Golkar Tak Harus Ketua DPR

Golkar Tak Harus Ketua DPR

SHARE

Dalam ketentuan Pasal 84 -Pasal 88 UU MD3 mengatur tentang pimpinan DPR. Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikatakan bahwa Pimpinan DPR terdiri dari atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR; Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap; dan Bakal calon pimpinan DPR berasal dari fraksi dan disampaikan dalam rapat paripurna DPR.

Ada dua pernyataan kritis membaca pasal diatas yang bisa lahir yaitu: Pertama, yang dipilih adalah pimpinan DPR dalam satu paket; Kedua, Memberi makna yuridis frasa “bersifat tetap”. Saya berpandangan bahwa yang dipilih dari dan oleh anggota DPR adalah pimpinan DPR dan bukan ketua dan wakil ketua sekalipun pimpinan DPR terdiri dari jabatan dan kedudukan seperti disebutkan dalam Pasal 84 ayat 1 diatas.

Kata “Pimpinan” mencerminkan kepemimpinan yang bersifat kolektif kolegial sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (3) Peraturan DPR No. 1 tahun 2014 Tentang Tata Tertib dimana disebutkan bahwa pimpinan DPR merupakan alat kelengkapan DPR dan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Artinya yang dipilih dari dan oleh anggota DPR yang berasal dari fraksi sebagai kepanjangan tangan Partai Politik adalah wadahnya yang disebut pimpinan dan bukan isi wadah tersebut. Saya ibaratkan, kita mau membeli makanan siap saji (fast food) di gerai tertentu ada istilah paket A, paket B dan paket C.

Masing-masing paket diatas berbeda menunya, paket A misalnya berisi nasi, salad, beef, dan minuman ocha dingin. Paket B dan paket C lain lagi menunya. Tetapi jika anda memilih paket A tetapi tidak suka dengan minuman dinginnya maka anda dapat menggantinya dengan air mineral tanpa mengganti paketnya.

Analogi diatas, menjawab istilah “satu paket yang bersifat tetap”. Paketnya adalah pimpinan DPR yang diajukan oleh fraksi masing-masing satu orang, menunya adalah jabatan dalam pimpinan DPR yang terdiri atas ketua dan wakil ketua DPR. Dalam makna gramatikal hukum, pimpinan DPR itulah yang dimaksudkan dalam frasa satu paket yang bersifat tetap sementara jabatan ketua dan wakil ketua DPR dapat saja diganti.

Setya Novanto sebagai ketua DPR dapat saja diganti oleh wakil ketua DPR lainnya menjabat ketua DPR dari fraksi berbeda tetapi tidak dimaksudkan mengganti fraksi lain dari paket pimpinan DPR yang terpilih. Fadli Zon sebagai wakil ketua dapat saja diangkat menjadi ketua DPR dari fraksi Gerindra, sementara pengganti SN menjabat wakil ketua DPR. Yang salah kalau fraksi PDI Perjungan atau fraksi Nasdem mau masuk menggantikan paket pimpinan yang sudah terpilih sebelumnya dalam rapat paripurna.

Karena itu, dalam Pasal 28 Peraturan DPR No. 1 tahun 2014 mengatur tata cara pemilihan pimpinan DPR dan bukan tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua DPR. sehingga sangat berbeda makna gramatikalnya antara memilih pimpinan DPR dan memilih ketua dan wakil ketua DPR karena perubahan imbuhan, pengulangan atau pemajemukan yang terikat pada konteks pemakaiannya.

Penahanan SN dalam kasus mega korupsi KTP elektronik jelas mengganggu sifat kolektif kolegial dengan ketidakhadiran seorang pimpinan DPR apalagi berkedudukan sebagai ketua DPR. Kehilangan 1 (satu) pimpinan justeru menghilangkan makna gramatikal dan filosofis hukumnya yang berarti kehilangan kebersamaan dan pertemanan dalam satu pekerjaan sesuai dengan mandat Pasal 86 UU MD3 yang mengatur tugas pimpinan DPR.

Langkah terbaik kemelut internal Partai Golkar dan pengisian paket pimpinan DPR yang kosong jika benar SN mengundurkan diri sebagai anggota dan ketua DPR tentu juga menunjukkan kebesaran hatinya disaat yang bersamaan mengalami remuk redam secara psikologis yang menghancurkan karir politik dan penyitaan harta kekayaan yang dia miliki oleh negara.

Apa yang dilakukan SN dengan kabar mengundurkan diri dan menunjuk saudara Azis Syamsuddin sebagai penggantinya ketua DPR tidak saja melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tetapi juga aturan internal (AD/ART) Partai Golkar dan kesepakatan Pleno beberapa hari lalu. Khususnya secara etika dan moral dalam kehidupan pengelolaan negara karena DPR adalah lembaga negara dan Partai Golkar adalah milik publik dan bukan milik SN seorang diri.

 

Oleh: Syamsuddin Radjab
(Penulis adalah Pengamat Hukum Tata Negara dan Direktur Eksekutif Jenggala Center)

Comment