Inilah Platform Kebijakan Publik Partai Solidaritas Indonesia

Inilah Platform Kebijakan Publik Partai Solidaritas Indonesia

SHARE

PENDAHULUAN

Partai politik adalah instrumen untuk mengorganisasikan kekuasaan rakyat yang sangat beragam sehingga menjadi kekuatan efektif. Menurut Konstitusi, partai politik merupakan institusi utama bagi rekrutmen kepemimpinan di daerah dan pusat, baik di eksekutif maupun legislatif. Presiden, Wakil Presiden, dan anggota DPR/DPRD, semuanya dinominasikan oleh partai. Hampir tidak ada gubernur, bupati, walikota tanpa nominasi partai. Partai paling bertanggung jawab atas kualitas kepemimpinan dan keberlangsungan demokrasi di negeri ini.

Setelah 15 tahun proses demokrasi berjalan, partai-partai yang ada kurang efektif dalam menjalankan amanat konstitusi. Warga semakin kecewa dan semakin apatis pada partai politik. Bukti dari kekecewaan itu adalah rendahnya kepercayaan (trust) mereka pada partai politik, seperti tercermin dari berbagai hasil survei belakangan ini. Upaya pembenahan yang dilakukan beberapa partai politik untuk merespon sikap apatisme itu tampaknya belum berhasil.

Partai-partai lama dan baru secara umum mengandalkan seorang tokoh tunggal atau segelintir elite. Partai seperti milik keluarga. Rekrutmen kader dan pemimpin partai sangat bertumpu pada preferensi tokoh tunggal tersebut. Partai kurang mau terbuka dalam rekrutmen putra-putri terbaik bangsa. Tidak mengherankan kalau hasil rekrutmennya kemudian kurang memenuhi harapan.

Harus ada terobosan dari situasi ini. Di satu sisi, partai-partai yang ada memerlukan dorongan yang kuat untuk memperbaiki organisasi maupun kinerjanya. Di sisi lain, kita memerlukan partai politik baru dengan visi, misi, program, manajemen, dan strategi yang berbeda dari kecenderungan partai-partai yang ada sekarang. Partai baru ini harus mampu menjawab aspirasi generasi baru yang dalam 10 atau 20 tahun ke depan akan menentukan politik dan kepemimpinan Indonesia. Partai baru ini juga harus menjadi contoh bahwa menjadi partai yang sukses haruslah dengan meninggalkan kebiasaan yang selama ini menjadi praktik umum di partai-partai yang sudah ada.

Pada Pemilu 2019 mendatang, mayoritas pemilih berasal dari kelompok umur muda, yakni berusia 40 tahun ke bawah. Generasi muda inilah yang akan menentukan kepemimpinan nasional, yang bakal menjadi wakil rakyat (DPR) dan menduduki jabatan-jabatan penting di eksekutif.

Generasi baru ini cenderung membesar di daerah perkotaan, sejalan dengan semakin besarnya gelombang urbanisasi. Secara umum, generasi baru ini juga lebih terpelajar. Populasi urban dan terpelajar ini punya akses yang lebih kuat pada media massa. Mereka terekspos ke berbagai berita dan opini, dan cenderung kritis terhadap kondisi politik sekarang. Partai baru harus mampu merespon aspirasi generasi baru ini.

PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) lahir untuk merespon kecenderungan perubahan sosial-politik generasi baru tersebut. Generasi baru umumnya berharap lahirnya pemimpin-pemimpin yang bisa dipercaya, berintegritas, peduli pada rakyat, dan kompeten. Sesuai dengan perubahan sosial itu, generasi politik baru cenderung menuntut kesetaraan dan inklusivitas politik yang lebih besar. Karenanya, generasi baru cenderung menentang berbagai bentuk sentralisme dan hirarki politik yang panjang. Secara sadar, PSI dibentuk dengan tidak bersandar pada satu tokoh sentral.

Kepemimpinan PSI bertumpu pada prinsip kepemimpinan demokratis yang realistik, yakni poliarki atau kepemimpinan oleh banyak orang. Ketua partai tidak diberi insentif untuk menjadi pemimpin nasional demi menghindari politisasi partai untuk kepentingan sang pemimpin sendiri.

Yang didorong untuk menjadi pemimpin dan wakil rakyat di DPR/DPRD adalah siapa saja yang memenuhi kriteria kepemimpinan, bukan pucuk pimpinan partai di pusat maupun daerah. PSI dan pengurusnya hanya melahirkan dan mengorganisir pemimpin-pemimpin tersebut untuk menjawab harapan generasi politik baru.

Perjuangan PSI dilandasi empat nilai dasar yang menjadi karakter khas PSI yaitu kebajikan, keragaman, keterbukaan, dan meritokrasi.

Kebajikan. PSI memandang bahwa politik adalah kebajikan, sumber kebaikan bagi kepentingan orang banyak. Demokrasi meletakkan peran sentral partai politik sebagai institusi yang bertugas mendengar dan menyalurkan aspirasi rakyat, termasuk menjadi rahim yang melahirkan pemimpin-pemimpin masyarakat. Karenanya, seluruh orientasi dan kerja politik PSI difokuskan untuk menggagas dan memutuskan kebijakan-kebijakan publik yang membawa kebaikan bagi rakyat.

