Islam & Militer, Sandungan Tersulit Jokowi di Pilpres 2019

Islam & Militer, Sandungan Tersulit Jokowi di Pilpres 2019

SHARE

Komentar-komentar di berbagai media sosial yang secara insinuatif menyatakan Joko Widodo sebagai seorang ‘kader’ PKI, tak bisa diartikan secara harafiah. Demikian juga kehadiran Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di beberapa forum Komunitas Islam, beberapa waktu belakangan ini, tak bisa dilihat hanya sekedar sebuah silahturahmi.

Apalagi menilai, Jenderal Gatot semata-mata menjelaskan garis politik sapta marga yang menjadi ideologi TNI. Benarkah Jenderal Gatot mengincer jabatan Presiden atau minimal Wakil Presiden RI?

Semuanya terkait dengan perebutan kekuasaan di Indonesia. Puncaknya di Pemilu Presiden (Pilpres) Juli 2019. Hari-hari menjelang akhir tahun 2017, belasan bulan sebelum Pilpres, menjadi semacam momen yang dibutuhkan untuk konsolidasi ataupun ‘pasang kuda-kuda’.

Yang pasti perkembangan ini semakin mempertegas. Bahwa pertarungan politik di Indonesia hanya berada di tiga sumbuh : Islam, Militer dan Nasionalis-Soekarno. Untuk sementara – Presiden Jokowi diidentifikasi sebagai pemimpin beraliran Nasionalis-Soekarno.

Jokowi tengah berhadapan dengan kekuatan Islam dan Militer

Islam dan militer, keduanya secara politik memiliki kepentingan yang sama. Yaitu bagaimana calon dari kedua sumbuh ini bisa mengalahkan Joko Widodo di Pilpres Juli 2019. Dalam kalimat verbal dan agak lebih vulgar, sekaligus lebih mengerucut, Islam dan Militer tengah bertarung dengan kekuatan kelompok Nasionalis – Soekarno.

Namun mengapa yang mengemuka isyu komunisme dan tuduhan terhadap Jokowi? Mengapa isyu ini dipilih sebagai senjata ampuh yang bisa melemahkan bahkan mematikan langkah Jokowi?

Padahal secara faktual, Jokowi tidak bisa dikatakan seorang kader komunis. Mengingat ketika Partai Komunis Indonesia (PKI) dilarang pada Maret 1966, Jokowi baru usia 5 tahun. Larangan itu tertuang dalam Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS). Artinya sangat tidak masuk akal seorang anak berusia BALITA, sudah menjadi kader politik dari sebuah partai terlarang.

Jadi tudingan terhadap Joko Widodo bahwa dia sebagai seorang kader PKI, sangat mudah dipatahkan. Tapi kita juga tida boleh lupa. Hingga sekarang belum ada kesepakatan tentang Soekarno, Presiden Pertama RI. Apakah ia terlibat atau tidak terlibat dalam pemberontakan G30S/PKI di tahun 1965.

Akibat ketidak jelasan ini, PDIP, ikut mendapat getahnya. Partai yang mengusung Jokowi di Pilpres 2014, dan pemimpinnya Megawati Soekarnooutri, anak Soekarno, ikut dituduh menampung banyak ‘kader PKI’. Jadi pelabelan Jokowi sebagai kader komunis, tidak lepas dari upaya mengaitkan Soekarno dan komunisme. Sekaligus sebagai upaya masuk pintu ke ruang debat yang lebih luas.

Tapi dengan penjelasan di atas, berarti tuduhan terhadap Jokowi, Presiden RI – sebagai seorang kader komunis otomatis ikut gugur? Apapun jawabannya, sebetulnya tidak penting. Karena yang terpenting, Jokowi yang oleh relawannya sudah dipatok sebagai “Presiden Dua Periode” perlu diumumkan sebagai capres 2019 yang memiliki kelemahan. Dan kelemahan itulah yang dikapitalisasi. Nah salah satu kapitalisasinya adalah mengaitkan kedekatan Indonesia dengan negara komunis RRT.

Fakta menunjukkan kedekatan RI-RRT semakin mengental sejak Jokowi menjadi Presiden. Frekwensi kunjungannya ke RRT, negara komunis yang penduduknya terbanyak di dunia, terbilang cukup sering. Dalam situasi Jokowi sedang disorot, Presiden RI itu malah hadir di KTT OBOR (One Belt One Road), Beijing, sebuah pertemuan puncak yang tidak direstui Amerika Serikat dan beberapa negara Barat.

