Ingin Bentuk Pansus TKA dari China, DPR dapat Apresiasi dari GEMA KOSGORO

Ingin Bentuk Pansus TKA dari China, DPR dapat Apresiasi dari GEMA KOSGORO

SHARE

Publik-News.com – Sekretaris Jenderal Gerakan Mahasiswa KOSGORO (GEMA KOSGORO) Dian Assafri memberikan apresiasi atas sikap DPR yang akan membentuk panitia khusus (pansus) terkait dengan maraknya tenaga kerja asing (TKA) asal China yang ada di Indonesia.

Menurutnya, pembentukan Pansus TKA asal China ini bukan berarti DPR tidak percaya terhadap pemerintah atas membludaknya TKA asing dari China ke Indonesia. DPR sendiri juga sudah membentuk panitia kerja (panja).

“Sebetulnya bukan teman-teman DPR tidak percaya sama pemerintah, melainkan ini mendorong keberpihakan pemerintah kepada nasib warga negaranya dalam hal bidang pekerjaan. Jadi Pansus ini melindungi masyarakat terkat dengan datangnya TKA itu,” ujar Dians saat dihubung Publik-News.com, Selasa (27/12/2016).

Menurut Dian, DPR berhak mengawasi dan melakukan kontrol atas kebijakan pemerintah. Tak sampai di situ, kata dia, segala kebijakan pemerintah yang sudah dikeluarkan perlu juga dievaluasi oleh DPR, termasuk kebijakan bebas visa yang dianggap berdampak pada membludaknya TKA dari China

“Artinya ini ada upaya legislatif sebagai pengawasan, sebagai kontrol apa yang dilaksanakan oleh permerintah perlu dieevaluasi dan perlu diawasi,” pungkasnya.

Dian menyatakan, upaya DPR yang akan membentuk Pansus TKA ini memang menjadi keharusan sehingga mendorong pemerintah membuka lapangan rakyat tidak berbondong-bondong mencair pekerjaan ke luar negeri. Dian juga mempersilakan pemerintah mendatangkan TKA ke Indonesia.

“Namun perlu juga diimbangi dengan membuka lapangan kerja untuk rakyat sehingga ada keseimbangan dan keberpihakan pemerintah kepada rakyatnya,” katanya.

Seperti diketahui sebelumnya, Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf rencananya DPR akan membuat panitia khusus (pansus) membahas masalah yang sedang menjadi buah bibir tersebut. Tujuannya, agar rekomendasi kepada pemerintah tak cuma dianggap angin lalu.

“Nah ini akan kita tingkatkan menjadi pansus, supaya memiliki kekuatan. Karena pansus memiliki penekanan secara hukum, kalau panja hanya rekomendasi. Ini yang sedang kami lakukan lobi ke teman-teman komisi lain,” ujar Dede.

Dede menilai bahwa merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 35 Tahun 2015. Regulasi itu sendiri merupakan perubahan atas Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Sebab, menurut Dede, dalam Permenaker 16/2015 diatur bahwa Tenaga Kerja Asing (TKA) harus bisa merekrut tenaga kerja lokal, berbeda dengan Permenaker 35/2015 yang tidak demikian.

Selain itu, menurut Dede, dalam Permenaker 16/2015 juga diatur bahwa setiap TKA harus mampu berbahasa Indonesia, tujuannya tak lain adalah agar transfer of technology (TOT) bisa terjadi. (HR)

Comment