Home Hukum Inilah Isi Surat Dakwaan Final Korupsi e-KTP Selengkapnya

Inilah Isi Surat Dakwaan Final Korupsi e-KTP Selengkapnya

343

Publik-News.com – Sidang perdana kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012 digelar Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2017) dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Jaksa penuntut umum pada KPK membeberkan kongkalikong yang dilakukan para anggota Dewan, pejabat Kementerian, dan sejumlah pihak swasta dalam pengadaan proyek e-KTP) menyebabkan negara rugi Rp 2,3 triliun itu.

Sedikitnya ada 38 nama yang disebut dalam surat dakwan yang dibacakan Jaksa KPK dalam pesidangan tersebut. Berikut adalah dakwaan yang diajukan Jaksa selengkapnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
“Untuk Keadilan”
SURAT DAKWAAN

Nomor : DAK – 15 /24/02/2017
A. IDENTITAS PARA TERDAKWA :
1. Nama Lengkap : IRMAN
Tempat Lahir : Batusangkar
Umur/Tanggal Lahir : 60 Tahun /18 Oktober 1956
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumahan Pondok Kelapa Permai II Blok CC
No.7 RT.014/RW.007 Kel. Pondok Kelapa Kec.
Duren Sawit Jakarta Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia (Dirjen Dukcapil Kemendagri
RI) / Mantan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri
Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.
Pendidikan : S.3
Selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I
2. Nama Lengkap : SUGIHARTO
Tempat Lahir : Lamongan
Umur/ Tanggal Lahir : 57 Tahun /7 Oktober 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Delima Ujung II No. 1 Perum Beji Permai
RT 006 RW 012 Kel. Tanah Baru, Kec. Beji, Kota
Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS / mantan Direktur Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan (PIAK) Direktorat
Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kemendagri
Pendidikan : S.2
Selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II
B. PENAHANAN :

1. Penahanan Terhadap Terdakwa I
Penyidik : – Rutan Jakarta Timur Cabang KPK sejak tanggal
21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 09
Januari 2017.
– Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal
10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18
Februari 2017.
Penuntut Umum
Pembataran
Penahanan
:
:


Rutan Jakarta Timur Cabang KPK sejak tanggal
14 Februari 2017 s/d perkara ini dilimpahkan ke
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Dibantarkan di Rumah Sakit Pusat Angkatan
Darat (RSPAD) Jakarta sejak 23 s/d 28 Februari
2017
2. Penahanan Terhadap Terdakwa II
Penyidik : – Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK sejak
tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal
07 November 2016.
– Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal
08 November 2016 sampai dengan tanggal 17
Desember 2016.
– Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai
dengan tanggal 16 Januari 2017
– Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai
dengan tanggal 15 Februari 2017.
Penuntut Umum : – Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK sejak
tanggal 14 Februari 2017 s/d perkara ini
dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

C. DAKWAAN :
PERTAMA :
——- Bahwa Terdakwa I selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Terdakwa II selaku Pejabat yang Melakukan
Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja atau Pejabat
Pembuat Komitmen di Lingkungan Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan (PIAK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012
sekaligus sebagai Direktur PIAK, bersama-sama dengan ANDI AGUSTINUS als
ANDI NAROGONG selaku penyedia barang/jasa pada Kementerian Dalam
Negeri, ISNU EDHI WIJAYA selaku Ketua Konsorsium Percetakan Negara
Republik Indonesia (PNRI), DIAH ANGGRAINI selaku Sekretaris Jenderal
Kementerian Dalam Negeri, SETYA NOVANTO Selaku Ketua Fraksi Partai Golkar
dan DRAJAT WISNU SETYAWAN selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa
dilingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2011,
pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan November 2009
sampai dengan Mei 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam
Tahun 2009 sampai dengan 2015, bertempat di kantor Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di Jl. Taman Makam
Pahlawan No. 17 Jakarta Selatan, di Graha Mas Fatmawati Blok B No. 33-35
Jakarta Selatan, di Hotel Sultan Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat atau setidaktidaknya
di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang
berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi,
yang melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum yaitu
Para Terdakwa dalam proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa paket
pengadaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan secara nasional (KTP Elektronik) Tahun Anggaran 2011-2013
telah mengarahkan untuk memenangkan perusahaan tertentu, yang bertentangan
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, Peraturan Presiden No. 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas
dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Eselon I Kementerian Negara, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya para Terdakwa dan
memperkaya orang lain yakni GAMAWAN FAUZI, DIAH ANGGRAINI, DRADJAT WISNU SETYAWAN beserta 6 (enam) orang anggota Panitia Pengadaan, HUSNI
FAHMI beserta 5 (lima) orang anggota Tim Teknis, JOHANNES MARLIEM, ANAS
URBANINGRUM, MARZUKI ALI, OLLY DONDOKAMBEY, MELCHIAS
MARCHUS MEKENG, MIRWAN AMIR, TAMSIL LINDRUNG, TAUFIK EFFENDI,
TEGUH DJUWARNO, CHAIRUMAN HARAHAP, GANJAR PRANOWO, ARIEF
WIBOWO, MUSTOKO WENI, RINDOKO, JAZULI JUWAENI, AGUN
GUNANDJAR SUDARSA, IGNATIUS MULYONO, MIRYAM S HARYANI, NU’MAN
ABDUL HAKIM, ABDUL MALIK HARAMAEN, JAMAL AZIZ, MARKUS NARI,
YASONA LAOLY dan 37 (tiga puluh tujuh) anggota Komisi II DPR RI lainnya
serta memperkaya korporasi yakni, Perusahaan Umum Percetakan Negara
Republik Indonesia (Perum PNRI), PT LEN INDUSTRI, PT QUADRA SOLUTION,
PT SANDIPALA ARTHA PUTRA, PT SUCOFINDO, Manajemen Bersama
Konsorsium PNRI, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp2.314.904.234.275,39 (dua
triliun tiga ratus empat belas miliar sembilan ratus empat juta dua ratus tiga puluh
empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh sembilan sen) atau
setidak-tidaknya sejumlah itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : ——–
1. Terkait Dengan Proses Penganggaran
– Bahwa pada akhir November 2009, GAMAWAN FAUZI selaku Menteri
Dalam Negeri mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan dan Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) No.
471.13/4210.A/SJ perihal usulan pembiayaan pemberian Nomor Induk
Kependudukan (NIK) dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional.
Dalam surat tersebut GAMAWAN FAUZI meminta kepada Menteri
Keuangan dan Kepala Bappenas untuk merubah sumber pembiayaan
proyek penerapan KTP berbasis NIK yang semula dibiayai dengan
menggunakan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) menjadi bersumber
dari anggaran rupiah murni. Perubahan sumber pembiayaan proyek
penerapan KTP berbasis NIK tersebut kemudian dibahas dalam Rapat
Kerja dan Rapat Dengar Pendapat antara Kementerian Dalam Negeri
dengan Komisi II DPR RI.
– Pada awal bulan Februari 2010 setelah mengikuti rapat pembahasan
anggaran Kementerian Dalam Negeri, Terdakwa I dimintai sejumlah uang
oleh BURHANUDIN NAPITUPULU selaku Ketua Komisi II DPR RI, agar
usulan Kementerian Dalam Negeri tentang anggaran proyek penerapan
KTP berbasis NIK (KTP Elektronik) dapat segera disetujui oleh Komisi II
DPR RI. Atas permintaan tersebut, Terdakwa I menyatakan tidak dapat menyanggupi permintaan BURHANUDIN NAPITUPULU. Oleh karena itu
BURHANUDIN NAPITUPULU dan Terdakwa I sepakat untuk melakukan
pertemuan kembali guna membahas pemberian sejumlah uang kepada
anggota Komisi II DPR RI.
– Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa I kembali menemui
BURHANUDIN NAPITUPULU diruang kerjanya di gedung DPR RI. Dalam
pertemuan tersebut disepakati bahwa guna mendapatkan persetujuan
anggaran dari Komisi II DPR RI, akan diberikan sejumlah uang kepada
anggota Komisi II DPR RI oleh pengusaha yang sudah terbiasa menjadi
rekanan di Kementerian Dalam Negeri yakni ANDI AGUSTINUS als ANDI
NAROGONG. Selain itu BURHANUDIN NAPITUPULU juga menyampaikan
bahwa rencana pemberian sejumlah uang untuk anggota Komisi II DPR RI
oleh ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG tersebut juga telah
disetujui oleh DIAH ANGGRAINI.
– Keesokan harinya Terdakwa I dihubungi oleh DIAH ANGGRAINI guna
mengkonfirmasi pertemuan antara Terdakwa I dengan BURHANUDDIN
NAPITUPULU serta menginformasikan kepada Terdakwa I bahwa ANDI
AGUSTINUS als ANDI NAROGONG adalah pengusaha yang komit dan
akan memenuhi janjinya sebagaimana yang telah dibicarakan antara
Terdakwa I dengan BURHANUDIN NAPITUPULU.
– Beberapa hari kemudian para Terdakwa ditemui oleh ANDI AGUSTINUS
als ANDI NAROGONG diruang kerja Terdakwa I. Dalam pertemuan
tersebut ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG menyampaikan bahwa
kedatangannya dalam rangka menindaklanjuti pembicaraan antara
Terdakwa I dengan BURHANUDIN NAPITUPULU, serta menegaskan
bahwa ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG bersedia memberikan
sejumlah uang kepada anggota Komisi II DPR RI dan Pejabat pada
Kementerian Dalam Negeri guna memperlancar pembahasan anggaran
proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik).
Atas penyampaian ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG tersebut,
Terdakwa I mengarahkan ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG untuk
langsung berkoordinasi dengan Terdakwa II dalam menindaklanjuti
rencana tersebut. Dalam kesempatan itu ANDI AGUSTINUS als ANDI
NAROGONG dan Terdakwa I sepakat untuk menemui SETYA NOVANTO
selaku Ketua Fraksi Partai Golkar guna mendapatkan kepastian dukungan
Partai Golkar terhadap anggaran proyek penerapan KTP berbasis NIK
secara nasional (KTP Elektronik).
– Menindaklanjuti kesepakatan itu, beberapa hari kemudian sekira pukul
06.00 WIB di Hotel Gran Melia Jakarta para Terdakwa bersama-sama
dengan ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG dan DIAH ANGGRAINI
melakukan pertemuan dengan SETYA NOVANTO. Dalam pertemuan itu
SETYA NOVANTO menyatakan dukungannya dalam pembahasan
anggaran proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP
Elektronik).
– Guna mendapatkan kepastian mengenai dukungan SETYA NOVANTO
tersebut, beberapa hari kemudian Terdakwa I dan ANDI AGUSTINUS als
ANDI NAROGONG menemui SETYA NOVANTO di ruang kerjanya di
Lantai 12 Gedung DPR RI. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa I dan
ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG meminta kepastian kesiapan
anggaran untuk proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP
Elektronik). Atas pertanyaan tersebut, SETYA NOVANTO mengatakan
bahwa ia akan mengkoordinasikan dengan pimpinan fraksi lainnya.
– Pada bulan Mei 2010 di ruang kerja Komisi II DPR RI Lantai 1 sebelum
Rapat Dengar Pendapat (RDP), Terdakwa I melakukan pertemuan dengan
GAMAWAN FAUZI, DIAH ANGGRAENI, CHAERUMAN HARAHAP,
GANJAR PRANOWO, TAUFIK EFENDI, TEGUH DJUWARNO, IGNATIUS
MULYONO, MUSTOKO WENI, ARIEF WIBOWO, M NAZARUDDIN dan
ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG. Dalam pertemuan tersebut
dibahas mengenai pembangunan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) dan pemberian NIK secara nasional serta
pembicaraan pendahuluan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja
Negara (RAPBN) TA 2011, yang kemudian disepakati bahwa program
penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik) sebagai
program Prioritas Utama yang akan dibiayai menggunakan APBN murni
secara multiyears. Dalam kesempatan itu MUSTOKO WENI
menyampaikan bahwa yang akan mengerjakan proyek KTP elektronik
adalah ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG karena sudah biasa
mengerjakan proyek di Kementerian dalam Negeri dan sudah familiar
dengan komisi II DPR RI. Selain itu MUSTOKO WENI juga memberikan
garansi bahwa ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG berkomitmen
akan memberikan sejumlah fee kepada anggota DPR dan beberapa
pejabat di Kemendagri. Atas pernyataan MUSTOKO WENI tersebut,
kemudian ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG membenarkannya.
– Bahwa antara bulan Mei-Juni 2010 Terdakwa I meminta JOHANES
RICHARD TANJAYA yang merupakan Direktur PT Java Trade Utama
untuk menyediakan hotel guna melakukan pertemuan yang akan
membahas mengenai proyek pengadaan dan penerapan KTP berbasis NIK
secara nasional (KTP Elektronik). Menindaklanjuti permintaan Terdakwa I
tersebut, selanjutnya JOHANES RICHARD TANJAYA berkoordinasi
dengan Terdakwa II untuk menentukan tempat guna melakukan
pertemuan. Selanjutnya Terdakwa II mengarahkan JOHANES RICHARD
TANJAYA untuk menyewa kamar di Hotel Sultan Jakarta dengan
pertimbangan agar Terdakwa I yang sedang mengikuti rapat di Komisi II
DPR RI tidak terlalu jauh meninggalkan gedung DPR RI.
– Beberapa saat kemudian para Terdakwa melakukan pertemuan di Hotel
Sultan Jakarta dengan ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG,
JOHANES RICHARD TANJAYA dan HUSNI FAHMI. Dalam pertemuan itu
Terdakwa I memperkenalkan ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG
sebagai orang yang akan mengurus penganggaran dan pelaksanaan
proyek KTP Elektronik. Terdakwa I juga menyampaikan bahwa ANDI
AGUSTINUS als ANDI NAROGONG berminat mengikuti proses
pengadaan KTP Elektronik. Untuk itu Terdakwa I memerintahkan
JOHANES RICHARD TANJAYA untuk membantunya dengan
mempersiapkan desain proyeknya. Dalam pertemuan itu atas permintaan
Terdakwa I, HUSNI FAHMI memaparkan peranan SIAK dalam proyek uji
petik KTP Elektronik, yang rencananya juga akan dipergunakan dalam
pengadaan KTP Elektronik kepada JOHANES RICHARD TANJAYA dan
ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG. Untuk menindaklanjuti hasil
pertemuan tersebut, ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG
menyampaikan bahwa untuk pertemuan berikutnya akan dilakukan di Ruko
milik ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG yang beralamat di Graha
Mas Fatmawati Blok B No. 33-35 Jakarta Selatan (selanjutnya disebut
Ruko Fatmawati).
– Bahwa sekira bulan Juli-Agustus 2010, DPR RI mulai melakukan
pembahasan RAPBN TA 2011, diantaranya anggaran proyek penerapan
KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik). Oleh karena itu ANDI
AGUSTINUS als ANDI NAROGONG beberapa kali melakukan pertemuan
dengan beberapa anggota DPR RI khususnya SETYA NOVANTO, ANAS
URBANINGRUM dan MUHAMMAD NAZARUDDIN karena anggota DPR
RI tersebut dianggap sebagai representasi Partai Demokrat dan Partai Golkar yang dapat mendorong Komisi II DPR RI menyetujui anggaran
proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik).
Setelah melakukan beberapa kali pertemuan, kemudian diperoleh
kesepakatan bahwa DPR RI akan menyetujui anggaran pengadaan KTP
Elektronik sesuai dengan grand design tahun 2010 yakni kurang lebih
senilai Rp5.900.000.000.000,00 (lima triliun sembilan ratus miliar rupiah),
yang proses pembahasannya akan dikawal oleh Fraksi Partai Demokrat
dan Fraksi Partai Golkar, dengan kompensasi ANDI AGUSTINUS als ANDI
NAROGONG akan memberikan fee kepada beberapa anggota DPR dan
pejabat Kementerian Dalam Negeri. Guna merealisasikan pemberian fee
tersebut, ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG membuat
kesepakatan dengan SETYA NOVANTO, ANAS URBANINGRUM dan
MUHAMMAD NAZARUDDIN tentang rencana penggunaan anggaran KTP
Elektronik yang kurang lebih senilai Rp5.900.000.000.000,00 (lima triliun
sembilan ratus miliar rupiah) setelah dipotong pajak sebesar 11,5% akan
dipergunakan sebagai berikut :
a. Sebesar 51% atau sejumlah Rp2.662.000.000.000,00 (dua triliun enam
ratus enam puluh dua miliar rupiah) akan dipergunakan untuk belanja
modal atau belanja riil pembiayaan proyek;
b. Sedangkan sisanya sebesar 49% atau sejumlah
Rp2.558.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus lima puluh delapan
miliar rupiah) akan dibagi-bagikan kepada :
1. Beberapa pejabat Kementerian Dalam Negeri termasuk para
Terdakwa sebesar 7% atau sejumlah Rp365.400.000.000,00 (tiga
ratus enam puluh lima miliar empat ratus juta rupiah);
2. Anggota Komisi II DPR RI sebesar 5% atau sejumlah
Rp261.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu miliar rupiah);
3. SETYA NOVANTO dan ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG
sebesar 11% atau sejumlah Rp574.200.000.000,00 (lima ratus tujuh
puluh empat miliar dua ratus juta rupiah);
4. ANAS URBANINGRUM dan MUHAMMAD NAZARUDDIN sebesar
11% atau sejumlah Rp574.200.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh
empat miliar dua ratus juta rupiah);
5. Keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan sebesar 15% atau
sejumlah Rp783.000.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga
miliar rupiah).Selain kesepakatan mengenai pembagian keuntungan, dalam pertemuan
tersebut juga disepakati bahwa sebaiknya pelaksana atau rekanan proyek
tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar mudah diatur.
– Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, pada sekira bulan SeptemberOktober
2010 di ruang kerja MUSTOKO WENI di gedung DPR RI, ANDI
AGUSTINUS als ANDI NAROGONG memberikan sejumlah uang kepada
anggota DPR RI dengan maksud agar Komisi II dan Badan Anggaran DPR
RI menyetujui anggaran untuk proyek pengadaan dan penerapan KTP
berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik) dengan perincian sebagai
berikut :
1. ANAS URBANINGRUM sejumlah USD500.000,00 (lima ratus ribu
dollar Amerika Serikat) yang diberikan melalui EVA OMPITA SORAYA.
Pemberian tersebut merupakan kelanjutan dari pemberian yang telah
dilakukan pada bulan April 2010 sejumlah USD2.000.000,00 (dua juta
dollar Amerika Serikat) yang diberikan melalui FAHMI YANDRI.
Sebagian uang tersebut kemudian dipergunakan untuk membayar
biaya akomodasi kongres Partai Demokrat di Bandung. Selain untuk
membiayai kongres, sebagian lagi diberikan kepada KHATIBUL UMAM
WIRANU selaku anggota Komisi II DPR RI sejumlah USD400.000,00
(empat ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan kepada MOHAMMAD
JAFAR HAFSAH selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat sejumlah
USD100.000,00 (seratus ribu dollar Amerika Serikat), yang kemudian
dibelikan satu unit mobil Toyota Land Cruiser Nomor Polisi B 1 MJH.
Pada bulan Oktober 2010 ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG
kembali memberikan uang sejumlah USD3.000.000,00 (tiga juta dollar
Amerika Serikat) kepada ANAS URBANINGRUM.
2. ARIEF WIBOWO selaku anggota Komisi II DPR RI sejumlah
USD100.000,00 (seratus ribu dollar Amerika Serikat).
3. CHAERUMAN HARAHAP selaku Ketua Komisi II DPR RI sejumlah
USD550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat).
4. GANJAR PRANOWO selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI sejumlah
USD500.000,00 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat).
5. AGUN GUNANDJAR SUDARSA selaku anggota Komisi II dan Badan
Anggaran DPR RI sejumlah USD1.000.000,00 (satu juta dollar Amerika
Serikat).
6. MUSTOKO WENI selaku anggota Komisi II DPR RI sejumlah
USD400.000,00 (empat ratus ribu dollar Amerika Serikat)
7. IGNATIUS MULYONO selaku anggota Komisi II DPR RI sejumlah
USD250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat).
8. TAUFIK EFFENDI selaku wakil ketua Komisi II DPR RI sejumlah
USD50.000,00 (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat).
9. TEGUH DJUWARNO selaku wakil ketua Komisi II DPR RI sejumlah
USD100.000,00 (seratus ribu dollar Amerika Serikat).
– Setelah adanya kepastian tersedianya anggaran untuk proyek pengadaan
dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik), di
ruang kerja SETYA NOVANTO di lantai 12 Gedung DPR RI dan diruang
kerja MUSTOKO WENI, selanjutnya ANDI AGUSTINUS als ANDI
NAROGONG beberapa kali juga memberikan sejumlah uang kepada
pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, yakni MELCHIAS MARCUS
MEKENG selaku Ketua Banggar sejumlah USD1.400.000,00 (satu juta
empat ratus ribu dollar Amerika Serikat), dan kepada 2 (dua) orang Wakil
Ketua Banggar yaitu MIRWAN AMIR, OLLY DONDOKAMBE masingmasing
sejumlah USD1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu dollar Amerika
Serikat) serta TAMSIL LINDRUNG sejumlah USD700.000,00 (tujuh ratus
ribu dollar Amerika Serikat).
– Selain itu, pada bulan Oktober 2010 sebelum masa reses DPR RI ANDI
AGUSTINUS als ANDI NAROGONG kembali memberikan uang kepada
ARIEF WIBOWO sejumlah USD500.000,00 (lima ratus ribu dollar Amerika
Serikat) untuk dibagikan kepada seluruh anggota Komisi II DPR RI dengan
perincian sebagai berikut :
1. Ketua Komisi II DPR RI sejumlah USD30.000,00 (tiga puluh ribu dollar
Amerika Serikat);
2. 3 (tiga) orang Wakil Ketua Komisi II DPR RI masing-masing sejumlah
USD20.000,00 (dua puluh ribu dollar Amerika Serikat);
3. 9 (sembilan) orang Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) pada Komisi II
DPR RI masing-masing sejumlah USD15.000,00 (lima belas ribu dollar
Amerika Serikat);
4. 37 (tiga puluh tujuh) orang Anggota Komisi II DPR RI masing-masing
antara USD5.000,00 (lima ribu dollar Amerika Serikat) sampai dengan
USD10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat).
– Bahwa sekira Oktober 2010 para Terdakwa melakukan pertemuan dengan
DIAH ANGGRAINI, ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG, HUSNI
FAHMI, CHAERUMAN HARAHAP dan JOHANNES MARLIEM di restoran
Peacook Hotel Sultan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut para Terdakwa diperkenalkan oleh DIAH ANGGARAINI dengan JOHANNES MARLIEM
selaku provider produk Automated Finger Print Identification Sistem (AFIS)
merek L-1 yang akan dipergunakan dalam proyek penerapan KTP berbasis
NIK secara nasional (KTP Elektronik). Atas arahan tersebut, para
Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa I mengarahkan
JOHANNES MARLIEM untuk langsung berhubungan dengan ketua tim
teknis, yakni HUSNI FAHMI. Selain itu DIAH ANGGRAINI juga meminta
CHAERUMAN HARAHAP selaku Ketua Komisi II DPR RI untuk segera
menyetujui anggaran proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional
(KTP Elektronik) secara multiyears sesuai dengan grand design, yakni
sejumlah Rp5.952.083.009.000,00 (lima triliun sembilan ratus lima puluh
dua miliar delapan puluh tiga juta sembilan ribu rupiah) dengan rincian
tahun 2011 sebesar Rp2.291.428.220.000,00 (dua triliun dua ratus
sembilan puluh satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus
dua puluh ribu rupiah) dan tahun 2012 sebesar Rp3.660.654.789.000,00
(tiga triliun enam ratus enam puluh miliar enam ratus lima puluh empat juta
tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
– Bahwa setelah rencana pengadaan KTP Elektronik untuk dilaksanakan
oleh pihak tertentu tersebut disepakati bersama oleh eksekutif dan
legislatif, pada tanggal 22 November 2010 melalui mekanisme rapat kerja
dengan Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh GAMAWAN FAUZI,
Terdakwa I dan DIAH ANGGRAINI, Komisi II DPR RI memberikan
persetujuan anggaran terhadap pelaksanaan proyek pengadaan dan
penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik) untuk tahun
2011 sejumlah Rp2.468.020.000.000,00 (dua triliun empat ratus enam
puluh delapan miliar dua puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBN
rupiah murni tahun anggaran 2011. Persetujuan tersebut kemudian diikuti
dengan penerbitan dan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) pada tanggal 20 Desember 2010.
– Setelah adanya persetujuan anggaran dari Komisi II DPR RI, sekira bulan
Desember 2010 di rumah dinas Sekjen Kemendagri, ANDI AGUSTINUS
als ANDI NAROGONG memberikan uang kepada DIAH ANGGRAINI
sejumlah USD1.000.000,00 (satu juta dollar Amerika Serikat) sebagai
kompensasi karena DIAH ANGGRAINI telah membantu dalam
pembahasan anggaran pengadaan dan penerapan KTP berbasis NIK
secara nasional (KTP Elektronik) sehingga anggaran tersebut
mendapatkan persetujuan DPR RI.

– Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010, GAMAWAN FAUZI mengirimkan
surat Nomor : 471.13/4988/SJ kepada AGUS MARTOWARDOJO selaku
Menteri Keuangan yang pada pokoknya meminta ijin proyek Penyediaan
Jaringan Komunikasi dalam Rangka Penerbitan NIK dan Penerapan KTP
berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011–2012
dilaksanakan dengan menggunakan skema kontrak tahun jamak
(multiyears contract). Permohonan tersebut merupakan permohonan yang
kedua setelah permohonan yang pertama pada tanggal 26 Oktober 2010
ditolak oleh AGUS MARTOWARDOJO pada tanggal 13 Desember 2010.
Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penolakan yang serupa, ANDI
AGUSTINUS als ANDI NAROGONG kembali memberikan uang sejumlah
USD1.000.000,00 (satu juta dollar Amerika Serikat) kepada DIAH
ANGGRAINI guna memperlancar pembahasan ijin pelaksanaan kontrak
secara multiyears.
– Setelah pemberian uang tersebut, pada tanggal 17 Februari 2011, HERRY
PURNOMO selaku Direktur Jenderal Anggaran mengirimkan surat Nomor
: S-36/MK.2/2011 yang ditujukan kepada GAMAWAN FAUZI, yang pada
pokoknya memberikan izin kepada Kementerian Dalam Negeri untuk
melaksanakan Kontrak Tahun Jamak (Multy Years Contract) Penyediaan
Jaringan Komunikasi Dalam Rangka Penerbitan NIK dan Penerapan KTP
berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik) dengan anggaran untuk
pelaksanaan kontrak tahun jamak sebesar Rp5.952.083.009.000,00 (lima
triliun sembilan ratus lima puluh dua miliar delapan puluh tiga juta sembilan
ribu rupiah) dengan rincian tahun 2011 sebesar Rp2.291.428.220.000,00
(dua triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus dua puluh
delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan tahun 2012 sebesar
Rp3.660.654.789.000,00 (tiga triliun enam ratus enam puluh miliar enam
ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
– Bahwa pada akhir Februari 2011, Terdakwa II ditemui oleh ANDI
AGUSTINUS als ANDI NAROGONG diruang kerja Terdakwa II. Dalam
pertemuan tersebut ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG
menginformasikan kepada Terdakwa II bahwa untuk kepentingan
penganggaran, ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG akan
memberikan uang sejumlah Rp520.000.000.000,00 (lima ratus dua puluh
miliar rupiah) kepada beberapa pihak, diantaranya :
1. Partai Golkar sejumlah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar
rupiah);

2. Partai Demokrat sejumlah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh
miliar rupiah);
3. Partai PDI Perjuangan sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh
miliar rupiah);
4. MARZUKI ALI sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
5. ANAS URBANINGRUM sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh
miliar rupiah);
6. CHAERUMAN HARAHAP sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh
miliar rupiah) dan;
7. Partai-partai lainnya sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh
miliar rupiah).
Rincian pemberian uang tersebut kemudian dilaporkan oleh Terdakwa II
kepada Terdakwa I. Atas laporan tersebut Terdakwa I menyetujuinya.
– Bahwa sekira bulan Mei 2011 setelah Rapat Dengar Pendapat antara
Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Terdakwa I dimintai
sejumlah uang oleh CHAERUMAN HARAHAP melalui MIRYAM S
HARYANI sejumlah USD100.000,00 (seratus ribu dollar Amerika Serikat)
guna membiayai kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke beberapa daerah.
Dalam rangka memenuhi permintaan tersebut Terdakwa I memerintahkan
Terdakwa II untuk menyiapkan uang sebagaimana permintaan MIRYAM S
HARYANI. Oleh karena itu Terdakwa II meminta uang sejumlah
USD100.000,00 (seratus ribu dollar Amerika Serikat) kepada ACHMAD
FAUZI selaku Direktur PT Quadra Solution yang merupakan anggota
konsorsium PNRI. Permintaan tersebut dipenuhi oleh ACHMAD FAUZI
dengan memberikan uang sejumlah USD100.000,00 (seratus ribu dollar
Amerika Serikat) kepada Terdakwa II melalui YOSEP SUMARTONO di
SPBU Pancoran Jakarta Selatan. Selanjutnya Terdakwa II memberikan
uang tersebut kepada MIRYAM S HARYANI.
– Bahwa pada tanggal 21 Juni 2011 atas usulan Terdakwa II, GAMAWAN
FAUZI menetapkan konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang dengan
harga penawaran Rp5.841.896.144.993,00 (lima triliun delapan ratus
empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus
empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
Penetapan tersebut kemudian ditindaklajuti Terdakwa II dengan
menandatangani kontrak Nomor : 027/886/IK tanggal 1 Juli 2011 dengan
jangka waktu pekerjaan sampai dengan 31 Oktober 2012.

– Bahwa setelah penandatangan kontrak dan berbarengan dengan
pembahasan RAPBN Kementerian Dalam Negeri tahun 2012, antara bulan
Agustus-September 2011, Terdakwa I kembali memerintahkan Terdakwa II
untuk menyediakan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
guna diberikan kepada MIRYAM S HARYANI. Menindaklanjuti perintah
tersebut, Terdakwa II meminta uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) kepada ANANG S SUDIHARJO guna diberikan kepada
MIRYAM S HARYANI. Atas permintaan tersebut ANANG S SUDIHARJO
memberikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
kepada YOSEP SUMARTONO yang selanjutnya oleh YOSEP
SUMARTONO uang tersebut diserahkan kepada MIRYAM S HARYANI.
– Bahwa sampai dengan Maret 2012 konsorsium PNRI belum dapat
menyelesaikan target pekerjaannya, yakni belum merealisasikan pekerjaan
pengadaan blangko KTP Elektronik sebanyak 65.340.367 keping dengan
nilai Rp1.045.445.868.749,00 (satu triliun empat puluh lima miliar empat
ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh
ratus empat puluh sembilan rupiah). Oleh karena itu pada tanggal 9 Maret
2012 GAMAWAN FAUZI mengajukan usulan penambahan anggaran
dalam APBN-P tahun 2012 kepada Menteri Keuangan. Usulan tersebut
kemudian ditindaklanjuti dengan rapat pembahasan antara Kementerian
Dalam Negeri dengan Komisi II DPR RI.
– Guna memperlancar pembahasan APBN-P tahun 2012 tersebut, sekira
pertengahan bulan Maret 2012 Terdakwa I dimintai uang sejumlah
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) oleh MARKUS NARI selaku
anggota Komisi II DPR RI. Guna memenuhi permintaan tersebut,
Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk meminta uang sejumlah
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada ANANG S SUDIHARJO
selaku direktur utama PT Quadra Solution yang merupakan anggota
konsorsium PNRI. Atas permintaan tersebut, ANANG S SUDIHARJO
hanya memenuhi sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang
diserahkan kepada Terdakwa II di ruang kerja Terdakwa II. Selanjutnya
Terdakwa II menyerahkan uang tersebut kepada MARKUS NARI di
restoran Bebek Senayan, Jakarta Selatan.
– Meskipun para Terdakwa telah memberikan sejumlah uang kepada
MARKUS NARI guna penambahan anggaran, namun DPR RI tidak
memasukkan penambahan anggaran yang diminta oleh GAMAWAN FAUZI
tersebut dalam APBN-P tahun 2012. Oleh karena itu pada tanggal 27 Juni 2012 GAMAWAN FAUZI dan para Terdakwa mengikuti Rapat Kerja
dengan Komisi II DPR RI guna membahas mengenai penambahan
anggaran untuk proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP
Elektronik). Dalam rapat kerja tersebut disepakati bahwa tambahan
anggaran sejumlah Rp1.045.445.868.749,00 (satu triliun empat puluh lima
miliar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan
ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) untuk penyelesaian
pengadaan blangko KTP berbasis chip sebanyak 65.340.367 keping akan
ditampung dalam APBN tahun anggaran 2013.
– Setelah diperoleh kesepakatan tersebut, kemudian pada sekira Agustus
2012, Terdakwa I dimintai sejumlah uang oleh MIRYAM S. HARYANI
sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk kepentingan
operasional Komisi II DPR RI. Untuk memenuhi permintaan tersebut,
Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk menyiapkan uang sejumlah
itu dan langsung diberikan kepada MIRYAM S. HARYANI. Menindaklanjuti
perintah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II meminta uang sejumlah
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada ANANG S SUDIHARJO
dan mengarahkan untuk langsung diberikan kepada MIRYAM S.
HARYANI. Perintah Terdakwa II tersebut, kemudian dilaksanakan oleh
ANANG S SUDIHARJO dengan langsung memberikan uang sejumlah
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada MIRYAM S. HARYANI.
– Bahwa sebagian uang yang diberikan para Terdakwa kepada MIRYAM S
HARYANI tersebut diatas, dibagi-bagikan kepada pimpinan dan anggota
Komisi II DPR RI secara bertahap dengan perincian sebagai berikut:
a. 4 (empat) orang pimpinan Komisi II DPR RI yang terdiri dari
CHAERUMAN HARAHAP, GANJAR PRANOWO, TEGUH JUWARNO
dan TAUFIK EFFENDI masing-masing sejumlah USD25.000,00 (dua
puluh lima ribu dollar Amerika Serikat).
b. 9 (sembilan) orang Ketua Kelompok Fraksi Komisi II DPR RI masingmasing
sejumlah USD14.000,00 (empat belas ribu dollar Amerika
Serikat) termasuk kapoksi yang merangkap sebagai pimpinan komisi.
c. 50 (lima puluh) orang anggota Komisi II DPR RI masing-masing
sejumlah USD8.000,00 (delapan ribu dollar Amerika Serikat) termasuk
pimpinan komisi dan kapoksi.
