Jokowi Perintahkan Menkopolhukam Tindaklanjuti Soal Pembubaran Ormas HTI

Jokowi Perintahkan Menkopolhukam Tindaklanjuti Soal Pembubaran Ormas HTI

SHARE

Publik-News.com – Presiden Joko Widodo mengaku sudah menerima laporan soal rencana pembubaran organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dari Menkopolhukam Wiranto. Wiranto kemudian diperintahkan menindaklanjuti rencana pembubaran ormas yang muncul di Indonesia pada 1980-an ini.

“Itu sudah disampaikan harus ditindaklanjuti,” ujar Jokowi saat menggelar pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Rabu (17/5/2017).

Jokowi mengaku tidak akan membiarkan orma manapun berkembang di Indonesia jika bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. “Organisasi yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, kalau saya, tidak bisa (biarkan),” katanya.

Untuk diketahui, Menkopolhukam Wiranto mengumumkan ada lima alasan sehingga pemerintah akan membubarkan ormas HTI. Lima alasan tersebut adalah;

1. Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

2. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

3. Aktifitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

4. Mencermati berbagai pertimbangan diatas, serta menyerap aspirasi masyarakat, Pemerintah perlu mengambil langkah–langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI.

5. Keputusan ini diambil bukan berarti Pemerintah anti terhadap ormas Islam, namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. (RF)

SHARE