Ini Makna Ucapan “Lupa” di Pengadilan Korupsi Versi Pengamat

Ini Makna Ucapan “Lupa” di Pengadilan Korupsi Versi Pengamat

SHARE

Publik-News.com – Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing mengatakan ucapan “lupa” di pengadilan korupsi bermakna menghindar.

“Dalam suatu proses hukum atau persidangan tindak pidana korupsi, acapkali kita dengar jawaban lupa dari para tersangka, terdakwa dan saksi yang berpeluang tersangka, bisa jadi sebagai teknik mengaburkan suatu peristiwa tindak pidana korupsi,” ujar Emrus dalam siaran persnya, Minggu (19/3/2917).

Oleh karena itu, kata dia, paling tidak ada dua makna bila terdakwa korupsi dan saksi yg berpotensi kuat menjadi tersangka korupsi cenderung mengucapkan kata lupa dalam suatu proses hukum atau peradilan.

Pertama, bila pemeriksaan terkait menguntungkan dirinya atau jaringannya dalam dugaan tindak pidana korupsi, mereka lancar dan bersemangat memberi pendapat. Sangat-sangat jarang mengeluarkan kata lupa.

Kedua, bila kemungkinan pemeriksaan terkait merugikan dirinya atau jaringannya akan cenderung lebih sering mengucapkan kata lupa.

“Dari dua makna di atas, penggunaan kata lupa, sangat berpotensi sebagai upaya mengelabui, atau bagian dari strategi berbohong terselubung,” katanya.

Dari aspek komunikasi, dia menambahkan bahwa bila seseorang telah berbohong tentang sesuatu akan cenderung melakukan kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Demikian seterusnya. Kecuali muncul kesadaran baru, berupa ketulusan.

“Karena itu, ucapan kata lupa harus dicari makna yang sesungguhnya dengan analisis mendalam dengan pendekatan semiotika komunikasi,” pungkas dia.

Untuk itu, Emrus menegaskan bahwa dalam rangka memahami makna yang lebih paripurna di balik semua ucapan para tersangka korupsi dan saksi tersebut, aparat hukum pada setiap tahap proses hukum, utamanya proses hukum di pengadilan korupsi, sejatinya bisa meminta pendapat dan atau anslisis dari para pakar Ilmu Komunikasi.

“Selain itu, untuk menghentikan kebohongan dalam suatu proses hukum, tidak ada jalan lain bagi penegak hukum, kecuali harus “membenturkan” pendapat mereka dengan fakta yang sangat valid dan kredibel,” tutupnya. (HR)

SHARE
Comment