– Bahwa selain memberikan sejumlah uang kepada Komisi II DPR RI, pada
bulan November-Desember 2012 Terdakwa II juga memberikan sejumlah
uang kepada staf pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sekretariat Komisi II DPR
RI dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang
terkait dengan pengusulan dan pembahasan tambahan anggaran
penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik) tahun 2013,
yaitu kepada :
a. WULUNG selaku Auditor pada BPK yang memeriksa pengelolaan
keuangan Ditjen Dukcapil sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh
juta rupiah). Setelah pemberian uang tersebut BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian terhadap pengelolaan keuangan pada
Ditjen Dukcapil tahun 2010.
b. Staf pada sekretariat Komisi II DPR RI yang diberikan Terdakwa II
melalui DWI SATUTI LILIK sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima
juta rupiah).
c. ANI MIRYANTI selaku Koordinator Wilayah (Korwil) III sosialisasi dan
supervisi KTP Elektronik sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) untuk diberikan kepada 5 (lima) orang Korwil masing-masing
sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
d. HERU BASUKI selaku Kasubdit Pelayanan Informasi Direktorat PIAK
sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
e. ASNIWARTI selaku staf pada Direktorat Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta
rupiah).
f. Staf pada Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri melalui
WISNU WIBOWO dan SUPARMANTO sejumlah Rp40.000.000,00
(empat puluh juta rupiah)
g. DRAJAT WISNU SETYAWAN sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh
lima juta rupiah).
h. WISNU WIBOWO selaku Kepala bagian Perencanaan Kementerian
Dalam Negeri sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
i. HUSNI FAHMI sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
j. RUDDY INDRATO RADEN selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan
Penerima hasil pengadaan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta
rupiah).
k. JUNAIDI selaku Bendahara pembantu proyek sejumlah
Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
l. DIDIK SUPRIYANTO selaku staf pada Setditjen Dukcapil sejumlah
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan; m. BISTOK SIMBOLON selaku Deputi Bidang Politik dan Keamanan pada
Sekretariat Kabinet sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
guna pengambilan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terdakwa I.
– Setelah adanya pemberian-pemberian uang tersebut, DPR RI menyetujui
APBN tahun 2013 yang didalamnya menampung tambahan anggaran
untuk pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu
sejumlah Rp1.492.624.798.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh
dua miliar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh
delapan ribu rupiah). Anggaran tersebut terdiri dari anggaran tambahan
sebagaimana permintaan GAMAWAN FAUZI sejumlah
Rp1.045.000.000.000,00 (satu triliun empat puluh lima miliar rupiah),
sedangkan sisanya sejumlah Rp447.624.798.000,00 (empat ratus empat
puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan
puluh delapan ribu rupiah) merupakan anggaran untuk kelanjutan
penerapan KTP Elektronik secara reguler tahun 2013. Persetujuan tersebut
kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan dan pengesahan DIPA pada
tanggal 5 Desember 2012.
II. Terkait Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
– Bahwa sekira Bulan Mei-Juni 2010 para Terdakwa melakukan pertemuan
di Hotel Sultan Jakarta dengan ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG,
JOHANES RICHARD TANJAYA dan HUSNI FAHMI. Dalam pertemuan itu
Terdakwa I memperkenalkan ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG
sebagai orang yang akan mengurus penganggaran dan pelaksanaan
proyek KTP Elektronik. Terdakwa I juga menyampaikan bahwa ANDI
AGUSTINUS als ANDI NAROGONG berminat mengikuti proses
pengadaan KTP Elektronik. Untuk itu Terdakwa I memerintahkan
JOHANES RICHARD TANJAYA untuk membantunya dengan
mempersiapkan desain proyeknya. Dalam pertemuan itu, selanjutnya
Terdakwa I meminta HUSNI FAHMI memaparkan peranan SIAK dalam
proyek uji petik KTP Elektronik yang rencananya akan dipergunakan dalam
pengadaan KTP Elektronik kepada JOHANES RICHARD TANJAYA dan
ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG. Guna menindaklanjuti hasil
pertemuan tersebut, ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG
menyampaikan bahwa untuk pertemuan berikutnya akan dilakukan di Ruko
milik ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG yang beralamat di Graha Mas Fatmawati Blok B No. 33-35 Jakarta Selatan (selanjutnya disebut
Ruko Fatmawati).
– Menindaklanjuti pertemuan dimaksud, selanjutnya dilakukan beberapa kali
pertemuan di Ruko Fatmawati yang dihadiri oleh :
a. Tim dari PT Java Trade Utama yang pernah mengerjakan proyek
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian
Dalam Negeri Tahun anggaran 2009 yang terdiri dari JOHANES
RICHARD TANJAYA, ANDI NOOR, JIMMY ISKANDAR TEDJASUSILA
als BOBBY, dan EKO PURWOKO;
b. Tim dari ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG, yakni SETYO DWI
SUHARTANTO selaku staf direksi Percetakan Negara Republik
Indonesia (PNRI), MUDJI RACHMAT KURNIAWAN dan DUDY
SUSANTO dari PT Softob Technology Indonesia (STI), WAHYU
SUPRIYANTONO, BENNY AKHIR, dan kedua Saudara kandung ANDI
AGUSTINUS als ANDI NAROGONG yakni VIDI GUNAWAN dan DEDI
PRIYONO serta hadir pula ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG;
c. MAYUS BANGUN selaku Manager Government Public Sector I di PT
Astra Graphia IT;
d. IRVAN HENDRA PAMBUDI CAHYO selaku Direktur PT Mukarabi
Sejahtera;
e. Tim dari PNRI yakni ISNU EDHI WIJAYA selaku Direktur Utama PNRI,
YUNIARTO selaku Direktur Produksi PNRI dan AGUS EKO PRIADI;
f. Tim dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yakni
HUSNI FAHMI selaku Staf Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
BPPT, DWIDHARMA PRIYASTA, TRI SAMPURNO dan SRI
PAMUNGKAS als MAMUNG.
g. PAULUS TANNOS selaku Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra
dan anaknya yang bernama CATHERINE TANNOS; dan
h. Beberapa Vendor atau penyedia barang, diantaranya JOHANNES
MARLIEM selaku penyedia produk Automated Finger Print
Identification Sistem (AFIS) merk L-1, BERMAN JANDRY S.
HUTASOIT selaku Business Development Manager PT Hewlett
Packard (HP) Indonesia yang merupakan penyedia Hardware merek
HP, TUNGGUL BASKORO dan TONI WIJAYA masing-masing
mewakili PT Oracle Indonesia yang merupakan penyedia software
merek Oracle serta JACK GIJRATH selaku penyedia produk Semi
Konduktor Merk NXP Singapura (Orang-orang yang ikut pertemuan di ruko Fatmawati tersebut selanjutnya
disebut Tim Fatmawati)
Beberapa anggota tim Fatmawati tersebut, yakni JIMMY ISKANDAR
TEDJASUSILA als BOBBY, EKO PURWOKO, ANDI NOOR, WAHYU
SETYO, BENNY AKHIR, DUDI dan KURNIAWAN setiap bulannya
mendapatkan gaji dari ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG masingmasing
sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan selama satu
tahun, sehingga total uang yang dikeluarkan oleh ANDI AGUSTINUS als
ANDI NAROGONG untuk membayar anggota tim Fatmawati tersebut
berjumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
– Bahwa dari beberapa kali pertemuan diatas, diperoleh kesepakatan antara
para Terdakwa, ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG, DIAH
ANGGRAINI dan Tim Fatmawati, yang pada pokoknya sebagai berikut:
a. Proses pelelangan akan diarahkan untuk memenangkan konsorsium
PNRI. Untuk itu dibentuk pula konsorsium ASTRAGRAPHIA dan
konsorsium MURAKABI SEJAHTERA sebagai peserta pendamping.
b. Melakukan pemecahan tim menjadi 3 (tiga) tim sehingga seluruh Tim
Fatmawati dapat menjadi peserta lelang, dikarenakan minimal peserta
lelang sebanyak 3 (tiga) peserta, yaitu :
1. Konsorsium PNRI yang terdiri dari :
a) Perum PNRI
b) PT LEN INDUSTRI
c) PT QUADRA SOLUTION
d) PT SUCOFINDO
e) PT SANDIPALA ARTHA PUTRA
2. Konsorsium Astragraphia yang terdiri dari :
a) PT ASTRA GRAPHIA IT
b) PT SUMBER CAKUNG
c) PT TRISAKTI MUSTIKA GRAPHIKA
d) PT KWARSA HEXAGONAL
3. Konsorsium Murakabi Sejahtera yang terdiri dari :
a) PT MURAKABI
b) PT JAVA TRADE
c) PT. ARIA MULTI GRAPHIA
d) PT STACOPA
c. Menugaskan JOHANES RICHARD TANJAYA untuk membuat system
konfigurasi pada proyek KTP Elektronik tersebut disinkronkan dengan
produk-produk tertentu dari vendor, yaitu :
1. Software Data Base dari ORACLE
2. Software AFIS dari L-1
3. Hardware Data Base dan PC dari HP
4. Software Windows dari Microsoft
5. Chip dari NXP
Untuk keperluan itu, Terdakwa I memerintahkan JOHANES RICHARD
TANJAYA untuk berhubungan dengan orang dari vendor-vendor,
diantaranya BERMAN JANDRY S. HUTASOIT, SOFRAN IRCHAMNI,
PAULUS TANNOS, TUNGGUL BASKORO dan TONY WIJAYA.
– Selanjutnya untuk penetapan spesifikasi teknis, Terdakwa I mengarahkan
Terdakwa II, JOHANES RICHARD TANJAYA dan tim teknis agar membuat
spesifikasi teknis dengan mengarah ke salah satu produk tertentu dengan
secara langsung menyebut merk, diantaranya untuk pengadaan AFIS
menggunakan produk Merk L-1 Identity Solutions sebagaimana yang
ditawarkan oleh JOHANES MARLIEM, untuk pengadaan printer
menggunakan merk Fargo HDP 5000 dan untuk pengadaan hardware
menggunakan produk merk Hewlett Packard (HP) sebagaimana yang
ditawarkan oleh BERMAN JANDRY S HUTASOIT dan untuk pengadaan
software menggunakan produk database merk Oracle sebagaimana yang
ditawarkan oleh TUNGGUL BASKORO. Menindaklanjuti arahan Terdakwa
I, selanjutnya Terdakwa II meminta FX GARMAYA SABARLING dan TRI
SAMPURNO, masing-masing selaku anggota tim teknis teknologi informasi
serta BERMAN JANDRY S. HUTASOIT selaku Bussines Development
Manager PT HP Indonesia untuk membuatkan konfigurasi spesifikasi
teknis dan price list.
– Menindaklanjuti permintaan para Terdakwa tersebut, FX GARMAYA
SABARLING, TRI SAMPURNO dan BERMAN JANDRY S. HUTASOIT
menyusun konfigurasi spesifikasi teknis dengan mengarahkan pada merk
produk tertentu diantaranya L-1 Identity Solutions, Hewlett Packard (HP),
Fargo HDP 5000 dan Oracle. Sedangkan dalam membuat price list FX
GARMAYA SABARLING, TRI SAMPURNO dan BERMAN JANDRY S.
HUTASOIT menaikkan harga barang-barang tersebut sehingga lebih
mahal daripada harga yang sebenarnya (mark up) serta tidak
memperhitungkan adanya diskon dari produk-produk tertentu. Konfigurasi spesifikasi teknis dan price list tersebut pada akhirnya dipergunakan oleh
Terdakwa II sebagai bahan acuan dalam pembuatan Rencana Kerja dan
Syarat-Syarat (RKS) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
– Selanjutnya sekira bulan Desember 2010 di ruko Fatmawati, Terdakwa II
melakukan pertemuan dengan ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG,
MUHAMMAD NAZARUDDIN dan DRAJAT WISNU SETYAWAN selaku
orang yang akan ditunjuk sebagai ketua panitia pengadaan. Dalam
pertemuan tersebut Terdakwa II menerima uang sejumlah USD775.000,00
(tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) dari ANDI
AGUSTINUS als ANDI NAROGONG guna dibagikan kepada panitia
pengadaan, Terdakwa I, DIAH ANGGRAINI, serta untuk Terdakwa II
sendiri dengan perincian sebagai berikut :
a. Untuk 6 (enam) orang yang akan ditunjuk sebagai anggota panitia
pengadaan masing-masing sejumlah USD25.000,00 (dua puluh lima
ribu dollar Amerika Serikat)
b. Untuk DRAJAT WISNU SETYAWAN selaku orang yang akan ditunjuk
sebagai ketua panitia pengadaan sejumlah USD75.000,00 (tujuh puluh
lima ribu dollar Amerika Serikat).
c. Untuk Terdakwa II sejumlah USD100.000,00 (seratus ribu dollar
Amerika Serikat)
d. Untuk Terdakwa I sejumlah USD150.000,00 (seratus lima puluh ribu
dollar Amerika Serikat), dan
e. Untuk DIAH ANGGRAINI sejumlah USD200.000,00 (dua ratus ribu
dollar Amerika Serikat).
f. Untuk HUSNI FAHMI dan anggota tim teknis sejumlah USD100.000,00
(seratus ribu dollar Amerika Serikat)
– Bahwa setelah adanya kepastian akan dibentuknya beberapa konsorsium
untuk mengikuti lelang pengadaan dan penerapan KTP berbasis NIK
secara nasional (KTP Elektronik), pada sekira bulan Februari 2011 para
Terdakwa menemui DIAH ANGGARAINI di kantor Sekretariat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri. Dalam pertemuan itu DIAH ANGGARAINI
meminta kepada para Terdakwa untuk mengamankan konsorsium PNRI,
konsorsium MURAKABI SEJAHTERA dan konsorsium ASTRAGRAPHIA
karena ketiga konsorsium tersebut dibawa atau berafiliasi dengan ANDI
AGUSTINUS als ANDI NAROGONG. Atas permintaan tersebut para
Terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya DIAH ANGGRAINI
menyampaikan bahwa ia akan mengarahkan ANDI AGUSTINUS als ANDI
NAROGONG untuk menemui Terdakwa I.
– Beberapa hari kemudian para Terdakwa ditemui oleh ANDI AGUSTINUS
als ANDI NAROGONG dan ISNU EDHI WIJAYA di ruang kerja Terdakwa I.
Dalam pertemuan itu ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG
menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa ANDI AGUSTINUS als ANDI
NAROGONG telah bergabung dengan konsorsium PNRI untuk mengikuti
proyek pengadaan dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP
Elektronik) tahun anggaran 2011-2012. Atas penyampaian tersebut,
Terdakwa I menyetujuinya dan mengarahkan ANDI AGUSTINUS als ANDI
NAROGONG untuk memenuhi permintaan-permintaan uang dari beberapa
anggota DPR RI. Terdakwa I juga mengarahkan ANDI AGUSTINUS als
ANDI NAROGONG untuk langsung berhubungan dengan Terdakwa II
dalam pelaksanaan proses lelang pengadaan dan penerapan KTP
berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik) tahun anggaran 2011-2012,
termasuk dalam pemberian fee.
– Bahwa pada tanggal 9 Februari 2011 Terdakwa I mengangkat Terdakwa II
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Direktorat Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri No. 950-104 MD Tahun 2011 yang ditandatangani
oleh Terdakwa I. Selain itu pada tanggal 10 Februari 2011 Terdakwa I juga
membentuk panitia pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan
Direktorat Jenderal Kependuduan dan Pencatatan Sipil Kementerian
Dalam Negeri TA 2011 yang terdiri dari:
No. Nama Jabatan
1 Drs. Drajat Wisnu Setyawan, MM Ketua
2 Drs. Pringgo Hadi Tjahjono, MM Sekretaris
3 Ir. Mahmud Anggota
4 Joko Kartiko Krisno, S.Kom. Anggota
5 Drs. Henry Manik Anggota
6 Ir. Mufti Munzir, MM Anggota
7 Ir. Totok Prasetyo Anggota
– Bahwa pada tanggal 11 Februari 2011, Terdakwa II menetapkan HPS dan
Analisa Harga Satuan per Keping Blangko KTP Elektronik Tahun 2011 s.d.
Tahun 2012 sejumlah Rp5.951.886.009.000,00 (lima triliun sembilan ratus
lima puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ribu
rupiah), dengan perincian tahun 2011 sejumlah Rp2.291.231.220.000,00
(dua triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan tahun 2012 sejumlah
Rp3.660.654.789.000,00 (tiga triliun enam ratus enam puluh miliar enam
ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu
rupiah). Penetapan HPS tersebut, tidak didahului dengan data harga
pasar setempat yang diperoleh berdasarkan survey menjelang
dilaksanakannya pengadaan, namun hanya mendasarkan pada price list
yang disusun oleh FX GARMAYA SABARLING, TRI SAMPURNO dan
BERMAN JANDRY S. HUTASOIT yang telah dinaikkan harganya (mark
up) dan tidak memperhatikan diskon terhadap barang-barang tertentu.
Dalam HPS tersebut, Terdakwa II juga menetapkan analisa harga blangko
KTP Elektronik, yakni Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per keping,
dengan perincian sebagai berikut:
No. Jenis Pengeluaran Harga Satuan
(Rp)
I. Pracetak
a. 1. Inlay
– PET/G Layer (Prelam + Printing), Material
– Chip
– Prelam + laminasi
3.250,00
9.400,00
1.000,00
13.650,00
II. Cetak
b. 1. Cetak Background (Muka + Balikan) 210,00
210,00
III. Pasca Cetak
c. 1. Hologram
d. 2. Laminasi & Punch
e. 3. Personalisasi + Verifikasi
224,00
500,00
1.500,00
f. 2.224,00
IV. Finishing Dan Distribusi
1. Packing (Manifest dan Label)
2. Pengiriman sampai dengan kabupaten/kota
160,00
120,00
g. 280,00
Jumlah 16.364,00
PPN 10% 1.636,40
Total Biaya 18.000,00
– Selain menetapkan HPS, Terdakwa II juga menandatangani spesifikasi
teknis dan Kerangka Acuan Kerja yang disusun oleh FX GARMAYA
SABARLING, TRI SAMPURNO dan BERMAN JANDRY S. HUTASOIT.
Dalam Kerangka Acuan Kerja tersebut, Terdakwa II atas persetujuan
Terdakwa I menyatukan 9 (sembilan) lingkup pekerjaan yang berbeda yang
menuntut kompetensi yang berbeda pula menjadi 1 (satu) paket pekerjaan dengan maksud untuk meminimalisir peserta lelang, sehingga dapat
memenangkan konsorsium PNRI, serta pelaksanaanya dilaksanakan
dengan menggunakan perjanjian tahun jamak (multiyears contract).
Adapun 9 (sembilan) lingkup pekerjaan yang disatukan oleh Terdakwa II
tersebut sebagai berikut :
1. Pengadaan Blangko KTP berbasis Chip :
a) Pengadaan Blangko KTP Elektronik
b) Personalisasi KTP Elektronik
c) Penerbitan dan Distribusi KTP
2. Pengadaan Peralatan di Data Center dan Disaster Recovery Center di
Pusat.
3. Pengadaan Peralatan (perangkat keras) Kab/Kota.
4. Pengadaan Peralatan (perangkat keras) Kecamatan.
5. Pengadaan Sistem AFIS.
6. Pengadaan Perangkat Lunak (software/applicaton/OS).
7. Layanan Keahlian Pendukung Kegiatan Penerapan KTP Elektronik.
8. Bimbingan Teknis untuk operator dan pendampingan teknis.
9. Penyediaan Jaringan Komunikasi Data (NIK dan KTP Elektronik).
– Bahwa atas penggabungan 9 (sembilan) lingkup pekerjaan tersebut,
Lembaga Pengkajian Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP)
memberikan saran yang pada pokoknya agar Terdakwa II tidak
menggabungkan 9 (sembilan) lingkup pekerjaan tersebut karena akan
sangat besar peluang terjadinya kegagalan dalam proses pemilihan dan
pelaksanaan pekerjaan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara
serta akan menghalangi terjadinya kompetisi dan persaingan sehat
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 24 Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Namun demikian Terdakwa II mengesampingkan saran LKPP dan tetap
melanjutkan proses pelelangan dengan menggabungkan 9 (sembilan)
lingkup pekerjaan.
– Selanjutnya Terdakwa II mengirimkan nota dinas kepada panitia
pengadaan yang pada pokoknya memerintahkan Panitia Pengadaan untuk
melakukan pelelangan proyek KTP Elektronik TA 2011-2012 dengan
melampirkan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan lelang,
yakni Dokumen Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 11
Februari 2011, Spesifikasi Teknis dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang
seluruhnya ditandatangani oleh Terdakwa II. – Bahwa sebelum panitia pengadaan mengumumkan pelelangan, Terdakwa
II dan DRAJAT WISNU SETYAWAN menemui ANDI AGUSTINUS als
ANDI NAROGONG di ruko Fatmawati. Dalam pertemuan itu Terdakwa II
bersama-sama dengan DRAJAT WISNU SETYAWAN menerima uang dari
ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG sejumlah USD650.000,00
(enam ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) untuk dibagikan
kepada:
1. DIAH ANGGRAENI sejumlah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar
Amerika Serikat).
2. Terdakwa I sejumlah USD150.000,00 (seratus lima puluh ribu dollar
Amerika Serikat).
3. Terdakwa II sejumlah USD100.000,00 (seratus ribu dollar Amerika
Serikat)
4. DRAJAT WISNU SETYAWAN sejumlah USD40.000,00 (empat puluh
ribu dollar Amerika Serikat)
5. 6 (enam) orang anggota panitia pengadaan masing-masing sejumlah
USD25.000,00 (dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat)
6. HUSNI FAHMI sejumlah USD50.000,00 (lima puluh ribu dollar Amerika
Serikat).
7. 5 (lima) orang anggota tim teknis masing-masing sejumlah
USD10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat).
– Selain penerimaan uang di Ruko Fatmawati, Terdakwa II melalui YOSEP
SUMARTONO juga menerima uang dari ANDI AGUSTINUS als ANDI
NAROGONG sejumlah USD500.000,00 (lima ratus ribu dollar Amerika
Serikat) dan dari ANANG S SUDIHARDJO sejumlah USD500.000,00 (lima
ratus ribu dollar Amerika Serikat) di Mall Cibubur Junction Jakarta Timur.
Adapun maksud pemberian uang tersebut adalah agar para Terdakwa dan
panitia pengadaan mempermudah jalannya proses lelang dan dapat
memenangkan salah satu konsorsium yang terafiliasi dengan ANDI
AGUSTINUS als ANDI NAROGONG yakni konsorsium PNRI, konsorsium
Astragraphia atau konsorsium Murakabi Sejahtera.
– Selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2011, Panitia pengadaan
mengumumkan pengadaan KTP Elektronik TA 2011-2012 melalui koran
Tempo dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian
Dalam Negeri yang menggunakan penilaian prakualifikasi dengan metode
2 (dua) tahap yang pengerjaannya menggunakan skema multiyears. Dari 9
(sembilan) lingkup pekerjaan proyek Pengadaan KTP Elektronik TA 2011-2012 yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan, hanya 5 (lima) lingkup
pekerjaan yang diumumkan melalui media massa dan situs LPSE
Kemendagri, yaitu:
a. Pengadaan Perangkat Keras
b. Pengadaan Perangkat Lunak
c. Pengadaan Blangko KTP Elektronik berbasis chip
d. Penyediaan Jaringan Komunikasi Data
e. Bimbingan dan Pendampingan Teknis
– Bahwa pada tanggal 28 Februari 2011, ISNU EDHI WIJAYA, ARIEF
SAFARI, ANANG S SUGIANA, PAULUS TANNOS, dan WAHYUDIN
BAGENDA membentuk Konsorsium PNRI sesuai dengan Akta Perjanjian
Konsorsium Nomor 08 yang dibuat oleh Notaris DEWANTARI
HANDAYANI, SH, MPA dengan anggota konsorsium adalah Perusahaan
Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI), PT
Sucofindo (Persero), PT Sandipala Arthaputra, PT LEN Industri, dan PT
Quadra Solution, serta yang bertindak sebagai Ketua Konsorsium yaitu
ISNU EDHI WIJAYA.
– Selanjutnya ISNU EDHI WIJAYA membentuk Manajemen Bersama
Konsorsium PNRI dengan susunan sebagai berikut :
1. Board Of President Director (BOD) yang beranggotakan semua
Direktur Utama anggota konsorsium dan merupakan pengambil
keputusan tertinggi, yakni :
· ISNU EDHI WIJAYA mewakili Perum PNRI
· ARIEF SAFARI mewakili PT Sucofindo
· WAHYUDIN BAGENDA mewakili PT LEN Industri.
· ANANG S SUGIANA mewakili PT Quadra Solution
· PAULUS TANNOS mewakili PT Sandipala Arthaputra
2. Ketua Manajemen Bersama yang melaksanakan tugas operasional
konsorsium sehari-hari yaitu ADRES GINTING dan melaporkan
kegiatannya kepada BOD.
3. Membagi tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan kepada anggota
konsorsium sebagai berikut :
· PT Quadra Solution dan PT LEN Industri bertanggung jawab
melaksanakan pekerjaan pengadaan Hardware dan Software
termasuk Jaringan Komunikasi dan Data.
· Perum PNRI dan PT Sandipala Arthaputra bertanggung jawab
melaksanakan pekerjaan pembuatan, personalisasi dan distribusi
blangko KTP Elektronik.
· PT Sucofindo bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan
pengadaan helpdesk dan pendampingan (pelatihan tenaga lokal).
4. Untuk melaksanakan pembagian pekerjaan tersebut, ditunjuk pula
beberapa koordinator untuk mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan
tertentu diantaranya :
· ARYOTO mewakili Perum PNRI bertindak selaku kordinator
pekerjaan penerbitan, personalisasi dan distribusi kartu
· E.P YULIANTO mewakili PT Sandipala Arthaputra selaku
kordinator pekerjaan penerbitan, personalisasi dan distribusi kartu
· SURYADI mewakili PT Quadra Solution selaku koordinator
pekerjaan yang terkait perangkat hardware.
· ANDI RACHMAN mewakili PT LEN Industri selaku koordinator
pekerjaan untuk pengadaan software dan peralatan Biometric.
· RUDIYANTO mewakili PT Sucofindo selaku koordinator pekerjaan
pendampingan teknis yang adalah.
· Untuk pengelola keuangan masing-masing anggota konsorsium
menempatkan 1 (satu) orang stafnya dalam manajemen bersama
sebagai berikut :
a. INDRI MARDIANI mewakili Perum PNRI
b. YANI KURNIATI mewakili PT LEN Industri
c. WILLY NUSANTARA NAJOAN mewakili PT Quadra Solution
d. FAJRI AGUS SETIAWAN mewakili PT Sandipala Arthaputra
e. PRATOMO SIDDI SUPALI mewakili PT Sucofindo
– Pada bulan Maret 2011, Terdakwa II melalui YOSEP SUMARTONO
kembali menerima uang dari ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG
sejumlah USD800.000,00 (delapan ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang
diterima sebanyak dua kali yakni di depan holand bakery Kampung Melayu
Jakarta Timur sejumlah USD400.000,00 (empat ratus ribu dollar Amerika
Serikat), dan di SPBU Bangka Jakarta Selatan sejumlah USD400.000,00
(empat ratus ribu dollar Amerika Serikat). Selain memberikan sejumlah
uang kepada Terdakwa II, pada bulan Maret 2011, ANDI AGUSTINUS als
ANDI NAROGONG juga memberikan uang kepada GAMAWAN FAUZI
melalui AFDAL NOVERMAN sejumlah USD2.000.000,00 (dua juta dollar
Amerika Serikat) dengan maksud agar pelelangan Pekerjaan Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik) tidak dibatalkan oleh
GAMAWAN FAUZI.
– Bahwa sebagai kompensasi atas pemberian uang tersebut, para Terdakwa
memerintahkan DRAJAT WISNU SETYAWAN dan HUSNI FAHMI untuk
memperhatikan dan memenangkan salah satu dari ketiga konsorsium yang
dibawa oleh ANDI AGUSTINNUS als ANDI NAROGONG yakni konsorsium
PNRI, konsorsium ASTRAGRAPHIA dan konsorsium MURAKABI
SEJAHTERA. Dalam rangka memastikan dokumen lelang dari ketiga
konsorsium tersebut lolos verifikasi, sebelum pemasukan dokumen
penawaran, para Terdakwa memerintahkan DRAJAT WISNU SETYAWAN
dan HUSNI FAHMI untuk membantu ANDI AGUSTINUS als ANDI
NAROGONG menyusun dokumen lelang di rumah ANDI AGUSTINUS als
ANDI NAROGONG di Perumahan Kemang Pratama Bekasi, sehingga
dokumen yang disusun tersebut dapat dipastikan lolos verifikasi.
– Menindaklanjuti perintah para Terdakwa, pada akhir Maret 2011 yang
bertepatan dengan telah dilakukannya Aanwijziing, DRAJAT WISNU
SETYAWAN dan HUSNI FAHMI mendatangi rumah ANDI AGUSTINUS als
ANDI NAROGONG di Perumahan Kemang Pratama Bekasi yang
dipergunakan sebagai tempat menyusun dokumen penawaran dan
dokumen teknis oleh konsorsium PNRI, konsorsium MURAKABI
SEJAHTERA dan konsorsium ASTRAGRAPHIA. Dalam kesempatan
tersebut DRAJAT WISNU SETYAWAN dan HUSNI FAHMI menjelaskan
kembali mengenai KAK dalam proses pelelangan pengadaan KTP
Elektronik dan memberikan kisi-kisi evaluasi administrasi dan teknis yang
akan dilakukan oleh Panitia Lelang termasuk rencana perubahan dokumen
pemilihan, serta mengingatkan kembali persyaratan-persyaratan yang
harus dipenuhi dalam menyusun Dokumen Penawaran, sehingga dapat
dipastikan dokumen penawaran konsorsium PNRI, konsorsium MURAKABI
SEJAHTERA dan konsorsium ASTRAGRAPHIA dapat diluluskan
sebagaimana yang diinginkan oleh para Terdakwa. Pada kesempatan itu
pula DRAJAT WISNU SETYAWAN menerima uang dari ANDI
AGUSTINUS als ANDI NAROGONG sejumlah USD1.000.000,00 (satu juta
dollar Amerika Serikat) guna diberikan kepada Terdakwa II sejumlah
USD500.000,00 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) sedangkan sisanya
untuk DRAJAT WISNU SETYAWAN dan anggotanya.
– Berbarengan dengan proses pelelangan tersebut, Kementerian Dalam
Negeri juga melakukan sosialisasi ke beberapa daerah mengenai rencana penerapan KTP Elektronik. Untuk itu sekira bulan April 2011, Terdakwa I
memerintahkan Terdakwa II untuk menyediakan uang sejumlah
USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) guna membiayai
kegiatan sosialisasi KTP Elektronik ke beberapa daerah. Menindaklanjuti
perintah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II meminta uang sejumlah
USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) kepada ACHMAD
FAUZI selaku Direktur PT Quadra Solution. Atas permintaan tersebut,
beberapa hari kemudian ACHMAD FAUZI menyerahkan uang sejumlah
USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) kepada Terdakwa II
melalui YOSEP SUMARTONO di SPBU Pancoran Jakarta Selatan. Selain
itu ditempat yang sama melalui VIDI GUNAWAN dan YOSEP
SUMARTONO, Terdakwa II juga menerima uang dari ANDI AGUSTINUS
als ANDI NAROGONG sejumlah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar
Amerika Serikat). Selanjutnya Terdakwa II menyerahkan sebagian uang
tersebut yakni sejumlah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika
Serikat) yang bersumber dari ACHMAD FAUZI kepada Terdakwa I.
– Bahwa dalam rangka mengawal konsorsium PNRI, MURAKABI
SEJAHTERA dan ASTRAGRAPHIA pada pemasukan dokuman tahap I,
Terdakwa II beberapa kali melakukan addendum dokumen pemilihan
secara mendadak, dengan perubahan terakhir yakni addendum III pada
tanggal 6 April 2011, sedangkan batas akhir pemasukan dokumen
penawaran administrasi dan teknis (tahap I) adalah tanggal 8 April 2011.
Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi peserta lelang sebagaimana
tercantum dalam dokumen pemilihan adalah setiap peserta lelang wajib
melampirkan Sertifikat ISO 9001 (ISO manufacturing dan after sales) dan
ISO 14001 (ISO untuk lingkungan) yang dicopy dan dilegalisir oleh
distributor untuk produk yang ditawarkan, sedangkan untuk perusahaan
pencetak tidak perlu melampirkan Sertifikat ISO dimaksud. Dengan
persyaratan itu, maka terdapat beberapa perusahaan yang tidak dapat
memenuhinya dan pada akhirnya mengurangi perusahaan yang ikut
memasukkan dokumen penawaran.
– Bahwa pada tanggal 8 April 2011, panitia pengadaan menerima 8
(delapan) dokumen penawaran dari Konsorsium Berca Link JST,
Konsorsium Lintas Peruri Solusi, Konsorsium PNRI, Konsorsium Mukarabi
Sejahtera, Konsorsium Mega Global Jaya Grafia Cipta, Konsorsium PT
Telkom, Konsorsium PT Astra Graphia dan Konsorsium Transtel Universal.
Setelah dilakukan evaluasi ternyata konsorsium PNRI dan ASTRAGRAPHIA tidak melampirkan sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001
dalam dokumen penawarannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
dokumen pemilihan. Hal itu kemudian dilaporkan DRADJAT WISNU
SETYAWAN kepada Terdakwa I, dan selanjutnya Terdakwa I
memerintahkan Terdakwa II, DRADJAT WISNU SETYAWAN dan HUSNI
FAHMI untuk segera mengupayakan agar konsorsium PNRI dan
ASTRAGRAPHIA memenuhi persyaratan tersebut. Namun sampai dengan
batas akhir waktu pemasukan penawaran, konsorsium PNRI dan
ASTRAGRAPHIA tidak dapat melampirkan sertifikat ISO 9001 dan ISO
14001. Konsorsium PNRI dan ASTRAGRAPHIA hanya melampirkan surat
keterangan dari Hewlett Packard Indonesia Nomor : 2011-ES-1079/IV/LKP
tanggal 4 April 2011 tentang lokasi service center Topaz dan Surat
Keterangan tanggal 11 April 2011, yang isinya menerangkan bahwa
sertifikat ISO 14001 untuk Topaz dimiliki oleh pabrikannya, yaitu Uniform
Industrial Corporation (UIC) yang berlokasi di Taiwan. Surat tersebut
disusulkan kepada panitia pengadaan pada tanggal 11 April 2011 setelah
panitia pengadaan melakukan pembukaan dokumen penawaran.
