Jadi Pimpinan EIM, Mantan Presidium GMNI dan Ketum PB PMII Tolak Perppu...

Jadi Pimpinan EIM, Mantan Presidium GMNI dan Ketum PB PMII Tolak Perppu Ormas

SHARE

Publik-News.com – Mantan Presidium GMNI Refi Wahyuni dan Mantan Ketua Umum PB PMII Muh. Rodli Kailani ikut bergabung dalam Pimpinan Nasional Eksponen Indonesia Muda (EIM) dalam menolak Perppu Organisasi Kemasyarakatan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain Refi Wahyuni dan Muh. Rodli Kailani, mantan Ketua Umum PP KAMMI Taufik Amrullah, manyan Ketua Umum PP GPI, mantan Ketum PB PII Delianur dan mantan Ketum PP IMM Rusli Halim Fadli juga ikut bergabung dengan EIM.

Mereka mengaku akan berjuang bersama rakyat untuk menolak Perppu ormas. Bagi mereka, Perppu Ormas itu menjadi bukti kesewenangan Pemerintah di bawah Presiden Jokowi, dengan mudahnya membubarkan ormas seperti HTI tanpa bukti kesalahan melalui Pengadilan. Hal ini kemudian dianggap tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan reformasi 98.

“Memperjuangkan kebebasan telah membunuh banyak mahasiswa dan membawa negara pada titik nadir, transisi yang lama. Kini dengan mudahnya pemerintah mencabut kebebasan berserikat dan berpendapat. Kemunduran demokrasi di depan mata.
DPR harus menolak Perpu Ormas ini dan Presiden Jokowi harus mencabut kembali,” demikian pernyataan sikap EIM.

Selain Perppu, EIM juga menolak Presidential Threshold sebesar 20 persen pada pengesahan RUU dalam Paripurna DPR tanggal 20 Juli lalu. PT 20 persen yang diambil dari hasil pemilu legislatif 2014 tidak sah karena sudah digunakan pada Pilpres 2014. Sedangkan Pemilu 2019 adalah Pemilu serentak seperti yang diputuskan oleh MK.

“Semangat Pemilu Serentak Pileg dan Pilpres seharusnya tidak ada Presidential Threshold (0%). Maka hasil keputusan DPR tentang RUU Pemilu adalah langkah inkonstitusional. Kami mendesak agar MK membatalkan PT 20 persen tersebut,” tukasnya.

Hal lainnya, EIM juga Mendesak agar Setya Novanto mundur dari DPR karena telah menjadi tersangka korupsi. Status tersangka Setya Novanto dalam kasus dugaaan korupsi KTP elektroni menodai lembaga DPR secara institusi.

“Pengesahan RUU Pemilu dipimpin oleh Setya Novanto yang merupakan tersangka adalah peristiwa yang melukai nurani dan nalar rakyat Indonesia. Keputusan yang diambil dan diketok oleh Setya Novanto tersebut cacat moral dan tidak sejalan dengan semangat demokrasi,” pungkasnya. (PN)

SHARE
Comment