Gugatan Lucy Kurniasari Ditolak, Fandi Utomo Tetap Anggota DPR RI Periode 2014-2019

Gugatan Lucy Kurniasari Ditolak, Fandi Utomo Tetap Anggota DPR RI Periode 2014-2019

SHARE

Publik-News.com – Pengadilan Negari Jakarta Pusat menolak gugatan penggugat Lucy Kurniasari terkait hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota Legislatif dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Daerah Pemilihan (Dapil) 1 antara dua orang Anggota Partai Demokrat Jawa Timur tahun 2014-2019. Pihak tergugat adalah Fandi Utomo. Dia sebagai Anggota DPR dari Fraksi Demokrat.

Putusan penolakan pengadilan terhadap penggugat tersebut dibacakan oleh John Tony Hutauruk sebagai Ketua Majelis dan diampingi dua hakim anggota. Kedua hakim anggota ini adalah Eko Sugiarto dan Wiwik Suhartono.

Ketua tim kuasa hukum Fandi Utomo dari Ali Nurdin dan Patners, Ali Nurdin mengaku legah dengan putusan hakim pengadilan tekait pokok perkar Perkara Nomor 307/Pdt.Sus/2016/PN.JKT.PST tersebut. Menurut Nurdin, apa yang menjadi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri tersebut sudah sesuai dengan pendapat para ahli yang pernah dia ajukan ke persidangan.

“Argumentasi yang kami ajukan dalam kesimpulan telah diterima dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim,” ujar Nurdin di PN Jakpus, Kamis (25/6/2016).

Menurut Nurdin, dengan adanya putusan Majelis Hakim Pengadilan ini maka Fandi Utomo sebagai pihak tergugat tetap menjabat sebagai Anggota DPR RI periode 2014-2019. Dengan kata lain, DPP Demokrat sebagai pihak tergugat karena tidak melaksanakan putusan Mahkamah Partai tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum.

“Terkait dengan putusan nomor 62 di Mahkamah Partai yang tidak dilaksanakan oleh DPP sebagai pihak tergugat, oleh pak SBY ternyata dibenarkan oleh Majelis hakim. Ternyata itu bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan sehingga tidak dilaksanakannya putusan oleh DPP itu bukan merupakan suatu pelanggaran hukum. Dan kita bergembira ada kepastian hukum yang sudah dibuat oleh pak SBY sejak 2014,” katanya.

Nurdin mengatakan siap melayani jika nantinya pihak penggugat tidak merasa puas dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan ini. Apapun yang akan dilakukan oleh pihak penggugat, misalnya mengakukan kasasi, Nurdin bersama tim kuasa hukumnya akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk membela Fandi Utomo sebagai kliennya.

“Ini merupakan putusan akhir, tapi pihak penggugat bisa mengajukan kasasi. Kita lihat apakah pihak penggugat akan mengajukan kasasi atau tidak. Kita sudah siap karena sudah jelas bahwa Ketua Umum Partai Demikrat (SBY) berhak menentukan kebijakan partai,” katanya.

Lebih lanjut, Nurdin juga menambhakan bahwa ada delapan Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat yang diberhentikan dengan alasan Pergantian Antar Waktu (PAW). Padahal, kata dia, jika merujuk pada putusan Majelis Hakim Pengadilan kali ini, delapan anggota DPR tersebut masih bisa melanjutkan jabatannya meski sudah diberhentikan oleh Mahkamah Partai Demokrat.

“Ada delapan yang diberhentikan oleh Mahkamah Partai itu kalau merujuk pada putusan ini mereka bisa bertugas. Tidak perlu diganti atau di PAW lagi,” tutupnya.

(Hurri Rauf)

SHARE
Comment