Gerindra: Presidential Threshold Langgar UUD 1945

Gerindra: Presidential Threshold Langgar UUD 1945

SHARE

Publik-News.com – Fraksi Gerindra menegaskan tetap menolak pembahasan presidential threshold  dalam sidang paripurna pembahasan RUU Pemilu hari ini. Gerindra menilai presidential threshold tidak bisa digunakan dalam pemilu serentak 2019.

Bahkan, dengan tegas Gerinda menyatakan presidential threshold itu bertentangan dengan pasal 6 huruf a Undang-Undang Dasar 1945.

“Dalam pasal tersebut disebutkan, presiden dicalonkan oleh partai dan atau gabungan partai sebelum Pemilu, ada kata sebelum, itu berarti jika PT digunakan jelas dan telanjang inkonstitusional,” tegas Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Muhammad Syafi’i dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/7/2017).

Romo menganggap presidential threshold yang menggunakan suara hasil Pilpres 2014 merupakan bentuk akal-akalan semata. Ia  mengkritik langkah fraksi lainnya yang meminta voting pembahasan presidential threshold ini yang jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945.

“Karena itu kita tidak persoalkan voting atau tidak, persoalannya adalah apakah kita pantas memvoting sesuatu yang jelas bertentangan dengan UUD 45 kita,” imbuhnya.

“Hari ini kita dengan begitu semangat ingin voting tapi yang divoting merupakan pelanggaran konstitusi. Mari kita kembali pada konstitusi kita,” pungkasnya. (Fq)

 

 

 

SHARE
Comment