HTI Disarankan Gugat Perppu Ormas Ke PTUN

HTI Disarankan Gugat Perppu Ormas Ke PTUN

SHARE

Publik-News.com – Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinilai tidak bisa menggugat Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas ke Mahkamah Konstitusi.

Hal ini dikarenakan HTI statusnya sudah dibubarkan oleh pemerintah sehingga tidak mempunyai legal standing untuk melakukan uji materi ke MK

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Johanes Tubehelan M.Hum mengatakan mestinya HTI menggugatnya ke PTUN.

“Kalau objek sengketanya adalah keputusan pembubaran HTI, gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan ke Mahkamah Konstitusi,” kata dosen Fakultas Hukum Undana Kupang itu kepada Antara di Kupang, Selasa (8/8/2017).

Ia menyakini jika gugatan HTI ke MK pasti ditolak. Sebab,HTI status badan hukumnya sudah dicabut oleh pemerintah.

“Gugatan HTI ke MK itu pasti di tolak karena HTI sudah tidak memiliki legal standing, dan bukan lagi terdaftar sebagai Ormas di republik ini” katanya.(Fq)

 

 

 

 

 

SHARE
Comment