– Meskipun surat pernyataan dari TOPAZ SYSTEMS INC bukan merupakan
Sertifikat ISO dari penerbit sertifikat dan merupakan tindakan Post Bidding,
namun pada tanggal 12 April 2011 panitia pengadaan tetap
mengumumkan hasil evaluasi administrasi, yang pada pokoknya 8
(delapan) konsorsium tersebut dinyatakan lulus, termasuk konsorsium
PNRI dan ASTRAGRAPHIA.
– Selanjutnya pada tanggal 18 April 2011 sampai dengan 20 Mei 2011
panitia pengadaan melakukan evaluasi teknis terhadap 8 (delapan)
konsorsium tersebut. Pada evaluasi teknis pertama dilakukan evaluasi
mengenai metodologi dan spesifikasi teknis, kemudian dilanjutkan dengan
evaluasi teknis kedua yakni evaluasi dokumen usulan teknis mengenai
jaringan komunikasi dan data. Sampai dengan evaluasi teknis kedua
tersebut konsorsium yang dinyatakan lulus adalah PNRI dan
ASTRAGRAPHIA. Selanjutnya pada tanggal 9 – 20 Mei 2011 panita
pengadaan melakukan evaluasi teknis ketiga yakni pengujian perangkat
dan output atau proof of concept (POC) yang diikuti oleh konsorsium PNRI,
ASTRAGRAPHIA dan MEGA GLOBAL JAYA GRAFIA CIPTA. POC
tersebut meliputi :
1. Pengujian simulasi layanan KTP Elektronik
2. Pengujian pencetakan blangko KTP Elektronik
3. Pengujian CHIP
4. Pengujian AFIS dengan melakukan uji perekaman
– Bahwa berdasarkan serangkaian evaluasi teknis tersebut sampai dengan
dilakukannya proses uji coba alat dan output, ternyata tidak ada peserta
lelang (konsorsium) yang dapat mengintegrasikan Key Management
Server (KMS) dengan Hardware Security Module (HMS), sehingga tidak
dapat dipastikan bahwa perangkat tersebut telah memenuhi kriteria
keamanan perangkat sebagaimana diwajibkan dalam Kerangka Acuan
Kerja (KAK). Namun demikian para Terdakwa tetap memerintahkan
DRAJAT WISNU SETYAWAN dan HUSNI FAHMI melanjutkan proses
lelang, sehingga konsorsium PNRI dan Konsorsium ASTRAGRAPHIA
dinyatakan lulus. Demikian pula pada evaluasi teknis keempat terkait
pengujian laboratorium terhadap blangko KTP Elektronik dan chip, panitia
pengadaan pada tanggal 31 Mei 2011 meluluskan Konsorsium PNRI dan
Konsorsium ASTRAGRAPHIA.
– Setelah konsorsium PNRI dinyatakan lulus evaluasi Terdakwa II melalui
YOSEP SUMARTONO menerima uang dari PAULUS TANOS sejumlah
USD300.000,00 (tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang diterima di
menara BCA Jakarta dan dari JOHANNES MARLIEM sejumlah
USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang diterima di
Mall Grand Indonesia Jakarta. Selain itu Terdakwa II juga menerima uang
sejumlah USD30.000,00 (tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat) dari
PAULUS TANOS untuk kepentingan hari raya.
– Pada tanggal 6 Juni 2011 panitia pengadaan melakukan penerimaan dan
pembukaan dokumen penawaran harga (tahap II) dari konsorsium PNRI
dan konsorsium ASTRAGRAPHIA dengan penawaran harga sebagai
berikut :
1. Konsorsium PNRI mengajukan penawaran harga sejumlah
Rp5.841.896.144.993,00 (lima triliun delapan ratus empat puluh satu
miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh
empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
2. Konsorsium ASTRAGRAPHIA mengajukan penawaran harga sejumlah
Rp5.950.304.787.554,00 (lima triliun sembilan ratus lima puluh miliar
tiga ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima
puluh empat rupiah).
– Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2011 Panitia Pengadaan menyampaikan
Usulan Penetapan Pemenang Pelaksana Pekerjaan Penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 (Paket
P.1) dengan usulan sebagai berikut :
I. Pemenang
1. Nama Konsorsium : KONSORSIUM PNRI
2. Lead Konsorsium : Perum Percetakan Negara RI
3. Harga Penawaran : Rp5.841.896.144.993,00
II. Pemenang Cadangan
1. Nama Konsorsium : KONSORSIUM ASTRAGRAPHIA
2. Lead Konsorsium : PT Astra Graphia, Tbk.
3. Harga Penawaran : Rp5.950.304.787.554,00
– Bahwa untuk memperlancar proses penetapan pemenang lelang, pada
pertengahan Juni 2011 ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG kembali
memberikan uang kepada GAMAWAN FAUZI melalui Saudaranya yakni
AZMIN AULIA sejumlah USD2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu dollar
Amerika Serikat). Beberapa hari kemudian, yakni pada tanggal 20 Juni
2011 GAMAWAN FAUZI menerima nota dinas dari ketua panitia
pengadaan yang pada pokoknya mengusulkan konsorsium PNRI sebagai
pemenang lelang pekerjaan penerapan KTP berbasis Nomor Induk
Kependudukan (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012. Berdasarkan usulan
tersebut pada tanggal 21 Juni 2011 GAMAWAN FAUZI menetapkan
konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran
sebesar Rp5.841.896.144.993,00 (lima triliun delapan ratus empat puluh
satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh
empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) berdasarkan Surat
Keputusan Mendagri Nomor : 471.13-476 tahun 2011. Penetapan tersebut
diikuti dengan pengumuman pemenang lelang oleh panitia pengadaan
dengan masa sanggah selama 5 (lima) hari sejak diumumkan.
– Atas pengumuman dan penetapan pemenang lelang tersebut, PT Lintas
Bumi Lestari dan PT Telkom Indonesia mengajukan sanggahan yang pada
pokoknya keberatan atas penetapan pemenang lelang dimaksud. Atas
sanggahan tersebut, pada tanggal 28 Juni 2011 DRADJAT WISNU
SETYAWAN mengirimkan surat penjelasan kepada PT Telkom Indonesia
dan PT Lintas Bumi Lestari yang pada pokoknya proses lelang dan
penetapan pemenang yang telah dilakukan oleh panitia lelang telah sesuai
dengan prosedur. Terhadap penjelasan tersebut, PT Telkom Indonesia dan
PT Lintas Bumi Lestari mempunyai hak untuk mengajukan sanggah
banding paling lambat 5 Juli 2011. Namun dengan mengesampingkan tenggang waktu pengajuan sanggah banding tersebut, pada tanggal 30
Juni 2011 Terdakwa II menunjuk konsorsium PNRI selaku pelaksana
pekerjaan penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK)
secara nasional (KTP Elektronik) tahun anggaran 2011-2012 dengan nilai
pekerjaan Rp5.841.896.144.993,00 (lima triliun delapan ratus empat puluh
satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh
empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) meskipun
berdasarkan Pasal 85 ayat 1 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010
Terdakwa II dilarang menandatangani dokumen Surat Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum masa sanggah selesai.
– Penunjukkan penyedia barang/jasa tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh
Terdakwa II dengan ISNU EDHI WIJAYA atas nama Konsorsium PNRI
manandatangani kontrak pekerjaan penerapan KTP berbasis NIK secara
nasional (KTP Elektronik) tahun anggaran 2011-2012 Nomor 027/886/IK
tanggal 1 Juli 2011 dengan nilai pekerjaan Rp5.841.896.144.993,00 (lima
triliun delapan ratus empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh
enam juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh
tiga rupiah), menggunakan harga lumsump dan secara multiyears (tahun
jamak) dengan perincian nilai pekerjaan tahun 2011 sejumlah
Rp2.262.583.432.951,00 (dua triliun dua ratus enam puluh dua miliar lima
ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus
lima puluh satu rupiah) dan nilai pekerjaan tahun 2012 sejumlah
Rp3.579.896.144.993,00 (tiga triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar
delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu
sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan ketentuan jangka waktu
pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2015, yang meliputi :
A. Pekerjaan Tahun 2011
1) Pengadaan blangko KTP berbasis chip sebanyak 67.015.400 keping
di 197 kabupaten/kota.
2) Pengadaan Peralatan Data Center
3) Pengadaan peralatan perangkat keras kabupaten/kota.
4) Pengadaan Peralatan Perangkat Keras untuk 2.342 kecamatan.
5) Pengadaan sistem AFIS untuk 67.015.400 penduduk.
6) Pengadaan perangkat lunak untuk 197 kabupaten/kota dan 2.342
kecamatan.
7) Layanan keahlian pendukung kegiatan penerapan KTP Elektronik
8) Bimbingan teknis untuk operator dan pendampingan teknis.
9) Penyediaan Jaringan Komunikasi dan Data.
B. Pekerjaan Tahun 2012
1) Pengadaan blangko KTP berbasis chip sebanyak 105.000.000
keping di 300 kabupaten/kota.
2) Pengadaan peralatan perangkat keras kabupaten/kota.
3) Pengadaan Peralatan Perangkat Keras untuk 3.886 kecamatan.
4) Pengadaan sistem AFIS untuk 105.000.000 penduduk.
5) Pengadaan perangkat lunak untuk 300 kabupaten/kota dan 3.886
kecamatan.
6) Bimbingan teknis untuk operator dan pendampingan teknis.
7) Penyediaan Jaringan Komunikasi dan Data.
– Setelah menandatangani kontrak, selanjutnya Terdakwa II
manandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 027/887/IK
tanggal 1 Juli 2011 yang pada pokoknya Terdakwa II memerintahkan ISNU
EDHI WIJAYA untuk melakukan pekerjaan sebagaimana yang ditetapkan
dalam kontrak. Kontrak dimaksud mengatur mengenai pelaksanaan
pekerjaan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik)
tahun 2011-2012, yang diantaranya mengatur mengenai harga, perubahan
kontrak dan cara pembayaran sebagai berikut :
a. Harga satuan blangko KTP Elektronik berbasis chip adalah
Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per keping.
b. Terdakwa II dan ISNU EDHI WIJAYA hanya dapat melakukan
perubahan kontrak (addendum), jika terdapat perbedaan antara kondisi
lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi
yang ditentukan dalam dokumen kontrak, dengan ketentuan dalam hal
dilakukan pekerjaan tambah tidak melebihi 10% dari harga yang
tercantum dalam kontrak awal.
c. Cara pembayaran yang disepakati berdasarkan kontrak adalah
sebagai berikut :
1. Pembayaran nilai kontrak pekerjaan tahun 2011 dilakukan secara
bertahap dengan rincian :
1) Pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak tahun
2011
2) Pembayaran tahap I sebesar 30% dari nilai kontrak tahun 2011
apabila konsorsium PNRI telah menyelesaikan realisasi fisik
minimal 40% dari target fisik tahun 2011. Pembayaran tahap I
tersebut dibayarkan setelah dipotong terlebih dahulu sebesar 30% dari nilai uang muka yang telah diterima konsorsium
PNRI.
3) Pembayaran tahap II sebesar 55% dari nilai kontrak tahun
2011 apabila konsorsium PNRI telah menyelesaikan realisasi
fisik minimal 85% dari target fisik tahun 2011. Pembayaran
tahap II tersebut dibayarkan setelah dipotong terlebih dahulu
untuk pelunasan uang muka yang telah diterima konsorsium
PNRI.
4) Pembayaran tahap III dilakukan senilai realisasi fisik. Sisa
pembayaran terkahir dihitung berdasarkan realisasi
personalisasi dan distribusi KTP Elektronik di kecamatan.
2. Pembayaran nilai kontrak pekerjaan tahun 2012 dilakukan secara
bertahap dengan rincian :
1) Pembayaran tahap I sebesar 30% dari nilai kontrak tahun 2011
apabila konsorsium PNRI telah menyelesaikan realisasi fisik
minimal 40% dari target fisik tahun 2012.
2) Pembayaran tahap II sebesar 40% dari nilai kontrak tahun
2012 apabila konsorsium PNRI telah menyelesaikan realisasi
fisik minimal 70% dari total pelaksanaan pekerjaan tahun 2012.
3) Pembayaran tahap III dilakukan sebesar 30% dari nilai kontrak
tahun 2012. Pembayaran tahap III dilakukan setelah
konsorsium PNRI menyelesaikan 100% dari total pelaksanaan
pekerjaan tahun 2012.
– Bahwa untuk melaksanakan kontrak tersebut, ISNU EDHI WIJAYA
membentuk manajemen bersama dan membagi pekerjaan kepada anggota
konsorsium dengan ketentuan setiap pembayaran dari Kementerian Dalam
Negeri untuk pekerjaan yang dilakukan oleh anggota konsorsium akan
dipotong 2% sampai 3% dari jumlah pembayaran untuk kepentingan
manajemen bersama. Adapun pembagian pekerjaan dalam konsorsium
PNRI adalah sebagai berikut :
1. Untuk pengadaan blangko KTP berbasis chip yang meliputi produksi,
personalisasi dan distribusi sebanyak 172.015.400 keping
dilaksanakan oleh Perum PNRI dan PT Sandipala Artha Putra, dengan
pembagian pekerjaan sebagai berikut :
a. Untuk pekerjaan produksi atau pencetakan, PNRI berkewajiban
melakukan produksi sebanyak 68.806.160 keping, sedangkan PT
Sandipala Artha Putra berkewajiban melakukan produksi sebanyak 103.209.240 keping, namun atas permintaan ANDI AGUSTINUS
als ANDI NAROGONG melalui DIAH ANGGRAINI pada tanggal 19
Desember 2011 pembagian porsi pekerjaan tersebut diubah
berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh para Terdakwa, DIAH
ANGGRAINI, ISNU EDHI WIJAYA dan ANANG S SUGIANA,
sehingga PNRI mempunyai porsi pekerjaan produksi blangko KTP
Elektronik sebanyak 112.015.400 keping, sedangkan PT Sandipala
Artha Putra sebanyak 60.000.000 keping. Pada Oktober 2013
pembagian porsi pekerjaan tersebut kembali diubah sehingga
PNRI mempunyai porsi pekerjaan untuk produksi blangko KTP
Elektronik sebanyak 127.015.400 keping, sedangkan PT Sandipala
Artha Putra sebanyak 45.000.000 keping.
b. Untuk pekerjaan personalisasi dan distribusi, PNRI berkewajiban
melakukan personalisasi dan distribusi sebanyak 112.015.400
keping, sedangkan PT Sandipala Artha Putra berkewajiban
melakukan personalisasi dan distribusi sebanyak 60.000.000
keping.
2. Untuk pekerjaan hardware dan software, diantaranya pengadaan
printer, scanner dan AFIS dilaksanakan oleh PT Quadra Solution dan
PT LEN Technologi.
3. Untuk pekerjaan pembangunan jaringan komunikasi data (Jarkomdat)
dilaksanakan oleh PT Quadra Solution.
4. Untuk pekerjaan Helpdesk Management System dan pendampingan
teknis dilaksanakan oleh PT. Sucofindo.
– Bahwa atas penetapan konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang, pada
tanggal 13 September 2011 Terdakwa II dan DRAJAT WISNU
SETYAWAN dilaporkan oleh HANDIKA HONGGOWONGSO selaku kuasa
hukum PT Lintas Bumi Lestari di Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan
sangkaan melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan, pelanggaran
praktek monopoli dan persaingan usaha serta pelanggaran keterbukaan
informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 372, Pasal 374, Pasal
415 KUHP jo Pasal 22, Pasal 48 UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo Pasal 52 UU No. 14 tahun
2008 tentang Informasi Publik. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti
oleh penyidik pada Polda Metro Jaya dengan melakukan pemanggilan
terhadap Terdakwa II dan DRAJAT WISNU SETYAWAN. Atas laporan
dan pemanggilan dimaksud, kemudian Terdakwa I berkoordinasi dengan CHAERUMAN HARAHAP, untuk itu CHAERUMAN HARAHAP dengan
menemui HOTMA SITOMPUL di kantornya di Jalan Martapura Jakarta
Pusat guna membicarakan mengenai permintaan bantuan hukum atas
laporan tersebut.
– Berdasarkan rekomendasi dari CHAERUMAN HARAHAP, selanjutnya
Terdakwa I memutuskan untuk menggunakan jasa advokat dari kantor
hukum HOTMA SITOMPUL & Associates. Untuk itu Terdakwa I
memerintahkan Terdakwa II meminta sejumlah uang kepada rekanan atau
vendor yang ikut mengerjakan proyek pengadaan dan penerapan KTP
berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik). Menindaklanjuti permintaan
Terdakwa I tersebut, Terdakwa II meminta uang kepada ANANG S
SUDIHARJO sejumlah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika
Serikat) dan kepada PAULUS TANOS sejumlah USD200.000,00 (dua
ratus ribu dollar Amerika Serikat) sehingga seluruhnya berjumlah
USD400.000,00 (empat ratus ribu dollar Amerika Serikat). Selanjutnya
Terdakwa II menyerahkan uang tersebut kepada HOTMA SITOMPUL
melalui MARIO CORNELIO BERNARDO untuk membayar jasa Advokat.
Selain itu Terdakwa I juga melakukan pembayaran jasa Advokat kepada
HOTMA SITOMPUL sejumlah Rp142.100.000,00 (seratus empat puluh dua
juta seratus ribu rupiah) yang bersumber dari anggaran Kementerian
Dalam Negeri.
– Bahwa selain pelaksanaan lelang yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan tersebut, dalam pelaksanaannya Terdakwa II dan
konsorsium PNRI juga tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing
sebagaimana yang telah diatur dalam kontrak. Berdasarkan kontrak
pekerjaan Nomor 027/886/IK tanggal 1 Juli 2011, konsorsium PNRI
mempunyai kewajiban untuk memproduksi, personalisasi dan distribusi
blangko KTP berbasis chip sebanyak 172.015.400 keping dengan
perincian tahun 2011 sebanyak 67.015.400 keping dan tahun 2012
sebanyak 105.000.000 keping. Untuk mendukung hal itu konsorsium PNRI
juga berkewajiban untuk mengadakan peralatan data center, hardware,
sistem AFIS, software, layanan keahlian pendukung kegiatan serta
bimbingan teknis untuk operator dan pendampingan teknis. Semua
pekerjaan tersebut tidak dapat disubkontrakkan kecuali Terdakwa II
memberikan persetujuan secara tertulis. Namun dalam pelaksanaannya
anggota konsorsium PNRI mensubkontrakkan sebagian pekerjaan tanpa
persetujuan tertulis dari Terdakwa II, diantaranya :
(1) Paket pekerjaan pengadaan blangko KTP Elektronik yang seharusnya
dilaksanakan oleh Perum PNRI disubkontrakkan kepada:
– PT Pura Barutama untuk melakukan pekerjaan pencetakan blangko
inlay, pembuatan hologram dan punching.
– PT Trisakti Mustika Grafika untuk melakukan pekerjaan pencetakan
blangko inlay, pembuatan hologram dan personalisasi.
– PT Ceria Riau Mandiri dan PT Mecosuprin Grafia untuk melakukan
pekerjaan pencetakan blangko inlay
– PT Sinergi Anugrah Mustika dan PT Global Prima Media untuk
melakukan pekerjaan punching
(2) Paket pekerjaan pengadaan blangko KTP Elektronik yang
dilaksanakan oleh PT Sandipala Artha Putra disubkontrakkan kepada :
– PT. Trisakti Mustika Grafika untuk melakukan pekerjaan pembuatan
hologram dan overlay
– PT. Pura Barutama melakukan pekerjaan pembuatan hologram dan
inlay
– PT. Betawi Mas Cemerlang untuk pembuatan Hologram.
– PT. Optima Infocitra Universal melalui PT. Quadra Solution
melakukan pekerjaan Project Card Management System (CMS).
– Selain mensubkontrakkan sebagian besar pekerjaan tanpa persetujuan
tertulis dari Terdakwa II, dalam pelaksanaannya konsorsium PNRI juga
tidak dapat memenuhi target minimal pekerjaan sebagaimana yang
ditetapkan dalam kontrak, sehingga berdasarkan Pasal 8 Kontrak No.
027/886/IK tanggal 1 Juli 2011, seharusnya konsorsium PNRI tidak dapat
menerima pembayaran atas hasil pekerjaannya. Namun untuk
mengakomodir hasil pekerjaan konsorsium PNRI yang tidak memenuhi
target pekerjaan dan agar Terdakwa II tetap dapat melakukan pembayaran
kepada konsorsium PNRI, Terdakwa II atas persetujuan Terdakwa I
melakukan 9 (sembilan) kali perubahan atau addendum kontrak, yakni :
No. Uraian
Kontrak
Nomor Tanggal Nilai (Rp)
1. Adendum I 027/1354/IK 12 Oktober 2011 5.841.896.144.993
2. Adendum II 027/1569/IK 24 November 2011 5.839.767.198.551
3. Adendum III 027/1738/IK 20 Desember 2011 5.839.767.198.551
4. Adendum IV 027/491/IK 16 April 2012 4.759.750.645.951
5. Adendum V 027/1293/IK 09 Oktober 2012 4.759.750.645.951
6. Adendum VI 027/1419/IK 1 November 2012 5.804.750.645.951
7. Adendum VII 027/369/IK 15 Maret 2013 5.804.750.645.951
8. Adendum VIII 027/1873/PIAK 30 Oktober 2013 5.804.750.645.951
9. Adendum IX 027/2387/PIAK 27 Desember 2013 5.599.402.149.623
– Adapun perincian masing-masing addendum tersebut pada pokoknya
sebagai berikut:
1. Addendum Pertama, pada pokoknya Terdakwa II menurunkan syarat
target minimal pekerjaan untuk dapat dilakukan pembayaran, sebagai
berikut :
a. Pembayaran nilai kontrak pekerjaan tahun 2011 dilakukan secara
bertahap dengan rincian :
1) Pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak tahun
2011.
2) Pembayaran tahap I sebesar 20% dari nilai kontrak tahun 2011
apabila konsorsium PNRI telah menyelesaikan realisasi fisik
minimal 25% dari target fisik tahun 2011.
3) Pembayaran tahap II sebesar 20% dari nilai kontrak tahun 2011
apabila konsorsium PNRI telah menyelesaikan realisasi fisik
minimal 45% dari target fisik tahun 2011.
4) Pembayaran tahap III dilakukan sebesar 15% dari nilai kontrak
tahun 2011 apabila Konsorsium PNRI telah menyelesaikan
realisasi fisik minimal 60% dari target fisik tahun 2011.
5) Pembayaran tahap IV dilakukan sebesar 15% dari nilai kontrak
tahun 2011 apabila konsorsium PNRI telah menyelesaikan
realisasi fisik minimal 75% dari target fisik tahun 2011.
6) Pembayaran tahap V dilakukan sebesar 15% dari nilai kontrak
tahun 2011 apabila konsorsium PNRI telah menyelesaikan
realisasi fisik minimal 85% dari target fisik tahun 2011.
7) Pembayaran tahap VI dilakukan sebesar maksimum 15% dari
nilai kontrak tahun 2011, yang dapat dilakukan secara bertahap
yang dihitung berdasarkan realisasi personalisasi dan distribusi
KTP Elektronik di kecamatan.
b. Pembayaran nilai kontrak pekerjaan tahun 2012 dilakukan secara
bertahap dengan rincian :
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 40 of 121
1) Pembayaran tahap I sebesar 25% dari nilai kontrak tahun 2012
apabila konsorsium PNRI telah menyelesaikan realisasi fisik
minimal 30% dari target fisik tahun 2012.
2) Pembayaran tahap II sebesar 15% dari nilai kontrak tahun 2012
apabila konsorsium PNRI telah menyelesaikan realisasi fisik
minimal 45% dari target fisik tahun 2012.
3) Pembayaran tahap III dilakukan sebesar 15% dari nilai kontrak
tahun 2012 apabila Konsorsium PNRI telah menyelesaikan
realisasi fisik minimal 60% dari target fisik tahun 2012.
4) Pembayaran tahap IV dilakukan sebesar 15% dari nilai kontrak
tahun 2012 apabila konsorsium PNRI telah menyelesaikan
realisasi fisik minimal 75% dari target fisik tahun 2012.
5) Pembayaran tahap V dilakukan sebesar 15% dari nilai kontrak
tahun 2012 apabila konsorsium PNRI telah menyelesaikan
realisasi fisik minimal 85% dari target fisik tahun 2012.
6) Pembayaran tahap VI dilakukan sebesar maksimum 15% dari
nilai kontrak tahun 2012, yang dapat dilakukan secara bertahap
yang dihitung berdasarkan realisasi personalisasi dan distribusi
KTP Elektronik di kecamatan.
2. Addendum Kedua pada pokoknya Terdakwa II menyetujui dilakukan
pengurangan volume pekerjaan pengadaan perangkat keras dan lunak
untuk Kabupaten/Kota tahun 2011, sehingga mengurangi harga
pekerjaan yang semula Rp5.841.896.144.993,00 (lima triliun delapan
ratus empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta
seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga
rupiah) berubah menjadi Rp5.839.767.198.551,00 (lima triliun delapan
ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus
sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).
Persetujuan Terdakwa tersebut dilakukan dengan menandatangani surat
persetujuan addendum kontrak No. 027/1559/IK tanggal 23 Nopember
2011 dan addendum kontrak II No. 027/1569/IK tanggal 24 November
2011.
3. Addendum ketiga, pada pokoknya pada tanggal 20 Desember 2011
Terdakwa II menyetujui dan menerima hasil pekerjaan konsorsium PNRI
meskipun belum memenuhi target pekerjaan tahun 2011 yakni yang
seharusnya konsorsium PNRI memproduksi blangko KTP berbasis chip sejumlah 67.015.400 keping, namun hanya terealisasi sejumlah
1.675.033 keping.
4. Addendum kontrak keempat No. 027/491/IK tanggal 16 April 2012, pada
pokoknya Terdakwa II merubah cara pembayaran yang lebih
menyesuaikan dengan hasil pekerjaan konsorsium PNRI dan
mengurangi volume pekerjaan pengadaan blangko KTP Elektronik yang
semula 172.015.400 keping menjadi 106.675.033 keping. Sebelum
penandatanganan addendum kontrak tersebut, pada sekira Maret 2012
Terdakwa I menerima uang dari ANDI AGUSTINUS als ANDI
NAROGONG sejumlah USD700.000,00 (tujuh ratus ribu dollar Amerika
Serikat). Sebagian uang tersebut kemudian diberikan kepada Terdakwa
II sejumlah USD100.000,00 (seratus ribu dollar Amerika Serikat),
diberikan kepada DIAH ANGGRAINI sejumlah USD300.000,00 (tiga
ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan atas perintah GAMAWAN FAUZI
sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dipergunakan untuk
membiayai Rapat Kerja dan Seminar Nasional Asosiasi Pemerintah
Desa Seluruh Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 24 Maret 2014
sedangkan sisanya dipergunakan untuk Terdakwa I.
Setelah penandatanganan addendum kontrak keempat tersebut mulai
bulan Mei 2012 s/d November 2012 Terdakwa II melakukan
pembayaran pekerjaan pengadaan sistem AFIS tahun 2012 yang
produknya disediakan oleh JOHANES MARLIEM. Pada bulan Oktober
2012 Terdakwa II menerima uang sejumlah USD20.000,00 (dua puluh
ribu dollar Amerika Serikat) dari JOHANES MARLIEM melalui HUSNI
FAHMI, yang kemudian dipergunakan oleh Terdakwa II untuk membeli 1
(satu) unit mobil Honda jazz Nomor Polisi B 1779 EKE dan untuk
kepentingan Terdakwa II lainnya. Uang yang diberikan kepada
Terdakwa II tersebut merupakan bagian dari keuntungan yang diperoleh
JOHANES MARLIEM yang seluruhnya berjumlah USD16.431.400,00
(enam belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dollar
Amerika Serikat) dan Rp32.941.236.891,00 (tiga puluh dua miliar
sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu
delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).
5. Addendum kontrak kelima No. : 027/1293/IK tanggal 9 Oktober 2012,
pada pokoknya Terdakwa II memecah ruang lingkup Pengadaan
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 42 of 121
Blangko KTP Berbasis Chip (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 yang
semula merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pekerjaan
pengadaan atau pencetakan blangko, personalisasi dan distribusi
menjadi dipisahkan satu dengan yang lainnya, dengan perincian sebagai
berikut :
Jenis Pekerjaan
Volume
Satuan
(Keping)
Harga
Satuan
(Rp)
Total Biaya
(Rp)
Pengadaan Blangko KTP
Berbasis Chip Tahun 2012
a. Pengadaan Blangko
berbasis Chip yang
sudah diinlay
b. Personalisasi
c. Penerbitan (termasuk
distribusi)
144.000.000
76.000.000
44.155.952
8.397
4.243
3.360
1.209.168.000.000
322.468.000.000
148.364.000.000
Dengan dilakukannya pemecahan tersebut, maka pengadaan KTP
berbasis chip tidak lagi pekerjaan yang bersifat satu kesatuan, namun
bersifat terpisah antara pekerjaan produksi, personalisasi dan distribusi
sehingga konsorsium PNRI dapat menerima pembayaran meskipun
belum melakukan personalisasi atau distribusi, dengan kata lain
pembayarannya tidak berdasarkan berfungsi atau tidaknya KTP
Elektronik.
6. Addendum keenam, pada pokoknya Terdakwa II memperpanjang jangka
waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula sampai dengan tanggal 31
Oktober 2012 diperpanjang sampai dengan 31 Oktober 2013. Hal ini
disebabkan karena pada batas akhir penyelesaian pekerjaan yakni
tanggal 31 Oktober 2012 konsorsium PNRI belum dapat menyelesaikan
kewajibannya. Dengan dilakukannya addendum keenam tersebut maka
harga pekerjaan secara keseluruhan yang semula berdasarkan
addendum kelima sejumlah Rp4.759.750.645.951,00 (empat triliun tujuh
ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus
empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) berubah
menjadi Rp5.804.750.645.951,00 (lima triliun delapan ratus empat miliar
tujuh ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu sembilan
ratus lima puluh satu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 43 of 121
a. Untuk pekerjaan tahun 2011 sejumlah Rp1.215.008.614.509,00
(satu triliun dua ratus lima belas miliar delapan juta enam ratus
empat belas ribu lima ratus sembilan rupiah)
b. Untuk pekerjaan tahun 2012 sejumlah Rp3.544.742.031.442,00 (tiga
triliun lima ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh
dua juta tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).
c. Untuk pekerjaan tahun 2013 sejumlah Rp1.045.000.000.000,00
(satu triliun empat puluh lima miliar rupiah).
7. Addendum ketujuh, pada pokoknya Terdakwa II memasukkan Nomor
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2013, yakni
No : DIPA-010.08.1.634082/2013 tanggal 5 Desember tahun 2012
sebagai syarat pembayaran. Hal tersebut dikarenakan kepala Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara IV Jakarta menolak pembayaran
berdasarkan Surat Perintah Membayar tertanggal 13 Maret 2013,
karena tidak mencantumkan kode DIPA tahun 2013 tersebut.
8. Addendum kedelapan, Terdakwa II memperpanjang batas waktu
pekerjaan yang semula berdasarkan addendum kontrak keenam sampai
dengan 31 Oktober 2013 diperpanjang sampai dengan 31 Desember
2013. Selain itu Terdakwa II juga merubah cara pembayaran yang
semula 5 (lima) tahap menjadi 4 (empat) tahap pembayaran.
Perubahan-perubahan tersebut dilakukan oleh Terdakwa II karena
sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013, konsorsium PNRI belum
menyelesaikan proses pengumpulan dan perekaman data KTP
Elektronik sehingga belum dapat dilakukan personalisasi dan distribusi
KTP Elektronik. Sedangkan perubahan skema tahapan pembayaran
untuk menyesuaikan dengan realisasi pekerjaan yang telah dikerjakan
oleh konsorsium PNRI.
9. Addendum kesembilan, Terdakwa II mengubah volume pekerjaan yang
harus diselesaikan oleh konsorsium PNRI dan tahapan pembayaran
sebagaimana dalam addendum kontrak keenam dan kedelapan,
sebagai berikut :
a. Volume Pengadaan Blangko berbasis chip yang sudah diinlay
sebanyak 26.340.367 keping.
b. Personalisasi blangko KTP Elektronik yang semula sebanyak
94.340.367 keping diubah menjadi 67.324.967 keping.
c. Penerbitan dan distribusi blangko KTP Elektronik yang semula
126.184.532 keping diubah menjadi 99.169.132 keping.
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 44 of 121
d. Nilai pekerjaan untuk tahun 2013 yang semula Rp
1.045.000.000.000,00 (satu triliun empat puluh lima miliar rupiah)
diubah menjadi Rp 839.651.503.672,00 (delapan ratus tiga puluh
sembilan miliar enam ratus lima puluh satu juta lima ratus tiga ribu
enam ratus tujuh puluh dua rupiah), sehingga harga seluruh
pekerjaan penerapan KTP Elektronik tahun 2011-2013 yang semula
sejumlah Rp5.841.896.144.993,00 (lima triliun delapan ratus empat
puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus
empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah)
setelah diubah beberapa kali menjadi Rp 5.599.402.149.623,00
(lima triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus
dua juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh
tiga rupiah), atau berkurang sebesar Rp242.493.995.370,00 (dua
ratus empat puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta
sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh
rupiah) dari kontrak awal.
e. Cara pembayaran yang semula dilakukan secara bertahap yakni 4
(empat) tahap pembayaran, diubah menjadi 3 (tiga) tahap
pembayaran yaitu Tahap I sebesar 30% dengan realisasi pekerjaan
sebesar 32,5%, Pembayaran Tahap II sebesar 20% dengan realisasi
pekerjaan sebesar 52,5%, dan pembayaran Tahap III sebesar
realisasi pekerjaan yang telah dicapai.
– Bahwa maksud para Terdakwa melakukan sembilan kali addendum
tersebut adalah agar Terdakwa II tetap dapat melakukan pembayaran
kepada konsorsium PNRI, dan pada akhirnya para Terdakwa mendapatkan
sejumlah uang dari konsorsium PNRI atau beberapa vendor, meskipun
konsorsium PNRI tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana
yang telah ditentukan dalam kontrak, diantaranya :
1. Konsorsium PNRI tidak melakukan personalisasi dan distribusi
terhadap 27.415.747 keping blangko KTP Elektronik. Dalam hal ini
konsorsium PNRI hanya melakukan personalisasi sebanyak
144.599.653 keping, meskipun berdasarkan Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan dan dokumen pembayaran disebutkan konsorsium PNRI
telah melakukan personalisasi dan distribusi sebanyak 145.000.000
keping blangko KTP Elektronik.
