Home Regional Kafir Kepada UU 1945 dan Pancasila

Kafir Kepada UU 1945 dan Pancasila

Kafir berasal dari bahasa Arab yang dalam bahasa Indonesia artinya ingkar. Orang yang mengingkari sesuatu yang diyakininya disebut kafiruun atau orang kafir. Dalam terminology agama, istilah kafir disandarkan kepada mereka yang mengingkari ajaran Allah SWT yang disampaikan melalui para utusan-Nya.

Dalam tulisan ini istilah kafir digunakan kepada mereka yang mengingkari UUD 1945 dan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

UUD 1945 dan Pancasila sebagai Rahmat Allah SWT

Pada Mukkaddimah UUD 1945 secara jelas dicantumkan bahwa kemerdekaan Bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah SWT. Suatu pernyataan syukur atas nikmat dan karunia Allah yang telah membebaskan orang-orang yang mendiami gugusan pulau-pulau besar maupun kecil yang terbentang dari Sabang hingga Merauke dari perbudakan, eksploitasi, kekerasan, perlakuan hina atas hak asasi mereka, perampasan harta benda, dan berbagai bentuk penistaan secara keji dan tidak beradab dari penjajah.

Syukur atas nikmat dan karunia Allah yang telah mempersatukan jiwa, tekad dan semangat para pemimpin dan rakyat dari berbagai latar belakang suku, etnis dan agama untuk mengusir para penjajah. Syukur atas nikmat dan karunia Allah yang telah melunakkan hati para Sultan dan kerabatnya untuk membubarkan kesultanan mereka dan menggabungkan kesultanannya dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jauh sebelum kedatangan para penjajah di Nusantara, globalisasi telah menjadi ciri peradaban penduduknya. Pelabuhan-pelabuhan besar seperti Pasai, Batavia, Cirebon, Macassar, Tidore telah begitu tersohor di mancanegara. Menjadi pusat-pusat transaksi bisnis dan ekonomi, disaat Eropah masih hidup dalam kegelapan, disaat Amerika belum merdeka, disaat Dinasti-dinasti di Cina masih berperang satu sama lain.

Kedatangan bangsa-bangsa eropa ke Nusantara menjadi malapetaka. Sifat rakus, tamak mereka tidak cukup untuk berbagi potensi sumber daya terutama rempah-rempah, yang sangat kaya di Nusantara. Mereka melakukan monopoli, oligopoly dalam menguasai sumber sumber daya ekonomi. Menerapkan politik devide et impera untuk meneguhkan kekuasaan politik dagang mereka.

Para Saudagar di Nusantara terpojok. Perlawanan pun mereka lakukan. Sarekat Dagang Islam didirikan, organisasi-organisasi seperti NU, Muhammadiyah dibentuk sebagai alat perjuangan. Kesadaran persatuan digelorakan. Kesamaan agama (Islam) menjadi instrumen mempetemukan visi dan gagasan perlawanan, kesamaan nasib yang tertindas, mempersatukan kekuatan dan perlahan membentuk embrio rasa kebangsaan.

Sumpah Pemuda di gelar, dan menghasilkan suatu energy perlawanan yang lebih massif. Dan atas berkat dan rahmat Allah seperti yang diutarakan diatas, Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.

Allah SWT berfirman; La insyakartum laadzidannakum, waa la inkafartum inna azaabi laa syadiid, Barang siapa yang bersyukur atas nikmat-Ku akan kutambah (nikmat) atasnya, dan barang siapa yang kufur atas nikmat-Ku, sesungguhnya siksaan-Ku amat pedih.

Kita mesti berterima kasih kepada para pahlawan, para mujahidin dan pada syuhada Bangsa yang telah memberikan segalanya bagi berdirinya NKRI. Kita beryukur bahwa angka kemiskinan menurun amat drastic jika dibandingkan dengan masa-masa awal kemerdekaan.

