Ini Saran Ketum DPP APERSI Kepada Pemerintah

Ini Saran Ketum DPP APERSI Kepada Pemerintah

SHARE

Publik-News.com – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI) periode 2016-2020 resmi dikukuhkan. Pengukuhan ini digelar di Hotel Crown, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (9/3/2016). Hadir dalam acara pengukuhan ini adalah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly dan jajaran pengurus DPP dan DPD APERSI.

Ketua Umum DPP APERSI, Junaidi Abdilah mengatakan akan menjalankan program kerja secara maksimal. Apersi juga siap menjadi salah satu elemen untuk membantu menjalankan program pemerintah. Disebutkan, selama ini banyak program Apersi mengalami hambatan.

“Selama ini masih banyak hambatan yang dialami Apersi untuk mewujudkan program kami salah satunya permasalahan di daerah,” ujar Junaidi.

Menurutnya, program kerja pembangunan rumah bersubsidi untuk PNS, TNI dan Polri selama ini kurang disambut positif oleh pemerintah daerah (Pemda). Kendati demikian, dirinya tidak akan putus asa untuk mengajak Pemda di seluruh tanah air ikut andil dan memberikan perhatian kepada pembangunan perumahaan beesubsidi untuk PNS, Polri dan TNI

“Kita sambut baik pemerintah pusat memberikan kemudahan terus aturan yang lebih lunak dan stimulus dan sebagainya terutama di bidang infrastruktur. Tapi di pemerintahan daerah kurang disambut baik, nah kami akan gencar bagaimana pemerintah daerah supaya ikut sinergi,” katanya.

Lebih lanjut, tidak sedikit para spekulan sudah membeli tanah di sejumlah daerah. Padahal lahan tanah yang dibeli itu tidak juga dibangun proyek perumahannya. Hal ini, kata dia, tentu menjadi masalah serius yang harus dicarikan solusi penyelesaiannya.

“Kalau untuk daearah Jawa saya pikir memanglahan terbatas. Artinya apa kalau kita teruskan nanti lahan lahan ini terutama untuk rumah-rumah itu semakin jauh dan lahannya semakin terbatas dan harganya mahal karena banyak spekulan-spekulan membeli lahan tanah tapi tidak dibangun rumah. Ini menjadi masalah bagi kita semua,” katanya .

Tak sampai di situ, Junaidi juga meminta pemerintah memperhatikan masyarakat informal, seperti pedagang kaki lima (PKL). Maka dari itu, dia menambahkan bahwa pemerintah harus membikin peraturan yang dapat mengakomudir masyarakat informal

“Masyarakat informal ini perlu perhatian juga dari pemerintah karena jumlah masyarakat informal ini tiinggi seperti pedagang kaki lima dan sebagainya. Dia sulit mengambil perumahan,” kata dia. (AN)

SHARE
Comment