Inilah 14 Proyek Penanggulangan Banjir DKI Yang Mangkrak

Inilah 14 Proyek Penanggulangan Banjir DKI Yang Mangkrak

SHARE

Publik-News.com – Ketua Dewan Pendiri Network for South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap kembali mengkritik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok terkait proyek penanggulangan banjir yang tidak dilaksanakan oleh Pemrov DKI.

Menurut Muchtar, sejak 2013-2017 proyek panggulangan banjir tidak diimplementasikan. Bahkan ada yang mengkrak. Namun demikian, selama ini beragam alasan fiksi Ahok untuk menghindar dari penilaian dia tak mampu dan gagal mengurus masalah banjir di DKI ini. Sebagai misal, ada rob, ada sabotase, ada kerusakan mesin air, ada rumah di pinggir sungai, ada masyarakat buang sampah seenaknya, terakhir normalisasi kali Ciliwung yang belum selesai.

“Bahkan, Ahok berdalih karena perubahan iklim global. Si Nina pun dibawa-bawa untuk alasan fiksi. Alasan-alasan semacam ini tentu hanya berkilah, ngeles bahkan menutupi ketidakmampuan dan kegagalan diri sendiri,” ujar Muchtar, Selasa (21/2/2017).

Menurut Muchtar, banjir yang melanda Jakarta karena Ahok sebagai orang nomor satu di Jakarta memang tidak konsekuen. Padahal, penanganan banjir ini sudah direncanakan tapi tidak implementasikan secara nyata.

Lebih lanjut, Muchtar menyebutkan sedikitnya ada 14 proyek yang mengkrak dan tidak dilansakanakan oleh Ahok sehingga menjadi salah satu penyebab terendamnya ribuan rumah warga akibat bajir.
Inilah sejumlah proyek pembangunan terkait upaya solusi masalah banjir yang tidak dilaksanakan alias mangkrak, terhenti atau tak tepat waktu.

1. Proyek Sodetan Kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur

Proyek Sodetan kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur mangkrak. Hal ini diakibatkan pembebasan lahan yang gagal dijalankan dengan baik sehingga dikalahkan pada PTUN . Capaian ini tentunya buruk mengingat pada masa Jokowi maupun Ahok, pemerintah Pusat (Presiden SBY dan Jokowi) telah mengalokasikan anggaran untuk menyelesaikan proyek ini . Kondisi ini berbeda pada masa Foke, mengusulkan proyek ini dimana Pusat melalui Wapres meskipun menyatakan menyetujui tetapi hanya prioritas kesepuluh.

2. Proyek Waduk Marunda

Proyek waduk marunda mangkrak. Padahal proyek tersebut sudah ada sejak Gubernur DKI dijabat oleh Jokowi tetapi tidak kunjung beres. Bahkan warga menyebut tidak hanya mangkrak, proyek ini dapat disebut berhenti total. Pada APBD-P 2016, proyek termasuk proyek pembebasan lahannya akhirnya dicoret.

3. Proyek Waduk Brigif

Proyek Waduk Brigif mangkrak. Padahal proyek tersebut sudah ada sejak Gubernur DKI dijabat oleh Jokowi tetapi tidak kunjung beres. Warga menyebut sudah sekitar empat bulan tidak ada aktivitas. Pada APBD-P 2016, proyek termasuk proyek akhirnya dicoret.

4. Proyek Waduk Jagakarsa

Proyek Waduk Jagakarsa mangkrak . Warga menyebut hampir setahun tidak ada aktivitas sehingga akhirnya ditanami pohon jati. Menurut keterangan Kepala Dinas terkait, proyek ini terkendala alat berat yang dimiliki. Alasan ini sebetulnya kurang masuk akal mengingat besarnya APBD DKI Jakarta.

5. Proyek Waduk di Pondok Ranggon

Proyek waduk di Pondok Ranggon mangkrak. Padahal proyek sudah ada sejak Gubernur DKI dijabat oleh Jokowi tetapi tidak kunjung beres. Ketua RT di Pondok Rangon menyebut sudah dua tahun tidak ada tanda-tanda kelanjutan pembangunan waduk. Pada APBD-P 2016, proyek tersebut termasuk proyek pembebasan lahannya akhirnya dicoret.

6. Proyek Waduk di Kampung Rambutan di Jakarta Timur

Proyek waduk di Kampung Rambutan di Jakarta Timur mangkrak. Padahal proyek tersebut sudah ada sejak Gubernur DKI dijabat oleh Jokowi tetapi tidak kunjung beres. Hingga September 2016, proyek tersebut belum mencapai 50%. Lalu, berhenti lagi karena terkendala alat berat. Pada APBD-P 2016, proyek tersebut termasuk proyek yang pembebasan lahannya akhirnya dicoret.

7. Proyek Waduk Rawa Kendal

Proyek Waduk Rawa Kendal mangkrak. Padahal, proyek ini sudah ada sejak Jokowi dan sebenarnya ditargetkan selesai pada 2014. Pada 2015, sempat diberitakan proyek telah mangkrak selama setahun. Pada APBD-P 2016, proyek termasuk proyek akhirnya dicoret.

8. Proyek Waduk Rorotan

Proyek waduk rorotan mangkrak. Padahal proyek tersebut sudah ada sejak Gubernur DKI dijabat oleh Jokowi tetapi tidak kunjung beres. Mangkraknya proyek ini tidak terlepas dari persoalan melibatkan pihak pengembang, PT. Mitra Sindo Makmur.

9. Proyek Waduk Cengkareng

Proyek waduk ini sebenarnya berada di Kalideres, bukan Cengkareng. Proyek ini sudah ada sejak Gubernur DKI dijabat Jokowi dan diberitakan termasuk waduk yang mangkrak.

10. Proyek Waduk Giri Kencana Cilangkap

Proyek waduk cilangkap ini mangkrak. Padahal proyek sudah ada sejak Gubernur DKI dijabat oleh Jokowi tetapi tidak kunjung beres. Pada September 2015, diberitakan, sudah setahun mangkrak karena persoalan pembebasan lahan. Pada Juli 2016, juga diberitakan, pembangunan masih mangkrak hingga dimanfaatkan warga untuk memancing dan berdiri bangunan liar.

11. Proyek Waduk Cimanggis

Proyek waduk Cimanggis mangkrak. Mangkraknya proyek ini disebabkan hilangnya central processing unit (CPU) pengendali alat berat.

12. Proyek Revitalisasi Waduk Rawa Lindung

Proyek revitalisasi ini mangkrak. Padahal proyek ini sudah ada sejak Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta dan belum kunjung beres.Kondisi ini menyebabkan saat hujan membuat Jalan M Saidi Raya selebar enam meter menjadi kali dengan kedalaman hingga 40 cm.

13. Proyek Pintu Air Waduk Rawa Babon

Proyek pintu air waduk rawa babon mangkrak. Diberitakan bahwa warga mengeluhkan proyek pintu air telah mangkrak selama tiga bulan dan membuat saat debit air waduk tinggi, air meluber hingga ke Jalan Raya PKP setinggi 30 cm. Parahnya, pada akhir Agustus 2016, terjadi longsor pada lokasi proyek.

14. Proyek SWRO

Proyek pembangunan Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di delapan Pulau Pemukiman Kepulauan Seribu mangkrak . Hal ini karena Pihak kontraktor mengaku tidak dapat melanjutkan pekerjaannya karena masalah finansial. Kondisi ini tentu menunjukkan buruknya tata kelola pengadaan. PLT Gubernur DKI berencana akan menganggarkan kembali pada APBD 2017 dan melakukan pemilihan ulang kontraktor. (HR)

Comment