Home Hukum Jaksa Agusng Dinilai Kurang Baca UU Terkait Penonaktifan Ahok

Jaksa Agusng Dinilai Kurang Baca UU Terkait Penonaktifan Ahok

Publik-News.com – Pernyataan Jaksa Agung M Prasetyo yang menyebut penonaktifan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI menunggu vonis hakim dinilai kurangnya pemahanan Jaksa Agung terhadap UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Menurut saya itu sudah sangat jauh. Mungkin beliau (Jaksa Agung) tidak membaca Undang-Undang Pemerintah Daerah, tapi hanya berasumsi,” kata Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti d‎alam diskusi bertajuk Perkara Non Aktif Kepala Daerah Terdakwa di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/2/2017).

Bivitri menjelaskan, dalam peraturan yang ada memang harus menunggu keputusan dari vonis hakim. Akan tetapi, kaitannya dengan pejabat publik ketika menyandang status terdakwa, ketika membuat keputusan yang berkaitan dengan administrasi negara akan mempunyai konskewensi hukum.

“Makanya begitu terdakwa, dia harus diberhentikan sementara. Jika beliau tidak terbukti bersalah, bisa dikembalikan lagi,” pungkasnya. (Fq)

 

Comment