Jokowi Harus Ganti Menkumham Yasonna Laoly Karena Dianggap Merusak Nawacita

Jokowi Harus Ganti Menkumham Yasonna Laoly Karena Dianggap Merusak Nawacita

SHARE

Publik-News.com – Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly disebut-sebut menikmati duit dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Duit yang diterima Yasona ini mencapai 84 ribu USD.

Presidium Persatuan Pergerakan Andrianto SIP, menegaskan Yasona akan merusak visi nawa cita pemerintah jika Presiden Jokowi tak mengganti dia. Menurut dia, disebutnya nama Yasonna Laoly dalam kasus Tipikor KTP elektronik akan menjadi beban bagi image pemerintahan Jokowi yang melawan korupsi.

“Seorang Yasona Laoly yang disebut dalam dakwan Jaksa Tipikor terima duit 84 ribu USD sangat layak di reshuflle. Image pemerintahan bersih dengan janji nawa cita jadi pudar,” ujar Andri melalui siaran persnya kepada Publik-News.com, Sabtu (25/11/2017).

Menurutnya, pemerintahan Jokowi akan menjadi sulit untuk mendapatkan ‘point’ positif dari publik bila good governance tetap diisi oleh orang-orang yang bermasalah, seperti dugaan keterlibatan Yasonna dalam kasus pengadaan proyek e-KTP. Maka itu, Andri, menambahkan galaknya KPK dalam mengusut kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 2,3 triliun itu menjadi momentum bagi Jokowi untuk melakukan reshufle jilid III.

“Ini momentum Jokowi dalam reshuflle jilid 3 sekaligus beri resonansi kepada publik bahwa rezimnya anti korupsi,” tambah dia.

Selain Yasona, Andri juga menyarankan agar Jokowi mengganti menteri lainnya. Darmin Nasution, Sri Mulyani Indrawati dan Rini Sumarno adalah diantaranya. Menurutnya, jika Jokowi tidak cepat bergerak dan mengganti keempat pembantunya itu, maka Jokowi akan sulit mengembalikan kepercayaan rakyat.

“Apalagi tahun depan sudah masuk tahun politik sulit Jokowi rebound bila figur bermasalah seperti Yasona Laoly serta ‘Trio’ Darmin Nasution, SMI (Sri Mulyani Indrawati) dan Rini Soemarno tdk direshuflle, ke empat nama ini sudah saatnya d cut loss dari kabinet,” katanya. (HR/PN).

Comment