Ibnu Munzir Dorong Penerapan Politik Pangan

Ibnu Munzir Dorong Penerapan Politik Pangan

SHARE

Publik-News.com – Anggota Komisi IV DPR RI, Ibnu Munzir kembali mengingatkan pemerintah tentang bahaya pemberontakan masyarakat karena harga pangan yang tidak stabil akhir-akhir ini. Agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat, Ibnu kemudian meminta pemerintah menerapkan politik pangan yang dapat mensejahterakan rakyat.

Misalnya, kata dia, pemerintah dapat menerapkan kebijakan soal harga beras yang dapat dijangkau. Bagaimanapun juga, Ibnu menambahkan bahwa beras merupakan makanan pokok masyarakat tanah air. Tidak hanya orang kaya, rakyat miskin juga membutuhkan makan nasi yang terbuat dari beras. Menurutnya, jika perut masyarakat lapar, harga beras tidak terjangkau dan kemudian pendapatan masyarakat secara finansial tidak mencukupi untuk membeli beras, maka pemerintah akan kehilangan kepercayaan.

“Beras ini kan makanan pokok rakyat dan tidak memilih orang miskin dan orang kaya. Semua makan beras. Di kelas bawah yang mayoritas itu (beras). Kalau dilihat dari sisi ekonomi seperti Piramida kita makan beras. Jadi kalau mereka sudah tidak bisa makan beras, tidak bisa dapat pendapatan untuk makan akan sehari-hari itu, bagi negara berbahaya. Pasti terjadi yang namanya ketidak percayaan dan akhirnya sampai kepada pemberontakan terhadap negara,” tutur Ibnu kepada Publik-News.com, di kantor Jenggela Center, Jakarta Selatan, Senin (7/8/2017).

Maka itu, Ibnu menganggap bahwa politik pangan menjadi sesuatu sangat penting di semua negara, tak terkecuali Indonesia. Di luar negeri, kata Ibnu, ada istilah semacam asuransi kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Namun di Indonesia, bukan berarti mengabaikan asuransi kesehatan, menurutnya, hal yang paling urgen dibutuhkan masyarakat adalah stabilnya harga pangan.

“Oleh sebab itu ketersediaan pangan dan keterjangkauan masyarakat membeli pangan itu menjadi harus perhatian utama. Itula gunanya hanya ada program Rastra (Beras Sejahtera. Nah di sini Buloglah mendapat tugas untuk menangani hal itu,” tukasnya.

Bagi dia, ade mekanisme yang harus dilalui ketika ingin mengimplementasikan politik pangan. Misalnya, tambah dia, selain mengatur tentang pertanian, pemerintah juga harus menyediakan harga pangan seperti beras, yang dapat dijangkau rakyat miskin. Hal lain dari pada itu, subsidi pemerintah kepada rakyat juga harus tersalurkan. Jangan sampai program subsidi, beras, kepada rakyat miskin salah sasaran.

“Saya di Mamuju (Sulawesi Barat) kemarin itu meninjau ketersedian itu. Kan ada jadwalnya mereka mendapatkan subsidinya di atas dari Bulog (Perum Bulog) menyalurkannya ke bawah. Dari lapangan, Gudang-gudang bulog itu ternyata sudah terjadi in out. Berarti di bawah sudah tersalurkan sebagian, nah masih ada jatah yamg masih tersedia untuk tahun berikutnya. Ketika cair di atas anggaran subsidinya, berarti di bawah juga harus disalurkan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan yang diajukan oleh pemerintah daerah karena yang tau data itu adalah pemerintah daerah dimana masyarakatnya penerima program Rastra itu

“Kalau politik pangannya ini tidak beres, itu gonjang-ganjing, bisa dapaknya ke politik. Politik juga akan kacau. Nah ketika dua hal ini bersatu, itu bahaya. Tapi kalau politik itu gonjang-ganjing rakyatnya sejahtera, rakyat tidak terlalu perduli. Jadi politik pangan harus menjadi perhatian pemerintah dalam arti kata kesejahteraan masyatakat bawah harus menjadi perhatian utama,” tutupnya. (PN)

Comment