Keragaman. PSI berupaya mengukuhkan prinsip keragaman sebagai sumber kekuatan Indonesia. Di dalam keberagaman, nilai-nilai solidaritas yang merekatkan warga tidak hanya berbentuk ikatan emosional ke dalam kelompok sendiri yang bersumber dari kesamaan agama, etnik, bahasa dan pengalaman sejarah. Lebih dari itu, perekat solidaritas adalah rasa saling ketergantungan ke luar yang menjembatani hubungan setara antar-kelompok, antar-agama, antar-etnik dan antar-bahasa.

Keterbukaan. PSI menjunjung tinggi nilai-nilai keterbukaan, baik dalam hal berhubungan dengan dunia luar maupun keterbukaan dalam tata laksana pemerintahan. Keterbukaan adalah prinsip utama yang memungkinkan Indonesia menjadi warga dunia yang setara dan sama-sama berkontribusi terhadap kemakmuran dan perdamaian dunia. Keterbukaan memungkinkan Indonesia mampu bekerjasama dan saling belajar dengan bangsa-bangsa lain dan sekaligus memberi tempat untuk terus melakukan kritik dan pembaruan. Nilai keterbukaan juga akan melandasi perjuangan PSI dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata-kelola pemerintahan.

Meritokrasi. Perjuangan PSI juga didasari oleh nilai-nilai meritokrasi. PSI akan berupaya mewujudkan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mencapai dan memperoleh sesuatu sesuai dengan kemampuan dan usahanya. Nilai meritokrasi menghargai kinerja dan memberi kesempatan yang adil bagi setiap orang untuk bekerja kerjas mencapai kemungkinan yang tak terhingga. Penerapan nilai-nilai meritokrasi di dalam urusan publik akan membebaskan kita dari jerat korupsi, kolusi dan nepotisme.

Empat nilai-nilai dasar itulah yang menjiwai platform kebijakan yang akan diusung PSI.

PLATFORM KEBIJAKAN PUBLIK PSI

Sebagai negara demokrasi baru, tantangan yang dihadapi Indonesia sangat kompleks. Di satu sisi, tantangan itu masih banyak terkait dengan aspek-aspek dasar kehidupan berbangsa dan bernegara seperti pelembagaan institusi-institusi sosial, politik, dan ekonomi. Demikian juga dengan hal-hal dasar dalam kehidupan rakyat seperti layanan publik dasar berupa penyediaan lapangan kerja, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, tersedianya infrastruktur perhubungan, layanan dasar kesehatan, dan sebagainya. Di sisi lain, Indonesia harus siap menghadapi tantangan kehidupan dan politik abad ke-21 dan setelahnya, yang ditandai oleh persaingan yang makin ketat sekaligus kaburnya batas-batas antar negara.

Dengan kata lain, untuk bisa menjawab tantangan-tantangan baru tersebut Indonesia memerlukan transformasi, yakni perubahan dan penyesuaian kerangka institusional pada lingkup internal Negara. Tanpa adanya perubahan dan penyesuaian kerangka institusional internal, bisa dipastikan, Indonesia tidak akan memiliki kemampuan kompetitif untuk bisa menjadi pemenang di dalam kompetisi global dewasa ini. Sebab, kerangka kelembagaan dan aturan normative yang ada dewasa ini merupakan hasil dari upaya-upaya transformasi terdahulu untuk menjawab masalah-masalah kontekstual pada masanya. Transformasi atau pembaruan dan perubahan adalah cara paling baik untuk memastikan sebuah institusi besar bernama Negara tetap relevan dan sanggup berevoluasi menjadi lebih kuat.

Dengan berpegang pada empat nilai dasar di atas (kebajikan, keragaman, keterbukaan dan meritokrasi), PSI ingin menjadi pelaku aktif bagi upaya transformasi tersebut. PSI memandang bahwa transformasi Indonesia harus dimulai dari transformasi institusional, yakni aspek-aspek normatif dasar yang memberikan kerangka perilaku dan aturan main sebagai warga Negara Indonesia.

PSI merumuskan platform transformasi ini dengan kesadaran penuh akan luasnya cakupan dan kompleksitas agenda-agenda kebijakan public nasional. Tanpa mengabaikan kompleksitas agenda transformasi tersebut, PSI menggarisbawahi delapan tema kebijakan public yang dianggap paling mendesak dan strategis. Yakni: 1) Politik, Hukum dan HAM; 2) Hubungan Luar Negeri; 3) Ekonomi dan Pembangunan; 4) Sosial dan Budaya; 5) Pendidikan, Ilmu pengetahuan dan Teknologi; 6) Lingkungan Hidup dan Pariwisata; 7) Energi dan Sumber Daya Alam; 8) Kesejahteraan Rakyat. Sumber PSI

SHARE
Comment