2. Terdakwa II dan konsorsium PNRI menetapkan harga untuk
pengadaan sistem AFIS berdasarkan jumlah data yang direkam
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 45 of 121
(record), bukan berdasarkan sistem lumpsum atau satu kesatuan
sistem. Hal ini mengakibatkan pemerintah harus membayar software
dan hardware untuk mendukung sistem AFIS.
3. Konsorsium PNRI tidak dapat mengintegrasikan antara hardware
security modul (HSM) dengan key management system (KMS),
sehingga tidak memenuhi spesifikasi sistem keamanan kartu/perangkat
dan data sebagaimana yang ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja
(KAK).
4. Dalam pelaksanaan pekerjaan Jaringan Komunikasi Data
(JARKOMDAT), konsorsium PNRI dan PT Quadra Solution
mensubkontrakkan kepada PT Indosat, Tbk, yang pelaksanaan dan
pembayarannya tidak sesuai kontrak. Seharusnya semua data
Enrollment dilakukan secara online menggunakan jaringan komunikasi
data, namun berdasarkan fakta di lapangan pengiriman data
Enrollment tidak semua dilakukan melalui jaringan komunikasi data,
tetapi sebagian dilakukan secara offline menggunakan flash disk
(proses Mbite).
5. Dalam pelaksanaan pekerjaan Helpdesk Management System, PT.
Sucofindo selaku anggota Konsorsium PNRI, hanya menyediakan 84
orang untuk layanan keahlian helpdesk, meskipun berdasarkan kontrak
konsorsium PNRI harus menyediakan 169 orang untuk layanan
keahlian helpdesk. Meskipun demikian Terdakwa II tetap melakukan
pembayaran kepada konsorsium PNRI untuk 169 orang.
6. Terjadi perbedaan metode pemadanan antara identifikasi dengan
verifikasi data yang berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
seharusnya menggunakan sidik jari namun konsorsium PNRI
menggunakan Iris, sehingga ketunggalan KTP elektronik tidak dapat
dipertanggungjawabkan.
7. Penggunaan Printer Fargo HDP5000 part number 75001 untuk
pencetakan KTP Elektronik di setiap kabupaten/kota terdapat
penguncian spesifikasi yang terletak di printer dan ribbonnya yang
menyebabkan user/pengguna tidak dapat menggunakan printer lain
dan harganya dikendalikan oleh vendor.
8. Pekerjaan Pendampingan Teknis dilaksanakan oleh PT. Sucofindo
selaku anggota Konsorsium PNRI. Kegiatan Pendamping Teknis
berperan untuk mendampingi proses perekaman dan penerbitan KTP
Elektronik yang merupakan bagian dari penjaminan kualitas produk
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 46 of 121
KTP Elektronik, ternyata kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan
kontrak dan KAK. Jumlah dan kualifikasi personil dan gaji yang
dibayarkan kepada pendamping teknis yang bekerja di lapangan tidak
sesuai dengan kontrak yang dibayarkan. Selain itu terdapat manipulasi
dalam penandatanganan kontrak pengadaan tenaga pendamping
teknis dan dokumen pembayarannya.
9. Konsorsium PNRI menggunakan chip merek NXP P.308 dan ST Micro
ST 23YR yang tidak bersifat terbuka sebagaimana diatur dalam
Kerangka Acuan Kerja sehingga menyebabkan ketergantungan
terhadap produk NXP dan produk ST Micro ST 23YR.
– Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak memenuhi target dan
tidak sesuai kontrak tersebut, para Terdakwa tidak memberikan teguran
atau memberikan sanksi kepada konsorsium PNRI, akan tetapi para
Terdakwa justru memerintahkan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil
Pengadaan Barang/Jasa untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan dan
Penerimaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa yang disesuaikan dengan
target sebagaimana tercantum dalam kontrak, sehingga seolah-olah
konsorsium PNRI telah melakukan pekerjaan sesuai targetnya. Selanjutnya
Terdakwa II juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan
Penerimaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa sebagai salah satu syarat
pembayaran kepada konsorsium PNRI, sehingga konsorsium PNRI tetap
dapat menerima pembayaran secara bertahap meskipun tidak memenuhi
target pekerjaan pada setiap terminnya.
– Bahwa pada tanggal 18 Desember 2013 para Terdakwa melakukan
pertemuan dengan RUDDY INDRATO RADEN dan ENDAH LESTARI
selaku Panitia Penerima Dan Pemeriksa Hasil Pengadaan, DRAJAT
WISNU SETYAWAN, HUSNI FAHMI, PARMANTO selaku Kabag
Keuangan dan JUNAEDI selaku Bendahara Pembantu Proyek di ruang
kerja Terdakwa I. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa I memerintahkan
RUDDY INDRATO RADEN dan ENDAH LESTARI untuk membuat Berita
Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pengadaan sesuai dengan
target sebagaimana dalam kontrak, yakni seolah-olah konsorsium PNRI
telah menyelesaikan target pekerjaannya 100%. Padahal sampai dengan
akhir masa pelaksanaan pekerjaan yakni pada tanggal 31 Desember 2013,
konsorsium PNRI hanya dapat melakukan pengadaan blangko KTP
Elektronik sebanyak 122.109.759 keping. Jumlah tersebut masih dibawah
target pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam kontrak awal yakni
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 47 of 121
konsorsium PNRI wajib melakukan pengadaan, personalisasi dan distribusi
blangko KTP Elektronik sebanyak 172.015.400 keping.
– Berdasarkan perintah Terdakwa I tersebut, RUDDY INDRATO RADEN dan
ENDAH LESTARI membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan
Hasil Pengadaan yang ditandatangani oleh Terdakwa II dan Panitia
Pemeriksa Dan Penerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa. Selain itu pada
tanggal 27 Desember 2013 Terdakwa II menandatangani addendum
kontrak kesembilan yang pada pokoknya atas keterlambatan dan
ketidaksesuaian prestasi pekerjaan tersebut diatas, konsorsium PNRI tidak
akan diberikan teguran dan sanksi.
– Bahwa berdasarkan addendum kontrak kesembilan dan Berita Acara
Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pengadaan tersebut, kemudian
dijadikan sebagai dasar oleh Terdakwa II untuk melakukan pembayaran
kepada konsorsium PNRI. Dengan dibayarkannya pembayaran tahap akhir
tersebut, maka sejak tanggal 21 Oktober 2011 sampai dengan 30
Desember 2013 Terdakwa II telah melakukan pembayaran kepada
konsorsium PNRI secara bertahap yang setelah dipotong pajak
seluruhnya berjumlah Rp4.917.780.473.609,00 (empat triliun sembilan
ratus tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh
puluh tiga ribu enam ratus sembilan rupiah) dengan perincian sebagai
berikut :
§ Pembayaran pekerjaan tahun 2011 :
1. Pembayaran tahap I pada tanggal 21 Oktober 2011
sejumlah Rp405.154.672.034,00 (empat ratus lima miliar seratus
lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh
empat rupiah), untuk pembayaran pekerjaan sebagai berikut :
a. Penyediaan sistem AFIS sejumlah Rp193.111.064.339,00
(seratus sembilan puluh tiga miliar seratus sebelas juta enam
puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah)
b. Penyediaan jaringan komunikasi data sejumlah
Rp10.476.565.683,00 (sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh
enam juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan
puluh tiga rupiah)
c. Pengadaan peralatan perangkat keras DC
sejumlah Rp201.567.042.012,00 (dua ratus satu miliar lima ratus
enam puluh tujuh juta empat puluh dua ribu dua belas rupiah).
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 48 of 121
2. Pembayaran Tahap II pada tanggal 23 Desember 2011 dan 27
Desember 2011 sejumlah Rp404.242.166.018,00 (empat ratus
empat miliar dua ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh
enam ribu delapan belas rupiah), untuk pembayaran pekerjaan
sebagai berikut :
a. Penyediaan Jaringan Komunikasi Data sejumlah
Rp45.146.416.304,00 (empat puluh lima miliar seratus empat
puluh enam juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus empat
rupiah)
b. Pengadaan blangko KTP berbasis chip sejumlah
Rp10.693.465.272,00 (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh
tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh
dua rupiah)
c. Layanan keahlian untuk help desk pendukung kegiatan
penerapan KTP Elektronik sejumlah Rp3.140.922.538,00 (tiga
miliar seratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua
ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah)
d. Bimbingan dan pendampingan Teknis Petugas operator
kabupaten/kota sejumlah Rp66.310.514.923,00 (enam puluh
enam miliar tiga ratus sepuluh juta lima ratus empat belas ribu
sembilan ratus dua puluh tiga rupiah)
e. Pengadaan peralatan perangkat keras DC sejumlah
Rp62.513.743.691,00 (enam puluh dua miliar lima ratus tiga
belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus sembilan
puluh satu rupiah)
f. Penyediaan sistem AFIS sejumlah Rp216.437.103.290,00 (dua
ratus enam belas miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus
tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah)
3. Pembayaran tahap III pada tanggal 27 Desember 2011 sejumlah
Rp248.807.297.128,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar
delapan ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus
dua puluh delapan rupiah), untuk pembayaran pekerjaan sebagai
berikut :
a. Pengadaan peralatan perangkat keras DC sejumlah
Rp123.267.894.849,00 (seratus dua puluh tiga miliar dua ratus
enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu
delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 49 of 121
b. Penyediaan sistem AFIS sejumlah Rp52.543.550.777,00 (lima
puuh dua milyar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima
puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
c. Pengadaan blanko KTP berbasis chip sejumlah
Rp18.015.165.073,00 (delapan belas milyar lima belas juta
seratus enam puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah).
d. Layanan keahlian untuk helpdesk pendukung kegiatan
penerapan E KTP sejumlah Rp3.873.077.379,00 (tiga milyar
delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu tiga
ratus tujuh puluh sembilan rupiah)
e. Penyediaan Jaringan Komunikasi dan Data sejumlah
Rp26.378.825.884,00 (dua puluh enam milyar tiga ratus tujuh
puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan
ratus delapan puluh empat rupiah)
f. Bimbingan dan Pendampingan Teknis Petugas operator
Kabupaten/Kota sejumlah Rp24.728.783.166,00 (dua puluh
empat milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus
delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah).
§ Pembayaran pekerjaan tahun 2012 :
1. Pembayaran tahap I pada tanggal 14 Mei 2012
sejumlah Rp604.208.760.208,00 (enam ratus empat miliar dua
ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus delapan
rupiah) untuk pembayaran pekerjaan sebagai berikut :
a. Pekerjaan jaringan komunikasi data sejumlah
Rp62.866.682.840,00 (enam puluh dua miliar delapan ratus
enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu
delapan ratus empat puluh rupiah)
b. Pengadaan blangko KTP berbasis chip dan jaringan komunikasi
data sejumlah Rp192.484.308.188,00 (seratus sembilan puluh
dua miliar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus
delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah)
c. Pengadaan peralatan perangkat keras sejumlah Rp
129.450.787.787,00 (seratus dua puluh sembilan miliar empat
ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh
ratus delapan puluh tujuh rupiah)
d. Pengadaan sistem AFIS sejumlah Rp219.406.981.393,00 (dua
ratus sembilan belas miliar empat ratus enam juta sembilan
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 50 of 121
ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga
rupiah)
2. Pembayaran tahap II pada tanggal 30 Juli 2012 dan 2 Agustus 2012
sejumlah Rp317.147.207.502 (tiga ratus tujuh belas miliar seratus
empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh ribu lima ratus dua rupiah)
untuk pembayaran pekerjaan sebagai berikut :
a. Pekerjaan jaringan komunikasi data sejumlah
Rp49.871.310.072,00 (empat puluh sembilan miliar delapan
ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh puluh dua
rupiah)
b. Pengadaan peralatan perangkat keras/lunak sejumlah
Rp97.872.260.948,00 (sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus
tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus
empat puluh delapan rupiah)
c. Pengadaan blangko KTP berbasis chip sejumlah
Rp166.682.472.359,00 (seratus enam puluh enam miliar enam
ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu
tiga ratus lima puluh sembilan rupiah)
d. Bimbingan dan pendampingan teknis petugas operator
kabupaten/kota untuk penarikan tahap II sejumlah
Rp2.721.164.123,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh satu juta
seratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh tiga rupiah)
3. Pembayaran tahap III pada tanggal 05 September 2012 dan 10
September 2012 sejumlah Rp317.291.317.478,00 (tiga ratus tujuh
belas miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas
ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) untuk pembayaran
pekerjaan sebagai berikut :
a. Pekerjaan jaringan komunikasi data sejumlah
Rp19.061.344.224,00 (sembilan belas miliar enam puluh satu
juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh
empat rupiah)
b. Pengadaan blangko KTP berbasis chip sejumlah
Rp235.659.270.511,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar enam
ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu lima
ratus sebelas rupiah)
c. Pengadaan peralatan perangkat keras/lunak sejumlah
Rp57.285.127.854,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 51 of 121
puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima
puluh empat rupiah)
d. Bimbingan dan pendampingan teknis petugas operator
kabupaten/kota ke II sejumlah Rp5.285.574.889,00 (lima miliar
dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh empat
ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah)
4. Pembayaran tahap IV pada tanggal 14 September 2012
sejumlah Rp317.415.536.451,00 (tiga ratus tujuh belas miliar empat
ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus
lima puluh satu rupiah) untuk pembayaran pengadaan sistem AFIS
ke II.
5. Pembayaran tahap V pada tanggal 10 September 2012 dan 14
September 2012 sejumlah Rp317.415.536.451,00 (tiga ratus tujuh
belas miliar empat ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh enam
ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) untuk pembayaran
pekerjaan sebagai berikut :
a. Pengadaan blangko KTP berbasis chip ke IV sejumlah
Rp42.294.153.943,00 (empat puluh dua miliar dua ratus
sembilan puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan
ratus empat puluh tiga rupiah)
b. Pengadaan peralatan perangkat keras ke IV sejumlah
Rp116.124.009.860,00 (seratus enam belas miliar seratus dua
puluh empat juta sembilan ribu delapan ratus enam puluh
rupiah)
c. Pengadaan sistem AFIS ke III sejumlah Rp158.997.372.648,00
(seratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh
tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat puluh
delapan rupoiah)
6. Pembayaran tahap VI pada tanggal 29 Oktober 2012
sejumlah Rp317.287.848.219,00 (tiga ratus tujuh belas miliar dua
ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan
ribu dua ratus sembilan belas rupiah) untuk pembayaran pekerjaan
sebagai berikut :
a. Pengadaan peralatan perangkat keras ke V sejumlah
Rp45.358.997.372,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus lima
puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga
ratus tujuh puluh dua rupiah)
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 52 of 121
b. Pengadaan blangko KTP berbasis chip ke V sejumlah
Rp246.901.957.202,00 (dua ratus empat puluh enam miliar
sembilan ratus satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua
ratus dua rupiah)
c. Pekerjaan jaringan komunikasi data ke IV sejumlah
Rp25.026.893.645,00 (dua puluh lima miliar dua puluh enam juta
delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh
lima rupiah)
7. Pembayaran tahap VII pada tanggal 29 Oktober 2012
sejumlah Rp317.273.004.082,00 (tiga ratus tujuh belas miliar dua
ratus tujuh puluh tiga juta empat ribu delapan puluh dua rupiah)
untuk pembayaran pekerjaan sebagai berikut :
a. Pengadaan blangko KTP berbasis chip ke VI sejumlah
Rp226.844.475.708,00 (dua ratus dua puluh enam miliar
delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh
lima ribu tujuh ratus delapan rupiah)
b. Pengadaan peralatan perangkat keras ke VI sejumlah
Rp62.492.183.927,00 (enam puluh dua miliar empat ratus
sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan
ratus dua puluh tujuh rupiah)
c. Pekerjaan jaringan komunikasi data ke V sejumlah
Rp22.070.999.167,00 (dua puluh dua miliar tujuh puluh juta
sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh
tujuh rupiah)
d. Bimbingan dan pendampingan teknis petugas operator
kabupaten/kota ke III sejumlah Rp5.865.345.280,00 (lima miliar
delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima
ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
8. Pembayaran tahap VIII pada tanggal 21 November 2012
sejumlah Rp317.356.132.016,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tiga
ratus lima puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu enam belas
rupiah) untuk pembayaran pekerjaan sebagai berikut :
a. Pekerjaan jaringan komunikasi data ke VI sejumlah
Rp11.643.269.208,00 (sebelas miliar enam ratus empat puluh
tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan
rupiah)
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 53 of 121
b. Pengadaan blangko KTP berbasis chip ke VII sejumlah
Rp268.005.256.646,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar
lima juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh
enam rupiah)
c. Pengadaan peralatan perangkat keras ke VII sejumlah
Rp37.707.606.162,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh
juta enam ratus enam ribu seratus enam puluh dua rupiah)
9. Pembayaran tahap IX pada tanggal 29 November 2012
sejumlah Rp291.642.059.361,00 (dua ratus sembilan puluh sati
miliar enam ratus empat puluh dua juta lima puluh sembilan ribu tiga
ratus enam puluh satu rupiah) untuk pembayaran pekerjaan sebagai
berikut :
a. Pengadaan blangko KTP berbasis chip ke VIII sejumlah
Rp125.491.741.805,00 (seratus dua puluh lima miliar empat
ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu
delapan ratus lima rupiah)
b. Bimbingan dan pendampingan teknis petugas operator
kabupaten/kota ke IV sejumlah Rp97.278.182.058,00 (sembilan
puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus
delapan puluh dua ribu lima puluh delapan rupiah)
c. Pengadaan peralatan perangkat keras ke VIII sejumlah
Rp51.030.606.546,00 (lima puluh satu miliar tiga puluh juta
enam ratus enam ribu lima ratus empat puluh enam rupiah)
d. Pengadaan sistem AFIS ke IV sejumlah Rp17.841.528.952,00
(tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus
dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah)
§ Pembayaran pekerjaan tahun 2013 :
1. Pembayaran tahap I pada tanggal 26 Maret 2013
sejumlah Rp280.725.000.000,00 (dua ratus delapan puluh miliar
tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tahap I
pengadaan blangko.
2. Pembayaran tahap II pada tanggal 18 September 2013
sejumlah Rp187.150.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar
seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahap II
pengadaan blangko.
3. Pembayaran tahap III pada tanggal 30 Desember 2013
sejumlah Rp274.663.936.661,00 (dua ratus tujuh puluh empat
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 54 of 121
miliar enam ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh
enam ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) untuk pembayaran
tahap III pengadaan blangko ke IV.
– Setiap konsorsium PNRI menerima pembayaran dari Terdakwa II,
kemudian konsorsium PNRI membayarkan tagihan anggota konsorsium
yang telah mengerjakan suatu pekerjaan tertentu sebagaimana yang telah
ditentukan, dengan dipotong terlebih dahulu sebesar 2-3% untuk
kepentingan manajemen bersama, sehingga uang potongan yang
terkumpul pada manajemen bersama sejumlah Rp137.989.835.260,00
(seratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta
delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah) yang
bersumber dari pemotongan atas pembayaran tagihan dari 5 (lima)
perusahaan anggota konsorsium dengan perincian sebagai berikut :
a. Pemotongan dari pembayaran tagihan Perum PNRI sejumlah
Rp42.840.703.542,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus empat
puluh juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus empat puluh dua rupiah)
b. Pemotongan dari pembayaran tagihan PT Sandipala Artha Putra
sejumlah Rp19.312.659.904,00 (sembilan belas miliar tiga ratus dua
belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat
rupiah)
c. Pemotongan dari pembayaran tagihan PT Quadra Solution sejumlah
Rp43.286.094.657,00 (empat puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh
enam juta sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh tujuh
rupiah).
d. Pemotongan dari pembayaran tagihan PT Sucofindo sejumlah
Rp5.782.622.531,00 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta
enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah)
e. Pemotongan dari pembayaran tagihan PT LEN Industri sejumlah
Rp26.767.754.626,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh
tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh enam
rupiah)
– Setelah dikurangi pajak dan potongan manajemen bersama tersebut,
konsorsium PNRI membayarkan tagihan kepada anggota konsorsium
PNRI sebagai berikut :
a. Perum PNRI menerima pembayaran sejumlah Rp
1.604.272.617.996,00 (satu triliun enam ratus empat miliar dua ratus
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 55 of 121
tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus
sembilan puluh enam rupiah)
b. PT LEN Industri menerima pembayaran sejumlah
Rp958.800.765.038,00 (sembilan ratus lima puluh delapan miliar
delapan ratus juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga puluh delapan
rupiah)
c. PT Quadra Solution menerima pembayaran sejumlah
Rp1.401.647.982.628,00 (satu triliun empat ratus satu miliar enam
ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu
enam ratus dua puluh delapan rupiah)
d. PT Sucofindo menerima pembayaran sejumlah Rp170.981.340.714,00
(seratus tujuh puluh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga
ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat belas rupiah)
e. PT Sandipala Artha Putra menerima pembayaran sejumlah
Rp381.240.683.875,00 (tiga ratus delapan puluh satu miliar dua ratus
empat puluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus
tujuh puluh lima rupiah) dan dibayarkan kepada Bank Artha Graha
sebagai pembayaran hutang atas nama PT Mega Lestari Unggul yang
merupakan holding company PT Sandipala Artha Putra sejumlah
Rp148.863.947.122,00 (seratus empat puluh delapan miliar delapan
ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu
seratus dua puluh dua rupiah). Sedangkan tagihan PT Sandipala Artha
Putra yang belum dibayarkan oleh konsorsium PNRI sejumlah
Rp115.332.208.042,00 (seratus lima belas miliar tiga ratus tiga puluh
dua juta dua ratus delapan ribu empat puluh dua rupiah)
– Bahwa setelah menerima pembayaran, konsorsium PNRI wajib melakukan
pemeliharaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Dalam masa
pemeliharaan tersebut Terdakwa II memberikan sebagian uang yang telah
diterima dari anggota konsorsium atau vendor kepada Terdakwa I sejumlah
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui YOSEP SUMARTONO.
Selain pemberian tersebut selama masa pelaksanaan pekerjaan Terdakwa
II juga secara bertahap memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa I
secara langsung maupun melalui SUCIATI seluruhnya berjumlah
Rp1.371.250.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus
lima puluh ribu rupiah), USD77.700,00 (tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus
dollar Amerika Serikat) dan SGD6.000,00 (enam ribu dollar Singapura).
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 56 of 121
– Bahwa sebagian dari uang yang diperoleh Terdakwa I tersebut, sejumlah
Rp876.250.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima
puluh ribu rupiah), USD73.700,00 (tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dollar
Amerika Serikat), dan SGD6.000,00 (enam ribu dollar Singapura)
dipergunakan untuk membiayai kepentingan pribadi Terdakwa I dan
diberikan kepada beberapa orang diantaranya GAMAWAN FAUZI
seluruhnya berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang
diberikan pada saat kunjungan kerja di Balikpapan, Batam, Kendari, Papua
dan Sulawesi Selatan, serta diberikan kepada DIAH ANGGRAINI
seluruhnya berjumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu
rupiah) yang diberikan pada saat kunjungan kerja di Kalimantan Selatan,
Sulawesi Selatan dan Papua. Selain itu pada pertengahan tahun 2013,
para Terdakwa juga memberikan uang kepada ADE KOMARUDIN selaku
sekretaris fraksi partai Golkar sejumlah USD100.000,00 (seratus ribu dollar
Amerika Serikat) guna membiayai pertemuan ADE KOMARUDIN dengan
para camat, kepala desa dan tokoh masyarakat di Kabupaten Bekasi.
– Bahwa uang yang diterima oleh para Terdakwa, baik pada saat proses
penganggaran maupun pada saat pelaksanaan pengadaan tersebut
berasal dari keuangan negara yang seharusnya untuk membiayai proyek
penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik) 2011-2012
yang bersumber dari selisih kemahalan harga sebagaimana yang
tercantum dalam kontrak dengan harga yang sebenarnya. Para Terdakwa
menerima uang tersebut dari anggota konsorsium, vendor/principal atau
dari JUNAIDI selaku bendahara pembantu proyek. Hal tersebut
mengakibatkan jumlah uang yang dibayarkan Terdakwa II kepada
konsorsium PNRI lebih mahal dibandingkan harga wajar atau harga riilnya.
Adapun harga wajar atau harga riil pelaksanaan proyek penerapan KTP
berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik) 2011-2012 sejumlah Rp
2,626,110,155,007.01 (dua triliun enam ratus dua puluh enam miliar
seratus sepuluh juta seratus lima puluh lima ribu tujuh rupiah satu sen)
dengan perincian sebagai berikut :
a. Harga wajar 172.015.400 keping blangko KTP Elektronik, termasuk
pembelian material PET/PETG, chip, personalisasi, dan distribusi
setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp821.757.994.655,79
(delapan ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta
sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima
rupiah tujuh puluh sembilan sen), yang terdiri dari :
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 57 of 121
1) Harga wajar material PET/PETG adalah Rp628,71 (enam ratus dua
puluh delapan rupiah tujuh puluh satu sen) per keping blangko KTP,
sehingga untuk 172.015.400 keping harga wajarnya adalah
Rp108.147.802.134,00 (seratus delapan miliar seratus empat puluh
tujuh juta delapan ratus dua ribu seratus tiga puluh empat rupiah)
2) Harga wajar chip adalah Rp3.675,00 (tiga ribu enam ratus tujuh
puluh lima rupiah) per keping sehingga untuk 172.015.400 keping
blangko KTP Elektronik seluruhnya berjumlah
Rp632.156.595.000,00 (enam ratus tiga puluh dua miliar seratus
lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
3) Harga wajar pekerjaan personalisasi adalah Rp1.073,00 (seribu
tujuh puluh tiga rupiah) per keping sehingga untuk 144.599.653
keping blangko KTP Elektronik seluruhnya berjumlah
Rp155.155.427.669,00 (seratus lima puluh lima miliar seratus lima
puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam
puluh sembilan rupiah).
4) Pembayaran riil distribusi 145.000.000 keping blangko KTP
Elektronik yang dibayarkan kepada PT Pos Indonesia setelah
dipotong pajak sejumlah Rp17.882.609.120,79 (tujuh belas miliar
delapan ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan ribu
seratus dua puluh rupiah tujuh puluh sembilan sen)
b. Real cost pengadaan software dan hardware yang terdiri harga
pembelian, additional cost yang dikeluarkan distributor Hewlett Packard
Indonesia dan biaya pengiriman hardware dan software ke lokasi
seluruhnya berjumlah Rp907.738.582.333,28 (sembilan ratus tujuh miliar
tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga
ratus tiga puluh tiga rupiah dua puluh delapan sen).
c. Real cost pembelian sistem AFIS kepada vendor L-1 sebelum dipotong
pajak pertambahan nilai (PPN) sejumlah Rp530.400.298.847,87 (lima
ratus tiga puluh miliar empat ratus juta dua ratus sembilan puluh delapan
ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah delapan puluh tujuh sen).
d. Real Cost pembayaran jaringan komunikasi dan data kepada PT Indosat
Tbk sebelum dipotong PPN sejumlah Rp238.943.433.115,00 (dua ratus
tiga puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta empat
ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima belas rupiah).
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 58 of 121
e. Real cost biaya yang dibayarkan PT Sucofindo untuk pembayaran
helpdesk sejumlah Rp3.710.785.430,00 (tiga miliar tujuh ratus sepuluh
juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
f. Real Cost biaya yang dikeluarkan PT Sucofindo untuk Gaji Pendamping
Teknis sejumlah Rp49.857.230.477,86 (empat puluh sembilan miliar
delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus
tujuh puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen).
– Bahwa rangkaian perbuatan para Terdakwa secara bersama-sama
tersebut diatas memperkaya para Terdakwa yakni memperkaya Terdakwa
I sejumlah sejumlah Rp2.371.250.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh
satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), USD877.700,00 (delapan ratus
tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dollar Amerika Serikat), dan SGD6.000,00
(enam ribu dollar Singapura) serta memperkaya Terdakwa II sejumlah
USD3.473.830,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus
tiga puluh dollar Amerika Serikat). Selain memperkaya diri sendiri,
perbuatan para Terdakwa juga memperkaya orang lain dan korporasi
sebagai berikut :
1. GAMAWAN FAUZI sejumlah USD4.500.000,00 (empat juta lima ratus
ribu dollar Amerika Serikat) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).
2. DIAH ANGGRAINI sejumlah USD2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus
ribu dollar Amerika Serikat) dan Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta
lima ratus ribu rupiah)
3. DRAJAT WISNU SETYAWAN sejumlah USD615.000,00 (enam ratus
lima belas ribu dollar Amerika Serikat) dan Rp25.000.000,00 (dua
puluh lima juta rupiah)
4. 6 (enam) orang anggota panitia lelang masing-masing sejumlah
USD50.000,00 (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat)
5. HUSNI FAHMI sejumlah USD150.000,00 (seratus lima puluh ribu dollar
Amerika Serikat) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
6. ANAS URBANINGRUM sejumlah USD5.500.000,00 (lima juta lima
ratus ribu dollar Amerika Serikat)
7. MELCIAS MARCHUS MEKENG sejumlah USD1.400.000,00 (satu juta
empat ratus ribu dollar Amerika Serikat).
8. OLLY DONDOKAMBEY sejumlah USD1.200.000,00 (satu juta dua
ratus ribu dollar Amerika Serikat).
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 59 of 121
9. TAMSIL LINDRUNG sejumlah USD700.000,00 (tujuh ratus ribu dollar
Amerika Serikat)
10. MIRWAN AMIR sejumlah USD1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu
dollar Amerika Serikat).
11. ARIEF WIBOWO sejumlah USD108.000,00 (seratus delapan ribu
dollar Amerika Serikat).
12. CHAERUMAN HARAHAP sejumlah USD584.000,00 (lima ratus
delapan puluh empat ribu dollar Amerika Serikat) dan
Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah).
13. GANJAR PRANOWO sejumlah USD520.000,00 (lima ratus dua puluh
ribu dollar Amerika Serikat)
14. AGUN GUNANDJAR SUDARSA selaku anggota Komisi II dan Badan
Anggaran DPR RI sejumlah USD1.047.000,00 (satu juta empat puluh
tujuh ribu dollar Amerika Serikat)
15. MUSTOKO WENI sejumlah USD408.000,00 (empat ratus delapan ribu
dollar Amerika Serikat)
16. IGNATIUS MULYONO sejumlah USD258.000,00 (dua ratus lima puluh
delapan ribu dollar Amerika Serikat).
17. TAUFIK EFFENDI sejumlah USD103.000,00 (seratus tiga ribu dollar
Amerika Serikat)
18. TEGUH DJUWARNO sejumlah USD167.000,00 (seratus enam puluh
tujuh ribu dollar Amerika Serikat)
19. MIRYAM S. HARYANI sejumlah USD23.000,00 (dua puluh tiga ribu
dollar Amerika Serikat)
20. RINDOKO, NU’MAN ABDUL HAKIM, ABDUL MALIK HARAMAEN,
JAMAL AZIZ dan JAZULI JUWAINI selaku Kapoksi pada Komisi II DPR
RI masing-masing sejumlah USD37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu dollar
Amerika Serikat).
21. MARKUS NARI sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)
dan USD13.000,00 (tiga belas ribu dollar Amerika Serikat).
22. YASONA LAOLY sejumlah USD84.000,00 (delapan puluh empat ribu
dollar Amerika Serikat).
23. KHATIBUL UMAM WIRANU sejumlah USD400.000,00 (empat ratus
ribu dollar Amerika Serikat)
24. M JAFAR HAPSAH sejumlah USD100.000,00 (seratus ribu dollar
Amerika Serikat)
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 60 of 121
25. ADE KOMARUDIN sejumlah USD100.000,00 (seratus ribu dollar
Amerika Serikat)
26. ABRAHAM MOSE, AGUS ISWANTO, ANDRA AGUSALAM dan
DARMA MAPANGARA selaku direksi PT LEN Industri masing-masing
mendapatkan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
27. WAHYUDIN BAGENDA selaku Direktur Utama PT LEN Industri
sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
28. MARZUKI ALI sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar
rupiah).
29. JOHANES MARLIEM sejumlah USD14.880.000,00 (empat belas juta
delapan ratus delapan puluh ribu dollar Amerika Serikat) dan
Rp25.242.546.892,00 (dua puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua
juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh
dua rupiah).
30. 37 (tiga puluh tujuh) anggota Komisi II lainnya seluruhnya berjumlah
USD556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu dollar Amerika
Serikat) masing-masing mendapatkan uang berkisar antara
USD13.000,00 (tiga belas ribu dollar Amerika Serikat) sampai dengan
USD18.000,00 (delapan belas ribu dollar Amerika Serikat).
31. Beberapa anggota tim Fatmawati, yakni JIMMY ISKANDAR
TEDJASUSILA als BOBBY, EKO PURWOKO, ANDI NOOR, WAHYU
SETYO, BENNY AKHIR, DUDI dan KURNIAWAN masing-masing
sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
32. Manajemen bersama konsorsium PNRI sejumlah
Rp137.989.835.260,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus
delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua
ratus enam puluh rupiah).
33. Perum PNRI sejumlah Rp107.710.849.102,00 (seratus tujuh miliar
tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu
seratus dua rupiah).
34. PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp145.851.156.022,00 (seratus
empat puluh lima miliar delapan ratus lima puluh satu juta seratus lima
puluh enam ribu dua puluh dua rupiah).
35. PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding company PT
Sandipala Artha Putra sejumlah Rp148.863.947.122,00 (seratus empat
puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus
empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua rupiah).
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 61 of 121
36. PT LEN Industri sejumlah Rp20.925.163.862,00 (dua puluh miliar
sembilan ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu
delapan ratus enam puluh dua rupiah)
37. PT Sucofindo sejumlah Rp8.231.289.362,00 (delapan miliar dua ratus
tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus
enam puluh dua rupiah).
38. PT Quadra Solution sejumlah Rp127.320.213.798,36 (seratus dua
puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh juta dua ratus tiga belas ribu
tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah tiga puluh enam sen).
