IPI Minta Pendukung dan Parpol Tak Provokasi Ormas Terlarang

IPI Minta Pendukung dan Parpol Tak Provokasi Ormas Terlarang

SHARE

Publik-News.com – Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pesantren Indonesia (DPP IPI) meminta pendukung ormas terlarang, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak melakukan upaya provokasi. Partai Politik juga jangan sampai menunggangi ormas terlarang dengan menggunakan isu agama sebagai tameng.

Ketua Umum DPP IPI, KH. Zaini Ahmad, melalui siran persnya, Kamis (18/1/2018), mengatakan upaya provokasi dari pendukung dan penunggangan politik dari partai politik kepada ormas terlarang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Dengan itu, NKRI terancam disintegrasi jika provokasi dan penunggangan parpol terus dilakukan.

Kiai yang biasa di sapa Gus Zaini ini menyatakan perlu di fahami bahwa kebijakan pemerintah membubarkan ORMAS yg menolak Pancasila bertujuan untuk menjaga kepentingan bangsa dan negara terhadap upaya propaganda yang ditutupi jargon dakwah agama.

Ormas yang menolak pancasila berusaha mengganti NKRI yang berdasarkan Pancasila dan itu diikuti dengan sikap menyalahkan sistem demokrasi dan pemilihan umum, menganggap nasionalisme sebagai faktor pemecah-belah, serta memprovokasi gender dalam politik.

“Bahkan, saya dengar ada ajakan untuk menegakkan khilafah yang diajukan kepada pejabat TNI dan para perwira militer agar melakukan kudeta. Jadi jelas sekali kegiatan penggugat menjadi penghianatan dari konsensus kebangsaan,” ujarnya.

Ia pun meminta kepada seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mendukung persatuan dan kesatuan bangsa demi cita-cita luhur pendiri negara ini.

“Saya mengajak mari kita dukung setiap langkah kebijakan yang diambil pemerintah untuk menyatukan anak bangsa, karena sesungguhnya inilah identitas bangsa kita yang di cita-citakan faounding father bangsa ini,” jelasnya.

Gus Zaini juga meminta agar para tokoh baik dari pejabat, parpol maupun ormas untuk meluruskan kiblat dalam berbangsa dan bernegara dengan berkeyakinan bahwa pancasila adalah tujuan bersama untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahtetaan rakyat.

Sebelumnya dalam sidang di PTUN Jakarta Timur, Kuasa hukum Kemenkum dan HAM, Hafzan Taher mengatakan pihaknya dengan tegas menolak replik organisasi massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam perkara yang teregister di nomor 211/G//2017/PTUN-JKT Karena HTI jelas bertentangan dengan pancasila serta ingin melakukan kudeta.

“Alasan kami jelas bahwa ada rencana kegiatan menggugat untuk menjadi penghianatan dari konsensus kebangsaan bersama yang akan dilakukan oleh HTI,” ujarnya. (PN).

SHARE
Comment