“Jangan Sampai Marwah Kejaksaan Runtuh, Hanya Karena Kasus Sesederhana Ahok”

“Jangan Sampai Marwah Kejaksaan Runtuh, Hanya Karena Kasus Sesederhana Ahok”

SHARE

Publik-News.com — Ketidaksiapan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang penistaan agama dalam merampungkan tuntutannya untuk terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada sidang ke-18, Selasa (11/4/2017), sungguh sangat disayangkan. Insiden ini bukan hanya menunjukkan ketidakprofesionalan Tim JPU sebagai ‘wakil rakyat’ di pengadilan, tetapi menimbulkan tanda tanya besar, keresahan, dan keraguan dibenak publik mengenai keseriusan Kejaksaan menangani kasus ini.

“Kasus dugaan penistaan agama oleh Saudara Ahok ini kan sangat sederhana, tidak serumit kasus Jessica atau kasus lainnya. Namun, oleh Jaksa dibuat seakan-akan rumit. Alasan teknis karena berkas tuntutan belum selesai diketik sangat memalukan. Jangan hanya kerena kasus sesederhana ini, marwah kejaksaan runtuh. Saya berharap Komisi Kejaksaan dan Komisi Yudisial agar segera menginvestigasi penundaan sidang ini,” ujar Praktisi Hukum Aldwin Rahadian, di Jakarta (12/4/2017).

Aldwin yang juga Ketua DPD Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Jakarta ini menambahkan, kasus penistaaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama ini akan rumit dan kompleks jika mempertimbangan unsur dan tekanan politik di dalamnya.

“Jika melihat apa yang terjadi pada sidang ke-18 kemarin, susah bagi publik untuk tidak mengaitkannya dengan kontestasi Pilkada DKI Jakarta yang sedang berlangsung saat ini. Ada semacam pra kondisi yang menginginkan agar pembacaan tuntutan ditunda setelah 19 April. Sekuat apapun Jaksa membantah, publik susah untuk percaya. Makanya, kasus yang sederhana ini dibuat seakan-akan rumit,” tukas Aldwin.

Saat ini, lanjut Aldwin jangan sampai ada asumsi bahwa tuntutan yang nanti akan ditetapkan JPU untuk terdakwa Basuki Tjahaja Purnama akan disesuaikan dengan hasil Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Artinya menang atau kalahnya Ahok pada Pilkada nanti diduga akan berpengaruh terhadap tuntutannya. Kabar-kabar dan asumsi seperti ini sangat meresahkan.
“Kabar-kabar atau asumsi seperti ini kan bahaya. Namun, kita juga tidak salahkan publik jika berpikiran seperti ini karena mereka menyaksikan langsung bagaimana ketidakprofesionalan JPU. Saya mau ingatkan JPU bahwa terlalu mahal harga yang harus dibayar jika Kejaksaan tidak serius dalam menangani kasus penistaan agama ini. Jika jaksa tidak mampu menghadirkan keadilan, maka rakyat akan mencari jalan menemukan keadilannya sendiri. Kita harus juga marwah Kejaksaan,” pungkasnya. (RF)

Comment