Jokowi, Pengusaha Pribumi dan Indonesia yang Kuat di Masa Depan

Jokowi, Pengusaha Pribumi dan Indonesia yang Kuat di Masa Depan

SHARE

Joko Widodo sebelum jadi Walikota Solo adalah pengusaha dan exportir. Hari ini Jokowi jadi Presiden Indonesia. Tentu Pak Jokowi ketika dulu jadi pengusaha merasakan kesulitan regulasi dan kesulitan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan. Hari ini Pak Jokowi adalah President RI, mestinya hal-hal yang dirasakan Pak Jokowi ketika jadi pengusaha dulu, obstacle-obstacle yang bersifat entry barrier di bongkar habis dan ditendang dari sistem yang menjadi kendala besar bagi kemajuan pengusaha pribumi.

Regulator-regulator yang dibuat oleh Pemerintah, DPR, BI maupun dunia perbankan tidak memungkinkan lahirnya pengusaha pengusaha pribumi tangguh dan kuat. Selama Bank Indonesia maupun perbankan nasional terlalu latah tunduk pada the 1988 Accord Bank International Settlement dengan mengacu pada Basel 1 dan 2 maka hanya korporasi besar saja yang tumbuh menjadi oligarki dan monopoli sebagian besar sumber daya ekonomi, dan ini akan menjadi kendala besar bagi majunya pengusaha pribumi.

Kita bisa lihat hampir semua negara-negara yang kuat ekonominya pasti pengusaha pribuminya kuat. Amerika Ekonominya kuat karena pengusaha pribuminya, Jepang ekonominya kuat karena pengusaha pribuminya, German, Rusia, Prancis, Italy, Ingris, Meksiko, China, Brazil, India dan Scandinavia ekonominya kuat karena dibangun kekuatan pengusaha pribuminya yang kuat kuat.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia kacau balau, ya kacau balau dan sok idealis tapi nelongso menderita. Bayangkan kita menggunakan istilah PRIBUMI saja kita di cap RASIS dan tidak NKRI dan tidak Pancasilais. Aneh kan? Pada hal pribumi itu fakta dan suatu keniscayaan tidak mungkin dihilangkan dari NKRI. Mestinya Pak Jokowi paham ini dan mendobrak habis habisan ini hambatan-hambatan entry barrier dan inilah yang selama ini telah memasung pengembangan kekuatan perusahaan pribumi.

Tapi sayang, justru kebijakan-kebijakan Jokowi malah memuluskan koalisi korporasi-korporasi besar dan diikuti dengan kemudahan tenaga kerja asing, Mengapa Pak Jokowi tidak berpihak pada pengusaha Pribumi? Negara Indonesia tidak akan pernah jadi negara kuat jika tidak memiliki pengusaha pribumi kuat. Di Indonesia ini tidak ada satu produk UU pun yang berpihak dan menstimulus lahirnya pengusaha pribumi kuat.

UU Infrastruktur, UU Minerba, UU migas, UU tenaga listrik, UU Bank Indonesia, UU Perbankan, UU Investasi, UU perikanan, UU perdagangan termasuk semua aturan-aturan yang dibuat tidak ada satupun dari UU dan aturan-aturan tersebut bisa mendorong kesempatan dan menstimulus penguatan pengusaha pengusaha pribumi. Hari ini di PLN yang jadi konsultan untuk menentukan syarat-syarat kualifikasi terhadap perusahaan-perusahaan yang boleh ikut Tender Independent Power producer adalah konsultan dari German, bayangkan untuk bisa ikut Tender IPP di PLN harus memiliki perusahaan yang dirating seperti rating standar and Poor kan ini gila ya, sampai tahun kuda pun pengusaha pengusaha pribumi tidak akan pernah masuk pada tender ini. Dan ini terbukti bahwa dari mulai program 10000 MW maupun 35000 MW paling pengusaha pribumi yang mendapat IPP di PLN tidak lebih dari 4%. Jadi bagaimana negara dan bangsa Indonesia mau kuat dan bermartabat Kalau tidak memiliki pengusaha pribumi yang kuat, ini yang saya sebut “Pibumi Dilema”.

