Inilah Klarifikasi Lengkap Komnas HAM Soal Pemeriksaan Habib Rizieq di Arab Saudi

Inilah Klarifikasi Lengkap Komnas HAM Soal Pemeriksaan Habib Rizieq di Arab Saudi

SHARE

Publik-News.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan klarifikasi soal pernyataan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai yang mengatakan bahwa lembaganya akan melakukan pemeriksaan terhadap imam besar Front Pembela Islam (FPI) di Arab Saudi.

Ketua Komnas HAM, Nurkholis mengatakan, pernyataan yang disampaikan anggotanya tersebut bukan pernyataan resmi Komnas HAM secara kelembagaan. Tapi, apa yang disampaikan Natalius Pigai merupakan pendapat pribadi.

Berikut adalah klarifikasi Komnas HAM selengkapnya, Jumat (12/5/2017.

Pada 28 April dan 08 Mei 2017, Komnas HAM menerima pengaduan dari Tim Advokasi Presidium Alumni Aksi 2 Desember 2016 (212) yang menyampaikan dugaan pelanggaran HAM terhadap tokoh agama dan tokoh masyarakat khususnya hak menyatakan pendapat dimuka umum dan hak untuk mendapatkan keadilan.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Sidang Paripurna Komnas HAM yang merupakan mekanisme pengambilan keputusan tertinggi di Komnas HAM, pada 2-3 Mei 2017 menugaskan kepada Komisioner Subkomisi Pemantauan/Penyelidikan untuk menangani pengaduan tersebut sesuai ketentuan yang diatur di dalam Pasal 89 Ayat (3) Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, untuk kemudian dilaporkan di Sidang Paripurna Komnas HAM pada 7-8 Juni 2017.

Dalam perjalanannya, muncul pernyataan-pernyataan sepihak dari salah seorang komisioner Komnas HAM Sdr. Natalius Pigai yang diantaranya akan melakukan pemeriksaan atas Sdr. Habib Rizieq di Arab Saudi untuk kepentingan meminta keterangan. Pernyataan ini diantaranya dimuat di www.jawapos.com dan www.cnnindonesia.com pada 11 Mei 2017.

Merespon hal tersebut, Komnas HAM perlu memberikan klarifikasi dan penegasan sebagai berikut :

1. Pernyataan dan langkah-langkah Sdr. Natalius Pigai tersebut adalah pernyataan yang sifatnya pribadi, tidak mewakili lembaga Komnas HAM;

2. Pada prinsipnya setiap warga negara yang melakukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran HAM akan diproses sesuai prosedur SOP yang berlaku di Komnas HAM. Komnas HAM tidak memberikan keistimewaan terhadap kelompok tertentu dan berupaya menjalankan mandat sesuai ketentuan undang-undang. Demikian halnya pada kasus Rizieq, juga diberlakukan prosedur pemantauan Komnas HAM sebagaimana mandat UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia baik terkait proses permintaan keterangan kepada pihak-pihak terkait dan pemberian rekomendasi kepada pihak yang diadukan;

3. Sampai dengan hari ini Komnas HAM tidak memiliki dukungan anggaran bagi upaya permintaan keterangan secara langsung kepada pihak terkait yang berada di luar negeri. Apabila upaya tersebut harus dilakukan karena urgensi kasus, langkah-langkah untuk melakukan permintaan keterangan atas pengaduan a quo, hanya bisa disampaikan di dalam forum Sidang Paripurna Komnas HAM untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. Hingga hari ini belum ada pembicaraan terkait isu ini pada sidang paripurna Komnas HAM;

4. Sidang Paripurna Komnas HAM akan merespon dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga harkat dan martabat kelembagaan atas pernyataan dan tindakan Sdr. Natalius Pigai melalui pembentukan Dewan Etik; dan

5. Komnas HAM senantiasa menjunjung tinggi imparsialitas dan transparansi dalam penanganan setiap aduan masyarakat sebagaimana diatur di dalam Pasal 87 Ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Demikian keterangan pers ini disampaikan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Komnas HAM RI dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang yang telah dimandatkan dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. (AN)

SHARE
Comment