Jokowi Paparkan Jumlah Pengangguran di Jawa Barat

Jokowi Paparkan Jumlah Pengangguran di Jawa Barat

SHARE

Publik-News.com – Presiden Joko Widodo kembali menggelar rapat terbatas Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Jawa Barat, yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Ratas ini dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukan Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Ratas yang membahas sejumlah hal ini juga dihadiri oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menkominfo Rudiantara, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Dalam kesempatan itu, Jokowi memparkan tentang data soal peningkatan jumlah pengangguran terbuka di Jawa Barat. Menurut dia, jumlah pengangguran di Jawa Barat mengalami peningtakan. Pada tahun 2016, misalnya, jumlah pengangguran mencapai sebesar 8,89 persen, sedikit mengalami peningkatan dari 8,72 persen di tahun 2015.

Untuk itu, Jokowi meminta agar Gubernur maupun pemerintah daerah bisa lebih pro aktif, terus bersinergi dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang masih dihadapi di lapangan, seperti pembebasan lahan, maupun mengantisipasi dari setiap dampak proses pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur yang ada di Provinsi Jawa Barat.

“Saya yakin pembangunan infrastuktur ini akan menjadi sebuah pondasi bagi pergerakan ekonomi yang lebih cepat dan lebih merata di Jawa Barat,” tegas Presiden.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menilai, bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki posisi yang sangat strategis, memiliki keterkaitan ekonomi yang kuat, bukan saja keterkaitan dalam penyediaan bahan baku dan tenaga kerja, tapi juga keterkaitan dalam penyediaan pelayanan dan fasilitas publik, khususnya transportasi dan pemukiman. Juga dalam menampung luberan investasi di sektor industri pengolahan dan industri jasa yang tidak mungkin lagi dilakukan oleh DKI Jakarta.

“Keterkaitan ekonomi antara dua provinsi ini perlu disiapkan dengan baik, membutuhkan konektivitas, membutuhkan integrasi, membutuhkan sinergi yang lebih kuat lagi antara DKI dan Provinsi Jawa Barat,” katanya. (Ses)

Comment