– Bahwa perbuatan para Terdakwa secara bersama-sama tersebut diatas
bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 5 ayat (4) (6) UU No. 28 tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme, Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 66 ayat (7), Pasal 82 ayat (4) Peraturan
Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
Pasal 81 dan Pasal 82 huruf f Peraturan Presiden No. 24 tahun 2010
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
– Bahwa rangkaian perbuatan para Terdakwa secara bersama-sama
tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar
Rp2.314.904.234.275,39 (dua triliun tiga ratus empat belas miliar sembilan
ratus empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima
rupiah tiga puluh sembilan sen) atau setidak-tidaknya sejumlah itu sesuai
dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara yang dilakukan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor : SR-338/D6/01/2016
tanggal 11 Mei 2016 atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi
Pengadaan Paket Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional tahun
2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
——- Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 62 of 121
A T A U
KEDUA :
——- Bahwa Terdakwa I selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Terdakwa II selaku Pejabat yang Melakukan
Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja atau Pejabat
Pembuat Komitmen di Lingkungan Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan (PIAK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012
sekaligus sebagai Direktur PIAK, bersama-sama dengan ANDI AGUSTINUS als
ANDI NAROGONG selaku penyedia barang/jasa pada Kementerian Dalam
Negeri, ISNU EDHI WIJAYA selaku Ketua Konsorsium Percetakan Negara
Republik Indonesia (PNRI), DIAH ANGGRAINI selaku Sekretaris Jenderal
Kementerian Dalam Negeri, SETYA NOVANTO Selaku Ketua Fraksi Partai Golkar
dan DRAJAT WISNU SETYAWAN selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa
dilingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2011,
pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan November 2009
sampai dengan Mei 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam
Tahun 2009 sampai dengan 2015, bertempat di kantor Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di Jl. Taman Makam
Pahlawan No. 17 Jakarta Selatan, di Graha Mas Fatmawati Blok B No. 33-35
Jakarta Selatan, di Hotel Sultan Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat atau setidaktidaknya
di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang
berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi,
yang melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu
menguntungkan para Terdakwa dan menguntungkan orang lain yakni
GAMAWAN FAUZI, DIAH ANGGRAINI, DRADJAT WISNU SETYAWAN beserta 6
(enam) orang anggota Panitia Pengadaan, HUSNI FAHMI beserta 5 (lima) orang
anggota Tim Teknis, JOHANNES MARLIEM, ANAS URBANINGRUM, MARZUKI
ALI, OLLY DONDOKAMBEY, MELCHIAS MARCHUS MEKENG, MIRWAN AMIR,
TAMSIL LINDRUNG, TAUFIK EFFENDI, TEGUH DJUWARNO, CHAIRUMAN
HARAHAP, GANJAR PRANOWO, ARIEF WIBOWO, MUSTOKO WENI,
RINDOKO, JAZULI JUWAENI, AGUN GUNANDJAR SUDARSA, IGNATIUS
MULYONO, MIRYAM S HARYANI, NU’MAN ABDUL HAKIM, ABDUL MALIK
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 63 of 121
HARAMAEN, JAMAL AZIZ, MARKUS NARI, YASONA LAOLY dan 37 (tiga puluh
tujuh) anggota Komisi II DPR RI lainnya serta meguntungkan korporasi yakni,
Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI), PT
LEN INDUSTRI, PT QUADRA SOLUTION, PT SANDIPALA ARTHA PUTRA, PT
SUCOFINDO, Manajemen Bersama Konsorsium PNRI, menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan
atau kedudukan, yaitu para Terdakwa menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana selaku penyelenggara negara yakni Terdakwa I selaku
Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan Terdakwa II selaku Pejabat yang
Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja atau
Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Direktorat Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan (PIAK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 s/d 2012 sekaligus
sebagai Direktur PIAK, yang karena jabatannya para Terdakwa mengarahkan
untuk memenangkan suatu perusahaan tertentu dalam pengadaan dan
penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik) tahun 2011-2012
yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden No. 24 tahun 2010
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, yang merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan
negara sebesar Rp2.314.904.234.275,39 (dua triliun tiga ratus empat belas miliar
sembilan ratus empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh
lima rupiah tiga puluh sembilan sen) atau setidak-tidaknya sejumlah itu, yang
dilakukan dengan cara sebagai berikut : ——————————————————–
1. Terkait Dengan Proses Penganggaran
– Bahwa pada akhir November 2009, GAMAWAN FAUZI selaku Menteri
Dalam Negeri mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan dan Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) No.
471.13/4210.A/SJ perihal usulan pembiayaan pemberian Nomor Induk
Kependudukan (NIK) dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional.
Dalam surat tersebut GAMAWAN FAUZI meminta kepada Menteri
Keuangan dan Kepala Bappenas untuk merubah sumber pembiayaan
proyek penerapan KTP berbasis NIK yang semula dibiayai dengan
menggunakan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) menjadi bersumber
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 64 of 121
dari anggaran rupiah murni. Perubahan sumber pembiayaan proyek
penerapan KTP berbasis NIK tersebut kemudian dibahas dalam Rapat
Kerja dan Rapat Dengar Pendapat antara Kementerian Dalam Negeri
dengan Komisi II DPR RI.
– Pada awal bulan Februari 2010 setelah mengikuti rapat pembahasan
anggaran Kementerian Dalam Negeri, Terdakwa I dimintai sejumlah uang
oleh BURHANUDIN NAPITUPULU selaku Ketua Komisi II DPR RI, agar
usulan Kementerian Dalam Negeri tentang anggaran proyek penerapan
KTP berbasis NIK (KTP Elektronik) dapat segera disetujui oleh Komisi II
DPR RI. Atas permintaan tersebut, Terdakwa I menyatakan tidak dapat
menyanggupi permintaan BURHANUDIN NAPITUPULU. Oleh karena itu
BURHANUDIN NAPITUPULU dan Terdakwa I sepakat untuk melakukan
pertemuan kembali guna membahas pemberian sejumlah uang kepada
anggota Komisi II DPR RI.
– Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa I kembali menemui
BURHANUDIN NAPITUPULU diruang kerjanya di gedung DPR RI. Dalam
pertemuan tersebut disepakati bahwa guna mendapatkan persetujuan
anggaran dari Komisi II DPR RI, akan diberikan sejumlah uang kepada
anggota Komisi II DPR RI oleh pengusaha yang sudah terbiasa menjadi
rekanan di Kementerian Dalam Negeri yakni ANDI AGUSTINUS als ANDI
NAROGONG. Selain itu BURHANUDIN NAPITUPULU juga menyampaikan
bahwa rencana pemberian sejumlah uang untuk anggota Komisi II DPR RI
oleh ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG tersebut juga telah
disetujui oleh DIAH ANGGRAINI.
– Keesokan harinya Terdakwa I dihubungi oleh DIAH ANGGRAINI guna
mengkonfirmasi pertemuan antara Terdakwa I dengan BURHANUDDIN
NAPITUPULU serta menginformasikan kepada Terdakwa I bahwa ANDI
AGUSTINUS als ANDI NAROGONG adalah pengusaha yang komit dan
akan memenuhi janjinya sebagaimana yang telah dibicarakan antara
Terdakwa I dengan BURHANUDIN NAPITUPULU.
– Beberapa hari kemudian para Terdakwa ditemui oleh ANDI AGUSTINUS
als ANDI NAROGONG diruang kerja Terdakwa I. Dalam pertemuan
tersebut ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG menyampaikan bahwa
kedatangannya dalam rangka menindaklanjuti pembicaraan antara
Terdakwa I dengan BURHANUDIN NAPITUPULU, serta menegaskan
bahwa ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG bersedia memberikan
sejumlah uang kepada anggota Komisi II DPR RI dan Pejabat pada
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 65 of 121
Kementerian Dalam Negeri guna memperlancar pembahasan anggaran
proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik).
Atas penyampaian ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG tersebut,
Terdakwa I mengarahkan ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG untuk
langsung berkoordinasi dengan Terdakwa II dalam menindaklanjuti
rencana tersebut. Dalam kesempatan itu ANDI AGUSTINUS als ANDI
NAROGONG dan Terdakwa I sepakat untuk menemui SETYA NOVANTO
selaku Ketua Fraksi Partai Golkar guna mendapatkan kepastian dukungan
Partai Golkar terhadap anggaran proyek penerapan KTP berbasis NIK
secara nasional (KTP Elektronik).
– Menindaklanjuti kesepakatan itu, beberapa hari kemudian sekira pukul
06.00 WIB di Hotel Gran Melia Jakarta para Terdakwa bersama-sama
dengan ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG dan DIAH ANGGRAINI
melakukan pertemuan dengan SETYA NOVANTO. Dalam pertemuan itu
SETYA NOVANTO menyatakan dukungannya dalam pembahasan
anggaran proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP
Elektronik).
– Guna mendapatkan kepastian mengenai dukungan SETYA NOVANTO
tersebut, beberapa hari kemudian Terdakwa I dan ANDI AGUSTINUS als
ANDI NAROGONG menemui SETYA NOVANTO di ruang kerjanya di
Lantai 12 Gedung DPR RI. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa I dan
ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG meminta kepastian kesiapan
anggaran untuk proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP
Elektronik). Atas pertanyaan tersebut, SETYA NOVANTO mengatakan
bahwa ia akan mengkoordinasikan dengan pimpinan fraksi lainnya.
– Pada bulan Mei 2010 di ruang kerja Komisi II DPR RI Lantai 1 sebelum
Rapat Dengar Pendapat (RDP), Terdakwa I melakukan pertemuan dengan
GAMAWAN FAUZI, DIAH ANGGRAENI, CHAERUMAN HARAHAP,
GANJAR PRANOWO, TAUFIK EFENDI, TEGUH DJUWARNO, IGNATIUS
MULYONO, MUSTOKO WENI, ARIEF WIBOWO, M NAZARUDDIN dan
ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG. Dalam pertemuan tersebut
dibahas mengenai pembangunan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) dan pemberian NIK secara nasional serta
pembicaraan pendahuluan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja
Negara (RAPBN) TA 2011, yang kemudian disepakati bahwa program
penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik) sebagai
program Prioritas Utama yang akan dibiayai menggunakan APBN murni
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 66 of 121
secara multiyears. Dalam kesempatan itu MUSTOKO WENI
menyampaikan bahwa yang akan mengerjakan proyek KTP elektronik
adalah ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG karena sudah biasa
mengerjakan proyek di Kementerian dalam Negeri dan sudah familiar
dengan komisi II DPR RI. Selain itu MUSTOKO WENI juga memberikan
garansi bahwa ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG berkomitmen
akan memberikan sejumlah fee kepada anggota DPR dan beberapa
pejabat di Kemendagri. Atas pernyataan MUSTOKO WENI tersebut,
kemudian ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG membenarkannya.
– Bahwa antara bulan Mei-Juni 2010 Terdakwa I meminta JOHANES
RICHARD TANJAYA yang merupakan Direktur PT Java Trade Utama
untuk menyediakan hotel guna melakukan pertemuan yang akan
membahas mengenai proyek pengadaan dan penerapan KTP berbasis NIK
secara nasional (KTP Elektronik). Menindaklanjuti permintaan Terdakwa I
tersebut, selanjutnya JOHANES RICHARD TANJAYA berkoordinasi
dengan Terdakwa II untuk menentukan tempat guna melakukan
pertemuan. Selanjutnya Terdakwa II mengarahkan JOHANES RICHARD
TANJAYA untuk menyewa kamar di Hotel Sultan Jakarta dengan
pertimbangan agar Terdakwa I yang sedang mengikuti rapat di Komisi II
DPR RI tidak terlalu jauh meninggalkan gedung DPR RI.
– Beberapa saat kemudian para Terdakwa melakukan pertemuan di Hotel
Sultan Jakarta dengan ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG,
JOHANES RICHARD TANJAYA dan HUSNI FAHMI. Dalam pertemuan itu
Terdakwa I memperkenalkan ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG
sebagai orang yang akan mengurus penganggaran dan pelaksanaan
proyek KTP Elektronik. Terdakwa I juga menyampaikan bahwa ANDI
AGUSTINUS als ANDI NAROGONG berminat mengikuti proses
pengadaan KTP Elektronik. Untuk itu Terdakwa I memerintahkan
JOHANES RICHARD TANJAYA untuk membantunya dengan
mempersiapkan desain proyeknya. Dalam pertemuan itu atas permintaan
Terdakwa I, HUSNI FAHMI memaparkan peranan SIAK dalam proyek uji
petik KTP Elektronik, yang rencananya juga akan dipergunakan dalam
pengadaan KTP Elektronik kepada JOHANES RICHARD TANJAYA dan
ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG. Untuk menindaklanjuti hasil
pertemuan tersebut, ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG
menyampaikan bahwa untuk pertemuan berikutnya akan dilakukan di Ruko
milik ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG yang beralamat di Graha
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 67 of 121
Mas Fatmawati Blok B No. 33-35 Jakarta Selatan (selanjutnya disebut
Ruko Fatmawati).
– Bahwa sekira bulan Juli-Agustus 2010, DPR RI mulai melakukan
pembahasan RAPBN TA 2011, diantaranya anggaran proyek penerapan
KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik). Oleh karena itu ANDI
AGUSTINUS als ANDI NAROGONG beberapa kali melakukan pertemuan
dengan beberapa anggota DPR RI khususnya SETYA NOVANTO, ANAS
URBANINGRUM dan MUHAMMAD NAZARUDDIN karena anggota DPR
RI tersebut dianggap sebagai representasi Partai Demokrat dan Partai
Golkar yang dapat mendorong Komisi II DPR RI menyetujui anggaran
proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik).
Setelah melakukan beberapa kali pertemuan, kemudian diperoleh
kesepakatan bahwa DPR RI akan menyetujui anggaran pengadaan KTP
Elektronik sesuai dengan grand design tahun 2010 yakni kurang lebih
senilai Rp5.900.000.000.000,00 (lima triliun sembilan ratus miliar rupiah),
yang proses pembahasannya akan dikawal oleh Fraksi Partai Demokrat
dan Fraksi Partai Golkar, dengan kompensasi ANDI AGUSTINUS als ANDI
NAROGONG akan memberikan fee kepada beberapa anggota DPR dan
pejabat Kementerian Dalam Negeri. Guna merealisasikan pemberian fee
tersebut, ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG membuat
kesepakatan dengan SETYA NOVANTO, ANAS URBANINGRUM dan
MUHAMMAD NAZARUDDIN tentang rencana penggunaan anggaran KTP
Elektronik yang kurang lebih senilai Rp5.900.000.000.000,00 (lima triliun
sembilan ratus miliar rupiah) setelah dipotong pajak sebesar 11,5% akan
dipergunakan sebagai berikut :
a. Sebesar 51% atau sejumlah Rp2.662.000.000.000,00 (dua triliun enam
ratus enam puluh dua miliar rupiah) akan dipergunakan untuk belanja
modal atau belanja riil pembiayaan proyek;
b. Sedangkan sisanya sebesar 49% atau sejumlah
Rp2.558.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus lima puluh delapan
miliar rupiah) akan dibagi-bagikan kepada:
1. Beberapa pejabat Kementerian Dalam Negeri termasuk para
Terdakwa sebesar 7% atau sejumlah Rp365.400.000.000,00 (tiga
ratus enam puluh lima miliar empat ratus juta rupiah);
2. Anggota Komisi II DPR RI sebesar 5% atau sejumlah
Rp261.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu miliar rupiah);
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 68 of 121
3. SETYA NOVANTO dan ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG
sebesar 11% atau sejumlah Rp574.200.000.000,00 (lima ratus tujuh
puluh empat miliar dua ratus juta rupiah);
4. ANAS URBANINGRUM dan MUHAMMAD NAZARUDDIN sebesar
11% atau sejumlah Rp574.200.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh
empat miliar dua ratus juta rupiah);
5. Keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan sebesar 15% atau
sejumlah Rp783.000.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga
miliar rupiah).
Selain kesepakatan mengenai pembagian keuntungan, dalam pertemuan
tersebut juga disepakati bahwa sebaiknya pelaksana atau rekanan proyek
tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar mudah diatur.
– Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, pada sekira bulan SeptemberOktober
2010 di ruang kerja MUSTOKO WENI di gedung DPR RI, ANDI
AGUSTINUS als ANDI NAROGONG memberikan sejumlah uang kepada
anggota DPR RI dengan maksud agar Komisi II dan Badan Anggaran DPR
RI menyetujui anggaran untuk proyek pengadaan dan penerapan KTP
berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik) dengan perincian sebagai
berikut :
1. ANAS URBANINGRUM sejumlah USD500.000,00 (lima ratus ribu
dollar Amerika Serikat) yang diberikan melalui EVA OMPITA SORAYA.
Pemberian tersebut merupakan kelanjutan dari pemberian yang telah
dilakukan pada bulan April 2010 sejumlah USD2.000.000,00 (dua juta
dollar Amerika Serikat) yang diberikan melalui FAHMI YANDRI.
Sebagian uang tersebut kemudian dipergunakan untuk membayar
biaya akomodasi kongres Partai Demokrat di Bandung. Selain untuk
membiayai kongres, sebagian lagi diberikan kepada KHATIBUL UMAM
WIRANU selaku anggota Komisi II DPR RI sejumlah USD400.000,00
(empat ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan kepada MOHAMMAD
JAFAR HAFSAH selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat sejumlah
USD100.000,00 (seratus ribu dollar Amerika Serikat), yang kemudian
dibelikan satu unit mobil Toyota Land Cruiser Nomor Polisi B 1 MJH.
Pada bulan Oktober 2010 ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG
kembali memberikan uang sejumlah USD3.000.000,00 (tiga juta dollar
Amerika Serikat) kepada ANAS URBANINGRUM.
2. ARIEF WIBOWO selaku anggota Komisi II DPR RI sejumlah
USD100.000,00 (seratus ribu dollar Amerika Serikat).
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 69 of 121
3. CHAERUMAN HARAHAP selaku Ketua Komisi II DPR RI sejumlah
USD550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat).
4. GANJAR PRANOWO selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI sejumlah
USD500.000,00 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat).
5. AGUN GUNANDJAR SUDARSA selaku anggota Komisi II dan Badan
Anggaran DPR RI sejumlah USD1.000.000,00 (satu juta dollar Amerika
Serikat).
6. MUSTOKO WENI selaku anggota Komisi II DPR RI sejumlah
USD400.000,00 (empat ratus ribu dollar Amerika Serikat).
7. IGNATIUS MULYONO selaku anggota Komisi II DPR RI sejumlah
USD250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat).
8. TAUFIK EFFENDI selaku wakil ketua Komisi II DPR RI sejumlah
USD50.000,00 (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat).
9. TEGUH DJUWARNO selaku wakil ketua Komisi II DPR RI sejumlah
USD100.000,00 (seratus ribu dollar Amerika Serikat).
– Setelah adanya kepastian tersedianya anggaran untuk proyek pengadaan
dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik), di
ruang kerja SETYA NOVANTO di lantai 12 Gedung DPR RI dan diruang
kerja MUSTOKO WENI, selanjutnya ANDI AGUSTINUS als ANDI
NAROGONG beberapa kali juga memberikan sejumlah uang kepada
pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, yakni MELCHIAS MARCUS
MEKENG selaku Ketua Banggar sejumlah USD1.400.000,00 (satu juta
empat ratus ribu dollar Amerika Serikat), dan kepada 2 (dua) orang Wakil
Ketua Banggar yaitu MIRWAN AMIR, OLLY DONDOKAMBE masingmasing
sejumlah USD1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu dollar Amerika
Serikat) serta TAMSIL LINDRUNG sejumlah USD700.000,00 (tujuh ratus
ribu dollar Amerika Serikat).
– Selain itu, pada bulan Oktober 2010 sebelum masa reses DPR RI ANDI
AGUSTINUS als ANDI NAROGONG kembali memberikan uang kepada
ARIEF WIBOWO sejumlah USD500.000,00 (lima ratus ribu dollar Amerika
Serikat) untuk dibagikan kepada seluruh anggota Komisi II DPR RI dengan
perincian sebagai berikut :
1. Ketua Komisi II DPR RI sejumlah USD30.000,00 (tiga puluh ribu dollar
Amerika Serikat).
2. 3 (tiga) orang Wakil Ketua Komisi II DPR RI masing-masing sejumlah
USD20.000,00 (dua puluh ribu dollar Amerika Serikat)
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 70 of 121
3. 9 (sembilan) orang Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) pada Komisi II
DPR RI masing-masing sejumlah USD15.000,00 (lima belas ribu dollar
Amerika Serikat)
4. 37 (tiga puluh tujuh) orang Anggota Komisi II DPR RI masing-masing
antara USD5.000,00 (lima ribu dollar Amerika Serikat) sampai dengan
USD10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat).
– Bahwa sekira Oktober 2010 para Terdakwa melakukan pertemuan dengan
DIAH ANGGRAINI, ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG, HUSNI
FAHMI, CHAERUMAN HARAHAP dan JOHANNES MARLIEM di restoran
Peacook Hotel Sultan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut para Terdakwa
diperkenalkan oleh DIAH ANGGARAINI dengan JOHANNES MARLIEM
selaku provider produk Automated Finger Print Identification Sistem (AFIS)
merek L-1 yang akan dipergunakan dalam proyek penerapan KTP berbasis
NIK secara nasional (KTP Elektronik). Atas arahan tersebut, para
Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa I mengarahkan
JOHANNES MARLIEM untuk langsung berhubungan dengan ketua tim
teknis, yakni HUSNI FAHMI. Selain itu DIAH ANGGRAINI juga meminta
CHAERUMAN HARAHAP selaku Ketua Komisi II DPR RI untuk segera
menyetujui anggaran proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional
(KTP Elektronik) secara multiyears sesuai dengan grand design, yakni
sejumlah Rp5.952.083.009.000,00 (lima triliun sembilan ratus lima puluh
dua miliar delapan puluh tiga juta sembilan ribu rupiah) dengan rincian
tahun 2011 sebesar Rp2.291.428.220.000,00 (dua triliun dua ratus
sembilan puluh satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus
dua puluh ribu rupiah) dan tahun 2012 sebesar Rp3.660.654.789.000,00
(tiga triliun enam ratus enam puluh miliar enam ratus lima puluh empat juta
tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
– Bahwa setelah rencana pengadaan KTP Elektronik untuk dilaksanakan
oleh pihak tertentu tersebut disepakati bersama oleh eksekutif dan
legislatif, pada tanggal 22 November 2010 melalui mekanisme rapat kerja
dengan Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh GAMAWAN FAUZI,
Terdakwa I dan DIAH ANGGRAINI, Komisi II DPR RI memberikan
persetujuan anggaran terhadap pelaksanaan proyek pengadaan dan
penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik) untuk tahun
2011 sejumlah Rp2.468.020.000.000,00 (dua triliun empat ratus enam
puluh delapan miliar dua puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBN
rupiah murni tahun anggaran 2011. Persetujuan tersebut kemudian diikuti
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 71 of 121
dengan penerbitan dan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) pada tanggal 20 Desember 2010.
– Setelah adanya persetujuan anggaran dari Komisi II DPR RI, sekira bulan
Desember 2010 di rumah dinas Sekjen Kemendagri, ANDI AGUSTINUS
als ANDI NAROGONG memberikan uang kepada DIAH ANGGRAINI
sejumlah USD1.000.000,00 (satu juta dollar Amerika Serikat) sebagai
kompensasi karena DIAH ANGGRAINI telah membantu dalam
pembahasan anggaran pengadaan dan penerapan KTP berbasis NIK
secara nasional (KTP Elektronik) sehingga anggaran tersebut
mendapatkan persetujuan DPR RI.
– Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010, GAMAWAN FAUZI mengirimkan
surat Nomor : 471.13/4988/SJ kepada AGUS MARTOWARDOJO selaku
Menteri Keuangan yang pada pokoknya meminta ijin proyek Penyediaan
Jaringan Komunikasi dalam Rangka Penerbitan NIK dan Penerapan KTP
berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011–2012
dilaksanakan dengan menggunakan skema kontrak tahun jamak
(multiyears contract). Permohonan tersebut merupakan permohonan yang
kedua setelah permohonan yang pertama pada tanggal 26 Oktober 2010
ditolak oleh AGUS MARTOWARDOJO pada tanggal 13 Desember 2010.
Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penolakan yang serupa, ANDI
AGUSTINUS als ANDI NAROGONG kembali memberikan uang sejumlah
USD1.000.000,00 (satu juta dollar Amerika Serikat) kepada DIAH
ANGGRAINI guna memperlancar pembahasan ijin pelaksanaan kontrak
secara multiyears.
– Setelah pemberian uang tersebut, pada tanggal 17 Februari 2011, HERRY
PURNOMO selaku Direktur Jenderal Anggaran mengirimkan surat Nomor
: S-36/MK.2/2011 yang ditujukan kepada GAMAWAN FAUZI, yang pada
pokoknya memberikan izin kepada Kementerian Dalam Negeri untuk
melaksanakan Kontrak Tahun Jamak (Multy Years Contract) Penyediaan
Jaringan Komunikasi Dalam Rangka Penerbitan NIK dan Penerapan KTP
berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik) dengan anggaran untuk
pelaksanaan kontrak tahun jamak sebesar Rp5.952.083.009.000,00 (lima
triliun sembilan ratus lima puluh dua miliar delapan puluh tiga juta sembilan
ribu rupiah) dengan rincian tahun 2011 sebesar Rp2.291.428.220.000,00
(dua triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus dua puluh
delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan tahun 2012 sebesar
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 72 of 121
Rp3.660.654.789.000,00 (tiga triliun enam ratus enam puluh miliar enam
ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
– Bahwa pada akhir Februari 2011, Terdakwa II ditemui oleh ANDI
AGUSTINUS als ANDI NAROGONG diruang kerja Terdakwa II. Dalam
pertemuan tersebut ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG
menginformasikan kepada Terdakwa II bahwa untuk kepentingan
penganggaran, ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG akan
memberikan uang sejumlah Rp520.000.000.000,00 (lima ratus dua puluh
miliar rupiah) kepada beberapa pihak, diantaranya :
1. Partai Golkar sejumlah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh
miliar rupiah)
2. Partai Demokrat sejumlah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh
miliar rupiah)
3. Partai PDI Perjuangan sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh
miliar rupiah).
4. MARZUKI ALI sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
5. ANAS URBANINGRUM sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh
miliar rupiah)
6. CHAERUMAN HARAHAP sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh
miliar rupiah), dan;
7. Partai-partai lainnya sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh
miliar rupiah).
Rincian pemberian uang tersebut kemudian dilaporkan oleh Terdakwa II
kepada Terdakwa I. Atas laporan tersebut Terdakwa I menyetujuinya.
– Bahwa sekira bulan Mei 2011 setelah Rapat Dengar Pendapat antara
Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Terdakwa I dimintai
sejumlah uang oleh CHAERUMAN HARAHAP melalui MIRYAM S
HARYANI sejumlah USD100.000,00 (seratus ribu dollar Amerika Serikat)
guna membiayai kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke beberapa daerah.
Dalam rangka memenuhi permintaan tersebut Terdakwa I memerintahkan
Terdakwa II untuk menyiapkan uang sebagaimana permintaan MIRYAM S
HARYANI. Oleh karena itu Terdakwa II meminta uang sejumlah
USD100.000,00 (seratus ribu dollar Amerika Serikat) kepada ACHMAD
FAUZI selaku Direktur PT Quadra Solution yang merupakan anggota
konsorsium PNRI. Permintaan tersebut dipenuhi oleh ACHMAD FAUZI
dengan memberikan uang sejumlah USD100.000,00 (seratus ribu dollar
Amerika Serikat) kepada Terdakwa II melalui YOSEP SUMARTONO di
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 73 of 121
SPBU Pancoran Jakarta Selatan. Selanjutnya Terdakwa II memberikan
uang tersebut kepada MIRYAM S HARYANI.
– Bahwa pada tanggal 21 Juni 2011 atas usulan Terdakwa II, GAMAWAN
FAUZI menetapkan konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang dengan
harga penawaran Rp5.841.896.144.993,00,00 (lima triliun delapan ratus
empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus
empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
Penetapan tersebut kemudian ditindaklajuti Terdakwa II dengan
menandatangani kontrak Nomor : 027/886/IK tanggal 1 Juli 2011 dengan
jangka waktu pekerjaan sampai dengan 31 Oktober 2012.
– Bahwa setelah penandatangan kontrak dan berbarengan dengan
pembahasan RAPBN Kementerian Dalam Negeri tahun 2012, antara bulan
Agustus-September 2011, Terdakwa I kembali memerintahkan Terdakwa II
untuk menyediakan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
guna diberikan kepada MIRYAM S HARYANI. Menindaklanjuti perintah
tersebut, Terdakwa II meminta uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) kepada ANANG S SUDIHARJO guna diberikan kepada
MIRYAM S HARYANI. Atas permintaan tersebut ANANG S SUDIHARJO
memberikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
kepada YOSEP SUMARTONO yang selanjutnya oleh YOSEP
SUMARTONO uang tersebut diserahkan kepada MIRYAM S HARYANI.
– Bahwa sampai dengan Maret 2012 konsorsium PNRI belum dapat
menyelesaikan target pekerjaannya, yakni belum merealisasikan pekerjaan
pengadaan blangko KTP Elektronik sebanyak 65.340.367 keping dengan
nilai Rp1.045.445.868.749,00 (satu triliun empat puluh lima miliar empat
ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh
ratus empat puluh sembilan rupiah). Oleh karena itu pada tanggal 9 Maret
2012 GAMAWAN FAUZI mengajukan usulan penambahan anggaran
dalam APBN-P tahun 2012 kepada Menteri Keuangan. Usulan tersebut
kemudian ditindaklanjuti dengan rapat pembahasan antara Kementerian
Dalam Negeri dengan Komisi II DPR RI.
– Guna memperlancar pembahasan APBN-P tahun 2012 tersebut, sekira
pertengahan bulan Maret 2012 Terdakwa I dimintai uang sejumlah
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) oleh MARKUS NARI selaku
anggota Komisi II DPR RI. Guna memenuhi permintaan tersebut,
Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk meminta uang sejumlah
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada ANANG S SUDIHARJO
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 74 of 121
selaku direktur utama PT Quadra Solution yang merupakan anggota
konsorsium PNRI. Atas permintaan tersebut, ANANG S SUDIHARJO
hanya memenuhi sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang
diserahkan kepada Terdakwa II di ruang kerja Terdakwa II. Selanjutnya
Terdakwa II menyerahkan uang tersebut kepada MARKUS NARI di
restoran Bebek Senayan, Jakarta Selatan.
– Meskipun para Terdakwa telah memberikan sejumlah uang kepada
MARKUS NARI guna penambahan anggaran, namun DPR RI tidak
memasukkan penambahan anggaran yang diminta oleh GAMAWAN FAUZI
tersebut dalam APBN-P tahun 2012. Oleh karena itu pada tanggal 27 Juni
2012 GAMAWAN FAUZI, dan para Terdakwa mengikuti Rapat Kerja
dengan Komisi II DPR RI guna membahas mengenai penambahan
anggaran untuk proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP
Elektronik). Dalam rapat kerja tersebut disepakati bahwa tambahan
anggaran sejumlah Rp1.045.445.868.749,00 (satu triliun empat puluh lima
miliar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan
ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) untuk penyelesaian
pengadaan blangko KTP berbasis chip sebanyak 65.340.367 keping akan
ditampung dalam APBN tahun anggaran 2013.
– Setelah diperoleh kesepakatan tersebut, kemudian pada sekira Agustus
2012, Terdakwa I dimintai sejumlah uang oleh MIRYAM S. HARYANI
sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk kepentingan
operasional Komisi II DPR RI. Untuk memenuhi permintaan tersebut,
Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk menyiapkan uang sejumlah
itu dan langsung diberikan kepada MIRYAM S. HARYANI. Menindaklanjuti
perintah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II meminta uang sejumlah
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada ANANG S SUDIHARJO
dan mengarahkan untuk langsung diberikan kepada MIRYAM S.
HARYANI. Perintah Terdakwa II tersebut, kemudian dilaksanakan oleh
ANANG S SUDIHARJO dengan langsung memberikan uang sejumlah
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada MIRYAM S. HARYANI.
– Bahwa sebagian uang yang diberikan para Terdakwa kepada MIRYAM S
HARYANI tersebut diatas, dibagi-bagikan kepada pimpinan dan anggota
Komisi II DPR RI secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :
a. 4 (empat) orang pimpinan Komisi II DPR RI yang terdiri dari
CHAERUMAN HARAHAP, GANJAR PRANOWO, TEGUH JUWARNO
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 75 of 121
dan TAUFIK EFFENDI masing-masing sejumlah USD25.000,00 (dua
puluh lima ribu dollar Amerika Serikat).
b. 9 (sembilan) orang Ketua Kelompok Fraksi Komisi II DPR RI masingmasing
sejumlah USD14.000,00 (empat belas ribu dollar Amerika
Serikat) termasuk kapoksi yang merangkap sebagai pimpinan komisi.
c. 50 (lima puluh) orang anggota Komisi II DPR RI masing-masing
sejumlah USD8.000,00 (delapan ribu dollar Amerika Serikat) termasuk
pimpinan komisi dan kapoksi.
– Bahwa selain memberikan sejumlah uang kepada Komisi II DPR RI, pada
bulan November-Desember 2012 Terdakwa II juga memberikan sejumlah
uang kepada staf pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sekretariat Komisi II DPR
RI dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang
terkait dengan pengusulan dan pembahasan tambahan anggaran
penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik) tahun 2013,
yaitu kepada :
a. WULUNG selaku Auditor pada BPK yang memeriksa pengelolaan
keuangan Ditjen Dukcapil sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh
juta rupiah). Setelah pemberian uang tersebut BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian terhadap pengelolaan keuangan pada
Ditjen Dukcapil tahun 2010.
b. Staf pada sekretariat Komisi II DPR RI yang diberikan Terdakwa II
melalui DWI SATUTI LILIK sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima
juta rupiah).
c. ANI MIRYANTI selaku Koordinator Wilayah (Korwil) III sosialisasi dan
supervisi KTP Elektronik sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) untuk diberikan kepada 5 (lima) orang Korwil masing-masing
sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
d. HERU BASUKI selaku Kasubdit Pelayanan Informasi Direktorat PIAK
sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
e. ASNIWARTI selaku staf pada Direktorat Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta
rupiah).
f. Staf pada Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri melalui
WISNU WIBOWO dan SUPARMANTO sejumlah Rp40.000.000,00
(empat puluh juta rupiah)
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 76 of 121
g. DRAJAT WISNU SETYAWAN sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh
lima juta rupiah).
h. WISNU WIBOWO selaku Kepala bagian Perencanaan Kementerian
Dalam Negeri sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
i. HUSNI FAHMI sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
j. RUDDY INDRATO RADEN selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan
Penerima hasil pengadaan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta
rupiah).
k. JUNAIDI selaku Bendahara pembantu proyek sejumlah
Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
l. DIDIK SUPRIYANTO selaku staf pada Setditjen Dukcapil sejumlah
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan;
m. BISTOK SIMBOLON selaku Deputi Bidang Politik dan Keamanan pada
Sekretariat Kabinet sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
guna pengambilan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terdakwa I.
