Jenggala Center: Menarik Menelisik Hilangnya 3 Nama Politisi PDIP dari Dakwaan e-KTP

Jenggala Center: Menarik Menelisik Hilangnya 3 Nama Politisi PDIP dari Dakwaan e-KTP

SHARE

Publik-News.com – Direktur Eksekutif Jenggala Center, Syamsuddin Radjab mencurigai adanya perlindungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait hilangnya tiga nama kader Partai Demokrasi Indonesaia Perjuangan (PDIP) dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terkait dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP).

“Yang menarik ditelisik adalah kenapa 3 nama dari PDIP tiba-tiba hilang,” ujar Syamsuddin kepada Publik-News.com, Minggu (17/12/2017).

Ketiga nama politisi PDIP yang hilang dalam surat dakwaan Jaksa adalah Yasona Laoly yang saat ini sedang menjabat sebagai Menkumham, Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jateng dan Olly Dondokambey menjabat sebagai Gubernur Sulut. Padahal, kata Syamsuddin, ketiga nama tersebut dalam dakwaan JPU selalu ada dan disebutkan dalam persidangan kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 2,4 triliun itu. Proyek e-KTP ini pendanaannya besar dan multiyears, dirumuskan oleh Kemendagri (Gamawan Fuazi) dan dikonsultasikan dengan Presiden (SBY).

“Nalar sadar saya, tidak mungkin keduanya tidak mengetahui proyek tersebut. Setya Novanto (SN) sangat berperan penting dalam kasus sesuai dengan kesaksian dan fakta persidangan para terdakwa sebelumnya yaitu Irman, Sugiharto dan Andi Narogong,”tambah dia.

Maka itu, kata Syamsuddin, pernyataan pengacara SN, M. Maqdir Ismail pada (16/12/2017) dalam acara diskusi Polemik Sindo Trijaya, bahwa SN tidak mengetahui masalah e-KTP tidak dapat diterima nalar sadar publik.

“SN dapat dipastikan tahu siapa saja yang menerima uang korupsi jumbo tersebut, tapi pasti ada resikonya sesuai pendapat waketum Gerindra, Ferry Julianto, yaitu mati. Dalam hal itu, keterangan mantan Presiden SBY perlu didengar oleh KPK,” katanya.

Syamsuddin menegaskan bahwa KPK telah mengabaikan penghilangan tiga nama politisi PDIP dalam surat dakwaan dan menganggap hal tersebut biasa karena tersangkanya pun berbeda lalu menegaskan lebih baik pengacara SN fokus pada pembelaan SN saja. Argumen KPK tidak pas dan memang terkesan melindungi ketiga nama diatas.

“Dalam penyusunan dakwaan, konsistensi rangkaian peristiwa hukum dan nama-nama terduga pelaku harus tergambar dengan jelas sehingga delik pidananya menjadi jelas, pengenaan pasalnya tepat dan keterlibatan masing-masing pihak akan terurai secara nyata, apakah sebagai inisiator, pelaksana, ikut serta atau peran apa yang dimainkan sehingga suatu peristiwa pidana korupsi terjadi,” pungkasnya.

Ditegaskan Syamsuddin, menghilangkan nama Yasona, Ganjar dan Olly berakibat rangkaian peristiwa pidana korupsi e-KTP menjadi kehilangan beberapa bagian suatu peristiwa pidana itu terjadi berakibat rangkaiannya tidak sempurna, mengurangi pelaku dan keiukut sertaan seseorang yang diduga turut serta dalam suatu tindak kejahatan korupsi. KPK bukan saja tidak konsisten, tapi juga memberi kesan diskriminatif dalam penegakan hukum. Persepsi publik bahwa KPK diskrimantif dalam pemberantasan korupsi menjadi terjawab dan juga perlakuan tidak adil terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana.

“Proses, mekanisme dan cara penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi seperti ini yang selama ini disuarakan oleh publik baik dikalangan pengamat, akademisi, penggiat antikorupsi, advokat dan para politisi di Senayan. Saya tegaskan, pemberantasan korupsi dengan cara diskriminatif, tidak adil dan tebang pilih sama jahatnya dengan tindakan korupsi itu sendiri,” tutup mantan Ketua PBHI ini. (PN)

SHARE
Comment