Jumlah sarjana terdidik, yang dihasilkan lembaga-lembaga pendidikan makin banyak, sekalipun angka putus sekolah masih termasuk tinggi. Berbagai capaian dalam bentuk pembangunan infrastruktur, alih teknologi dan lain sebagainya telah kita raih. Kita perlu mensyukuri semua itu.

Akhir-akhir ini muncul kegelisahan. Kufur akan nikmat Allah yang kerap kali dipertontonkan elit-elit penguasa mendorong sejumlah aksi massa. Korupsi sebagai bentuk kerakusan dan ketamakan, hukum yang tidak berkeadilan, system ekonomi yang menghasilkan ketimpangan dan kesenjangan social ekonomi masih merupakan fenomena nyata.

Ancaman perpecahan berulangkali terdengar, keinginan untuk memisahkan dari NKRI masih santer terdengar sebagai dampak dari ketimpangan pembangunan.

Jika kita renungkan kembali, fenomena-fenomena itu, nampaknya dipicu oleh prilaku kufur kita kepada UUD 1945 dan Pancasila. Kepercayaan kita bahwa UUD 1945 dan Pancasila dalam menciptakan keseimbangan system social, karena Pancasila merupakan ideology tengah, jalan tengah dari berbagai tarikan ideology dunia nampaknya kian pudar.

Alih-alih kita berpegang teguh kepada Pancasila dan UUD 1945, yang terjadi justru kita secara sadar menistakan Pancasila dalam berbagai bentuk kebijakan. Kita perlakukan dengan begitu istimewa warga negara lain dengan alasan demi supaya mereka berinvestasi, seolah-olah rakyat Indonesia tidak bisa dan tidak punya investasi atas Bangsa ini. Padahal Pancasila menegaskan, perlunya Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan bukan bagi rakyat negara lain.

Prilaku kufur kepada pada Pancasila itu telah menciptakan kesenjangan social yang menghawatirkan. Radikalitas meningkat, kekerasan akibat banyaknya pengangguran, ketiadaan lapangan kerja baru, rendahnya gaji pengawai negeri sipil, dan aparatur pemerintah, dan berbagai fenomena-fenomena dampak negative yang disebabkan kufur nikmat kita dalam mengelola kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita.

Kufur nikmat juga ditunjukkan terutama oleh para politisi. Para pengelola partai Politik. Bahkan dalam banyak hal tidak hanya kufur, tapi juga munafikun. Janji-janji politik yang mereka teriakkan saat jelang Pemilihan Umum tidak kunjung ditunaikan. Kelakarnya, “sudah syukur anda dijanji, jangan lagi minta kami menepatinya”.

Ungkapan yang begitu enteng bisa keluar dari mulut kotor para politisi. Partai politik memang menjadi salah satu penyebar energy negative dalam kehidupan kebangsaan kita akhir-akhir ini. Partai politik tidak lagi bekerja untuk massa, namun menjadi penjaga para pemilik modal. Pengawal orang-orang tamak dan rakus yang menindas rakyat banyak.

Tentu kita perlu solusi untuk mengatasi persoalan-persoalan kebangsaan kita dimasa depan. Dan solusi apapun yang kita rumuskan, hanya bisa menghasilkan kemanfaatan dengan syukur nikmat, tidak bisa dengan kufur nikmat.

Syukur nikmat dalam kehidupan kebangsaan kita adalah dengan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Istilah “murni dan konsekuen” ini benar adanya. Sekalipun pada masa Orde Baru nampaknya baru sebatas slogan. Pemanis bibir semata. Kita tentu tidak perlu mengulangi kekeliruan Orde Baru, atau Orde Lama, termasuk kita tidak perlu meneruskan Orde hasil amandemen UUD 1945 yang secara nyata mengukuhkan haluan liberalisme secara kebablasan.

Kita nampaknya mesti kembali ke khittah pendirian Bangsa dan NKRI sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945 sebelum dilakukannya amandemen. Atau kita akan terus menjadi bangsa yang kufur nikmat dan menunggu azab Allah menghampiri kita semua. Wallahu a’lam bi al shawab
Oleh: Hasanuddin
(Penulis adalah Penggiat di The Wisdom Institute)

Comment