Hak Angket ke KPK, DPR Dianggap Anomali dalam Penegakan Hukum

Hak Angket ke KPK, DPR Dianggap Anomali dalam Penegakan Hukum

SHARE

Publik-News.com – Direktur Nusantara Riset, Deni Yusup menilai, hak angket yang digalang sebagian anggota DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sikap inkonsisten wakil rakyat terhadap pemberantasan korupsi.

“Ini semacam anomali sikap wakil rakyat terhadap penegakan hukum dengan membentuk hak angket KPK,” ujar Deni melalui siaran persnya kepada Publik-News.com, Kamis (4/5/2017).

Menurut Deni, rakyat berharap DPR konsisten dan pro pemberantasan korupsi. Penegakan hukum untuk menciptakan keadilan. Pemberantasan korupsi juga harus dilaksanakan secara adil dan transparan.

“Rakyat berharap kepada penegakan hukum untuk menciptakan keadilan dan memberantas korupsi Keakar- akarnya agar jelas dan tranparan agar pemberantasan korupsi bisa menekan kerugian negara dan rakyat tidak dirugikan dari bajakan uang negara yang bukan untuk rakyat dan malah di bajak oleh oknum pejabat yang melukai hati rakyat,” ucapnya.

Menurut Deni, selama ini harapan rakyat terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi terasa dilukai oleh wakil rakyat yang tidak peka terhadap hal itu. Sebaliknya, mereka malah melakukan gerakan politik untuk melemahkan tugas dan kewenangan KPak dengan melakukan hak angket terhadap KPK.

“Ini juga yang menjadi anomali sikap wakil rakyat yang dulu secara tegas pro terhadap penegakan hukum takala DPR memilih pimpinan KPK yang baru. Publik harus terus membatu dan perhatikan gerakan pemberantasan korupsi untuk terwujudnya negara yang bebas korupsi dan bisa meningkatkan kesejahteraan,” tukas Deni.

Menurut Deni, good gaverment yang selama ini diimpikan seluruh rakyat belum juga terwujud. Hak angket ke Kapak yang digalang sebagian anggota DPR dan sudah disetujui sebagian fraksi menjadi bukti bahwa penegakan hukum masih dirasa tidak nyaman bagi sebagian orang.

Deni menambahkan bahwa penegakan hukum sejatinya menghadirkan keadilan yang berkeadilan. Adanya anggapan yang melihat penegakan hukum “KPK” dalam penegakan hukumnya terkesan tebang pilih, asumsi ini yang menurut sebagian orang melandasi elit DPR untuk melakukan hak angket. Disebutkan, pada dasarnya sikap dan asumsi seperti ini semestinya tidak dimiliki oleh elit politik karena logika hukum berbeda dengan logika politik.

“Retapi menjadi tercampur takala yang kena kasus mereka sehingga ada penafsiran tebang pilih dan memunculkan multitafsir politik bukan dilihat dari sundut pandang hukum, malah yang dikedepankan sudut pandang politik. Perlawanan yang dilakukan oleh sebagian kelompok yang berkeinginan untuk melemahkan KPK semoga bisa diatasi oleh kita semua,” tutup Deni. (RF)

SHARE
Comment