Heri Gunawan Ingatkan Pemerintah Tak Terkeco dengan Pujian Bank Dunia

Heri Gunawan Ingatkan Pemerintah Tak Terkeco dengan Pujian Bank Dunia

SHARE

Publik-News.com – Bank Dunia memuji ekonomi Indonesia, terutama terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan. Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan mengatakan pujian Bank Dunia itu atas program pengentasan kemiskinan, khususnya di wilayah Asia—di mana Indonesia ada di antaranya—harus dibaca dengan lebih objektif dan mendalam.

“Bank dunia mengakui adanya kenaikan pendapatan warga yang, kemudian, menjadi sebab turunnya kemiskinan. Tapi, musti dilihat juga bahwa kenaikan itu ada di kelompok sosial yang mana. Justru, di dalam laporannya, terselip peringatan Bank Dunia atas ancaman ketimpangan ekonomi yang akan sangat menggangu program pengentasan kemiskinan di masa mendatang hingga 2030,” ujar Heri, Rabu (26/10/2016).

Heri juga mengingatkan bahwa di penghujung 2015 lalu, Bank Dunia juga pernah mengingatkan hal yang sama. Dalam laporan tersebut Bank Dunia menyatakan bahwa: pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak berbanding lurus dengan pencapaian kesejahteraan. Pertumbuhan yang ada lebih dinikmati oleh 20 persen masyarakat terkaya. Sedangkan, 80 persen penduduk atau lebih dari 205 juta orang, rawan tertinggal. Kedua, ekonomi yang ada sekarang menghasilkan ketimpangan yang makin lebar. Sebab-sebabnya adalah adanya ketimpangan peluang, ketimpangan pasar kerja, dan adanya konsentrasi kekayaan pada satu kelompok paten.

Menurut Heri, jikapun, ekonomi tumbuh—sebagaimana prediksi Bank Dunia, itu disebabkan oleh tumbuhnya ekonomi global yang hanya mampu tumbuh sebesar 2-3persen, sementara pertumbuhan ekonomi indonesia diperkirakan antara 5persen-5.1 persen, hal yang wajar jika nantinya bisa tumbuh di atas rata-rata global–antara lain ditopang oleh sektor riil yang sejak dahulu sudah bergulir, buktinya; apa masyarakat peduli dengan pertumbuhan ekonomi, tidak juga..

“Sektor rill tetap aja jalan dengan semestinya, malah yang terjadi daya beli semakin menurun. Jadi, tidak bisa diklaim sebagai keberhasilan pemerintah saat ini. Itu murni faktor eksternal,” pungkas Heri.

Menurut Heri, yang musti mendapat perhatian serius adalah struktur perekonomian Indonesia secara fundamental yang masih menunjukkan ketimpangan pembangunan—secara spasial. Perekonomian nasional masih didominasi oleh kelompok Provinsi di Jawa dan Sumatera yang memberi kontribusi masing-masing 58,52 persen dan 23,88 persen terhadap PDB. Sementara itu, kelompok di luar Jawa masih minim.

“Penyebabnya adalah ketimpangan infrastruktur dan energi. Dengan anggaran yang ekspansif, bagus–namun harusnya didukung juga dengan kondisi dalam negeri yg kondusif bukan dibuat kontraksi,” katanya

Lebih dari itu, dari sisi struktur usaha, Heri menegaskan sektor-sektor strategis seperti pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan hanya menyumbang 15,4 persen atas PDB. Padahal, jumlah tenaga kerja di sektor-sektor itu masih dominan. Di atas 50 persen. Penyebabnya antara lain minimnya penguatan SDM, investasi, teknologi, dan modal.

Berdasarkan kecenderungan-kecenderungan tersebut, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa ada yang salah dalam proses pembangunan struktur ekonomi nasional selama ini. Faktanya, ekonomi sekarang masih sangat sentralistik, timpang, dan tidak bersumber dari aktivitas riil yang menjadi jatidiri Bangsa Indonesia bertahun-tahun. Model ekonomi yang ada hanya menghasilkan “1% orang yang berkuasa atas hampur 50 persen kekayaan nasional.”

Selanjutnya, Heri menambahkan jika membaca target-target yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2014-2015, pemerintahan Jokowi-JK masih mengalami crash dalam meraih target pertumbuhan sebesar 7 persen. Akibatnya, Indonesia terjebak dalam middle income trap, pembangunan melambat dan stuck, kemampuan daya saing menurun, daya beli rakyat lemah, ekspor Tahun 2016 diperkirakan tidak lebih dari USD 145 miliar atau terendah sejak 2011, Transaksi berjalan defisit sejak 2012 s/d 2016 dan APBN 2017 sangat tergantung kepada utang karena Pemerintah Gagal meningkatkan pendapatan Negara.

“Dengan begitu, kita pantas pesimis atas capaian-capaian pemerintah di masa-masa mendatang. Dalam merancang APBN 2017 saja, Pemerintah Jokowi-JK melakukan hal yang sangat fatal. Sebab, dalam APBN 2017 kita harus membayar bunga hutang saja sebesar Rp.221 Triliun, sehingga pemerintah harus menerbitkan SBN Neto sebesar Rp.404 Triliun,” tambahnya.

Politi dari Fraksi Gerindra ini kemudian mempertanyakan apa yang bisa diharapkan dari proses perancangan politik anggaran yang tidak sehat dan kredibel seperti itu? Apa yang bisa dipegang dari sebuah pemerintahan yang hanya mengakibatkan negara terpuruk kepada tumpukan hutang yang setiap tahunnya semakin besar? Perlu dingat, bahwa untuk menutup defisit anggaran, membayar cicilan pokok dan Penyertaan Modal Negara/PMN, Pemerintah Joko Widodo harus membuat utang baru dan setiap tahunnya bertambah besar.

“Belum lagi, Paket Kebijakan Ekonomi Paket I s/d XIII yang sangat berbahaya karena pada akhirnya akan membuat defisit Neraca Pendapatan Primer (NPP) lebih besar dalam tahun-tahun mendatang. Padahal, defisit NPP pada kuartal pertama 2016 sudah mencapai sebesar USD 7,5 milyar. Diperkirakan dengan adanya13 Paket Kebijakan Ekonomi tersebut defisit Neraca Pendapatan Primer tahun 2021 akan menjadi sebesar USD 50 Milyar,” tanya dia.

Karena itu, Heri menegaskan bahwa tidak ada jalan lain yang musti ditempuh oleh pemerintahan sekarang selain kembali ke sistim ekonomi Pancasila sesuai Pasal 33 yang sudah sangat mendesak dan sangat penting untuk diimplementasikan sehingga penguasaan produksi dan pasar nasional terkendali, sehingga Defisit Neraca Pendapatan Primer dapat ditekan sekecil mungkin dan akumulasi keuntungan akan memperkuat tabungan nasional. Selama pemerintahan Jokowi-JK tetap menjalankan Kebijakan Ekonomi seperti yang ada saat ini, ekspansif namun kondisi dalam negeri dibuat kontraksi, maka selama itu pula kerugian negara akan bertambah banyak dan bertumpuk-tumpuk.

“Sekali lagi, jika berharap ekonomi nasional bangkit di tahun-tahun mendatang, maka tidak ada jalan lain, selain kembali ke jalan Ekonomi Pancasila sesuai Pasal 33. Ekonomi yang dijalankan saat ini bahkan lebih jahat dari ekonomi liberal yang sesungguhnya. Yang hanya menghadirkan ketimpangan-ketimpangan baru yang berujung pada meluasnya masalah sosial yang berpotensi chaotic,”.
(Hurri Rauf)

Comment