Ini Rencana Lanjutan Pemprov DKI Setelah Alexis Ditutup

Ini Rencana Lanjutan Pemprov DKI Setelah Alexis Ditutup

SHARE

Publik-News.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membentuk tim terpadu sejumlah stakeholder sebagai tindak lanjut tidak diperpanjangnya izin usaha hotel dan griya pijat Alexis yang berlokasi di Jalan RE Martadinata No. 1 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Tinia Budiati mengatakan Tim terpadu tersebut akan melakukan penyelidikan dan investigasi terhadap usaha hiburan malam yang terindikasi melakukan praktik asusila/prostitusi, pelanggaran jam operasional dan penyimpangan TDUP lainnya.

“Tim tersebut juga melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap hotel dan griya pijat lainnya agar tidak melakukan kegiatan operasional,” ujar Tinia.

Tinia mengatakan pihaknya akan memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi terhadap penyalahgunaan tempat usaha pariwisata, bekerja sama dengan aparat penegak hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

“Melaporkan hasil investigasi/penyelidikan/pengawasan secara berkala kepada pimpinan,” tukasnya.

Tinia menambahkan Izin hotel dan griya pijat Alexis telah habis tanggal 29 Agustus 2017 lalu. Dikatakannya, Alexis baru mengajukan perpanjangan izin pada tanggal 14 Oktober 2017 dengan pengajuan heregistrasi (daftar ulang) online TDUP hotel dan griya pijat Alexis kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sesuai arahan gubernur, DPMPTSP menunda proses perpnajangan sambil menunggu hasil pemantauan.

“Hingga tanggal 26 Oktober, pihak Alexis berkirim surat mempertanyakan status pengajuan yang belum dilanjutkan,” tutur Tinia.

Menurut Tinia, tim internal Gubernur Anies telah melakukan pemantauan atas kegiatan di Alexis sejak pertengahan Agustus 2017. Selain itu, berdasar informasi masyarakat, terkait aktivitas asusila/prostitusi yang dilakukan di lantai 5 dan lantai 7 dan pemberitaan di media massa, terkait dugaan adanya penyalahgunaan TDUP berupa praktik asusila/prostitusi di hotel dan griya pijat Alexis dan dengan adanya tuntutan masyarakat untuk menutup aktifitas tersebut.

“Maka, Pemprov DKI Jakarta melalui surat yang dikeluarkan oleh DPMPTSP dengan No. 6866/-1.858.8 tanggal 27 Oktober 2017 memutuskan untuk tidak memproses heregistrasi TDUP hotel dan griya pijat Alexis,” pungkasnya.

Tinia menegaskan bahwa praktik asusila/prostitusi sebagaimana dimaksud poin 2 di atas telah melanggar ketentuan Pasal 43 Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Dengan tidak diberikannya heregistrasi ini penyelenggaraan usaha pariwisata hotel dan griya pijat Alexis tidak dapat beroperasi lagi.

“Pihak Alexis sadar bahwa izin operasi untuk hotel dan griya pijat, habis pada tanggal 29 Agustus 2017. Oleh karena itu, seharusnya semua kontrak kerja dengan pegawai, diberlakukan dengan mempertimbangkan masa berlakunya izin tersebut,” katanya. (HR/PN)

 

Comment