Ini 5 Hal Yang Disebutkan Menkopolhukam Saat Mengumumkan Pembubaran Ormas HTI

Ini 5 Hal Yang Disebutkan Menkopolhukam Saat Mengumumkan Pembubaran Ormas HTI

SHARE

Publik-News.com – Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) baru berumur sekitar 27 tahun di Indonesia. Namun, ormas ini sudah resmi dibubarkan oleh Pemerintahan Joko Widodo. Pemerintah, melaui Menkopolhukam Wiranto, menyebut aktifitas ormas yang masuk ke Indonesia pada tahun 1980 an, ini bertentangan dengan ideologi negara, Pancasila.

Hal tersebut dikatakan Wiranto saat menggelar konfrensi pers bersama dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menkumham Yasonna Laoly di Kantor Kemenpolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakpus. Senin (8/5/2017).

Selain bertentangan dengan ideologi negara, aktifitas HTI juga dianggap menghambat pembangunan yang bertujuan nasional. Juga HTI dianggap mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut Wiranto, pembubaran ormas HTI bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas Islam. Disebutkan juga bahwa ormas HTI dibubarkan karena pemerintah sudah menyerap aspirasi masyarakat.

Berikut lima hal yang disebutkan Wiranto soal pembubaran ormas HTI secara lengkap.

1. Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

2. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

3. Aktifitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

4. Mencermati berbagai pertimbangan diatas, serta menyerap aspirasi masyarakat, Pemerintah perlu mengambil langkah–langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI.

5. Keputusan ini diambil bukan berarti Pemerintah anti terhadap ormas Islam, namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. (RF)

SHARE
Comment