– Setelah adanya pemberian-pemberian uang tersebut, DPR RI menyetujui
APBN tahun 2013 yang didalamnya menampung tambahan anggaran
untuk pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu
sejumlah Rp1.492.624.798.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh
dua miliar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh
delapan ribu rupiah). Anggaran tersebut terdiri dari anggaran tambahan
sebagaimana permintaan GAMAWAN FAUZI sejumlah
Rp1.045.000.000.000,00 (satu triliun empat puluh lima miliar rupiah),
sedangkan sisanya sejumlah Rp447.624.798.000,00 (empat ratus empat
puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan
puluh delapan ribu rupiah) merupakan anggaran untuk kelanjutan
penerapan KTP Elektronik secara reguler tahun 2013. Persetujuan tersebut
kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan dan pengesahan DIPA pada
tanggal 5 Desember 2012.
II. Terkait Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
– Bahwa sekira Bulan Mei-Juni 2010 para Terdakwa melakukan pertemuan
di Hotel Sultan Jakarta dengan ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG,
JOHANES RICHARD TANJAYA dan HUSNI FAHMI. Dalam pertemuan itu
Terdakwa I memperkenalkan ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG
sebagai orang yang akan mengurus penganggaran dan pelaksanaan
proyek KTP Elektronik. Terdakwa I juga menyampaikan bahwa ANDI
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 77 of 121
AGUSTINUS als ANDI NAROGONG berminat mengikuti proses
pengadaan KTP Elektronik. Untuk itu Terdakwa I memerintahkan
JOHANES RICHARD TANJAYA untuk membantunya dengan
mempersiapkan desain proyeknya. Dalam pertemuan itu, selanjutnya
Terdakwa I meminta HUSNI FAHMI memaparkan peranan SIAK dalam
proyek uji petik KTP Elektronik yang rencananya akan dipergunakan dalam
pengadaan KTP Elektronik kepada JOHANES RICHARD TANJAYA dan
ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG. Guna menindaklanjuti hasil
pertemuan tersebut, ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG
menyampaikan bahwa untuk pertemuan berikutnya akan dilakukan di Ruko
milik ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG yang beralamat di Graha
Mas Fatmawati Blok B No. 33-35 Jakarta Selatan (selanjutnya disebut
Ruko Fatmawati).
– Menindaklanjuti pertemuan dimaksud, selanjutnya dilakukan beberapa kali
pertemuan di Ruko Fatmawati yang dihadiri oleh :
a. Tim dari PT Java Trade Utama yang pernah mengerjakan proyek
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian
Dalam Negeri Tahun anggaran 2009 yang terdiri dari JOHANES
RICHARD TANJAYA, ANDI NOOR, JIMMY ISKANDAR TEDJASUSILA
als BOBBY, dan EKO PURWOKO;
b. Tim dari ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG, yakni SETYO DWI
SUHARTANTO selaku staf direksi Percetakan Negara Republik
Indonesia (PNRI), MUDJI RACHMAT KURNIAWAN dan DUDY
SUSANTO dari PT Softob Technology Indonesia (STI), WAHYU
SUPRIYANTONO, BENNY AKHIR, dan kedua Saudara kandung ANDI
AGUSTINUS als ANDI NAROGONG yakni VIDI GUNAWAN dan DEDI
PRIYONO serta hadir pula ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG;
c. MAYUS BANGUN selaku Manager Government Public Sector I di PT
Astra Graphia IT;
d. IRVAN HENDRA PAMBUDI CAHYO selaku Direktur PT Mukarabi
Sejahtera;
e. Tim dari PNRI yakni ISNU EDHI WIJAYA selaku Direktur Utama PNRI,
YUNIARTO selaku Direktur Produksi PNRI dan AGUS EKO PRIADI;
f. Tim dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yakni
HUSNI FAHMI selaku Staf Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
BPPT, DWIDHARMA PRIYASTA, TRI SAMPURNO dan SRI
PAMUNGKAS als MAMUNG.
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 78 of 121
g. PAULUS TANNOS selaku Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra
dan anaknya yang bernama CATHERINE TANNOS; dan
h. Beberapa Vendor atau penyedia barang, diantaranya JOHANNES
MARLIEM selaku penyedia produk Automated Finger Print
Identification Sistem (AFIS) merk L-1, BERMAN JANDRY S.
HUTASOIT selaku Business Development Manager PT Hewlett
Packard (HP) Indonesia yang merupakan penyedia Hardware merek
HP, TUNGGUL BASKORO dan TONI WIJAYA masing-masing
mewakili PT Oracle Indonesia yang merupakan penyedia software
merek Oracle serta JACK GIJRATH selaku penyedia produk Semi
Konduktor Merk NXP Singapura.
(Orang-orang yang ikut pertemuan di ruko Fatmawati tersebut selanjutnya
disebut Tim Fatmawati)
Beberapa anggota tim Fatmawati tersebut, yakni JIMMY ISKANDAR
TEDJASUSILA als BOBBY, EKO PURWOKO, ANDI NOOR, WAHYU
SETYO, BENNY AKHIR, DUDI dan KURNIAWAN setiap bulannya
mendapatkan gaji dari ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG masingmasing
sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan selama satu
tahun, sehingga total uang yang dikeluarkan oleh ANDI AGUSTINUS als
ANDI NAROGONG untuk membayar anggota tim Fatmawati tersebut
berjumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
– Bahwa dari beberapa kali pertemuan diatas, diperoleh kesepakatan antara
para Terdakwa, ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG, DIAH
ANGGRAINI dan Tim Fatmawati, yang pada pokoknya sebagai berikut :
a. Proses pelelangan akan diarahkan untuk memenangkan konsorsium
PNRI. Untuk itu dibentuk pula konsorsium ASTRAGRAPHIA dan
konsorsium MURAKABI SEJAHTERA sebagai peserta pendamping.
b. Melakukan pemecahan tim menjadi 3 (tiga) tim sehingga seluruh Tim
Fatmawati dapat menjadi peserta lelang, dikarenakan minimal peserta
lelang sebanyak 3 (tiga) peserta, yaitu :
1. Konsorsium PNRI yang terdiri dari :
a) Perum PNRI
b) PT LEN INDUSTRI
c) PT QUADRA SOLUTION
d) PT SUCOFINDO
e) PT SANDIPALA ARTHA PUTRA
2. Konsorsium Astragraphia yang terdiri dari :
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 79 of 121
a) PT ASTRA GRAPHIA IT
b) PT SUMBER CAKUNG
c) PT TRISAKTI MUSTIKA GRAPHIKA
d) PT KWARSA HEXAGONAL
3. Konsorsium Murakabi Sejahtera yang terdiri dari :
a) PT MURAKABI
b) PT JAVA TRADE
c) PT. ARIA MULTI GRAPHIA
d) PT STACOPA
c. Menugaskan JOHANES RICHARD TANJAYA untuk membuat system
konfigurasi pada proyek KTP Elektronik tersebut disinkronkan dengan
produk-produk tertentu dari vendor, yaitu :
1. Software Data Base dari ORACLE
2. Software AFIS dari L-1
3. Hardware Data Base dan PC dari HP
4. Software Windows dari Microsoft
5. Chip dari NXP
Untuk keperluan itu, Terdakwa I memerintahkan JOHANES RICHARD
TANJAYA untuk berhubungan dengan orang dari vendor-vendor
tersebut, diantaranya BERMAN JANDRY S. HUTASOIT, SOFRAN
IRCHAMNI, PAULUS TANNOS, TUNGGUL BASKORO dan TONY
WIJAYA.
– Selanjutnya untuk penetapan spesifikasi teknis, Terdakwa I mengarahkan
Terdakwa II, JOHANES RICHARD TANJAYA dan tim teknis agar membuat
spesifikasi teknis dengan mengarah ke salah satu produk tertentu dengan
secara langsung menyebut merk, diantaranya untuk pengadaan AFIS
menggunakan produk Merk L-1 Identity Solutions sebagaimana yang
ditawarkan oleh JOHANES MARLIEM, untuk pengadaan printer
menggunakan merk Fargo HDP 5000 dan untuk pengadaan hardware
menggunakan produk merk Hewlett Packard (HP) sebagaimana yang
ditawarkan oleh BERMAN JANDRY S HUTASOIT dan untuk pengadaan
software menggunakan produk database merk Oracle sebagaimana yang
ditawarkan oleh TUNGGUL BASKORO. Menindaklanjuti arahan Terdakwa
I, selanjutnya Terdakwa II meminta FX GARMAYA SABARLING dan TRI
SAMPURNO, masing-masing selaku anggota tim teknis teknologi informasi
serta BERMAN JANDRY S. HUTASOIT selaku Bussines Development Manager PT HP Indonesia untuk membuatkan konfigurasi spesifikasi
teknis dan price list.
– Menindaklanjuti permintaan para Terdakwa tersebut, FX GARMAYA
SABARLING, TRI SAMPURNO dan BERMAN JANDRY S. HUTASOIT
menyusun konfigurasi spesifikasi teknis dengan mengarahkan pada merk
produk tertentu diantaranya L-1 Identity Solutions, Hewlett Packard (HP),
Fargo HDP 5000 dan Oracle. Sedangkan dalam membuat price list FX
GARMAYA SABARLING, TRI SAMPURNO dan BERMAN JANDRY S.
HUTASOIT menaikkan harga barang-barang tersebut sehingga lebih
mahal daripada harga yang sebenarnya (mark up) serta tidak
memperhitungkan adanya diskon dari produk-produk tertentu. Konfigurasi
spesifikasi teknis dan price list tersebut pada akhirnya dipergunakan oleh
Terdakwa II sebagai bahan acuan dalam pembuatan Rencana Kerja dan
Syarat-Syarat (RKS) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
– Selanjutnya sekira bulan Desember 2010 di ruko Fatmawati, Terdakwa II
melakukan pertemuan dengan ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG,
MUHAMMAD NAZARUDDIN dan DRAJAT WISNU SETYAWAN selaku
orang yang akan ditunjuk sebagai ketua panitia pengadaan. Dalam
pertemuan tersebut Terdakwa II menerima uang sejumlah USD775.000,00
(tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) dari ANDI
AGUSTINUS als ANDI NAROGONG guna dibagikan kepada panitia
pengadaan, Terdakwa I, DIAH ANGGRAINI, serta untuk Terdakwa II
sendiri dengan perincian sebagai berikut :
a. Untuk 6 (enam) orang yang akan ditunjuk sebagai anggota panitia
pengadaan masing-masing sejumlah USD25.000,00 (dua puluh lima
ribu dollar Amerika Serikat)
b. Untuk DRAJAT WISNU SETYAWAN selaku orang yang akan ditunjuk
sebagai ketua panitia pengadaan sejumlah USD75.000,00 (tujuh puluh
lima ribu dollar Amerika Serikat).
c. Untuk Terdakwa II sejumlah USD100.000,00 (seratus ribu dollar
Amerika Serikat)
d. Untuk Terdakwa I sejumlah USD150.000,00 (seratus lima puluh ribu
dollar Amerika Serikat), dan
e. Untuk DIAH ANGGRAINI sejumlah USD200.000,00 (dua ratus ribu
dollar Amerika Serikat).
f. Untuk HUSNI FAHMI dan anggota tim teknis sejumlah USD100.000,00
(seratus ribu dollar Amerika Serikat)
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 81 of 121
– Bahwa setelah adanya kepastian akan dibentuknya beberapa konsorsium
untuk mengikuti lelang pengadaan dan penerapan KTP berbasis NIK
secara nasional (KTP Elektronik), pada sekira bulan Februari 2011 para
Terdakwa menemui DIAH ANGGARAINI di kantor Sekretariat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri. Dalam pertemuan itu DIAH ANGGARAINI
meminta kepada para Terdakwa untuk mengamankan konsorsium PNRI,
konsorsium MURAKABI SEJAHTERA dan konsorsium ASTRAGRAPHIA
karena ketiga konsorsium tersebut dibawa atau berafiliasi dengan ANDI
AGUSTINUS als ANDI NAROGONG. Atas permintaan tersebut para
Terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya DIAH ANGGRAINI
menyampaikan bahwa ia akan mengarahkan ANDI AGUSTINUS als ANDI
NAROGONG untuk menemui Terdakwa I.
– Beberapa hari kemudian para Terdakwa ditemui oleh ANDI AGUSTINUS
als ANDI NAROGONG dan ISNU EDHI WIJAYA di ruang kerja Terdakwa I.
Dalam pertemuan itu ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG
menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa ANDI AGUSTINUS als ANDI
NAROGONG telah bergabung dengan konsorsium PNRI untuk mengikuti
proyek pengadaan dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP
Elektronik) tahun anggaran 2011-2012. Atas penyampaian tersebut,
Terdakwa I menyetujuinya dan mengarahkan ANDI AGUSTINUS als ANDI
NAROGONG untuk memenuhi permintaan-permintaan uang dari beberapa
anggota DPR RI. Terdakwa I juga mengarahkan ANDI AGUSTINUS als
ANDI NAROGONG untuk langsung berhubungan dengan Terdakwa II
dalam pelaksanaan proses lelang pengadaan dan penerapan KTP
berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik) tahun anggaran 2011-2012,
termasuk dalam pemberian fee.
– Bahwa pada tanggal 9 Februari 2011 Terdakwa I mengangkat Terdakwa II
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Direktorat Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri No. 950-104 MD Tahun 2011 yang ditandatangani
oleh Terdakwa I. Selain itu pada tanggal 10 Februari 2011 Terdakwa I juga
membentuk panitia pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan
Direktorat Jenderal Kependuduan dan Pencatatan Sipil Kementerian
Dalam Negeri TA 2011 yang terdiri dari :
No. Nama Jabatan
1 Drs. Drajat Wisnu Setyawan, MM Ketua
2 Drs. Pringgo Hadi Tjahjono, MM Sekretaris
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 82 of 121
3 Ir. Mahmud Anggota
4 Joko Kartiko Krisno, S.Kom. Anggota
5 Drs. Henry Manik Anggota
6 Ir. Mufti Munzir, MM Anggota
7 Ir. Totok Prasetyo Anggota
– Bahwa pada tanggal 11 Februari 2011, Terdakwa II menetapkan HPS dan
Analisa Harga Satuan per Keping Blangko KTP Elektronik Tahun 2011 s.d.
Tahun 2012 sejumlah Rp5.951.886.009.000,00 (lima triliun sembilan ratus
lima puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ribu
rupiah), dengan perincian tahun 2011 sejumlah Rp2.291.231.220.000,00
(dua triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh satu
juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan tahun 2012 sejumlah
Rp3.660.654.789.000,00 (tiga triliun enam ratus enam puluh miliar enam
ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
Penetapan HPS tersebut, tidak didahului dengan data harga pasar
setempat yang diperoleh berdasarkan survey menjelang dilaksanakannya
pengadaan, namun hanya mendasarkan pada price list yang disusun oleh
FX GARMAYA SABARLING, TRI SAMPURNO dan BERMAN JANDRY S.
HUTASOIT yang telah dinaikkan harganya (mark up) dan tidak
memperhatikan diskon terhadap barang-barang tertentu. Dalam HPS
tersebut, Terdakwa II juga menetapkan analisa harga blangko KTP
Elektronik, yakni Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per keping,
dengan perincian sebagai berikut :
No. Jenis Pengeluaran Harga Satuan
(Rp)
I. Pracetak
h. 1. Inlay
– PET/G Layer (Prelam + Printing), Material
– Chip
– Prelam + laminasi
3.250,00
9.400,00
1.000,00
13.650,00
II. Cetak
i. 1. Cetak Background (Muka + Balikan) 210,00
210,00
III. Pasca Cetak
j. 1. Hologram
k. 2. Laminasi & Punch
l. 3. Personalisasi + Verifikasi
224,00
500,00
1.500,00
m. 2.224,00
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 83 of 121
IV. Finishing Dan Distribusi
1. Packing (Manifest dan Label)
2. Pengiriman sampai dengan kabupaten/kota
160,00
120,00
n. 280,00
Jumlah 16.364,00
PPN 10% 1.636,40
Total Biaya 18.000,00
– Selain menetapkan HPS, Terdakwa II juga menandatangani spesifikasi
teknis dan Kerangka Acuan Kerja yang disusun oleh FX GARMAYA
SABARLING, TRI SAMPURNO dan BERMAN JANDRY S. HUTASOIT.
Dalam Kerangka Acuan Kerja tersebut, Terdakwa II atas persetujuan
Terdakwa I menyatukan 9 (sembilan) lingkup pekerjaan yang berbeda yang
menuntut kompetensi yang berbeda pula menjadi 1 (satu) paket pekerjaan
dengan maksud untuk meminimalisir peserta lelang, sehingga dapat
memenangkan konsorsium PNRI, serta pelaksanaanya dilaksanakan
dengan menggunakan perjanjian tahun jamak (multiyears contract).
Adapun 9 (sembilan) lingkup pekerjaan yang disatukan oleh Terdakwa II
tersebut sebagai berikut :
1. Pengadaan Blangko KTP berbasis Chip :
a) Pengadaan Blangko KTP Elektronik
b) Personalisasi KTP Elektronik
c) Penerbitan dan Distribusi KTP
2. Pengadaan Peralatan di Data Center dan Disaster Recovery Center di
Pusat.
3. Pengadaan Peralatan (perangkat keras) Kab/Kota.
4. Pengadaan Peralatan (perangkat keras) Kecamatan.
5. Pengadaan Sistem AFIS.
6. Pengadaan Perangkat Lunak (software/application/OS).
7. Layanan Keahlian Pendukung Kegiatan Penerapan KTP Elektronik.
8. Bimbingan Teknis untuk operator dan pendampingan teknis.
9. Penyediaan Jaringan Komunikasi Data (NIK dan KTP Elektronik).
– Bahwa atas penggabungan 9 (sembilan) lingkup pekerjaan tersebut,
Lembaga Pengkajian Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP)
memberikan saran yang pada pokoknya agar Terdakwa II tidak
menggabungkan 9 (sembilan) lingkup pekerjaan tersebut karena akan
sangat besar peluang terjadinya kegagalan dalam proses pemilihan dan
pelaksanaan pekerjaan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara
serta akan menghalangi terjadinya kompetisi dan persaingan sehat
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 84 of 121
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 24 Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Namun demikian Terdakwa II mengesampingkan saran LKPP dan tetap
melanjutkan proses pelelangan dengan menggabungkan 9 (sembilan)
lingkup pekerjaan.
– Selanjutnya Terdakwa II mengirimkan nota dinas kepada panitia
pengadaan yang pada pokoknya memerintahkan Panitia Pengadaan untuk
melakukan pelelangan proyek KTP Elektronik TA 2011-2012 dengan
melampirkan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan lelang,
yakni Dokumen Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 11
Februari 2011, Spesifikasi Teknis dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang
seluruhnya ditandatangani oleh Terdakwa II.
– Bahwa sebelum panitia pengadaan mengumumkan pelelangan, Terdakwa
II dan DRAJAT WISNU SETYAWAN menemui ANDI AGUSTINUS als
ANDI NAROGONG di ruko Fatmawati. Dalam pertemuan itu Terdakwa II
bersama-sama dengan DRAJAT WISNU SETYAWAN menerima uang dari
ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG sejumlah USD650.000,00
(enam ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) untuk dibagikan
kepada:
1. DIAH ANGGRAENI sejumlah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar
Amerika Serikat).
2. Terdakwa I sejumlah USD150.000,00 (seratus lima puluh ribu dollar
Amerika Serikat).
3. Terdakwa II sejumlah USD100.000,00 (seratus ribu dollar Amerika
Serikat)
4. DRAJAT WISNU SETYAWAN sejumlah USD40.000,00 (empat puluh
ribu dollar Amerika Serikat)
5. 6 (enam) orang anggota panitia pengadaan masing-masing sejumlah
USD25.000,00 (dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat)
6. HUSNI FAHMI sejumlah USD50.000,00 (lima puluh ribu dollar Amerika
Serikat).
7. 5 (lima) orang anggota tim teknis masing-masing sejumlah
USD10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat).
– Selain penerimaan uang di Ruko Fatmawati, Terdakwa II melalui YOSEP
SUMARTONO juga menerima uang dari ANDI AGUSTINUS als ANDI
NAROGONG sejumlah USD500.000,00 (lima ratus ribu dollar Amerika
Serikat) dan dari ANANG S SUDIHARDJO sejumlah USD500.000,00 (lima
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 85 of 121
ratus ribu dollar Amerika Serikat) di Mall Cibubur Junction Jakarta Timur.
Adapun maksud pemberian uang tersebut adalah agar para Terdakwa dan
panitia pengadaan mempermudah jalannya proses lelang dan dapat
memenangkan salah satu konsorsium yang terafiliasi dengan ANDI
AGUSTINUS als ANDI NAROGONG yakni konsorsium PNRI, konsorsium
Astragraphia atau konsorsium Murakabi Sejahtera.
– Selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2011, Panitia pengadaan
mengumumkan pengadaan KTP Elektronik TA 2011-2012 melalui koran
Tempo dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian
Dalam Negeri yang menggunakan penilaian prakualifikasi dengan metode
2 (dua) tahap yang pengerjaannya menggunakan skema multiyears. Dari 9
(sembilan) lingkup pekerjaan proyek Pengadaan KTP Elektronik TA 2011-
2012 yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan, hanya 5 (lima) lingkup
pekerjaan yang diumumkan melalui media massa dan situs LPSE
Kemendagri, yaitu :
a. Pengadaan Perangkat Keras
b. Pengadaan Perangkat Lunak
c. Pengadaan Blangko KTP Elektronik berbasis chip
d. Penyediaan Jaringan Komunikasi Data
e. Bimbingan dan Pendampingan Teknis
– Bahwa pada tanggal 28 Februari 2011, ISNU EDHI WIJAYA, ARIEF
SAFARI, ANANG S SUGIANA, PAULUS TANNOS, dan WAHYUDIN
BAGENDA membentuk Konsorsium PNRI sesuai dengan Akta Perjanjian
Konsorsium Nomor 08 yang dibuat oleh Notaris DEWANTARI
HANDAYANI, SH, MPA dengan anggota konsorsium adalah Perusahaan
Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI), PT
Sucofindo (Persero), PT Sandipala Arthaputra, PT LEN Industri, dan PT
Quadra Solution, serta yang bertindak sebagai Ketua Konsorsium yaitu
ISNU EDHI WIJAYA.
– Selanjutnya ISNU EDHI WIJAYA membentuk Manajemen Bersama
Konsorsium PNRI dengan susunan sebagai berikut :
1. Board Of President Director (BOD) yang beranggotakan semua
Direktur Utama anggota konsorsium dan merupakan pengambil
keputusan tertinggi, yakni :
· ISNU EDHI WIJAYA mewakili Perum PNRI
· ARIEF SAFARI mewakili PT Sucofindo
· WAHYUDIN BAGENDA mewakili PT LEN Industri.
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 86 of 121
· ANANG S SUGIANA mewakili PT Quadra Solution
· PAULUS TANNOS mewakili PT Sandipala Arthaputra
2. Ketua Manajemen Bersama yang melaksanakan tugas operasional
konsorsium sehari-hari yaitu ADRES GINTING dan melaporkan
kegiatannya kepada BOD.
3. Membagi tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan kepada anggota
konsorsium sebagai berikut :
· PT Quadra Solution dan PT LEN Industri bertanggung jawab
melaksanakan pekerjaan pengadaan Hardware dan Software
termasuk Jaringan Komunikasi dan Data.
· Perum PNRI dan PT Sandipala Arthaputra bertanggung jawab
melaksanakan pekerjaan pembuatan, personalisasi dan distribusi
blangko KTP Elektronik.
· PT Sucofindo bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan
pengadaan helpdesk dan pendampingan (pelatihan tenaga lokal).
4. Untuk melaksanakan pembagian pekerjaan tersebut, ditunjuk pula
beberapa koordinator untuk mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan
tertentu diantaranya :
· ARYOTO mewakili Perum PNRI bertindak selaku kordinator
pekerjaan penerbitan, personalisasi dan distribusi kartu
· E.P YULIANTO mewakili PT Sandipala Arthaputra selaku
kordinator pekerjaan penerbitan, personalisasi dan distribusi kartu
· SURYADI mewakili PT Quadra Solution selaku koordinator
pekerjaan yang terkait perangkat hardware.
· ANDI RACHMAN mewakili PT LEN Industri selaku koordinator
pekerjaan untuk pengadaan software dan peralatan Biometric.
· RUDIYANTO mewakili PT Sucofindo selaku koordinator pekerjaan
pendampingan teknis yang adalah.
· Untuk pengelola keuangan masing-masing anggota konsorsium
menempatkan 1 (satu) orang stafnya dalam manajemen bersama
sebagai berikut :
a. INDRI MARDIANI mewakili Perum PNRI
b. YANI KURNIATI mewakili PT LEN Industri
c. WILLY NUSANTARA NAJOAN mewakili PT Quadra Solution
d. FAJRI AGUS SETIAWAN mewakili PT Sandipala Arthaputra
e. PRATOMO SIDDI SUPALI mewakili PT Sucofindo
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 87 of 121
– Pada bulan Maret 2011, Terdakwa II melalui YOSEP SUMARTONO
kembali menerima uang dari ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG
sejumlah USD800.000,00 (delapan ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang
diterima sebanyak dua kali yakni di depan holand bakery Kampung Melayu
Jakarta Timur sejumlah USD400.000,00 (empat ratus ribu dollar Amerika
Serikat), dan di SPBU Bangka Jakarta Selatan sejumlah USD400.000,00
(empat ratus ribu dollar Amerika Serikat). Selain memberikan sejumlah
uang kepada Terdakwa II, pada bulan Maret 2011, ANDI AGUSTINUS als
ANDI NAROGONG juga memberikan uang kepada GAMAWAN FAUZI
melalui AFDAL NOVERMAN sejumlah USD2.000.000,00 (dua juta dollar
Amerika Serikat) dengan maksud agar pelelangan Pekerjaan Penerapan
KTP berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik) tidak dibatalkan oleh
GAMAWAN FAUZI.
– Bahwa sebagai kompensasi atas pemberian uang tersebut, para Terdakwa
memerintahkan DRAJAT WISNU SETYAWAN dan HUSNI FAHMI untuk
memperhatikan dan memenangkan salah satu dari ketiga konsorsium yang
dibawa oleh ANDI AGUSTINNUS als ANDI NAROGONG yakni konsorsium
PNRI, konsorsium ASTRAGRAPHIA dan konsorsium MURAKABI
SEJAHTERA. Dalam rangka memastikan dokumen lelang dari ketiga
konsorsium tersebut lolos verifikasi, sebelum pemasukan dokumen
penawaran, para Terdakwa memerintahkan DRAJAT WISNU SETYAWAN
dan HUSNI FAHMI untuk membantu ANDI AGUSTINUS als ANDI
NAROGONG menyusun dokumen lelang di rumah ANDI AGUSTINUS als
ANDI NAROGONG di Perumahan Kemang Pratama Bekasi, sehingga
dokumen yang disusun tersebut dapat dipastikan lolos verifikasi.
– Menindaklanjuti perintah para Terdakwa, pada akhir Maret 2011 yang
bertepatan dengan telah dilakukannya Aanwijziing, DRAJAT WISNU
SETYAWAN dan HUSNI FAHMI mendatangi rumah ANDI AGUSTINUS als
ANDI NAROGONG di Perumahan Kemang Pratama Bekasi yang
dipergunakan sebagai tempat menyusun dokumen penawaran dan
dokumen teknis oleh konsorsium PNRI, konsorsium MURAKABI
SEJAHTERA dan konsorsium ASTRAGRAPHIA. Dalam kesempatan
tersebut DRAJAT WISNU SETYAWAN dan HUSNI FAHMI menjelaskan
kembali mengenai KAK dalam proses pelelangan pengadaan KTP
Elektronik dan memberikan kisi-kisi evaluasi administrasi dan teknis yang
akan dilakukan oleh Panitia Lelang termasuk rencana perubahan dokumen
pemilihan, serta mengingatkan kembali persyaratan-persyaratan yang
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 88 of 121
harus dipenuhi dalam menyusun Dokumen Penawaran, sehingga dapat
dipastikan dokumen penawaran konsorsium PNRI, konsorsium MURAKABI
SEJAHTERA dan konsorsium ASTRAGRAPHIA dapat diluluskan
sebagaimana yang diinginkan oleh para Terdakwa. Pada kesempatan itu
pula DRAJAT WISNU SETYAWAN menerima uang dari ANDI
AGUSTINUS als ANDI NAROGONG sejumlah USD1.000.000,00 (satu juta
dollar Amerika Serikat) guna diberikan kepada Terdakwa II sejumlah
USD500.000,00 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) sedangkan sisanya
untuk DRAJAT WISNU SETYAWAN dan anggotanya.
– Berbarengan dengan proses pelelangan tersebut, Kementerian Dalam
Negeri juga melakukan sosialisasi ke beberapa daerah mengenai rencana
penerapan KTP Elektronik. Untuk itu sekira bulan April 2011, Terdakwa I
memerintahkan Terdakwa II untuk menyediakan uang sejumlah
USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) guna membiayai
kegiatan sosialisasi KTP Elektronik ke beberapa daerah. Menindaklanjuti
perintah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II meminta uang sejumlah
USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) kepada ACHMAD
FAUZI selaku Direktur PT Quadra Solution. Atas permintaan tersebut,
beberapa hari kemudian ACHMAD FAUZI menyerahkan uang sejumlah
USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) kepada Terdakwa II
melalui YOSEP SUMARTONO di SPBU Pancoran Jakarta Selatan. Selain
itu ditempat yang sama melalui VIDI GUNAWAN dan YOSEP
SUMARTONO, Terdakwa II juga menerima uang dari ANDI AGUSTINUS
als ANDI NAROGONG sejumlah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar
Amerika Serikat). Selanjutnya Terdakwa II menyerahkan sebagian uang
tersebut yakni sejumlah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika
Serikat) yang bersumber dari ACHMAD FAUZI kepada Terdakwa I.
– Bahwa dalam rangka mengawal konsorsium PNRI, MURAKABI
SEJAHTERA dan ASTRAGRAPHIA pada pemasukan dokuman tahap I,
Terdakwa II beberapa kali melakukan addendum dokumen pemilihan
secara mendadak, dengan perubahan terakhir yakni addendum III pada
tanggal 6 April 2011, sedangkan batas akhir pemasukan dokumen
penawaran administrasi dan teknis (tahap I) adalah tanggal 8 April 2011.
Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi peserta lelang sebagaimana
tercantum dalam dokumen pemilihan adalah setiap peserta lelang wajib
melampirkan Sertifikat ISO 9001 (ISO manufacturing dan after sales) dan
ISO 14001 (ISO untuk lingkungan) yang dicopy dan dilegalisir oleh
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 89 of 121
distributor untuk produk yang ditawarkan, sedangkan untuk perusahaan
pencetak tidak perlu melampirkan Sertifikat ISO dimaksud. Dengan
persyaratan itu, maka terdapat beberapa perusahaan yang tidak dapat
memenuhinya dan pada akhirnya mengurangi perusahaan yang ikut
memasukkan dokumen penawaran.
– Bahwa pada tanggal 8 April 2011, panitia pengadaan menerima 8
(delapan) dokumen penawaran dari Konsorsium Berca Link JST,
Konsorsium Lintas Peruri Solusi, Konsorsium PNRI, Konsorsium Mukarabi
Sejahtera, Konsorsium Mega Global Jaya Grafia Cipta, Konsorsium PT
Telkom, Konsorsium PT Astra Graphia dan Konsorsium Transtel Universal.
Setelah dilakukan evaluasi ternyata konsorsium PNRI dan
ASTRAGRAPHIA tidak melampirkan sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001
dalam dokumen penawarannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
dokumen pemilihan. Hal itu kemudian dilaporkan DRADJAT WISNU
SETYAWAN kepada Terdakwa I, dan selanjutnya Terdakwa I
memerintahkan Terdakwa II, DRADJAT WISNU SETYAWAN dan HUSNI
FAHMI untuk segera mengupayakan agar konsorsium PNRI dan
ASTRAGRAPHIA memenuhi persyaratan tersebut. Namun sampai dengan
batas akhir waktu pemasukan penawaran, konsorsium PNRI dan
ASTRAGRAPHIA tidak dapat melampirkan sertifikat ISO 9001 dan ISO
14001. Konsorsium PNRI dan ASTRAGRAPHIA hanya melampirkan surat
keterangan dari Hewlett Packard Indonesia Nomor : 2011-ES-1079/IV/LKP
tanggal 4 April 2011 tentang lokasi service center Topaz dan Surat
Keterangan tanggal 11 April 2011, yang isinya menerangkan bahwa
sertifikat ISO 14001 untuk Topaz dimiliki oleh pabrikannya, yaitu Uniform
Industrial Corporation (UIC) yang berlokasi di Taiwan. Surat tersebut
disusulkan kepada panitia pengadaan pada tanggal 11 April 2011 setelah
panitia pengadaan melakukan pembukaan dokumen penawaran.
– Meskipun surat pernyataan dari TOPAZ SYSTEMS INC bukan merupakan
Sertifikat ISO dari penerbit sertifikat dan merupakan tindakan Post Bidding,
namun pada tanggal 12 April 2011 panitia pengadaan tetap
mengumumkan hasil evaluasi administrasi, yang pada pokoknya 8
(delapan) konsorsium tersebut dinyatakan lulus, termasuk konsorsium
PNRI dan ASTRAGRAPHIA.
– Selanjutnya pada tanggal 18 April 2011 sampai dengan 20 Mei 2011
panitia pengadaan melakukan evaluasi teknis terhadap 8 (delapan)
konsorsium tersebut. Pada evaluasi teknis pertama dilakukan evaluasi
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 90 of 121
mengenai metodologi dan spesifikasi teknis, kemudian dilanjutkan dengan
evaluasi teknis kedua yakni evaluasi dokumen usulan teknis mengenai
jaringan komunikasi dan data. Sampai dengan evaluasi teknis kedua
tersebut konsorsium yang dinyatakan lulus adalah PNRI dan
ASTRAGRAPHIA. Selanjutnya pada tanggal 9 – 20 Mei 2011 panita
pengadaan melakukan evaluasi teknis ketiga yakni pengujian perangkat
dan output atau proof of concept (POC) yang diikuti oleh konsorsium PNRI,
ASTRAGRAPHIA dan MEGA GLOBAL JAYA GRAFIA CIPTA. POC
tersebut meliputi :
1. Pengujian simulasi layanan KTP Elektronik
2. Pengujian pencetakan blangko KTP Elektronik
3. Pengujian CHIP
4. Pengujian AFIS dengan melakukan uji perekaman
– Bahwa berdasarkan serangkaian evaluasi teknis tersebut sampai dengan
dilakukannya proses uji coba alat dan output, ternyata tidak ada peserta
lelang (konsorsium) yang dapat mengintegrasikan Key Management
Server (KMS) dengan Hardware Security Module (HMS), sehingga tidak
dapat dipastikan bahwa perangkat tersebut telah memenuhi kriteria
keamanan perangkat sebagaimana diwajibkan dalam Kerangka Acuan
Kerja (KAK). Namun demikian para Terdakwa tetap memerintahkan
DRAJAT WISNU SETYAWAN dan HUSNI FAHMI melanjutkan proses
lelang, sehingga konsorsium PNRI dan Konsorsium ASTRAGRAPHIA
dinyatakan lulus. Demikian pula pada evaluasi teknis keempat terkait
pengujian laboratorium terhadap blangko KTP Elektronik dan chip, panitia
pengadaan pada tanggal 31 Mei 2011 meluluskan Konsorsium PNRI dan
Konsorsium ASTRAGRAPHIA.
