Home Opini Iklan Hunian Provokasi Meroketnya Harga Hunian

Iklan Hunian Provokasi Meroketnya Harga Hunian

Bertebarannya iklan-iklan hunian di Jakarta berdampak pada harga hunian yang semakin tak terjangkau, terutama bagi pekerja. Iklan-iklan milik pengembang hunian itu bukannya membuat harga hunian terjangkau akan tetapi malah sebaliknya.

Kapitalisme hunian harus segera dicarikan solusinya oleh Pemprov DKI Jakarta. Terkait iklan hunian, Pemprov harus menertibkannya sehingga kompetisi mereka bukan malah membuat harga tak terjangkau namun sebaliknya.

Ada beberapa solusi yang coba saya tawarkan kepada Pemprov DKI Jakarta terkait dengan iklan hunian.

Pertama, iklan hunian hendaknya tidak mencantumkan harga karena memiliki efek psikologis pasar. Pemprov harus mengatur iklan-iklan hunian yang terpampang dipinggir jalan agar tidak mencantumkan harga.

Kedua, Pemprov DKI Jakarta harus proaktif menjaga harga hunian agar terjangkau bagi kaum pekerja, dalam hal ini ada dua cara yang bisa dilakukan; perbanyak hunian murah dan menaikkan UMR dengan memasukan anggaran hunian didalamnya.

Kita ketahui bersama selama ini penyusunan UMR hanya memasukkan anggaran sewa kamar. Tentu saja keinginan kaum pekerja memiliki hunian yang layak di Jakarta semakin jauh panggang dari api.

Padahal kaum pekerja merupakan aktor penting dalam perindustrian barang/jasa maupun perekonomian. Ketika para pengembang terus menumpuk hartanya, bagi para pekerja memiliki hunian yang layak sudahlah cukup membahagiakan.

Pemprov DKI harus segera menghentikan kapitalisme yang ditunjukkan oleh iklan-iklan hunian dipinggir jalan DKI Jakarta. Stabilisasi harga hunian yang terjangkau bagi pekerja harus menjadi prioritas. Bukan hanya pengusaha yang ingin anak-istrinya tidur dengan nyenyak dirumah mewahnya, kaum pekerja juga berhak mendapatkan hunian yang layak bagi anak-istri mereka.

Regulasi iklan-iklan hunian harus segera terbit guna mengantisipasi semakin meroketnya harga hunian. Ini bukan lagi zaman kolonialisme dimana kaum pekerja hanya mendapatkan upah namun tak akan pernah mendapatkan rumah. Ini zaman kemerdekaan dimana setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana diatur didalam konstitusi negara ini.

Oleh: Bastian P. Simanjuntak

(Politisi GERINDRA DPD DKI Jakarta)

Comment