KAHMI Di Tengah Situasi Politik Yang Berubah

KAHMI Di Tengah Situasi Politik Yang Berubah

SHARE

Saya seusia dengan KAHMI karena sama-sama lahir tahun 1966, cuma beda tanggal dan bulan. Saya di bulan April dan KAHMI di bulan September. Saya mengenal KAHMI ketika aktif di HMI dan pasca HMI menjadi bagian dari KAHMI. Saat ini saya sebagai anggota departemen politik dan otonomi daerah Majelis Nasional Kahmi periode 2012-2017. Tapi entah mengapa departemen politik dan otonomi daerah Majelis Nasional (MN) KAHMI ini mati suri sejak ada dan hendak berakhir masa kepengurusannya. Saya sendiri hampir lupa siapa yang sedepartemen dengan saya dan siapa ketua dan sekretaris departemennya, Belum soal garis koordinasi dan program kerjanya. Organisasi kita ini sangat gemuk kepengurusannya sama dengan penderita obesitas, menggemukkan diri tanpa sengaja tapi merampingkan dan mengefektifkan kerja-kerjanya sangat susah setengah mati. Secara internal saja kita sudah bermasalah apalagi secara eksternal. Ini introduksi soal KAHMI yang akan melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) X besok di kota Medan.

Sengaja judul refleksi ini tidak menggunakan kata “dinamika” (dimana saya senang dengan kata itu) melainkan “situasi” politik yang berubah, karena memang keadaan saat ini biasa-biasa saja. Tidak ada perubahan apa-apa dari pola kepemimpinan bangsa ini. Rasanya kepemimpinan bangsa yang membanggakan ala rakyat Turki membanggakan Erdogan — hingga kita disini pun mengidolakannya — masih jauh panggang dari api. Rakyat kita sengaja dibikin sama dengan pemimpinnya yang katanya adem, kalem dan tidak suka dengan keberisikan apalagi kritikan. Semua lini kehidupan bangsa disetel dengan regulasi yang membuat saluran aspirasi sosial-politik rakyatnya mati kutu. Rakyat disuruh “kerja-kerja-kerja” (entah apa yang mau dikerjakan) tapi justru pekerjanya imporan bermata sipit. Ironisnya, rakyat yang semakin terdesak dan tak punya lapangan pekerjaan dipalak dengan pajak ini-itu. Secara kebetulan Oktober ini publik Amerika digandrungi _The Walking Dead,_ kisah kehidupan pasca wabah _zombie_ yang mencekam _(zombie apocalypse)_ yang dibuat cerita sampingannya, _Fear The Walking Dead._ Saya bayangkan lama-lama negeri seribu pulau ini akan dihuni oleh kumpulan _zombie_ (para budak yang hidup tanpa keinginan, tanpa nama dan terjebak dalam hidup semu dimana mereka bekerja tanpa henti tapi tak menghasilkan apa-apa lalu menjadi hantu gentayangan mencari siapa penyebab semua ini). Ini bukan dinamika melainkan situasi.

Dalam situasi seperti ini KAHMI mau kemana? Mau berdinamika atau tetap apa adanya dan akhirnya menjadi _zombie?_ Saya kira semua warga KAHMI tidak setuju dengan pertanyaan/pernyataan ini. Oleh sebab itu mari kita merenung kembali dari mana KAHMI memulai. Pada awalnya KAHMI lahir dari perasaan gelisah; mau kemana setelah ber-HMI. KAHMI kemudian lahir guna melanjutkan visi dan misi HMI. Namun karena eranya otoritarian, maka format pengorganisasian KAHMI bersifat paguyuban. Pun di jika di era Orde Baru hingga kini tercatat beberapa alumni HMI menduduki beberapa portofolio penting kehidupan bangsa, itu karena _achievement_ pribadi masing-masing dan bukan rekayasa KAHMI secara terstruktur, sistematik dan masif.

KAHMI memiliki sejumlah sumberdaya manusia yang sangat mumpuni di bidangnya masing-masing dan menjadi preferensi banyak pihak, tetapi mengapa kiprah KAHMI belum dianggap mewakili kalangan kelas menengah Muslim yang memperjuangkan cita-cita Islam, _baldatun thayibatgun wa rabbun ghafur?_ Komitmen HMI dan KAHMI pada Negara Pancasila adalah final tetapi kehidupan yang Pancasilais plus Islami belum final. Karena konsep Islam moderat _(Islam washathiyyah)_ dan Islam yang merahmati _(Islam as a blessing)_ hingga kini masih jauh bahkan terkesan saat ini dibikin asing bagi umatnya. Secara simbolik, umat Islam Indonesia sangat bangga dengan predikat Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar di dunia tetapi secara substansi tak ada yang bisa dibanggakan.

