Jangan Buru-Buru Tolak Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

Jangan Buru-Buru Tolak Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

SHARE

Publik-News.com – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkapkan, pihaknya menyarankan agar tak perlu menolak terkait dengan wacana Kepala Daerah dipilih melalui DPRD yang kembali dikemukakan.

Dia menyebut, hal itu ditengarai oleh banyaknya Calon Kepala Daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

“Soal Pilkada dikembalikan melalui DPRD, PPP meminta agar wacana ini jangan buru-buru ditolak. Mari bersama-sama kita lakukan kajian dari berbagai aspek multi disiplin terkait,” ujar Arsul, Rabu (11/4/2018).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP tersebut menambahkan, pihaknya melihat bahwa keinginan untuk mengembalikan Pilkada itu bukan tanpa argumentasi. Bukan tanpa alasan, sebab hal itu diadakan karena adanya konflik horisontal yang terjadi di masyarakat menjelang Pilkada 2018.

“Tidak hanya terkait dengan realitas banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi saja akibat mereka melakukan upaya pengembalian biaya-biaya politik yang tinggi ketika pencalonan dan proses Pilkada,” imbuhnya.

Kendati demikian, Arsul menilai, pihaknya tidak memungkiri usulan yang menuai pro dan kotra tersebut, yang mana berbenturan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Sebab, menurut beliau, kedaulatan rakyat sudah terscermin sejak Pemilihan Legislatif.

“Ini soal sudut pandang, kedaulatan rakyat kan sudah diwujudkan dalam Pileg yang memilih wakil rakyat yang idealnya ketika memilih Cakada pun harus melihat yang didukung rakyat. Kedua, lihatlah sila ke-4,” pungkasnya. (PPP/PN)

Comment