau universitas-universitas beken lainnya tempat biasanya sebagian kelas menengah kita bersekolah. Mereka orang “biasa-biasa” saja.

Persis di situ, jika kita mau untuk menghapus sedikit prasangka, tak sulit sebenarnya untuk menemukan bahwa Gerakan 212 sebenarnya adalah sebuah gerakan yang lahir dari kegelisahan ummat sendiri, dan bukan lahir dari kegelisahan elite sebagaimana yang mendominasi wajah gerakan sosial ummat Islam di masa sebelumnya.

Jika elite menggelisahkan toleransi, maka ummat di bawah bukannya anti-toleransi, tapi bagi mereka persoalan yang mendesak untuk disikapi adalah kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan dan keterpinggiran di tengah-tengah iklim demokrasi liberal dan ekonomi pasar yang jadi model hari ini. Jadi, hanya karena mereka tidak menjadikan toleransi, atau kebhinekaan sebagai isu gerakan, bukan berarti mereka tidak toleran dan anti-kebhinekaan sebagaimana yang dituduhkan secara ceroboh oleh sebagian kelas menengah kita. Justru, jika kita mau sedikit jujur, keterpinggiran mereka adalah simbol dari kebhinekaan yang tercederai itu sendiri.

Sebagai gerakan yang tumbuh dan berkembang dari kegelisahan ummat, yang sebagian besarnya berasal dari kaum pinggiran, maka mengharapkan gerakan ini bisa memenuhi tuntutan ideal sebagaimana yang biasa dituntut oleh para akademisi menara gading, tentu saja adalah sebuah lelucon. Tuntutan semacam itu menunjukkan betapa sangat berjaraknya kaum terpelajar kita dari realitas sosial di sekitarnya. Dan itu adalah masalah yang harus dipecahkan oleh kaum terpelajar kita sendiri, bukan masalah yang harus dipecahkan oleh ummat.

Dengan segala keterbatasannya, ummat terbukti telah sanggup untuk menghimpunkan dirinya sehingga suara mereka kini patut diperhitungkan oleh siapapun yang sedang mengelola kekuasaan di Indonesia hari ini. Dan mereka kini telah memperluas gerakannya sebagai gerakan sosial yang berdimensi lebih luas lagi. Apa yang lebih baik dari itu?!

Apa yang seharusnya Anda tuntut dari alumni Monash, tak sepatutnya Anda tuntut kepada mereka yang hanya bisa “bersekolah” di Monas. Jika tuntutan itu tak bisa mereka penuhi, bukan karena mereka bodoh, tapi Andalah yang goblok!.

Oleh: Tarli Nugroho

SHARE
Comment