Jika Ogah Bersatu, Sekjen PPP Dorong Djan Faridz Bikin Partai Baru

Jika Ogah Bersatu, Sekjen PPP Dorong Djan Faridz Bikin Partai Baru

SHARE

Publik-News.com – Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani meminta Djan Farid mencontoh sejumlah politisi senior partai politik lain yang logowo dan ikhlas dalam persoalan penataan PPP. Politisi yang dianggap baik dan logowo dalam penataan partai adalah Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Prabowo Subianto dan Wiranto.

Aburizal Bakrie pernah menjadi Ketua Umum DPP Golkar. Dia dianggap menujukkan kenegarawannya ketika Golkar tidak lagi dipimpinnya. Surya Paloh juga demikian. Dia pernah menjadi politisi Golkar dan sempat menjadi kandidat ketum, namun kalah. Dia kemudian mendirikan Partau NasDem. Prabowo juga pernah menjadi petinggi Golkar sebelum dia mendirikan Gerindra. Hal yang sama juga ditunjukkan Wiranto. Mantan Capres ini mendirikan Hanura setelah keluar dari Golkar.

“Mereka-mereka ini bisa dicontoh sebagai para politisi yang punya karakter baik, tidak membiarkan partainya rusak dilanda pertikaian terus-menerus,” ucap Asrul.

Pernyataan Asrul ini merupakan tanggapan atas kubu Djan Faridz yang belum menegaskan dirinya beserta jajaran pengurusnya bergabung kembali dengan PPP. Mahkamah Agung (MA) sudah resmi menolak gugatan Djan Faridz-Achmad Dimyati Natakusumah sehingga menegaskan kepengurusan PPP periode 2016-2021 adalah M. Romahurmuziy sebagai Ketua Umum dan Arsul Sani sebagai Sekretaris Jenderal.

“Menolak permohonan kasasi PPP yang diwakili Djan Faridz-Achmad Dimyati Natakusumah,” kata MA dalam lamannya.

Menurut Arsul, tidak elok jika Djan Faridz tetap ngotot menjadi Ketua Umum PPP. Sebab, selain sudah ada putusan MA, kader mayoritas kader PPP mulai tingkat DPP sampai DPD sudah bergabung dengan PPP kubu Romy.

“Sudah tuntas semua perkara hukum yang terkait dengan konflik kepengurusan PPP. Apalagi sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah menolaj 4 gugatan Djan Farid dkk terkait pasal kepengurusan parpol dalam UU dan kepengurusan yang berhak mengusung calon dalam Pilkada berdasarkan UU Pilkada. Jadi praktis tidak ada satu pun perkara hukum yang putusan akhirnya berpihak kepada Djan Faridz,” katanya. (PN)

SHARE
Comment