Jokowi Sebut SBY Berlebihan Singgung Kekuasaan Absolut

Jokowi Sebut SBY Berlebihan Singgung Kekuasaan Absolut

SHARE

Publik-News.com – Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono meminta bagi pihak yang sedang memegang kekuasaan agar tidak melampaui batas, sehingga terjadi kekuasaan tanpa batas.

Menanggapi hal itu, Presdien Jokowi menegaskan di negara ini tidak ada kekuasaan absolut. Menurut Jokowi, pihak yang menyebut kekuasaan melapaui batas itu berlebihan.

“Perlu saya sampaikan bahwa saat ini tidak ada kekuasaan absolut atau kekuasaan mutlak, kan ada pers, ada media, ada juga LSM, ada juga yang mengawasi di DPR, pengawasannya kan dari mana-mana, rakyat juga bisa mengawasi langsung,” kata Presiden Jokowi di Cikarang, Jumat (28/7/2017).

Jokowi memastikan tidak ada kekuasaan absolut, termasuk dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

“Dan juga perlu saya sampaikan, Perppu itu kan produk undang-undang, dan dalam mengeluarkan Perppu kan juga ada mekanismenya. Setelah Presiden mengeluarkan Perppu, kan ada mekanisme lagi di DPR dan di situ ada mekanisme yang demokratis, ada fraksi-fraksi entah setuju dan tidak setuju. Artinya sekarang tidak ada kekuasaan absolut atau mutlak, (kekuasaan absolut) dari mana? Tidak ada,” tegas Jokowi.

“(Pernyataan itu) sangat berlebihan, apalagi setelah di dewan nanti ada proses lagi, kalau tidak setuju bisa ke MK, iya kan? Kita ini kan negara demokrasi sekaligus negara hukum, jadi proses-proses itu sangat terbuka sekali. Kalau ada tambahan demo juga tidak apa-apa, jadi jangan dibesar-besarkan hal yang sebetulnya tidak ada,” imbuh Jokowi.

Sebelumnya, saat melakukan pertemuan dengan Prabowo, SBY menyinggung soal kekuasaan yang tidak boleh disalahgunakan, apalagi melampaui batas.

“Power must not go unchecked. Artinya kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan tidak melampaui batas, sehingga tidak masuk apa yang disebut abuse of power. Banyak pelajaran di negara ini, manakala penggunaan kekuasaan melampaui batasnya masuk wilayah abuse of power, maka rakyat menggunakan koreksinya sebagai bentuk koreksi kepada negara,” kata SBY di Bogor, kemarin (27/7/2017) malam.(Fq)

 

 

 

 

SHARE
Comment