Isu SARA Tidak Perlu Didramatisir

Isu SARA Tidak Perlu Didramatisir

SHARE

Isu SARA dalam masa pilkada, pemilu legislative danpemilihan presiden tidak perlu didramatisir menjadi halyang menakutkan, kenapa demikian, karena bangsaIndonesia memang terdiri dari “berbagai” suku, agama, bahasa, faham/ideologi/aliran yang semuanya adalahmerupakan suatu khasanah/ kekayaan bangsa Indonesia yang ber aneka ragam atau Bhineka namun diikatdalam persatuan, yakni Tunggal Ika, sehingga menjadiBhineka Tunggal Ika.

Dengan demikian masalahperbedaan suku, agama, bahasa, adat istiadat, faham/ideologi/ aliran adalah suatu realitas sosial, budaya di Indonesia. Masing-masing partai politik mempunyaiasas, visi, misi, tujuan yang tidak sama/berbeda, sehingga masalah perbedaan identitas, visi, misi dantujuan parpol adalah konsekuensi logis dari produk“Kebhinekaan Indonesia” dan ini adalah fakta/realitasadanya perbedaan/kebhinekaan di Indonesia. Perbedaan faham/aliran/ideologi atas masing-masingpartai politik adalah kondisi obyektif dan hasil/produkdari kebhinekaan, dan perbedaan tersebut adalahsunatulloh dan rahmat namun diikat dalam bingkaiBhineka Tunggal Ika dan Pancasila.

Maka resultantedari kebhinekaan tersebut dengan adanya pilkada, sebagai contoh suatu daerah calon gubernur dan calonwakil gubernur nya untuk di Propinsi Bali semuanyaberagama Hindu, itu realitas yang harus dipahami“bukan politik” mengedepankan identitas, alias politikidentitas, segtarian.

Dalam konteks pilkada, pemilu, pilpres, maka tidak relevan mengusung isu denganpesan agar pemilu, pilkada dan pilpres “tidakmenggunakan issue SARA” , hal demikian sama sajamemaksakan suatu komunitas, lingkungan dan suatudaerah untuk tidak memilih calon yang sesuai agama, budaya, bahasa masyarakat local. Maka isu SARA jangan sampai terkesan diperlakukan kepada agama tertentu.

Misalnya pemilik suara yang kebetulanberagama Islam, kalau orang Islam memilihpemimpinnya apakah itu kepala/wakil kepaladaerahnya yang seiman yakni yang beragama Islam, sebagai tindakan yang intoleran, segtarian, anti kebhinekaan.

Hal itu sangat bertentangan denganrealitas sosial, mengapa karena yang di Bali dalammemilih kepala/wakil kepala daerahnya yang beragamaHindu adalah wajar, sehingga tidak bisa dikatakansebagai tindakan politik aliran/identitas dansegtarian/suku. Suasana yang kondusif dan demokratisserta menghargai pluralitas itulah yang perlu dibangun, mengingat memang realitas sosial dan budaya bangsaIndonesia yang heterogin.

Dengan demikian masalahisu SARA tidak perlu didramatisir, hal ini ada kesanmempunyai muatan politis, dan “berstandar ganda”.Tentang memilih pemimpin yang mempunyai visi, misidan program itu adalah suatu keharusan, namun kalamemilih pemimpin yang sesuai daerah, suku, agama nya adalah wajar, sebagai konsekuensi logis dariadanya realisa sosial, budaya masyarakat/rakyat di Indonesia yang memang beraneka macam.

Jadipemimpin/kepala daerah yang dari suatu daerah yang agamanya sesuai dengan kondisi daerahnya dan terpilihsecara demokratis, itu adalah sah sah saja dan tidakmelanggar ketentuan/Undang-Undang serta bukanmengedapankan politik identitas, segtarian, SARA.Jadi tidak proporsional dan tidak relevan membesarkanapalagi mendramatisir isu-isu SARA, karena memangbangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, adat istiadat dan lain-lain.

Selamat berkontestasi dalam pilkada serentak, tanpa takut dengan stigmatisasiSARA, segtarian dan lain lain.

Oleh: Dr. Sutrisno

(Penulis adalah Dosen pascasarjana UniversitasBorobudur Jakarta)

Comment