Harapan Ms Kaban Kepada Pemerintah Soal Maraknya Kriminalisasi Ulama

Harapan Ms Kaban Kepada Pemerintah Soal Maraknya Kriminalisasi Ulama

SHARE

Publik-News.com – Komnas HAM mengaku sudah menyusun rekomendasi adanya dugaan kriminalisasi para ulama. Rekomendasi ini akan diberikan kepada pemerintah. Sebelum menyusun rekomendasi, Komnas HAM terlebih dahulu mengumpulkan infomasi dan data soal adanya dugaan kriminalisasi ulama tersebut.

Ketua Majelis Syura Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB), Ms Kaban menyarankan pemerintah menindaklanjuti apa yang direkomendasikan Komnas HAM sebagaimana yang disampaikan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

“Rekomendasi KOMNAS HAM kpd PYM Pres Jkwi utk mengambil langkah non judicial perlu dipertimbangkan dgn bijak smga win win demi Indonesia,” tulis Kaban melalui akun Twitternya @hmskaban.

Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai sudah melakukan pertemuan dengan perwakilan Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam). Dia menuturkan data dugaan kriminalisasi itu akan disampaikan saat rekomendasi selesai. (PN)

Untuk diketahui, sejumlah pihak menyebut beberapa ulama yang sudah dikriminalisasi oleh rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu dapat dilihat dari dua kasus yang dituduhkan kepada Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dan Sekretaris Jenderal Forum Ulama Indonesia (FUI) Al-Khaththath. (PN)