– Setelah konsorsium PNRI dinyatakan lulus evaluasi Terdakwa II melalui
YOSEP SUMARTONO menerima uang dari PAULUS TANOS sejumlah
USD300.000,00 (tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang diterima di
menara BCA Jakarta dan dari JOHANNES MARLIEM sejumlah
USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang diterima di
Mall Grand Indonesia Jakarta. Selain itu Terdakwa II juga menerima uang
sejumlah USD30.000,00 (tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat) dari
PAULUS TANOS untuk kepentingan hari raya.
– Pada tanggal 6 Juni 2011 panitia pengadaan melakukan penerimaan dan
pembukaan dokumen penawaran harga (tahap II) dari konsorsium PNRI
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 91 of 121
dan konsorsium ASTRAGRAPHIA dengan penawaran harga sebagai
berikut :
1. Konsorsium PNRI mengajukan penawaran harga sejumlah
Rp5.841.896.144.993,00 (lima triliun delapan ratus empat puluh satu
miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh
empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
2. Konsorsium ASTRAGRAPHIA mengajukan penawaran harga sejumlah
Rp5.950.304.787.554,00 (lima triliun sembilan ratus lima puluh miliar
tiga ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima
puluh empat rupiah).
– Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2011 Panitia Pengadaan menyampaikan
Usulan Penetapan Pemenang Pelaksana Pekerjaan Penerapan KTP
berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 (Paket
P.1) dengan usulan sebagai berikut :
I. Pemenang
1. Nama Konsorsium : KONSORSIUM PNRI
2. Lead Konsorsium : Perum Percetakan Negara RI
3. Harga Penawaran : Rp5.841.896.144.993,00
II. Pemenang Cadangan
1. Nama Konsorsium : KONSORSIUM ASTRAGRAPHIA
2. Lead Konsorsium : PT Astra Graphia, Tbk.
3. Harga Penawaran : Rp5.950.304.787.554,00
– Bahwa untuk memperlancar proses penetapan pemenang lelang, pada
pertengahan Juni 2011 ANDI AGUSTINUS als ANDI NAROGONG kembali
memberikan uang kepada GAMAWAN FAUZI melalui Saudaranya yakni
AZMIN AULIA sejumlah USD2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu dollar
Amerika Serikat). Beberapa hari kemudian, yakni pada tanggal 20 Juni
2011 GAMAWAN FAUZI menerima nota dinas dari ketua panitia
pengadaan yang pada pokoknya mengusulkan konsorsium PNRI sebagai
pemenang lelang pekerjaan penerapan KTP berbasis Nomor Induk
Kependudukan (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012. Berdasarkan usulan
tersebut pada tanggal 21 Juni 2011 GAMAWAN FAUZI menetapkan
konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran
sebesar Rp5.841.896.144.993,00 (lima triliun delapan ratus empat puluh
satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh
empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) berdasarkan Surat
Keputusan Mendagri Nomor : 471.13-476 tahun 2011. Penetapan tersebut
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 92 of 121
diikuti dengan pengumuman pemenang lelang oleh panitia pengadaan
dengan masa sanggah selama 5 (lima) hari sejak diumumkan.
– Atas pengumuman dan penetapan pemenang lelang tersebut, PT Lintas
Bumi Lestari dan PT Telkom Indonesia mengajukan sanggahan yang pada
pokoknya keberatan atas penetapan pemenang lelang dimaksud. Atas
sanggahan tersebut, pada tanggal 28 Juni 2011 DRADJAT WISNU
SETYAWAN mengirimkan surat penjelasan kepada PT Telkom Indonesia
dan PT Lintas Bumi Lestari yang pada pokoknya proses lelang dan
penetapan pemenang yang telah dilakukan oleh panitia lelang telah sesuai
dengan prosedur. Terhadap penjelasan tersebut, PT Telkom Indonesia dan
PT Lintas Bumi Lestari mempunyai hak untuk mengajukan sanggah
banding paling lambat 5 Juli 2011. Namun dengan mengesampingkan
tenggang waktu pengajuan sanggah banding tersebut, pada tanggal 30
Juni 2011 Terdakwa II menunjuk konsorsium PNRI selaku pelaksana
pekerjaan penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK)
secara nasional (KTP Elektronik) tahun anggaran 2011-2012 dengan nilai
pekerjaan Rp5.841.896.144.993,00 (Lima triliun delapan ratus empat puluh
satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh
empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) meskipun
berdasarkan pasal 85 ayat 1 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010
Terdakwa II dilarang menandatangani dokumen Surat Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum masa sanggah selesai.
– Penunjukkan penyedia barang/jasa tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh
Terdakwa II dengan ISNU EDHI WIJAYA atas nama Konsorsium PNRI
manandatangani kontrak pekerjaan penerapan KTP berbasis NIK secara
nasional (KTP Elektronik) tahun anggaran 2011-2012 Nomor 027/886/IK
tanggal 1 Juli 2011 dengan nilai pekerjaan Rp5.841.896.144.993,00 (Lima
triliun delapan ratus empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh
enam juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh
tiga rupiah), menggunakan harga lumsump dan secara multiyears (tahun
jamak) dengan perincian nilai pekerjaan tahun 2011 sejumlah
Rp2.262.583.432.951,00 (dua triliun dua ratus enam puluh dua miliar lima
ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus
lima puluh satu rupiah) dan nilai pekerjaan tahun 2012 sejumlah
Rp3.579.896.144.993,00 (tiga triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar
delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 93 of 121
sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan ketentuan jangka waktu
pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2015, yang meliputi :
A. Pekerjaan Tahun 2011
1) Pengadaan blangko KTP berbasis chip sebanyak 67.015.400 keping
di 197 Kabupaten/Kota.
2) Pengadaan Peralatan Data Center
3) Pengadaan peralatan perangkat keras Kabupaten/Kota.
4) Pengadaan Peralatan Perangkat Keras untuk 2.342 kecamatan.
5) Pengadaan sistem AFIS untuk 67.015.400 penduduk.
6) Pengadaan perangkat lunak untuk 197 Kabupaten/Kota dan 2.342
kecamatan.
7) Layanan keahlian pendukung kegiatan penerapan KTP Elektronik
8) Bimbingan teknis untuk operator dan pendampingan teknis.
9) Penyediaan Jaringan Komunikasi dan Data.
B. Pekerjaan Tahun 2012
1) Pengadaan blangko KTP berbasis chip sebanyak 105.000.000
keping di 300 Kabupaten/Kota.
2) Pengadaan peralatan perangkat keras Kabupaten/Kota.
3) Pengadaan Peralatan Perangkat Keras untuk 3.886 kecamatan.
4) Pengadaan sistem AFIS untuk 105.000.000 penduduk.
5) Pengadaan perangkat lunak untuk 300 Kabupaten/Kota dan 3.886
kecamatan.
6) Bimbingan teknis untuk operator dan pendampingan teknis.
7) Penyediaan Jaringan Komunikasi dan Data.
– Setelah menandatangani kontrak, selanjutnya Terdakwa II
manandatangani Surat perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 027/887/IK
tanggal 1 Juli 2011 yang pada pokoknya Terdakwa II memerintahkan ISNU
EDHI WIJAYA untuk melakukan pekerjaan sebagaimana yang ditetapkan
dalam kontrak. Kontrak dimaksud mengatur mengenai pelaksanaan
pekerjaan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional ( KTP Elektronik)
tahun 2011-2012, yang diantaranya mengatur mengenai harga, perubahan
kontrak dan cara pembayaran sebagai berikut :
a. Harga satuan blangko KTP Elektronik berbasis chip adalah
Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per keping.
b. Terdakwa II dan ISNU EDHI WIJAYA hanya dapat melakukan
perubahan kontrak (addendum), jika terdapat perbedaan antara kondisi
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 94 of 121
lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi
yang ditentukan dalam dokumen kontrak, dengan ketentuan dalam hal
dilakukan pekerjaan tambah tidak melebihi 10% dari harga yang
tercantum dalam kontrak awal.
c. Cara pembayaran yang disepakati berdasarkan kontrak adalah
sebagai berikut :
1. Pembayaran nilai kontrak pekerjaan tahun 2011 dilakukan secara
bertahap dengan rincian :
1) Pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak tahun
2011
2) Pembayaran tahap I sebesar 30% dari nilai kontrak tahun 2011
apabila konsorsium PNRI telah menyelesaikan realisasi fisik
minimal 40% dari target fisik tahun 2011. Pembayaran tahap I
tersebut dibayarkan setelah dipotong terlebih dahulu sebesar
30% dari nilai uang muka yang telah diterima konsorsium
PNRI.
3) Pembayaran tahap II sebesar 55% dari nilai kontrak tahun
2011 apabila konsorsium PNRI telah menyelesaikan realisasi
fisik minimal 85% dari target fisik tahun 2011. Pembayaran
tahap II tersebut dibayarkan setelah dipotong terlebih dahulu
untuk pelunasan uang muka yang telah diterima konsorsium
PNRI.
4) Pembayaran tahap III dilakukan senilai realisasi fisik. Sisa
pembayaran terkahir dihitung berdasarkan realisasi
personalisasi dan distribusi KTP Elektronik di kecamatan.
2. Pembayaran nilai kontrak pekerjaan tahun 2012 dilakukan secara
bertahap dengan rincian :
1) Pembayaran tahap I sebesar 30% dari nilai kontrak tahun
2011 apabila konsorsium PNRI telah menyelesaikan realisasi
fisik minimal 40% dari target fisik tahun 2012.
2) Pembayaran tahap II sebesar 40% dari nilai kontrak tahun
2012 apabila konsorsium PNRI telah menyelesaikan realisasi
fisik minimal 70% dari total pelaksanaan pekerjaan tahun
2012.
3) Pembayaran tahap III dilakukan sebesar 30% dari nilai kontrak
tahun 2012. Pembayaran tahap III dilakukan setelah
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 95 of 121
konsorsium PNRI menyelesaikan 100% dari total pelaksanaan
pekerjaan tahun 2012.
– Bahwa untuk melaksanakan kontrak tersebut, ISNU EDHI WIJAYA
membentuk manajemen bersama dan membagi pekerjaan kepada anggota
konsorsium dengan ketentuan setiap pembayaran dari Kementerian Dalam
Negeri untuk pekerjaan yang dilakukan oleh anggota konsorsium akan
dipotong 2% sampai 3% dari jumlah pembayaran untuk kepentingan
manajemen bersama. Adapun pembagian pekerjaan dalam konsorsium
PNRI adalah sebagai berikut :
1. Untuk pengadaan blangko KTP berbasis chip yang meliputi produksi,
personalisasi dan distribusi sebanyak 172.015.400 keping
dilaksanakan oleh Perum PNRI dan PT Sandipala Artha Putra,
dengan pembagian pekerjaan sebagai berikut :
a. Untuk pekerjaan produksi atau pencetakan, PNRI berkewajiban
melakukan produksi sebanyak 68.806.160 keping, sedangkan PT
Sandipala Artha Putra berkewajiban melakukan produksi sebanyak
103.209.240 keping, namun atas permintaan ANDI AGUSTINUS
als ANDI NAROGONG melalui DIAH ANGGRAINI pada tanggal 19
Desember 2011 pembagian porsi pekerjaan tersebut diubah
berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh para Terdakwa, DIAH
ANGGRAINI, ISNU EDHI WIJAYA dan ANANG S SUGIANA,
sehingga PNRI mempunyai porsi pekerjaan produksi blangko KTP
Elektronik sebanyak 112.015.400 keping, sedangkan PT Sandipala
Artha Putra sebanyak 60.000.000 keping. Pada Oktober 2013
pembagian porsi pekerjaan tersebut kembali diubah sehingga
PNRI mempunyai porsi pekerjaan untuk produksi blangko KTP
Elektronik sebanyak 127.015.400 keping, sedangkan PT Sandipala
Artha Putra sebanyak 45.000.000 keping.
b. Untuk pekerjaan personalisasi dan distribusi, PNRI berkewajiban
melakukan personalisasi dan distribusi sebanyak 112.015.400
keping, sedangkan PT Sandipala Artha Putra berkewajiban
melakukan personalisasi dan distribusi sebanyak 60.000.000
keping.
2. Untuk pekerjaan hardware dan software, diantaranya pengadaan
printer, scanner dan AFIS dilaksanakan oleh PT Quadra Solution dan
PT LEN Technologi.
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 96 of 121
3. Untuk pekerjaan pembangunan jaringan komunikasi data (Jarkomdat)
dilaksanakan oleh PT Quadra Solution.
4. Untuk pekerjaan Helpdesk Management System dan pendampingan
teknis dilaksanakan oleh PT. Sucofindo.
– Bahwa atas penetapan konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang, pada
tanggal 13 September 2011 Terdakwa II dan DRAJAT WISNU
SETYAWAN dilaporkan oleh HANDIKA HONGGOWONGSO selaku kuasa
hukum PT Lintas Bumi Lestari di Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan
sangkaan melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan, pelanggaran
praktek monopoli dan persaingan usaha serta pelanggaran keterbukaan
informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 372, pasal 374, pasal 415
KUHP jo pasal 22, pasal 48 UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan
monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo Pasal 52 UU No. 14 tahun
2008 tentang Informasi Publik. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti
oleh penyidik pada Polda Metro Jaya dengan melakukan pemanggilan
terhadap Terdakwa II dan DRAJAT WISNU SETYAWAN. Atas laporan
dan pemanggilan dimaksud, kemudian Terdakwa I berkoordinasi dengan
CHAERUMAN HARAHAP, untuk itu CHAERUMAN HARAHAP menemui
HOTMA SITOMPUL di kantornya di Jalan Martapura Jakarta Pusat guna
membicarakan mengenai permintaan bantuan hukum atas laporan
tersebut.
– Berdasarkan rekomendasi dari CHAERUMAN HARAHAP, selanjutnya
Terdakwa I memutuskan untuk menggunakan jasa advokat dari kantor
hukum HOTMA SITOMPUL & Associates. Untuk itu Terdakwa I
memerintahkan Terdakwa II meminta sejumlah uang kepada rekanan atau
vendor yang ikut mengerjakan proyek pengadaan dan penerapan KTP
berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik). Menindaklanjuti permintaan
Terdakwa I tersebut, Terdakwa II meminta uang kepada ANANG S
SUDIHARJO sejumlah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika
Serikat) dan kepada PAULUS TANOS sejumlah USD200.000,00 (dua
ratus ribu dollar Amerika Serikat) sehingga seluruhnya berjumlah
USD400.000,00 (empat ratus ribu dollar Amerika Serikat). Selanjutnya
Terdakwa II menyerahkan uang tersebut kepada HOTMA SITOMPUL
melalui MARIO CORNELIO BERNARDO untuk membayar jasa Advokat.
Selain itu Terdakwa I juga melakukan pembayaran jasa advokat kepada
HOTMA SITOMPUL sejumlah Rp142.100.000,00 (seratus empat puluh dua
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 97 of 121
juta seratus ribu rupiah) yang bersumber dari anggaran Kementerian
Dalam Negeri.
– Bahwa selain pelaksanaan lelang yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan tersebut, dalam pelaksanaannya Terdakwa II dan
konsorsium PNRI juga tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing
sebagaimana yang telah diatur dalam kontrak. Berdasarkan kontrak
pekerjaan Nomor 027/886/IK tanggal 1 Juli 2011, konsorsium PNRI
mempunyai kewajiban untuk memproduksi, personalisasi dan distribusi
blangko KTP berbasis chip sebanyak 172.015.400 keping dengan
perincian tahun 2011 sebanyak 67.015.400 keping dan tahun 2012
sebanyak 105.000.000 keping. Untuk mendukung hal itu konsorsium PNRI
juga berkewajiban untuk mengadakan peralatan data center, hardware,
sistem AFIS, software, layanan keahlian pendukung kegiatan serta
bimbingan teknis untuk operator dan pendampingan teknis. Semua
pekerjaan tersebut tidak dapat disubkontrakkan kecuali Terdakwa II
memberikan persetujuan secara tertulis. Namun dalam pelaksanaannya
anggota konsorsium PNRI mensubkontrakkan sebagian pekerjaan tanpa
persetujuan tertulis dari Terdakwa II, diantaranya :
(1) Paket pekerjaan pengadaan blangko KTP Elektronik yang seharusnya
dilaksanakan oleh Perum PNRI disubkontrakkan kepada:
– PT Pura Barutama untuk melakukan pekerjaan pencetakan
blangko inlay, pembuatan hologram dan punching.
– PT Trisakti Mustika Grafika untuk melakukan pekerjaan pencetakan
blangko inlay, pembuatan hologram dan personalisasi.
– PT Ceria Riau Mandiri dan PT Mecosuprin Grafia untuk melakukan
pekerjaan pencetakan blangko inlay
– PT Sinergi Anugrah Mustika dan PT Global Prima Media untuk
melakukan pekerjaan punching
(2) Paket pekerjaan pengadaan blangko KTP Elektronik yang
dilaksanakan oleh PT Sandipala Artha Putra disubkontrakkan kepada :
– PT. Trisakti Mustika Grafika untuk melakukan pekerjaan
pembuatan hologram dan overlay
– PT. Pura Barutama melakukan pekerjaan pembuatan hologram
dan inlay
– PT. Betawi Mas Cemerlang untuk pembuatan Hologram.
– PT. Optima Infocitra Universal melalui PT. Quadra Solution
melakukan pekerjaan Project Card Management System (CMS).
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 98 of 121
– Selain mensubkontrakkan sebagian besar pekerjaan tanpa persetujuan
tertulis dari Terdakwa II, dalam pelaksanaannya konsorsium PNRI juga
tidak dapat memenuhi target minimal pekerjaan sebagaimana yang
ditetapkan dalam kontrak, sehingga berdasarkan pasal 8 kontrak No.
027/886/IK tanggal 1 Juli 2011, seharusnya konsorsium PNRI tidak dapat
menerima pembayaran atas hasil pekerjaannya. Namun untuk
mengakomodir hasil pekerjaan konsorsium PNRI yang tidak memenuhi
target pekerjaan dan agar Terdakwa II tetap dapat melakukan pembayaran
kepada konsorsium PNRI, Terdakwa II atas persetujuan Terdakwa I
melakukan 9 (sembilan) kali perubahan atau addendum kontrak, yakni:
No. Uraian
Kontrak
Nomor Tanggal Nilai (Rp)
1.Adendum I 027/1354/IK 12 Oktober 2011 5.841.896.144.993
2. Adendum II 027/1569/IK 24 November 2011 5.839.767.198.551
3. Adendum III 027/1738/IK 20 Desember 2011 5.839.767.198.551
4. Adendum IV 027/491/IK 16 April 2012 4.759.750.645.951
5. Adendum V 027/1293/IK 09 Oktober 2012 4.759.750.645.951
6. Adendum VI 027/1419/IK 1 November 2012 5.804.750.645.951
7. Adendum VII 027/369/IK 15 Maret 2013 5.804.750.645.951
8. Adendum VIII 027/1873/PIAK 30 Oktober 2013 5.804.750.645.951
9. Adendum IX 027/2387/PIAK 27 Desember 2013 5.599.402.149.623
– Adapun perincian masing-masing addendum tersebut pada pokoknya
sebagai berikut:
1. Addendum Pertama, pada pokoknya Terdakwa II menurunkan syarat
target minimal pekerjaan untuk dapat dilakukan pembayaran, sebagai
berikut :
a. Pembayaran nilai kontrak pekerjaan tahun 2011 dilakukan secara
bertahap dengan rincian :
1) Pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak tahun
2011.
2) Pembayaran tahap I sebesar 20% dari nilai kontrak tahun 2011
apabila konsorsium PNRI telah menyelesaikan realisasi fisik
minimal 25% dari target fisik tahun 2011.
3) Pembayaran tahap II sebesar 20% dari nilai kontrak tahun 2011
apabila konsorsium PNRI telah menyelesaikan realisasi fisik
minimal 45% dari target fisik tahun 2011.
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 99 of 121
4) Pembayaran tahap III dilakukan sebesar 15% dari nilai kontrak
tahun 2011 apabila Konsorsium PNRI telah menyelesaikan
realisasi fisik minimal 60% dari target fisik tahun 2011.
5) Pembayaran tahap IV dilakukan sebesar 15% dari nilai kontrak
tahun 2011 apabila konsorsium PNRI telah menyelesaikan
realisasi fisik minimal 75% dari target fisik tahun 2011.
6) Pembayaran tahap V dilakukan sebesar 15% dari nilai kontrak
tahun 2011 apabila konsorsium PNRI telah menyelesaikan
realisasi fisik minimal 85% dari target fisik tahun 2011.
7) Pembayaran tahap VI dilakukan sebesar maksimum 15% dari
nilai kontrak tahun 2011, yang dapat dilakukan secara bertahap
yang dihitung berdasarkan realisasi personalisasi dan distribusi
KTP Elektronik di kecamatan.
b. Pembayaran nilai kontrak pekerjaan tahun 2012 dilakukan secara
bertahap dengan rincian :
1) Pembayaran tahap I sebesar 25% dari nilai kontrak tahun 2012
apabila konsorsium PNRI telah menyelesaikan realisasi fisik
minimal 30% dari target fisik tahun 2012.
2) Pembayaran tahap II sebesar 15% dari nilai kontrak tahun 2012
apabila konsorsium PNRI telah menyelesaikan realisasi fisik
minimal 45% dari target fisik tahun 2012.
3) Pembayaran tahap III dilakukan sebesar 15% dari nilai kontrak
tahun 2012 apabila Konsorsium PNRI telah menyelesaikan
realisasi fisik minimal 60% dari target fisik tahun 2012.
4) Pembayaran tahap IV dilakukan sebesar 15% dari nilai kontrak
tahun 2012 apabila konsorsium PNRI telah menyelesaikan
realisasi fisik minimal 75% dari target fisik tahun 2012.
5) Pembayaran tahap V dilakukan sebesar 15% dari nilai kontrak
tahun 2012 apabila konsorsium PNRI telah menyelesaikan
realisasi fisik minimal 85% dari target fisik tahun 2012.
6) Pembayaran tahap VI dilakukan sebesar maksimum 15% dari
nilai kontrak tahun 2012, yang dapat dilakukan secara bertahap
yang dihitung berdasarkan realisasi personalisasi dan distribusi
KTP Elektronik di kecamatan.
2. Addendum Kedua pada pokoknya Terdakwa II menyetujui dilakukan
pengurangan volume pekerjaan pengadaan perangkat keras dan lunak
untuk Kabupaten/Kota tahun 2011, sehingga mengurangi harga pekerjaan yang semula Rp5.841.896.144.993,00 (lima triliun delapan
ratus empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta
seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga
rupiah) berubah menjadi Rp5.839.767.198.551,00 (lima triliun delapan
ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus
sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).
Persetujuan Terdakwa tersebut dilakukan dengan menandatangani surat
persetujuan addendum kontrak No. 027/1559/IK tanggal 23 Nopember
2011 dan addendum kontrak II No. 027/1569/IK tanggal 24 November
2011.
3. Addendum ketiga, pada pokoknya pada tanggal 20 Desember 2011
Terdakwa II menyetujui dan menerima hasil pekerjaan konsorsium PNRI
meskipun belum memenuhi target pekerjaan tahun 2011 yakni yang
seharusnya konsorsium PNRI memproduksi blangko KTP berbasis chip
sejumlah 67.015.400 keping, namun hanya terealisasi sejumlah
1.675.033 keping.
4. Addendum kontrak keempat No. 027/491/IK tanggal 16 April 2012, pada
pokoknya Terdakwa II merubah cara pembayaran yang lebih
menyesuaikan dengan hasil pekerjaan konsorsium PNRI dan
mengurangi volume pekerjaan pengadaan blangko KTP Elektronik yang
semula 172.015.400 keping menjadi 106.675.033 keping. Sebelum
penandatanganan addendum kontrak tersebut, pada sekira Maret 2012
Terdakwa I menerima uang dari ANDI AGUSTINUS als ANDI
NAROGONG sejumlah USD700.000,00 (tujuh ratus ribu dollar Amerika
Serikat). Sebagian uang tersebut kemudian diberikan kepada Terdakwa
II sejumlah USD100.000,00 (seratus ribu dollar Amerika Serikat),
diberikan kepada DIAH ANGGRAINI sejumlah USD300.000,00 (tiga
ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan atas perintah GAMAWAN FAUZI
sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dipergunakan untuk
membiayai Rapat Kerja dan Seminar Nasional Asosiasi Pemerintah
Desa Seluruh Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 24 Maret 2014
sedangkan sisanya dipergunakan untuk Terdakwa I.
Setelah penandatanganan addendum kontrak keempat tersebut mulai
bulan Mei 2012 s/d November 2012 Terdakwa II melakukan
pembayaran pekerjaan pengadaan sistem AFIS tahun 2012 yang
produknya disediakan oleh JOHANES MARLIEM. Pada bulan Oktober
2012 Terdakwa II menerima uang sejumlah USD20.000,00 (dua puluh
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 101 of 121
ribu dollar Amerika Serikat) dari JOHANES MARLIEM melalui HUSNI
FAHMI, yang kemudian dipergunakan oleh Terdakwa II untuk membeli 1
(satu) unit mobil Honda jazz Nomor Polisi B 1779 EKE dan untuk
kepentingan Terdakwa II lainnya. Uang yang diberikan kepada
Terdakwa II tersebut merupakan bagian dari keuntungan yang diperoleh
JOHANES MARLIEM yang seluruhnya berjumlah USD16.431.400,00
(enam belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dollar
Amerika Serikat) dan Rp32.941.236.891,00 (tiga puluh dua miliar
sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu
delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).
5. Addendum kontrak kelima No. : 027/1293/IK tanggal 9 Oktober 2012,
pada pokoknya Terdakwa II memecah ruang lingkup Pengadaan
Blangko KTP Berbasis Chip (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 yang
semula merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pekerjaan
pengadaan atau pencetakan blangko, personalisasi dan distribusi
menjadi dipisahkan satu dengan yang lainnya, dengan perincian sebagai
berikut :
Jenis Pekerjaan
Volume
Satuan
(Keping)
Harga
Satuan
(Rp)
Total Biaya
(Rp)
Pengadaan Blangko KTP
Berbasis Chip Tahun 2012
a. Pengadaan Blangko
berbasis Chip yang
sudah diinlay
b. Personalisasi
c. Penerbitan (termasuk
distribusi)
144.000.000
76.000.000
44.155.952
8.397
4.243
3.360
1.209.168.000.000
322.468.000.000
148.364.000.000
Dengan dilakukannya pemecahan tersebut, maka pengadaan KTP
berbasis chip tidak lagi pekerjaan yang bersifat satu kesatuan, namun
bersifat terpisah antara pekerjaan produksi, personalisasi dan distribusi
sehingga konsorsium PNRI dapat menerima pembayaran meskipun
belum melakukan personalisasi atau distribusi, dengan kata lain
pembayarannya tidak berdasarkan berfungsi atau tidaknya KTP
Elektronik.
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 102 of 121
6. Addendum keenam, pada pokoknya Terdakwa II memperpanjang jangka
waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula sampai dengan tanggal 31
Oktober 2012 diperpanjang sampai dengan 31 Oktober 2013. Hal ini
disebabkan karena pada batas akhir penyelesaian pekerjaan yakni
tanggal 31 Oktober 2012 konsorsium PNRI belum dapat menyelesaikan
kewajibannya. Dengan dilakukannya addendum keenam tersebut maka
harga pekerjaan secara keseluruhan yang semula berdasarkan
addendum kelima sejumlah Rp4.759.750.645.951,00 (empat triliun tujuh
ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus
empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) berubah
menjadi Rp5.804.750.645.951,00 (lima triliun delapan ratus empat miliar
tujuh ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu sembilan
ratus lima puluh satu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
a. Untuk pekerjaan tahun 2011 sejumlah Rp1.215.008.614.509,00
(satu triliun dua ratus lima belas miliar delapan juta enam ratus
empat belas ribu lima ratus sembilan rupiah)
b. Untuk pekerjaan tahun 2012 sejumlah Rp3.544.742.031.442,00 (tiga
triliun lima ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh
dua juta tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).
c. Untuk pekerjaan tahun 2013 sejumlah Rp1.045.000.000.000,00
(satu triliun empat puluh lima miliar rupiah).
7. Addendum ketujuh, pada pokoknya Terdakwa II memasukkan Nomor
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2013, yakni
No : DIPA-010.08.1.634082/2013 tanggal 5 Desember tahun 2012
sebagai syarat pembayaran. Hal tersebut dikarenakan kepala Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara IV Jakarta menolak pembayaran
berdasarkan Surat Perintah Membayar tertanggal 13 Maret 2013,
karena tidak mencantumkan kode DIPA tahun 2013 tersebut.
8. Addendum kedelapan, Terdakwa II memperpanjang batas waktu
pekerjaan yang semula berdasarkan addendum kontrak keenam sampai
dengan 31 Oktober 2013 diperpanjang sampai dengan 31 Desember
2013. Selain itu Terdakwa II juga merubah cara pembayaran yang
semula 5 (lima) tahap menjadi 4 (empat) tahap pembayaran.
Perubahan-perubahan tersebut dilakukan oleh Terdakwa II karena
sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013, konsorsium PNRI belum
menyelesaikan proses pengumpulan dan perekaman data KTP
Elektronik sehingga belum dapat dilakukan personalisasi dan distribusi
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 103 of 121
KTP Elektronik. Sedangkan perubahan skema tahapan pembayaran
untuk menyesuaikan dengan realisasi pekerjaan yang telah dikerjakan
oleh konsorsium PNRI.
9. Addendum kesembilan, Terdakwa II mengubah volume pekerjaan yang
harus diselesaikan oleh konsorsium PNRI dan tahapan pembayaran
sebagaimana dalam addendum kontrak keenam dan kedelapan,
sebagai berikut :
a. Volume Pengadaan Blangko berbasis chip yang sudah diinlay
sebanyak 26.340.367 keping.
b. Personalisasi blangko KTP Elektronik yang semula sebanyak
94.340.367 keping diubah menjadi 67.324.967 keping.
c. Penerbitan dan distribusi blangko KTP Elektronik yang semula
126.184.532 keping diubah menjadi 99.169.132 keping.
d. Nilai pekerjaan untuk tahun 2013 yang semula Rp
1.045.000.000.000,00 (satu triliun empat puluh lima miliar rupiah)
diubah menjadi Rp 839.651.503.672,00 (delapan ratus tiga puluh
sembilan miliar enam ratus lima puluh satu juta lima ratus tiga ribu
enam ratus tujuh puluh dua rupiah), sehingga harga seluruh
pekerjaan penerapan KTP Elektronik tahun 2011-2013 yang semula
sejumlah Rp5.841.896.144.993,00 (lima triliun delapan ratus empat
puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus
empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah)
setelah diubah beberapa kali menjadi Rp 5.599.402.149.623,00
(lima triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus
dua juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh
tiga rupiah), atau berkurang sebesar Rp242.493.995.370,00 (dua
ratus empat puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta
sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh
rupiah) dari kontrak awal.
e. Cara pembayaran yang semula dilakukan secara bertahap yakni 4
(empat) tahap pembayaran, diubah menjadi 3 (tiga) tahap
pembayaran yaitu Tahap I sebesar 30% dengan realisasi pekerjaan
sebesar 32,5%, Pembayaran Tahap II sebesar 20% dengan realisasi
pekerjaan sebesar 52,5%, dan pembayaran Tahap III sebesar
realisasi pekerjaan yang telah dicapai.
– Bahwa maksud para Terdakwa melakukan sembilan kali addendum
tersebut adalah agar Terdakwa II tetap dapat melakukan pembayaran
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 104 of 121
kepada konsorsium PNRI, dan pada akhirnya para Terdakwa mendapatkan
sejumlah uang dari konsorsium PNRI atau beberapa vendor, meskipun
konsorsium PNRI tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana
yang telah ditentukan dalam kontrak, diantaranya :
1. Konsorsium PNRI tidak melakukan personalisasi dan distribusi
terhadap 27.415.747 keping blangko KTP Elektronik. Dalam hal ini
konsorsium PNRI hanya melakukan personalisasi sebanyak
144.599.653 keping, meskipun berdasarkan Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan dan dokumen pembayaran disebutkan konsorsium PNRI
telah melakukan personalisasi dan distribusi sebanyak 145.000.000
keping blangko KTP Elektronik.
2. Terdakwa II dan konsorsium PNRI menetapkan harga untuk
pengadaan sistem AFIS berdasarkan jumlah data yang direkam
(record), bukan berdasarkan sistem lumpsum atau satu kesatuan
sistem. Hal ini mengakibatkan pemerintah harus membayar software
dan hardware untuk mendukung sistem AFIS.
3. Konsorsium PNRI tidak dapat mengintegrasikan antara hardware
security modul (HSM) dengan key management system (KMS),
sehingga tidak memenuhi spesifikasi sistem keamanan kartu/perangkat
dan data sebagaimana yang ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja
(KAK).
4. Dalam pelaksanaan pekerjaan Jaringan Komunikasi Data
(JARKOMDAT), konsorsium PNRI dan PT Quadra Solution
mensubkontrakkan kepada PT Indosat, Tbk, yang pelaksanaan dan
pembayarannya tidak sesuai kontrak. Seharusnya semua data
Enrollment dilakukan secara online menggunakan jaringan komunikasi
data, namun berdasarkan fakta di lapangan pengiriman data
Enrollment tidak semua dilakukan melalui jaringan komunikasi data,
tetapi sebagian dilakukan secara offline menggunakan flash disk
(proses Mbite).