Pribumi Dilema, ketidakberdayaan pribumi ini diakibatkan oleh pergeseran makna dari makna keperpihakan menjadi makna politik rasis. Pada hal pribumi adalah fakta dan setiap negara di dunia ini memiliki bangsa pribumi asli, Lha kok di Indonesia mau dihapus? Kan aneh. Orang-orang yang ingin menghapus pribumi adalah kategori pengkhianat bangsa dan negara karena faktanya hampir semua negara yang ekonominya maju, pendidikannya maju, Tekhnologinya maju dan kesehatannya maju pasti dibangun oleh para pengusaha pribuminya yang kuat.

Pribumi dilema, coba kita lihat dunia perbankan. Perbankan itu melakukan fungsi intermediasi artinya dana masyarakat yang mereka berhasilkan kumpulkan baik dalam bentuk gabungan, Giro dan deposito akan di salurkan pada dunia usaha, rumah tangga, UKM, koperasi dan personal. Dana masyarakat yang berhasil dikumpulkan oleh perbankan nasional Pada tahun 2017 sebesar Rp. 5. 265 ribu trilyun. Dari dana masyarakat Indonesia Rp. 5,265 ribu Trilyun adalah diperkirakan 70% adalah berasal dari dana pribumi.

Sementara itu, jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan nasional 2017 pada dunia usaha sebesar Rp. 4,764 ribu trilyun. Yang jadi pertanyaan adalah berapa persenkah kredit sebesar Rp. 4,764 ribu Trilyun ini yang diberikan pada pengusaha Pribumi? Prediksi saya tidak lebih dari 10%. Selama BI dan perbankan Indonesia tunduk pada The 1988 accord maupun mekanisme basel 1 dan 2 serta UU BI tidak direvisi maka selamanya pengusaha pribumi tidak akan pernah kuat, maka jangan pernah berharap bangsa Indonesia akan makmur dan NKRI kuat jika pengusaha pribuminya tidak kuat ini fakta.

Mestinya Presiden Jokowi kalau menginginkan 2030 Indonesia menjadi negara kuat dalam ekonomi dan Tekhnology maka membangun dan menjadikan pengusaha pribumi kuat maka semestinya harus sejalan dengan pembangunan penguatan infrastruktur. Sebab membangun infrastruktur di Papua, di pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di NTT, NTB dan Bali tanpa diikuti dengan lahirnya pelaku dunia usaha baru, pembangunan Industri baru, serta investasi baru maka pembangunan infrastruktur yang dibiayai dengan utang hanya akan melahirkan penurunan kapasitas dan kemampuan fiskal pemerintah dalam hal penyedian pelayanan publik dan subsidi, cicilan bunga utang dan pokok.

Dalam jangka panjang, membangun infrastruktur tanpa diikuti peningkatan dan pendapatan pajak baru serta tenaga kerja, maka infrastruktur tersebut jadi mubazir dan jadi beban rakyat. Dengan demikian, membangun pengusaha pribumi yang kuat merupakan bagian dari sistem pembangunan ketahanan nasional. Sekali lagi tidak ada satu negarapun di muka bumi ini yang kuat dan maju tanpa di topang dengan pengusaha pribumi yang kuat. Dengan demikian untuk memajukan dan menstimulus lahirnya pengusaha pengusaha pribumi yang kuat dan tangguh, kreatif, dan inovatif maka seluruh UU dan aturan aturan dan mekanisme untuk memajukan dan menstimulus lahirnya pengusaha pengusaha pribumi yang kuat dan tangguh harus di rombak total atau di museumkan. Untuk menciptakan pengusaha-pengusaha pribumi yang kuat maka di butuhkan UU dan aturan aturan yang bersifat exploitasi yang sederhana, cepat dan stimulus financing.

Oleh: Habil Marati
(Anggota DPR RI 1999-2009)

Comment