Di KTT OBOR yang dilangsungkan Mei 2017, Presiden Jokowi terlihat mendapatkan perlakuan dan perhatian istimewa dari Presiden RRT Xi Jin Ping. Hal mana memperlihatkan kedekatan Jokowi dengan negara komunis, semakin nyata. Selain itu sejak Jokowi menjadi Presiden, keran investasi di Indonesia, lebih banyak dibukakan kepada investor komunis RRT.

Puncaknya ketika Jokowi menyetujui proyek kereta api cepat Jakarta – Bandung yang menelan biaya tidak kurang dari Rp, 70,- triliun . Persetujuan mana diberikan ketika Jokowi baru beberapa minggu menjadi Presidenn RI.

Keberpihakan Jokowi terhadap RRT melalui proyek ini, di satu sisi, dan diamnya Jokowi atas ketersinggungan Jepang, semakin menimbulkan kecurigaan. Bahwa kalaupun Jokowi bukan kader PKI, minimal dia punya Ikatan emosional dengan komunis RRT. Begitulah kritikannya. Kritik keras termasuk dari pihak Jepang – negara non-komunis dan merasa lebih berhak, akhirnya lebih banyak dialamatkan kepada Menteri BUMN.

Di sini mulai terbentuk citra, Presiden Jokowi memang lebih merasa dekat denan RRT dari pada Jepang, negara yang sudah berinvestasi di Indonesia sejak 1968. Kedekatan ini bagi kekuatan Islam dan Militer, merupakan hal yang cukup berbahaya. Negara Pancasila Indonesia berada dalam ancaman serius.

Sebab RRT bukan lagi negara komunis yang miskin. RRT sudah mampu menembus dominasi Amerika Serikat – negara anti komunis, di berbagai bidang. RRT sebuah super power dunia. RRT sebagai sebuah ancaman, semakin dirasakan kuat, sebab semua pejabat pemerintah RRT, mulai dari yang tingkat tertinggi hingga yang rendahan, merupakan kader komunis.

Menandakan, negara komunis ini sangat solid.

RRT memiliki jaringan sangat kuat di kalangan birokrat. Dihadapkan dengan Indonesia yang tidak solid apalagi sedang dalam krisis berkepanjangan, sangat mudah bagi RRT “mencekram” dan menaklukkan Indonesa.

Kecurigaan bahkan kekhawatiran semakin menjadi-jadi. Sebab sejatinya, RRT sedang mempaktekkan konsep “Satu Negara Dengan Dua Sistem”. Sebuah negara dengan dua wajah. Konsep mana dipraktekannya di Hongkong, sejak akhir Juli 1997, saat koloni itu dikembalikan oleh Inggeris kepada RRT. Kapitalisme dan liberalism di Hongkong tidak dilarang. Namun berbagai peraturan penting di bekas koloni Inggeris itu, tetap diatur oleh Partai Komunis RRT.

Sementara itu serbuan investor RRT ke Indonesia yang datang bersama ribuan tenaga kerjanya untuk setiap proyek yang diizinkan pemerintahan Jokowi, ikut menebar ancaman. Serbuan RRT makin berakumulasi. Karena sebelum proyek bernilai Rp. 70-an triliun tadi, berbagai produk dari negara komunis itu sudah merambah semua pasar Indonesia.

Semua ini menjadi alasan bahwa kedekatan Indonesia dengan RRT yang semakin lengket di era Presiden Jokowi, menimbulkan persepsi bahwa kedaulatan (ekonomi) Indonesia dalam ancaman serius.

Ditambah lagi kecurigaan bahwa para investor RRT itu lebih suka berkolaberasi dengan konglomerat Indonesia yang rata-rata beretnis Tionghoa. Maka kekhawatiran yang muncul, dalam beberapa tahun lagi, komunis RRT sudah menjadi penjajah baru di Indonesia.

Selain itu, di tahun 1980-an, grup usaha yang dipimpin oleh Om Liem alias Liem Sioe Liong, dilaporkan sudah berinvestasi di daratan RRT. Saat itu, sekalipun tidak terlalu terbuka, namun sorotan terhadap kebijakan Om Liem, sudah muncul. Om Liem dipersepsikan melakukan pelarian modal ke RRT.

Media-media melakukan kritik. Namun kritik terhambat oleh tidak adanya kebebasan berekspresi. Sehingga kritik itu tidak ada gaungnya Lagi pula Om Liem sebagai pemilik Salim Group dikenal sebagai pengusaha papan atas yang identik sebagai sahabat dekatnya Presiden Soeharto.

