Ironi Politik Tanpa Prinsip

Ironi Politik Tanpa Prinsip

SHARE

Untuk membangun system demokrasi ideal, diperlukan prinsip dan kesadaran politik dalam mewujudkan nilai-nilai yang berkeadaban. Sebab, kekuasaan yang diraih melalui proses yang baik, dapat menciptakan sinergitas dalam upaya mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, yakni kesejahteraan rakyat.

Namun fakta membuktikan, sejarah kepartaian pascareformasi belum menampilkan diri sebagai sarana politik yang ideal bagi kepentingan umum, kemaslahatan masyarakat, dan keadilan social. Perjuangan politik yang seharusnya bertujuan mulia, berkarakter, dan manusiawi, masih menjadi arena perebutan kekuasaan semata untuk memenuhi keserakahan dan kepentingan sempit pribadi, kelompok, dan golongan. Praktik dan sepak terjang politik masih berpola “machiavellistis”. Segala jalan dan cara digunakan untuk memenuhi keserakahan. Politik tidak didasarkan pada akal sehat, nurani, dan kehendak baik, guna memperjuangkan bonum commune dan salus populi, tetapi sebagai pertarungan insting menurut hokum rimba homo homini lupus: manusia “menghisap darah” manusia.

Inilah yang terjadi pada suksesi Partai Golkar. Hasil musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) ysng digelar di Bali beberapa waktu yang lalu seperti di era Orde baru. Lembaga “super” bernama Dewan Pembina dihidupkan kembali, dan produk kepengurusan yang dihasilkan munaslub menjadi klimaks dan memicu proses degradasi. Betapa tidak, belum habis isu keterpilihan Setya Novanto sebagai ketua umum, “partai beringin” juga disoroti prihal sejumlah figure yang diplot duduk di dewan pimpinan pusat (DPP). Dari mulai Ketua Harian Nurdin Halid hingga sejumlah nama yang merupakan mantan narapidana. Golkar telah kehilangan spirit reformasi yang dibangun berdarah-darah di era kepemimpinan Akbar Tanjung.

Sejarah mencacat bagaimana pasca Orde Baru, Akbar harus merestrukturisasi Golkar dari stigma “Golkar Putih” dan “Golkar Hitam”. Kini bandul Golkar kembali terlihat mengarah kepada ekstremisme tersebut. Saat munaslub, friksi antara kubu idealis-reformis dan pragmatis-konservatif mencuat lagi. Kubu idealis-reformis harus mengakui kemenangan faksi pragmatis-konservatif yang terwakili oleh sosok-sosok utama di struktur DPP. Itulah format rekonsiliasi Golkar setelah konflik internal pasca pemilihan presiden 2014.

Suka atau tidak, demokrasi di Indonesia masih bertumpu pada partai politik. Ideologi dan orientasi partai menentukan system dan budaya politik di negeri ini. Pembangunan politik sangat bergantung pada corak kehidupan parpol. Pembanguan politik mencakup perbaikan struktur politik (konstitusi), kualitas proses politik (parpol dan pemilu), serta budaya politik (kesadaran politik politisi dan masyarakat). Agenda tersebut menjadi kacau bila institusi politik tampil tanpa prinsip. Kondisi semakin diperparah oleh perspektif pemerintah yang menganggap parpol bukan lagi penggerak partai sebagai insfrastruktur politik. Parpol masih dilihat sebagai kawan atau lawan politik, sehingga sebisa mungkin dirangkul atau dilemahkan. Akibatnya, otokrasi bisa kembali bercokol dan mekanisme pengawasan dan perimbangan (checks and ballances) sulit terwujud. Struktur politik juga akan sulit dikendalikan. Proses politik makin didominasi orientasi pragmatis yang transaksional. Parpol dikuasai pemilik modal yang menggantikan fungsi perekrutan di internal partai. Jabatan-jabatan politik dan public tidak lagi berpatokan pada system meritokrasi dan kualitas kader, melainkan sesuai keinginan pemilik modal.

Tujuh Dosa Sosial

Kader-kader partai yang bagus tidak selalu muncul sebagai pemimpin, ditingkat daerah maupun nasional. Hal ini berpengaruh pada system kaderisasi dan menekan   kesadaran politik masyarakat bisa menurun karena ketidakpercayaan pada partai. Karena itu, parpol harus memiliki prinsip. Sebab, mengutip Mahatma Gandhi, parpol tanpa prinsip adalah bagian dari tujuh dosa social yang akan meluluhlantakkan banyak sendi kehidupan. Menurut tokoh India yang perjuangannya dikagumi dunia itu, tujuh dosa sosial tersebut adalah, kekayaan yang diperoleh tanpa kerja, kenikmatan tanpa suara hati, pengetahuan tanpa karaktter, bisnis tanpa moralitas (etika), ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan, agama tanpa pengorbanan, dan politik tanpa prinsip.

Karena mengabaikan prinsip ini banyak politisi menghabiskan uang untuk membangun citra, meski citra itu dangkal tiada isi, hanya untuk memperoleh jabatan. Dan tanpa prinsip, sistem politik akan liar, karena bekerja terlepas dari moral, etika, dan hukum.

Ingat bila tidak ada prinsip, tidak ada yang bisa dijadikan tempat bergantung. Karena, prinsip adalah kompas penunjuk arah sejati, dan landasan pembangunan sistem nilai. Dan keduanya harus berjalan selaras. Bila parpol mengabaikan prinsip, sastrawan Pramoedya Ananta Toer pernah mengingatkan,” akan ada permainan politik oleh orang-orang criminal, dan permainan criminal oleh orang-orang politik.

*Penulis Ricky Rahmadi adalah wartawan senior, mantan Pengurus DPP Golkar  Ricky Rahmadi

VIARicky Rahmadi
SHARE
Comment