Jokowi dan Beban Masa Lalu

Jokowi dan Beban Masa Lalu

SHARE

PDIP merupakan pengusung utama pencalonan Jokowi-JK sebagai President Republik Indonesia ke -7. Demikian juga PDIP tampil sebagai pemenang Pemilu legislatif, meskipun PDIP tampil sebagai pemilik kursi DPR RI terbanyak hasil pemilu 2014 tapi realita politik, PDIP bukan sebagai pemenang pimpinan DPR. Dalam UU susduk mestinya PDIP harus diberikan hak menjadi ketua DPR dan Wakil ketua DPR RI.

PDIP sebagai pemenang Pemilu Pilres dan Legislatif, seharusnya berdasarkan realita Politik terhadap dukungan Rakyat, president yang diusung oleh PDIP yaitu Jokowi menjadi President, demikian juga Ketua DPR semestinya hak PDIP, demikian juga ketua MPR mestinya menjadi hak PDIP ini sesuai dengan UU susduk maupun fatsun politik.

Konflik politik dalam penentuan komposisi Pimpinan DPR RI memunculkan dua faksi yaitu faksi KMP dan KIH. Bagi Jokowi sebagai pemenang pilpres 2014 menjadi sandungan pertama serta goncang gancing politik yang membawa kontra produktif terhadap masa depan program pembangunan Jokowi.

PDIP sebagai pemenang Pemilu Legislatif berdasarkan UU susduk harus jadi ketua MPR dan DPR tapi sepertinya PDIP tidak di inginkan untuk menjadi ketua DPR dan ketua MPR ada apa? dan siapa yang mainkan ini?. Akibatnya Jokowi sebagai President terpilih tersandra oleh KMP 1 tahun lebih. Pemilu 2014 yang melahirkan president Jokowi semestinya mempunyai peluang lebih besar untuk membangun bangsa ini tapi sayang PDIP digagalkan KMP untuk menjadi ketua MPR dan Ketua DPR.

Problem Carry Over
Kita pun harus realistis melihat beban politik dan pembangunan serta damage sistem yang di carry over oleh Jokowi. Pertama beban kekuasaan Orde Baru selama 30 tahun tentu Ada plus minesnya, Kedua beban dari efek krisis ekonomi dan Konstitusi , tahun 1987 -2000 dan keempat beban korupsi Bank Century, EKTP serta beban anjloknya harga mintai dunia.

Beban beban ini lah yang menjadi obstacle Jokowi terhadap kapasitas fiscal APBN Nasional akibat salah treatment BLBI, Obligasi Rekapitulasi serta buy back para pemilik Corporasi yang menjadi pasien BPPN serta menjadi portofolio BPPN dengan harga sangat murah akibatnya Negara di rugikan raturan triliunan rupiah, serta beban bunga obligasi yang masih menempel pada APBN sampai kapan pun, akibatnya kapasitas fiscal APBN Nasional menjadi tidak sehat untuk membiayai administrasi Pembangunan ekonomi Jokowi.

Sementara itu, para pengusaha besar yang diharapkan bisa mengcreat lapangan kerja dan memompa daya beli masyarakat serta sebagai sumber pendapatan pajak, justru mereka menyimpang hasil usahanya tidak pada perbankan Nasional.

Yang menjadi pertanyaan besar kita semua adalah semua yang membesarkan mereka mereka ini? Apakah Pak Harto?, Apakah Habibie?, Apakah Gus Dur?, Apakah Megawati?, Apakah SBY atau Jokowi?, dan juga harus di ingat bahwa para pengusaha besar ini ikatan Nasionalisme Terhadap bangsa Indonesia sangat rendah.

Para Para Pengusaha besar ini telah menikmati kue Ekonomi serta berbagai fasilitas kemudahan yang diberikan oleh Pak Harto, tapi ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi 1987-1989 justru para pengusaha ini lari dari tanggung jawab penyelamatan ekonomi Nasional, tapi justru mereka ikut hengky pengki dalam merusak fungsi BPPN akibatnya Negara dirugikan ratusan triliun rupiah.

Persoalan Carry over ini menimbulkan cos politik, cost ekonomi yang paling tinggi terhadap administrasi pemerintahan Jokowi terhadap Pembangunan ekonomi Jokowi maupun opportunity recovery kapasitas Ekonomi Nasional.

Beban carry over ini, semestinya harus dipahami bahwa ini bukan hanya merupakan persoalan Pemerintahan Jokowi semata tapi harus menjadi persoalan bangsa secara menyeluruh, tidak mungkin beban Carry over yang menyangkut hal hal ekonomi, regulasi, hukum, politik dan Konstitusi diserahkan pada President Jokowi seorang diri, tidak mungkin beban carry over yang besar ini semua dibebankan pada Jokowi dan PDIP. Para elit dan Bangsa Indonesia harus mendorong Jokowi untuk melakukan perubahan terhadap sistim monopoli seperti penguasaan ekonomi dari Hulu ke hilir dalam satu group.

Demikian juga, praktek praktek hukum dalam penegakan hukum yang tidak memenuhi rasa adil yang juga merupakan carry over masa lalu, Para elit politik dan bangsa juga harus membantu Jokowi dalam memperbaiki sistim penegakan hukum.

Harus ada kesepakatan untuk mendorong Jokowi melakukan perbaikan perbaikan pada Sistem Ekonomi, hukum, politik dan demokrasi. Sudah saatnya PDIP dan Jokowi menfasilitasi terjadinya kesepakatan apa yang saya sebut THE NEW DEAL INDONESIA.

Oleh: Habil Marati
Penulis adalah Anggota DPR RI 1999-2009

SHARE
Comment