Hak Angket DPR Versus KPK

Hak Angket DPR Versus KPK

SHARE

Hak angket DPR merupakan hak hukum yang diberikan oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Terkait hak angket diatur dalam Pasal 199 sampai Pasal 209 UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakian Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3). Dalam pasal 199 dijelaskan bahwa pengajuan hak angket harus diusulkan paling sedikit dua puluh lima orang anggota serta lebih dari satu fraksi disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki dan alasan penyelidikannya. Usul hak angket juga harus mendapat persetujuan dari rapat peripurna DPR yang dihadiri lebih dari ½ jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari ½ jumlah anggota DPR yang hadir.

Pada sidang paripurna DPR jumat (28/4) yang dipimpin oleh wakil ketua DPR, Fahri Hamzah, mengetuk palu tanda hak angket DPR terhadap KPK resmi disahkan dan diterima kendatipun diwarnai aksi protes dan walk out beberapa fraksi. Soal utama pengajuan hak angket DPR terkait dengan keengganan KPK membeberkan rekaman pemeriksaan Miryam S Hariyani dalam kasus korupsi e-KTP yang menyebutkan adanya bagi-bagi duit kepada anggota DPR dalam proses penganggaran e-KTP yang kemudian disanggah dan dicabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) KPK karena adanya tekanan dari penyidik (23/3).

Oleh penyidik KPK setelah di konfrontir dengan Miryam (30/3) menepis keterangan adanya tekanan dan justeru menyebut adanya sejumlah nama anggota DPR yang mengancam dan menekan Miryam agar keterangannya dalam BAP dicabut. Miryam kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemberian keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 174 KUHAP.

Hak angket merupakan hak DPR selain hak interpelasi dan menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU MD3. Dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3 harus memuat unsur agar penggunaan hak angket DPR dapat dilaksanakan yang terdiri dari; 1). Berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah; 2). Berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan 3). Diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mengamati latar belakang peristiwa hukum lahirnya penggunaan hak angket DPR dengan ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 akan melahirkan beberapa tesis hipotetik-yuridis sebagai berikut: Pertama,Penyidik KPK dalam kasus dugaan korupsi e-KTP sedang menjalankan sebagian tugas Pemerintah dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi. Dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 6 huruf c disebutkan bahwa salah satu tugas KPK adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Penyidikan oleh KPK untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Apa yang dilakukan oleh penyidik KPK adalah sedang melaksanakan perintah UU KPK dan kebijakan Pemerintah terkait dengan percepatan pemberantasan korupsi sesuai Inpres No. 5 Tahun 2004. Apa yang dilakukan KPK bukan tindak kejahatan sehingga perlu diselidiki melalui hak angket DPR.

Kedua, Penolakan KPK untuk tidak membuka rekaman hasil pemeriksaan Miryam yang tertuang dalam BAP seperti yang diminta oleh anggota DPR bukan pula kejahatan atau pelanggaran undang-undang. Permintaan DPR tidak terkait dengan sesuatu hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terkecuali kepentingan orang-perorang anggota DPR kemudian dilembagakan melalui pengajuan hak angket walaupun penuh konflik kepentingan karena banyaknya anggota DPR yang terlibat dalam kasus e-KTP.

Kedudukan BAP yang memuat keterangan saksi/terdakwa dalam proses penyidikan sangat vital karena dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 162, Pasal 184 KUHAP dan Pasal 305 HIR. Kedantipun, keterangan dalam BAP pada persidangan dapat saja berbeda dan bahkan berhak dicabut dengan alasanadanya tekanan atau ancaman.

Bagi penyidik KPK, keterangan saksi/terdakwa dalam kasus dugaan korupsi e-KTP yang merugikan Negara sebesar Rp. 2.3 Triliun(grand corruption) tentu hal penting, strategis dan berdampak luas bagi kepentingan masyarakat dalam memperoleh hak identitas diri sebagai warga Negara.

BAP menurut sifatnya dalam sistem peradilan yang menganut prinsip inquisitor atau non-advesary system seperti Indonesia bersifat rahasia dan tertutup. Dengan prinsip itu, KPK menolak memberikan rekaman dapat dibenarkan, diterima dan dilindungi oleh undang-undang.

Penyebutan nama anggota DPR dalam pemeriksaan tindak pidana hal yang biasa untuk merangkai suatu peristiwa pidana agar dapat menemukan pelakunya. Bukan berarti nama yang disebut terlibat dalam kasus yang sedang disidik oleh penegak hukum. Karenanya anggota DPR tidak perlu marah dan panik dengan melibatkan kelembagaan DPR yang sesungguhnya perbuatan orang perorang.

Ketiga,Alasan yang menjadi dasar usulan hak angket DPR melalui Komisi III DPR yaitu disamping penolakan KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam juga dengan dalih ingin menyelidiki kinerja KPK dan urusan anggaran belanja. Anggaran belanja dimaksud adalah laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepatuhan KPK tahun 2015 mengenai tata kelola anggaran yang dianggap menyimpang seperti kelebihan pembayaran gaji pegawai KPK, perjalanan dinas kedeputian penindakan dan perencanaan gedung KPK yang tak cermat sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran (28/4/2017).

Dari alasan yang dikemukan diatas, saya tidak melihat relevansinya dengan pengajuan hak angket yang sedang bergulir di Senayandengan proses penyelidikan kasus korupsi e-KTP maupun dalam persangkaan pemberian keterangan palsu Miryam.

Hal yang disoal DPR lebih bersifat teknis operasional penggunaan anggaran dan kinerja yang bisa diselesaikan melalui rapat kerja antara KPK dengan DPR dan tidak perlu dengan mekanisme pengajuan hak angket.

LHP KPK tahun 2015 juga telah dilaporkan dua tahun lalu dan masyarakat dapat membaca dan menilainya dengan mengunduh melalui website KPK termasuk laporan keuangan KPK 2015 yang telah diaudit BPK pada 31 Desember 2015 dengan opini WTP-DPP dengan nilai ekuitas Rp. 1.8 Triliun. Selain itu, tim penasihat KPK dapat berperan aktif sebagai pemberi nasihat dan pertimbangan sesuai dengan kepakarannya.

Memang, menjadi catatan penting bagi KPK adalah banyaknya dokumen BAP, sprindik, dan surat cekal yang bocor ke publik padahal sedang proses penyidikan. KPK harus membersihkan daki yang melekat pada tubuhnya yang dilakukan oleh oknum berwatak jahat dan bermental serakah. Terlepas dari itu semua, DPR tak harus menggunakan Bulldozer hanya untuk membersihkan lantai yang kotor.

Oleh : Syamsuddin Radjab

(Penulis adalah Ketua Presidium Kejaksaan Watch dan Dosen Ilmu Hukum UIN Alauddin)

SHARE