Inilah Rekomendasi KAHMI Terkait Penegakan Hukum dalam Kasus Penodaan Agama Ahok

Inilah Rekomendasi KAHMI Terkait Penegakan Hukum dalam Kasus Penodaan Agama Ahok

SHARE

Publik-News.com – Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) mengeluarkan rekomendasi hasil seminar bertajuk “Upaya Penegakan Hukum dan Keadilan Menyongsong Putusan Sidang Penista Agama”.

Seminar itu digelar di KAHMI CENTER di Jln. Turi 1 No 14 Kebayoran Baru. Jakarta Selatan, Kamis (4/5/2017). Seminar ini dihadiri oleh bebebrapa pengurus KAHMI serta kader-kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Rekomendasi KAHMI ini terkait tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mengeluarkan tuntutan 1 tahun penjara dan 2 tahun masa percobaan kepada Basuki Tjahja Purnama alias Ahok sebagai terduga penodaan agama.

Berikut rekemondasi KAHMI selengkapnya:

Pertama, bahwa Tuntutan yang dibacakan JPU pada sidang penistaan agama yang diduga dilakukan Basuki Tjahatja Purnama tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Kedua, bergandengan dengan poin di atas, hal tersebut merupakan ironi sekaligus tragedi hukum di Indonesia, yang dapat meluluhlantakkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum di negeri kita.

Ketiga, kami melihat putusan yang dibacakan oleh JPU seperti penuh intervensi dan tidak sesuai dengan norma peradilan yang biasa berlaku.

Keempat, kami dari MN KAHMI selama ini selalu berpegang pada putusan MUI, terkait penistaan agama yg dilakukan oleh Basuki Tjahatja Purnama. Untuk itu kami tetap berkeyakinan bahwa telah terjadi Penistaan Agama yang telah dilakukan oleh Basuki Tjahatja Purnama.

Kelima, kami meminta majelis hakim untuk menjunjung tinggi independensi, dan mengambil keputusan sesuai dengan pasal-pasak terkait penistaan agama dalam KUHP.

Keenam, kami meminta Majelis Hakim memberikan putusan yang maksimal sesuai pasal-pasal penistaan agama, sebagaimana diamanatkan melalui Edaran MA bahwa untuk kasus penistaan agama diberikan hukuman yang maksimal.

Sebelum mengeluarkan rekomendasi, KAHMI menggelar seminar dengan beberapa mengundang narasumber yang cukup handal. Mereka adalah Prof Musni Umar, MA (Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta), Dr. Suparji Ahmad (Dosen FH Universitas Al-Azhar Jakarta), Dr. Heri Sucipto, MA, LC (Staf Khusus Kapolri); dan Ferdinan Hutahaen (Pengamat Hukum). (HS)

Comment