Sehingga siapa yang mengkritik Om Liem bisa diartikan sama dengan mengeritik Presiden Soeharto. Tapi setelah Presiden Soeharto tidak berkuasa, situasinya berubah.

Pada era keterbukaan seperti sekarang, kejadian lebih dari 20 tahun lalu, tanpa disengaja mencuat ke permukaan. Yang intinya merefleksikan kekhawatiran atas potensi kolaborasi pengusaha RRT (yang komunis) dan konglomerat-konglomerat warga Indonesia keturunan Tionghoa.

Kolaborasi komunis RRT dengan konglomerat Indonesia, merupakan hal yang tak bisa dipungkiri. Faktanya antara lain terjadi Shanghai. Di kota dagang pantai Timur RRT itu, sudah tumbuh sebuah kawasan yang bisa disebut “glodok”nya Indonesia.

Sejumlah pengusaha Indonesia keturunan Tionghoa, banyak membuka usaha perwakilan di Shanghai. Saking banyaknya, mereka membentuk asosiasi. Pada satu periode, Ketua Asosiasinya sempat dipercayakan kepada suami Marie Pangestu, mantan Menteri Petdagangan RI di era SBY.

Kolaberasi seperti ini, acap kali dianggap hal sepele. Bahkan seakan tidak dianggap bisa beresonansi di Indonesia. Nyatanya, tidak demikian. Kolaberasi di Shanghai tersebut, justru menjadi semacam virus kecurigaan. Oleh rakyat Indonesia – yang loyal terhadap tanah tumpah darah mereka, terus tumbuh kecurigaan terhadap pengusaha Tionghoa yang membuka usaha mereka di RRT.

Para loyalis – nasionalis yang berprinsip lahir dan matinya, harus di tanah Indonesia melihat sikap yang berbeda dengan prilaku yang ada di kalangan pengusaha keturunan Tionghoa. Yang terakhir ini bisa hidup di dua dunia yang berbeda dalam waktu bersamaan : di negara yang menganut paham komunis (Tiongkok) maupun di Indonesia, dimana ideologi itu dilarang.

Ironisnya, Jokowi baik sebagai Presiden maupun sebagai pebisnis meubel, boleh jadi tidak menyadari masalah peka ini. Bisa jadi juga Presiden ke-7 RI ini, cukup paham atas masalah sensitif ini. Namun karena cara pandangnya selalu positif, maka masalah yang sensitif, tidak dijadikannya sebagai sebuah persoalan serius.

Boleh jadi juga karena Jokowi tidak punya pembantu yang berani memberi laporan berisikan hal-hal yang genuine.

Sementara itu bergeraknya Jenderal Gatot Nurmantyo ke kantong-kantong pengkaderan Islam, tak bisa dianggap remeh. Hal itu agaknya terkait dengan kekecewaan TNI AD yang sudah lebih dari satu dekade, berada dalam posisi dan porto folio yang tidak nyaman.

Militer khususnya TNI AD yang sudah terbiasa berada di kursi kekuasaan, mulai merasa semakin tidak nyaman dengan Indonesia dipimpin oleh Presiden sipil. Ketika Indonesia dipimpin SBY selama 10 tahun, ketidak-nyamanan itu masih belum terlalu dianggap sebagai sesuatu yang penting dan perlu dipersoalkan. Karena sekalipun SBY lebih menonjolkan sisi sipilnya ketimbang militer, keadaan itu masih diterima sebagai sebuah konsekwensi dari perubahan sistem politik Indonesia.

Dimana sipil sebagai kekuatan mayoritas, perlu berdaulat di sebuah negara demokrasi. Tetapi situasinya berubah. Terutama ketika AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), perwira muda yang memiliki segala-galanya, tiba-tiba memutuskan berhenti dari korps militer.

Artinya AHY membuang keistimewaan di korps militer. Peluangnya menjadi jenderal bintang empat, tanpa rasa ragu apalagi penyesalan, diabaikannya begitu saja. Dalam konteks itulah saya melihat Jenderal Gatot Nurmantyo, melakukan manuver. Ingin mengembalikan marwah militer, yang sudah sempat dibuang AHY. Bahwasanya militer sebagai sebuah kekuatan yang tidak bleh diabaikan. Bahkan pantas memimpin Indonesia.

Semoga diskurs di catatan ini, tidak mengganggu Presiden Jokowi, Jenderal Gatot, dan atau siapapun yang cinta Indonesia.

Oleh: Derek Manangka

Comment