GPII Tak Sepakat Pelibatan TNI Masuk Revisi UU Terorisme

GPII Tak Sepakat Pelibatan TNI Masuk Revisi UU Terorisme

SHARE

Publik-News.com – Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) tidak sepakat pelibatan militer (TNI) dalam mengatasi terorisme dimasukan dalam revisi UU Terorisme karena hal itu telah diatur dalam UU Tentang TNI No 34/2004.

Ketua Umum GPII, Karman BM mengatakan, miler sudah pernah menjadi leading sector dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di masa pemerintahan orde baru (Orba). Menurut Karman, rakyat sudah trauma jika militer tetap dipaksakan untuk dimasukkan dalam pembahasan revisi UU terorisme tersebut.

“Kita sama-sama sudah mengalaminya dan menyaksikan TNI/ABRI pernah menjadi leading sector dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Kita sama-sama tau hasilnya ada semacam trauma dari rakyat,” ujar Karman, Rabu (31/5/2017).

Karman mengingatkan tentang kiprah miler yang menjadi leading sector dalam pemberantasan tindak pidan terorisme tersebut. Selama menjadi leading sector, kata Karman, militer selalu curiga ketika ada sebuah pertemuan dan kemudian dianggap sebagai teroris. Hal-hal semacam itu menurut Karman tidak perlu lagi terjadi pada era pasca reformasi kali ini.

“Sedikit demi sedikit dianggap sebagai teroris, kemudian sedikit-sedikit dianggap sebagai musuh negara,” pungkasnya.

Sebaliknya, Karman menambahkan bahwa GPII lebih sepakat jika pemberantasan tindak pidana terorisme dibebankan kepada aparat kepolisian. Sementara, militer tidak perlu diberi porsi yang lebih dalam upaya melawan gerakan “musuh negara” ini. Pelibatan militer dalam mengatasi terorisme sebenarnya sudah bisa dilakukan tanpa harus mengatur pelibatan militer dalam revisi UU Antiterorisme

“Kalau menurut sistem tindak pidana atau dalam konteks rule of law penindakan hukum maka yang melakukan itu adalah polisi. Kita berikan saja kewenangan itu kepada polisi. Jika kemudian polisi dianggap tidak maksimal dan lain-lain, silakan diperbaiki tapi jangan sampai kemudian mindsetnya adalah seolah-olah keluar dari konteks sitem peradilan tindak pidana itu,” tambahnya.

GPPI, menurut Karman, sepakat gerakan terorisme ditumpas. Tapi, sekali lagi, kata dia, tidak ada alasan yang mendesak untuk melibatkan militer dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di negara yang berideologi Pancasila ini.

“Sementara ini tidak ada alasan yang mendesak dan masuk akal untuk kita melibatkan kembali atau mengasi porsih lebih kepada TNI untuk memberantas terorisme,” katanya. (PN)

SHARE
Comment