Gugat UU Pemilu ke MK, Yusril: Ambang Batas Pencalonan Presiden Tidak Adil

Gugat UU Pemilu ke MK, Yusril: Ambang Batas Pencalonan Presiden Tidak Adil

SHARE

Publik-News.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulang Bintang (DPP PBB) Yusril Ihza Mahendra mendaftarkan judicial review atas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2017).

Judicial review atas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 didaftarkan Yusril bukan atas nama perorangan, namun mengatasnamakan Partai Bulan Bintang.

“Iya sekarang sudah mendaftar, Pak Yusril mendaftarkan JR (red: judicial review) Pasal 222 UU Pemilu atas nama Partai Bulan Bintang,” kata Ajuansyah Komandan Pusat Brigade Hizbullah saat dihubungi abadikini.com melalui sambungan telepon.

Sementara itu, Yusril menilai ambang batas yang ditentukan dalam UU Pemilu sesungguhnya tidak diperlukan dalam pencalonan presiden (presidential threshold).

“Ambang batas tidak perlu karena pemilu berlangsung di hari yang sama,” kata Yusril di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa.

Menurut Yusril ambang batas pencalonan presiden yang diatur dalam ketentuan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan rasionalitas, karena pemilu dilaksanakan pada hari yang sama.

“Bagaimana kita bisa mendapatkan ambang batas, dan apakah cukup rasional bila ambang batas menggunakan pemilu sebelumnya sementara pemilu itu sudah dilaksanakan dua kali,” kata Yusril.

Yusril berpendapat ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden ini tidak cukup adil.

Lebih lanjut Yusril menjelaskan bahwa dengan ketentuan mengenai ambang batas dalam UU Pemilu, maka secara otomatis yang dapat mencalonkan presiden hanyalah dua orang, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subiyanto.

“Karena hanya dua calon ini yang memenuhi syarat, sementara yang lain tertutup kemungkinannya,” ujar Yusril.

Oleh sebab itu Yusril kemudian mendaftarkan pengajuan uji materi ketentuan Pasal 222 UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang.

“Kami hanya menguji satu pasal saja, yaitu Pasal 222 UU Pemilu,” kata Yusril.

Menurut Yusril ketentuan tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi partainya dan bertentangan dengan Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 22e UUD 1945.

Yusril mengatakan bahwa partainya mempunyai hak konstitusional untuk mengajukan pasangan capres dan cawapres, karena merupakan partai politik peserta pemilu.

“Tapi hak konstitusionalnya dirugikan atau terhalang dengan norma Pasal 222 UU Pemilu, karena itu kami meminta pasal itu dibatalkan MK,” kata Yusril.

Yusril menambahkan bila ketentuan tersebut dibatalkan oleh MK, maka setiap partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres tanpa harus terikat dengan ambang batas pencalonan presiden.

SHARE
Comment