Isi Aturan Baru Dirjen Pajak Soal Amensty Pajak

Isi Aturan Baru Dirjen Pajak Soal Amensty Pajak

SHARE

Publik-News.com – Direktorat Jenderal Pajak sudah mebgeluarkan peraturan baru (Perdirjen) terkait tax amnesty. Perdirjen Pajak ini berisi pemberian diskresi, bagi sejumlah wajib pajak dan bebas dari ancaman sanksi denda 200 persen dari tambahan penghasilan.

Wajib pajak yang dimaksud yakni, orang pribadi kelas menengah ke bawah dan yang berada di luar negeri dalam jangka waktu tertentu.

“Orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak,” demikian dikutip dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 11/PJ/2016.

Demikian pula bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan Subjek Pajak Luar Negeri, dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak.

Ken Dwijugiasteadi dalam Perdirjennya menegaskan, Wajib Pajak mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dan berhak mendapatkan pengampunan pajak.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak tidak berlaku bagi golongan wajib pajak yang diatur dalam Perdirjen Pajak ini.

(Taufik)

SHARE
Comment