Home Politik Ibnu Munzir Jadi Pembicara “Mencari Pemimimpin Baru Indonesia Untuk Indonesia Baru”

Ibnu Munzir Jadi Pembicara “Mencari Pemimimpin Baru Indonesia Untuk Indonesia Baru”

Publik-News.com – Metua Koordinator Bidang Kepartaian Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Ibnu Munzir menjadi salah satu pembicara pada stadium General Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesja (KA KAMMI) di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Sabtu (3/2/2018).

Tema stadium general ini bertajuk “Mencari Pemimpin Baru Indonesia untuk Indonesia Baru-Tantangan, Potensi dan Harapan. Dihadapan peserta Mukarnas, Ibnu Munzir memaparkan, bahwa Pricewaterhouse Cooper (PwC) memproyeksi Indonesia tahun 2030 menempati kekuatan ekonomi dunia pada peringkat 5 dunia karena pada saat itu perekonomian Indonesia mencapai US$5,42 triliun atau sekitar Rp72,14juta triliun.

“Poyeksi tersebut dilandasi keseimbangan kemampuan belanja (purchasing power parity) sebagai pembentuk PDB,” papar Ibnu.

Menurut Ibnu, Badan Pusat Statistik (BPS) 2016 melaporkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 258 juta jiwa dengan usia muda dan produktif 48,4% dan persentase usia muda dan produktif mencapai puncaknya pada kurun waktu 2025-2050. Para ahli kependudukan Indonesia ketiban bonus demografi yang dapat berperan sebagai komponen percepatan pertumbuhan ekonomi potensial yang bersumber dari banyaknya proporsi penduduk usia produktif (Laporan United Nation Population Fund atau UNFPA).

Ditegaskan Ibnu, pertumbuhan ekonomi tinggi akibat bonus demografi tidak serta merta terjadi tanpa adanya upaya memadai. Menurut dia, pekerjaan rumah yang harus dibenahi adalah kualitas institusi dengan indikator, yaitu:

Pertama, kebebasan berpartisipasi dalam pilkada sudah semakin berkualitas dari tahun ke tahun, tetapi masih perlu lebih diperbaiki.

Kedua, stabilitas politik dan ketiadaan kekerasan juga menunjukkan perbaikan.

Ketiga, kualitas peraturan perundang-undangan masih diperlukan kerja keras perbaikannya. Keempt, keefektifan pemerintah. Kelima, kontrol terhadap korupsi dan pemberantasan korupsi.

Menurutnya, perbaikan terhadap kualitas institusi akan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebab kualitas institusi yang jelek berdampak pada stagnasi ekonomi bahkan dikhawatirkan dapat mengganggu potensi ideal bonus demografi. Diketahui pertumbuhan ekonomi identik dengan terciptanya lapangan kerja yang sangat dibutuhkan untuk menampung ledakan jumlah angkatan kerja pada saat bonus demografi.

Dia menegaskan, bahwa pemerintah harus berupaya memperbaiki kualitas institusi dengan menyasar pada kementerian/lembaga selaku penyelenggara negara, peningkatan mentalitas dan pembangunan karakter bangsa, menanamkan nilai-nilai dasar integritas, etos kerja dan gotong royong yang bersumber dari budaya lokal bangsa.

“Prinsipnya perbaikan kualitas institusi pemerintah merupakan langkah yang tepat untuk menyongsong maksimalisasi potensi bonus demografi sehingga apa yang diprediksi PwC dapat terwujud,” tegas Ibnu. (WH/PN)

Comment