5. Dalam pelaksanaan pekerjaan Helpdesk Management System, PT.
Sucofindo selaku anggota Konsorsium PNRI, hanya menyediakan 84
orang untuk layanan keahlian helpdesk, meskipun berdasarkan kontrak
konsorsium PNRI harus menyediakan 169 orang untuk layanan
keahlian helpdesk. Meskipun demikian Terdakwa II tetap melakukan
pembayaran kepada konsorsium PNRI untuk 169 orang.
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 105 of 121
6. Terjadi perbedaan metode pemadanan antara identifikasi dengan
verifikasi data yang berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
seharusnya menggunakan sidik jari namun konsorsium PNRI
menggunakan Iris, sehingga ketunggalan KTP elektronik tidak dapat
dipertanggungjawabkan.
7. Penggunaan Printer Fargo HDP5000 part number 75001 untuk
pencetakan KTP Elektronik di setiap kabupaten/kota terdapat
penguncian spesifikasi yang terletak di printer dan ribbonnya yang
menyebabkan user/pengguna tidak dapat menggunakan printer lain
dan harganya dikendalikan oleh vendor.
8. Pekerjaan Pendampingan Teknis dilaksanakan oleh PT. Sucofindo
selaku anggota Konsorsium PNRI. Kegiatan Pendamping Teknis
berperan untuk mendampingi proses perekaman dan penerbitan KTP
Elektronik yang merupakan bagian dari penjaminan kualitas produk
KTP Elektronik, ternyata kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan
kontrak dan KAK. Jumlah dan kualifikasi personil dan gaji yang
dibayarkan kepada pendamping teknis yang bekerja di lapangan tidak
sesuai dengan kontrak yang dibayarkan. Selain itu terdapat manipulasi
dalam penandatanganan kontrak pengadaan tenaga pendamping
teknis dan dokumen pembayarannya.
9. Konsorsium PNRI menggunakan chip merek NXP P.308 dan ST Micro
ST 23YR yang tidak bersifat terbuka sebagaimana diatur dalam
Kerangka Acuan Kerja sehingga menyebabkan ketergantungan
terhadap produk NXP dan produk ST Micro ST 23YR.
– Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak memenuhi target dan
tidak sesuai kontrak tersebut, para Terdakwa tidak memberikan teguran
atau memberikan sanksi kepada konsorsium PNRI, akan tetapi para
Terdakwa justru memerintahkan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil
Pengadaan Barang/Jasa untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan dan
Penerimaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa yang disesuaikan dengan
target sebagaimana tercantum dalam kontrak, sehingga seolah-olah
konsorsium PNRI telah melakukan pekerjaan sesuai targetnya. Selanjutnya
Terdakwa II juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan
Penerimaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa sebagai salah satu syarat
pembayaran kepada konsorsium PNRI, sehingga konsorsium PNRI tetap
dapat menerima pembayaran secara bertahap meskipun tidak memenuhi
target pekerjaan pada setiap terminnya.
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 106 of 121
– Bahwa pada tanggal 18 Desember 2013 para Terdakwa melakukan
pertemuan dengan RUDDY INDRATO RADEN dan ENDAH LESTARI
selaku Panitia Penerima Dan Pemeriksa Hasil Pengadaan, DRAJAT
WISNU SETYAWAN, HUSNI FAHMI, PARMANTO selaku Kabag
Keuangan dan JUNAEDI selaku Bendahara Pembantu Proyek di ruang
kerja Terdakwa I. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa I memerintahkan
RUDDY INDRATO RADEN dan ENDAH LESTARI untuk membuat Berita
Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pengadaan sesuai dengan
target sebagaimana dalam kontrak, yakni seolah-olah konsorsium PNRI
telah menyelesaikan target pekerjaannya 100%. Padahal sampai dengan
akhir masa pelaksanaan pekerjaan yakni pada tanggal 31 Desember 2013,
konsorsium PNRI hanya dapat melakukan pengadaan blangko KTP
Elektronik sebanyak 122.109.759 keping. Jumlah tersebut masih dibawah
target pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam kontrak awal yakni
konsorsium PNRI wajib melakukan pengadaan, personalisasi dan distribusi
blangko KTP Elektronik sebanyak 172.015.400 keping.
– Berdasarkan perintah Terdakwa I tersebut, RUDDY INDRATO RADEN dan
ENDAH LESTARI membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan
Hasil Pengadaan yang ditandatangani oleh Terdakwa II dan Panitia
Pemeriksa Dan Penerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa. Selain itu pada
tanggal 27 Desember 2013 Terdakwa II menandatangani addendum
kontrak kesembilan yang pada pokoknya atas keterlambatan dan
ketidaksesuaian prestasi pekerjaan tersebut diatas, konsorsium PNRI tidak
akan diberikan teguran dan sanksi.
– Bahwa berdasarkan addendum kontrak kesembilan dan Berita Acara
Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pengadaan tersebut, kemudian
dijadikan sebagai dasar oleh Terdakwa II untuk melakukan pembayaran
kepada konsorsium PNRI. Dengan dibayarkannya pembayaran tahap akhir
tersebut, maka sejak tanggal 21 Oktober 2011 sampai dengan 30
Desember 2013 Terdakwa II telah melakukan pembayaran kepada
konsorsium PNRI secara bertahap yang setelah dipotong pajak
seluruhnya berjumlah Rp4.917.780.473.609,00 (empat triliun sembilan
ratus tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh
puluh tiga ribu enam ratus sembilan rupiah) dengan perincian sebagai
berikut :
§ Pembayaran pekerjaan tahun 2011 :
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 107 of 121
1. Pembayaran tahap I pada tanggal 21 Oktober 2011
sejumlah Rp405.154.672.034,00 (empat ratus lima miliar seratus
lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh
empat rupiah), untuk pembayaran pekerjaan sebagai berikut :
a. Penyediaan sistem AFIS sejumlah Rp193.111.064.339,00
(seratus sembilan puluh tiga miliar seratus sebelas juta enam
puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah)
b. Penyediaan jaringan komunikasi data sejumlah
Rp10.476.565.683,00 (sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh
enam juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan
puluh tiga rupiah)
c. Pengadaan peralatan perangkat keras DC
sejumlah Rp201.567.042.012,00 (dua ratus satu miliar lima ratus
enam puluh tujuh juta empat puluh dua ribu dua belas rupiah).
2. Pembayaran Tahap II pada tanggal 23 Desember 2011 dan 27
Desember 2011 sejumlah Rp404.242.166.018,00 (empat ratus
empat miliar dua ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh
enam ribu delapan belas rupiah), untuk pembayaran pekerjaan
sebagai berikut :
a. Penyediaan Jaringan Komunikasi Data sejumlah
Rp45.146.416.304,00 (empat puluh lima miliar seratus empat
puluh enam juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus empat
rupiah)
b. Pengadaan blangko KTP berbasis chip sejumlah
Rp10.693.465.272,00 (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh
tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh
dua rupiah)
c. Layanan keahlian untuk help desk pendukung kegiatan
penerapan KTP Elektronik sejumlah Rp3.140.922.538,00 (tiga
miliar seratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh dua
ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah)
d. Bimbingan dan pendampingan Teknis Petugas operator
kabupaten/kota sejumlah Rp66.310.514.923,00 (enam puluh
enam miliar tiga ratus sepuluh juta lima ratus empat belas ribu
sembilan ratus dua puluh tiga rupiah)
e. Pengadaan peralatan perangkat keras DC sejumlah
Rp62.513.743.691,00 (enam puluh dua miliar lima ratus tiga
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 108 of 121
belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus sembilan
puluh satu rupiah)
f. Penyediaan sistem AFIS sejumlah Rp216.437.103.290,00 (dua
ratus enam belas miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus
tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah)
3. Pembayaran tahap III pada tanggal 27 Desember 2011 sejumlah
Rp248.807.297.128,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar
delapan ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus
dua puluh delapan rupiah), untuk pembayaran pekerjaan sebagai
berikut :
a. Pengadaan peralatan perangkat keras DC sejumlah
Rp123.267.894.849,00 (seratus dua puluh tiga miliar dua ratus
enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu
delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).
b. Penyediaan sistem AFIS sejumlah Rp52.543.550.777,00 (lima
puuh dua milyar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima
puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
c. Pengadaan blanko KTP berbasis chip sejumlah
Rp18.015.165.073,00 (delapan belas milyar lima belas juta
seratus enam puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah).
d. Layanan keahlian untuk helpdesk pendukung kegiatan
penerapan E KTP sejumlah Rp3.873.077.379,00 (tiga milyar
delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu tiga
ratus tujuh puluh sembilan rupiah)
e. Penyediaan Jaringan Komunikasi dan Data sejumlah
Rp26.378.825.884,00 (dua puluh enam milyar tiga ratus tujuh
puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan
ratus delapan puluh empat rupiah)
f. Bimbingan dan Pendampingan Teknis Petugas operator
Kabupaten/Kota sejumlah Rp24.728.783.166,00 (dua puluh
empat milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus
delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah).
§ Pembayaran pekerjaan tahun 2012 :
1. Pembayaran tahap I pada tanggal 14 Mei 2012
sejumlah Rp604.208.760.208,00 (enam ratus empat miliar dua
ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus delapan
rupiah) untuk pembayaran pekerjaan sebagai berikut :
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 109 of 121
a. Pekerjaan jaringan komunikasi data sejumlah
Rp62.866.682.840,00 (enam puluh dua miliar delapan ratus
enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu
delapan ratus empat puluh rupiah)
b. Pengadaan blangko KTP berbasis chip dan jaringan komunikasi
data sejumlah Rp192.484.308.188,00 (seratus sembilan puluh
dua miliar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus
delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah)
c. Pengadaan peralatan perangkat keras sejumlah Rp
129.450.787.787,00 (seratus dua puluh sembilan miliar empat
ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh
ratus delapan puluh tujuh rupiah)
d. Pengadaan sistem AFIS sejumlah Rp219.406.981.393,00 (dua
ratus sembilan belas miliar empat ratus enam juta sembilan
ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga
rupiah)
2. Pembayaran tahap II pada tanggal 30 Juli 2012 dan 2 Agustus 2012
sejumlah Rp317.147.207.502 (tiga ratus tujuh belas miliar seratus
empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh ribu lima ratus dua rupiah)
untuk pembayaran pekerjaan sebagai berikut :
a. Pekerjaan jaringan komunikasi data sejumlah
Rp49.871.310.072,00 (empat puluh sembilan miliar delapan
ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh puluh dua
rupiah)
b. Pengadaan peralatan perangkat keras/lunak sejumlah
Rp97.872.260.948,00 (sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus
tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus
empat puluh delapan rupiah)
c. Pengadaan blangko KTP berbasis chip sejumlah
Rp166.682.472.359,00 (seratus enam puluh enam miliar enam
ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu
tiga ratus lima puluh sembilan rupiah)
d. Bimbingan dan pendampingan teknis petugas operator
kabupaten/kota untuk penarikan tahap II sejumlah
Rp2.721.164.123,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh satu juta
seratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh tiga rupiah)
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 110 of 121
3. Pembayaran tahap III pada tanggal 05 September 2012 dan 10
September 2012 sejumlah Rp317.291.317.478,00 (tiga ratus tujuh
belas miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas
ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) untuk pembayaran
pekerjaan sebagai berikut :
a. Pekerjaan jaringan komunikasi data sejumlah
Rp19.061.344.224,00 (sembilan belas miliar enam puluh satu
juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh
empat rupiah)
b. Pengadaan blangko KTP berbasis chip sejumlah
Rp235.659.270.511,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar enam
ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu lima
ratus sebelas rupiah)
c. Pengadaan peralatan perangkat keras/lunak sejumlah
Rp57.285.127.854,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan
puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima
puluh empat rupiah)
d. Bimbingan dan pendampingan teknis petugas operator
kabupaten/kota ke II sejumlah Rp5.285.574.889,00 (lima miliar
dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh empat
ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah)
4. Pembayaran tahap IV pada tanggal 14 September 2012
sejumlah Rp317.415.536.451,00 (tiga ratus tujuh belas miliar empat
ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus
lima puluh satu rupiah) untuk pembayaran pengadaan sistem AFIS
ke II.
5. Pembayaran tahap V pada tanggal 10 September 2012 dan 14
September 2012 sejumlah Rp317.415.536.451,00 (tiga ratus tujuh
belas miliar empat ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh enam
ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) untuk pembayaran
pekerjaan sebagai berikut :
a. Pengadaan blangko KTP berbasis chip ke IV sejumlah
Rp42.294.153.943,00 (empat puluh dua miliar dua ratus
sembilan puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan
ratus empat puluh tiga rupiah)
b. Pengadaan peralatan perangkat keras ke IV sejumlah
Rp116.124.009.860,00 (seratus enam belas miliar seratus dua
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 111 of 121
puluh empat juta sembilan ribu delapan ratus enam puluh
rupiah)
c. Pengadaan sistem AFIS ke III sejumlah Rp158.997.372.648,00
(seratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh
tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat puluh
delapan rupoiah)
6. Pembayaran tahap VI pada tanggal 29 Oktober 2012
sejumlah Rp317.287.848.219,00 (tiga ratus tujuh belas miliar dua
ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan
ribu dua ratus sembilan belas rupiah) untuk pembayaran pekerjaan
sebagai berikut :
a. Pengadaan peralatan perangkat keras ke V sejumlah
Rp45.358.997.372,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus lima
puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga
ratus tujuh puluh dua rupiah)
b. Pengadaan blangko KTP berbasis chip ke V sejumlah
Rp246.901.957.202,00 (dua ratus empat puluh enam miliar
sembilan ratus satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua
ratus dua rupiah)
c. Pekerjaan jaringan komunikasi data ke IV sejumlah
Rp25.026.893.645,00 (dua puluh lima miliar dua puluh enam juta
delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh
lima rupiah)
7. Pembayaran tahap VII pada tanggal 29 Oktober 2012
sejumlah Rp317.273.004.082,00 (tiga ratus tujuh belas miliar dua
ratus tujuh puluh tiga juta empat ribu delapan puluh dua rupiah)
untuk pembayaran pekerjaan sebagai berikut :
a. Pengadaan blangko KTP berbasis chip ke VI sejumlah
Rp226.844.475.708,00 (dua ratus dua puluh enam miliar
delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh
lima ribu tujuh ratus delapan rupiah)
b. Pengadaan peralatan perangkat keras ke VI sejumlah
Rp62.492.183.927,00 (enam puluh dua miliar empat ratus
sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan
ratus dua puluh tujuh rupiah)
c. Pekerjaan jaringan komunikasi data ke V sejumlah
Rp22.070.999.167,00 (dua puluh dua miliar tujuh puluh juta
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 112 of 121
sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh
tujuh rupiah)
d. Bimbingan dan pendampingan teknis petugas operator
kabupaten/kota ke III sejumlah Rp5.865.345.280,00 (lima miliar
delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima
ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
8. Pembayaran tahap VIII pada tanggal 21 November 2012
sejumlah Rp317.356.132.016,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tiga
ratus lima puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu enam belas
rupiah) untuk pembayaran pekerjaan sebagai berikut :
a. Pekerjaan jaringan komunikasi data ke VI sejumlah
Rp11.643.269.208,00 (sebelas miliar enam ratus empat puluh
tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan
rupiah)
b. Pengadaan blangko KTP berbasis chip ke VII sejumlah
Rp268.005.256.646,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar
lima juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh
enam rupiah)
c. Pengadaan peralatan perangkat keras ke VII sejumlah
Rp37.707.606.162,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh
juta enam ratus enam ribu seratus enam puluh dua rupiah)
9. Pembayaran tahap IX pada tanggal 29 November 2012
sejumlah Rp291.642.059.361,00 (dua ratus sembilan puluh sati
miliar enam ratus empat puluh dua juta lima puluh sembilan ribu tiga
ratus enam puluh satu rupiah) untuk pembayaran pekerjaan sebagai
berikut :
a. Pengadaan blangko KTP berbasis chip ke VIII sejumlah
Rp125.491.741.805,00 (seratus dua puluh lima miliar empat
ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu
delapan ratus lima rupiah)
b. Bimbingan dan pendampingan teknis petugas operator
kabupaten/kota ke IV sejumlah Rp97.278.182.058,00 (sembilan
puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus
delapan puluh dua ribu lima puluh delapan rupiah)
c. Pengadaan peralatan perangkat keras ke VIII sejumlah
Rp51.030.606.546,00 (lima puluh satu miliar tiga puluh juta
enam ratus enam ribu lima ratus empat puluh enam rupiah)
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 113 of 121
d. Pengadaan sistem AFIS ke IV sejumlah Rp17.841.528.952,00
(tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus
dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah)
§ Pembayaran pekerjaan tahun 2013 :
1. Pembayaran tahap I pada tanggal 26 Maret 2013
sejumlah Rp280.725.000.000,00 (dua ratus delapan puluh miliar
tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tahap I
pengadaan blangko.
2. Pembayaran tahap II pada tanggal 18 September 2013
sejumlah Rp187.150.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar
seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahap II
pengadaan blangko.
3. Pembayaran tahap III pada tanggal 30 Desember 2013
sejumlah Rp274.663.936.661,00 (dua ratus tujuh puluh empat
miliar enam ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh
enam ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) untuk pembayaran
tahap III pengadaan blangko ke IV.
– Setiap konsorsium PNRI menerima pembayaran dari Terdakwa II,
kemudian konsorsium PNRI membayarkan tagihan anggota konsorsium
yang telah mengerjakan suatu pekerjaan tertentu sebagaimana yang telah
ditentukan, dengan dipotong terlebih dahulu sebesar 2-3% untuk
kepentingan manajemen bersama, sehingga uang potongan yang
terkumpul pada manajemen bersama sejumlah Rp137.989.835.260,00
(seratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta
delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah) yang
bersumber dari pemotongan atas pembayaran tagihan dari 5 (lima)
perusahaan anggota konsorsium dengan perincian sebagai berikut :
a. Pemotongan dari pembayaran tagihan Perum PNRI sejumlah
Rp42.840.703.542,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus empat
puluh juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus empat puluh dua rupiah)
b. Pemotongan dari pembayaran tagihan PT Sandipala Artha Putra
sejumlah Rp19.312.659.904,00 (sembilan belas miliar tiga ratus dua
belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat
rupiah)
c. Pemotongan dari pembayaran tagihan PT Quadra Solution sejumlah
Rp43.286.094.657,00 (empat puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 114 of 121
enam juta sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh tujuh
rupiah).
d. Pemotongan dari pembayaran tagihan PT Sucofindo sejumlah
Rp5.782.622.531,00 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta
enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah)
e. Pemotongan dari pembayaran tagihan PT LEN Industri sejumlah
Rp26.767.754.626,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh
tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh enam
rupiah)
– Setelah dikurangi pajak dan potongan manajemen bersama tersebut,
konsorsium PNRI membayarkan tagihan kepada anggota konsorsium
PNRI sebagai berikut :
a. Perum PNRI menerima pembayaran sejumlah Rp
1.604.272.617.996,00 (satu triliun enam ratus empat miliar dua ratus
tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus
sembilan puluh enam rupiah)
b. PT LEN Industri menerima pembayaran sejumlah
Rp958.800.765.038,00 (sembilan ratus lima puluh delapan miliar
delapan ratus juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga puluh delapan
rupiah)
c. PT Quadra Solution menerima pembayaran sejumlah
Rp1.401.647.982.628,00 (satu triliun empat ratus satu miliar enam
ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu
enam ratus dua puluh delapan rupiah)
d. PT Sucofindo menerima pembayaran sejumlah Rp170.981.340.714,00
(seratus tujuh puluh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga
ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat belas rupiah)
e. PT Sandipala Artha Putra menerima pembayaran sejumlah
Rp381.240.683.875,00 (tiga ratus delapan puluh satu miliar dua ratus
empat puluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus
tujuh puluh lima rupiah) dan dibayarkan kepada Bank Artha Graha
sebagai pembayaran hutang atas nama PT Mega Lestari Unggul yang
merupakan holding company PT Sandipala Artha Putra sejumlah
Rp148.863.947.122,00 (seratus empat puluh delapan miliar delapan
ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu
seratus dua puluh dua rupiah). Sedangkan tagihan PT Sandipala Artha
Putra yang belum dibayarkan oleh konsorsium PNRI sejumlah
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 115 of 121
Rp115.332.208.042,00 (seratus lima belas miliar tiga ratus tiga puluh
dua juta dua ratus delapan ribu empat puluh dua rupiah)
– Bahwa setelah menerima pembayaran, konsorsium PNRI wajib melakukan
pemeliharaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Dalam masa
pemeliharaan tersebut Terdakwa II memberikan sebagian uang yang telah
diterima dari anggota konsorsium atau vendor kepada Terdakwa I sejumlah
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui YOSEP SUMARTONO.
Selain pemberian tersebut selama masa pelaksanaan pekerjaan Terdakwa
II juga secara bertahap memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa I
secara langsung maupun melalui SUCIATI seluruhnya berjumlah
Rp1.371.250.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus
lima puluh ribu rupiah), USD77.700,00 (tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus
dollar Amerika Serikat) dan SGD6.000,00 (enam ribu dollar Singapura).
– Bahwa sebagian dari uang yang diperoleh Terdakwa I tersebut, sejumlah
Rp876.250.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima
puluh ribu rupiah), USD73.700,00 (tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dollar
Amerika Serikat), dan SGD6.000,00 (enam ribu dollar Singapura)
dipergunakan untuk membiayai kepentingan pribadi Terdakwa I dan
diberikan kepada beberapa orang diantaranya GAMAWAN FAUZI
seluruhnya berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang
diberikan pada saat kunjungan kerja di Balikpapan, Batam, Kendari, Papua
dan Sulawesi Selatan, serta diberikan kepada DIAH ANGGRAINI
seluruhnya berjumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu
rupiah) yang diberikan pada saat kunjungan kerja di Kalimantan Selatan,
Sulawesi Selatan dan Papua. Selain itu pada pertengahan tahun 2013,
para Terdakwa juga memberikan uang kepada ADE KOMARUDIN selaku
sekretaris Fraksi Partai Golkar sejumlah USD100.000,00 (seratus ribu
dollar Amerika Serikat) guna membiayai pertemuan ADE KOMARUDIN
dengan para camat, kepala desa dan tokoh masyarakat di Kabupaten
Bekasi.
– Bahwa uang yang diterima oleh para Terdakwa, baik pada saat proses
penganggaran maupun pada saat pelaksanaan pengadaan tersebut
berasal dari keuangan negara yang seharusnya untuk membiayai proyek
penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik) 2011-2013
yang bersumber dari selisih kemahalan harga antara harga sebagaimana
yang tercantum dalam kontrak dengan harga yang sebenarnya. Para
Terdakwa menerima uang tersebut dari anggota konsorsium,
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 116 of 121
vendor/principal atau dari JUNAIDI selaku bendahara pembantu proyek.
Hal tersebut mengakibatkan jumlah uang yang dibayarkan Terdakwa II
kepada konsorsium PNRI lebih mahal dibandingkan harga wajar atau
harga riilnya. Adapun harga wajar atau harga riil pelaksanaan proyek
penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik) 2011-2013
sejumlah Rp2.552.408.324.859,80 (dua triliun lima ratus lima puluh dua
miliar empat ratus delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan
ratus lima puluh sembilan rupiah delapan puluh sen) dengan perincian
sebagai berikut :
a. Harga wajar 172.015.400 keping blangko KTP Elektronik, termasuk
pembelian material PET/PETG, chip, personalisasi, dan distribusi
setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp821.757.994.655,79
(delapan ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta
sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima
rupiah tujuh puluh sembilan sen), yang terdiri dari :
1) Harga wajar material PET/PETG adalah Rp628,71 (enam ratus dua
puluh delapan rupiah tujuh puluh satu sen) per keping blangko KTP,
sehingga untuk 172.015.400 keping harga wajarnya adalah
Rp108.147.802.134,00 (seratus delapan miliar seratus empat puluh
tujuh juta delapan ratus dua ribu seratus tiga puluh empat rupiah)
2) Harga wajar chip adalah Rp3.675,00 (tiga ribu enam ratus tujuh
puluh lima rupiah) per keping sehingga untuk 172.015.400 keping
blangko KTP Elektronik seluruhnya berjumlah
Rp632.156.595.000,00 (enam ratus tiga puluh dua miliar seratus
lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
3) Harga wajar pekerjaan personalisasi adalah Rp1.073,00 (seribu
tujuh puluh tiga rupiah) per keping sehingga untuk 144.599.653
keping blangko KTP Elektronik seluruhnya berjumlah
Rp155.155.427.669,00 (seratus lima puluh lima miliar seratus lima
puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam
puluh sembilan rupiah).
4) Pembayaran riil distribusi 145.000.000 keping blangko KTP
Elektronik yang dibayarkan kepada PT Pos Indonesia setelah
dipotong pajak sejumlah Rp17.882.609.120,79 (tujuh belas miliar
delapan ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan ribu
seratus dua puluh rupiah tujuh puluh sembilan sen)
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 117 of 121
b. Real cost pengadaan software dan hardware yang terdiri harga
pembelian, additional cost yang dikeluarkan distributor Hewlett Packard
Indonesia dan biaya pengiriman hardware dan software ke lokasi
seluruhnya berjumlah Rp907.738.582.333,28 (sembilan ratus tujuh miliar
tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga
ratus tiga puluh tiga rupiah dua puluh delapan sen).
c. Real cost pembelian sistem AFIS kepada vendor L-1 sebelum dipotong
pajak pertambahan nilai (PPN) sejumlah Rp530.400.298.847,87 (lima
ratus tiga puluh miliar empat ratus juta dua ratus sembilan puluh delapan
ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah delapan puluh tujuh sen).
d. Real Cost pembayaran jaringan komunikasi dan data kepada PT Indosat
Tbk sebelum dipotong PPN sejumlah Rp238.943.433.115,00 (dua ratus
tiga puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta empat
ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima belas rupiah).
e. Real cost biaya yang dibayarkan PT Sucofindo untuk pembayaran
helpdesk sejumlah Rp3.710.785.430,00 (tiga miliar tujuh ratus sepuluh
juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
f. Real Cost biaya yang dikeluarkan PT Sucofindo untuk Gaji Pendamping
Teknis sejumlah Rp49.857.230.477,86 (empat puluh sembilan miliar
delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus
tujuh puluh tujuh rupiah delapan puluh enam sen).
– Bahwa rangkaian perbuatan para Terdakwa secara bersama-sama
tersebut diatas menguntungkan para Terdakwa yakni menguntungkan
Terdakwa I sejumlah Rp2.371.250.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh
satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), USD877.700,00 (delapan ratus
tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dollar Amerika Serikat), dan SGD6.000,00
(enam ribu dollar Singapura) serta menguntungkan Terdakwa II sejumlah
USD3.473.830,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus
tiga puluh dollar Amerika Serikat).Selain menguntungkan diri sendiri,
perbuatan para Terdakwa juga menguntungkan orang lain dan korporasi
sebagai berikut:
1. GAMAWAN FAUZI sejumlah USD4.500.000,00 (empat juta lima ratus
ribu dollar Amerika Serikat) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).
2. DIAH ANGGRAINI sejumlah USD2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus
ribu dollar Amerika Serikat) dan Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta
lima ratus ribu rupiah)
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 118 of 121
3. DRAJAT WISNU SETYAWAN sejumlah USD615.000,00 (enam ratus
lima belas ribu dollar Amerika Serikat) dan Rp25.000.000,00 (dua
puluh lima juta rupiah)
4. 6 (enam) orang anggota panitia lelang masing-masing sejumlah
USD50.000,00 (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat)
5. HUSNI FAHMI sejumlah USD150.000,00 (seratus lima puluh ribu dollar
Amerika Serikat) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
6. ANAS URBANINGRUM sejumlah USD5.500.000,00 (lima juta lima
ratus ribu dollar Amerika Serikat)
7. MELCIAS MARCHUS MEKENG sejumlah USD1.400.000,00 (satu juta
empat ratus ribu dollar Amerika Serikat).
8. OLLY DONDOKAMBEY sejumlah USD1.200.000,00 (satu juta dua
ratus ribu dollar Amerika Serikat).
9. TAMSIL LINDRUNG sejumlah USD700.000,00 (tujuh ratus ribu dollar
Amerika Serikat)
10. MIRWAN AMIR sejumlah USD1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu
dollar Amerika Serikat).
11. ARIEF WIBOWO sejumlah USD108.000,00 (seratus delapan ribu
dollar Amerika Serikat).
12. CHAERUMAN HARAHAP sejumlah USD584.000,00 (lima ratus
delapan puluh empat ribu dollar Amerika Serikat) dan
Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah).
13. GANJAR PRANOWO sejumlah USD520.000,00 (lima ratus dua puluh
ribu dollar Amerika Serikat)
14. AGUN GUNANDJAR SUDARSA selaku anggota Komisi II dan Badan
Anggaran DPR RI sejumlah USD1.047.000,00 (satu juta empat puluh
tujuh ribu dollar Amerika Serikat)
15. MUSTOKO WENI sejumlah USD408.000,00 (empat ratus delapan ribu
dollar Amerika Serikat)
16. IGNATIUS MULYONO sejumlah USD258.000,00 (dua ratus lima puluh
delapan ribu dollar Amerika Serikat).
17. TAUFIK EFFENDI sejumlah USD103.000,00 (seratus tiga ribu dollar
Amerika Serikat)
18. TEGUH DJUWARNO sejumlah USD167.000,00 (seratus enam puluh
tujuh ribu dollar Amerika Serikat)
19. MIRYAM S. HARYANI sejumlah USD23.000,00 (dua puluh tiga ribu
dollar Amerika Serikat)
20. RINDOKO, NU’MAN ABDUL HAKIM, ABDUL MALIK HARAMAEN,
JAMAL AZIZ dan JAZULI JUWAINI selaku Kapoksi pada Komisi II DPR
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 119 of 121
RI masing-masing sejumlah USD37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu dollar
Amerika Serikat).
21. MARKUS NARI sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)
dan USD13.000,00 (tiga belas ribu dollar Amerika Serikat).
22. YASONA LAOLY sejumlah USD84.000,00 (delapan puluh empat ribu
dollar Amerika Serikat).
23. KHATIBUL UMAM WIRANU sejumlah USD400.000,00 (empat ratus
ribu dollar Amerika Serikat)
24. M JAFAR HAPSAH sejumlah USD100.000,00 (seratus ribu dollar
Amerika Serikat)
25. ADE KOMARUDIN sejumlah USD100.000,00 (seratus ribu dollar
Amerika Serikat)
26. ABRAHAM MOSE, AGUS ISWANTO, ANDRA AGUSALAM dan
DARMA MAPANGARA selaku direksi PT LEN Industri masing-masing
mendapatkan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
27. WAHYUDIN BAGENDA selaku Direktur Utama PT LEN Industri
sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
28. MARZUKI ALI sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar
rupiah).
29. JOHANES MARLIEM sejumlah USD14.880.000,00 (empat belas juta
delapan ratus delapan puluh ribu dollar Amerika Serikat) dan
Rp25.242.546.892,00 (dua puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua
juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh
dua rupiah).
30. 37 (tiga puluh tujuh) anggota Komisi II lainnya seluruhnya berjumlah
USD556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu dollar Amerika
Serikat) masing-masing mendapatkan uang berkisar antara
USD13.000,00 (tiga belas ribu dollar Amerika Serikat) sampai dengan
USD18.000,00 (delapan belas ribu dollar Amerika Serikat).
31. Beberapa anggota tim Fatmawati, yakni JIMMY ISKANDAR
TEDJASUSILA als BOBBY, EKO PURWOKO, ANDI NOOR, WAHYU
SETYO, BENNY AKHIR, DUDI dan KURNIAWAN masing-masing
sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
32. Manajemen bersama konsorsium PNRI sejumlah
Rp137.989.835.260,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus
delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua
ratus enam puluh rupiah).
33. Perum PNRI sejumlah Rp107.710.849.102,00 (seratus tujuh miliar
tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu
seratus dua rupiah).
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 120 of 121
34. PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp145.851.156.022,00 (seratus
empat puluh lima miliar delapan ratus lima puluh satu juta seratus lima
puluh enam ribu dua puluh dua rupiah).
35. PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding company PT
Sandipala Artha Putra sejumlah Rp148.863.947.122,00 (seratus empat
puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus
empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua rupiah).
36. PT LEN Industri sejumlah Rp20.925.163.862,00 (dua puluh miliar
sembilan ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu
delapan ratus enam puluh dua rupiah)
37. PT Sucofindo sejumlah Rp8.231.289.362,00 (delapan miliar dua ratus
tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus
enam puluh dua rupiah).
38. PT Quadra Solution sejumlah Rp127.320.213.798,36 (seratus dua
puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh juta dua ratus tiga belas ribu
tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah tiga puluh enam sen).
– Bahwa perbuatan para Terdakwa secara bersama-sama tersebut telah
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan para Terdakwa yakni Terdakwa I
selaku Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai
wewenang diantaranya memimpin Ditjen Dukcapil dalam merumuskan
kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pengelolaan informasi
administrasi kependudukan dan pelaksanaan administrasi pada Ditjen
Dukcapil serta Terdakwa II selaku Pejabat yang Melakukan Tindakan Yang
Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja atau Pejabat Pembuat
Komitmen sekaligus sebagai Direktur PIAK yang mempunyai wewenang
diantaranya menandatangani dan mengendalikan pelaksanaan kontrak
yang bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 5 ayat (4) (6) UU No. 28 tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme, Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 66 ayat (7), Pasal 82 ayat (4) Peraturan
Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
Pasal 81 dan Pasal 82 huruf f Peraturan Presiden No. 24 tahun 2010
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
– Bahwa rangkaian perbuatan para Terdakwa secara bersama-sama
tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar
Surat Dakwaan an. Irman dkk. Page 121 of 121
Rp2.314.904.234.275,39 (dua triliun tiga ratus empat belas miliar sembilan
ratus empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima
rupiah tiga puluh sembilan sen) atau setidak-tidaknya sejumlah itu sesuai
dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara yang dilakukan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor : SR-338/D6/01/2016
tanggal 11 Mei 2016 atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi
Pengadaan Paket Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional tahun
2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
——- Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. ———————————
Jakarta, 28 Februari 2017
Penuntut Umum
Pada Komisi Pemberantasan Korupsi,
EVA YUSTISIANA WAWAN YUNARWANTO
IRENE PUTRIE ABDUL BASIR
MOCHAMAD WIRAKSAJAYA ARIAWAN AGUSTIARTONO
TAUFIQ IBNUGROHO MUFTI NUR IRAWAN
NUR HARIS ARHADI RINIYATI KARNASIH. (HR)

Comment