Penelitian Scheherazade S. Rehman dan Hossein Askari dari George Washington University yang dipublis di _Global Economy Journal,_ Volume 10, 2010 yang dikutip Prof. Komaruddin Hidayat dan direview oleh Prof. Bahtiar Effendy dengan judul _How Islamic are Islamic countries? A rejoinder,_ membandingkan negeri dengan kategori negeri Muslim dan negeri non-Muslim. Indikator yang dinilai adalah peluang usaha, kebebasan ekonomi, akses pendidikan yang sama, korupsi, sistem keuangan dan HAM. Hasilnya mayoritas negeri Muslim justru tidak melaksanakan urusan-urusan itu sesuai dengan ajaran Islam. Justru negeri-negeri Non-Muslim lebih Islami dalam urusan umum (muamalah) seperti New Zealand, Luxemberg yang berada di top level. Sementara negeri Muslim seperti Malaysia berada di urutan ke-38 dan Indonesia di urutan ke-140 dari 280 negara yang diriset (Effendy, _INSIGHT, Essays on Islam and Public Affairs,_ 2017 : 36-7). Hemat saya, Islam dan penerapan nilai-nilainya di negeri-negeri Muslim, terutama di Indonesia disamping karena umat Islam sendiri yang oleh Cak Nur disebut kehilanganan daya tonjok psikologis _(pscychological striking force)_ juga oleh karena umat Islam dihadapkan pada konspirasi global yang sengaja mengerem lajunya _ghirah_ kehidupan Islami di negara-negara Muslim. Beberapa penulis yang mengkritisi desain Barat untuk mengerem laju peradaban Islam antara lain Edward W. Said _(Covering Islam, 1981),_ Graham E. Fuller _(A World Without Islam, 2012)_ dan Mohsin Hamid _(Discontent and Its Civilizations, 2014)._

Stigma stereotipe terorisme, radikalisme, anti-kebhinekaan, anti-toleransi menjadi milik Islam dan umatnya. Tidak mengherankan jika prioritas dari skema kebijakan program deradikalisasi di kampus-kampus perguruan tinggi Islam di Indonesia semakin efektif. Kini pihak beberapa kampus Islam seperti UIN mulai memperketat penggunaan jenis busana mahasiswa dan dosennya, terutama yang dinilai mewakili budaya Timur Tengah dan Anak Benua Indo-Pakistan, dua wilayah yang selama ini identik dengan terorisme. Padahal mengadili simbol atau membiarkannya tak serta-merta menghapuskan faham maupun ideologi yang dianut. Bukankah pelaku penyerangan di Bandara Fort Launderdale Florida bulan Januari 2017 yang menewaskan lima orang, penembakan babi-buta ke arah lapangan konser musik dekat Mandala Bay Las Vegas awal Oktober 2017 yang menewaskan 58 orang bahkan lebih dan 400 orang luka-luka serta penyerangan yang menghancurkan properti Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta di minggu kedua Oktober 2017 ini adalah para non-Muslim? Semua itu hanya mendapat tanggapan dingin media karena _setting_ global diatas.

Sayangnya, kebijakan deradikalisasi dan pengawasan terhadap kampus-kampus dan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan terkesan hanya berlaku bagi Muslim sementara non-Muslim dibiarkan bebas melaksanakan aktivitas mereka. Aktivitas Muslim justru menjadi momok dan menakutkan. Mereka para demonstran yang membawa simbol-simbol Islam membawa “kengerian” yang berakibat “kebencian” tersendiri bagi penguasa rezim politik. Adrenalin aparat keamanan semakin berpacu kencang ketika berhadapan dengan para demonstran yang mengumadangkan takbir Allahu Akbar, membawa spanduk dan bendera yang bertuliskan kalimat Tauhid _Lâ Ilâha illâ Allâh._ Suasana psikologis aparat intelijen dan kemanaan langsung terasosiasi pada upaya penggulingan kekuasaan negara yang sah.

Fenomena kehidupan kebangsaan yang menempatkan umat Islam _vis a vis_ Negara bahkan boleh dikatakan Negara _versus_ umat Islam seperti itu bagi kita merupakan masalah serius yang tidak boleh teerjadi di alam demokrasi ini, namun KAHMI tidak bisa berbuat apa-apa. Pengalaman kasat-mata — sekalipun merupakan pesta demokrasi lokal, namun resonansi politiknya menasional –- Pemilukada DKI Jakarta 2017 memberi pelajaran penting bagi keluarga besar HMI/KAHMI. Majelis Nasional KAHMI terlihat ambigu jika tidak disebut abu-abu dalam menyikapi Pemilukada DKI Jakarta. MN KAHMI di bawah nakhoda Prof. Mahfud menghadapi dilema serius. Hal ini bisa dipahami karena satu sisi, KAHMI bukan partai politik dan di sisi lain terdapat apa yang saya sebutkan dilemma serius itu. _Pertama,_ diantara jajaran Presisium Majelis Nasional ada personil yang merupakan elit partai politik pendukung Ahok-Djarot yakni Reni Marlinawati dari PPP dan elit partai politik pendukung Anies-Sandi yakni Viva Yoga Mauladi dari PAN. _Kedua,_ (ini yang teramat serius), calon Gubernur DKI Jakarta itu sendiri adalah Anies Baswedan yang merupakan salah satu personil Presidium MN KAHMI. Tentu saja secara psikologis hubungan secara personal maupun organisasi diantara sesama jajaran Presidium ini sedikit terganggu.

Atas pengalaman itu, Munas KAHMI besok di Medan setidaknya memikirkan bagaimana menyiasati kondisi internal organisasi KAHMI (khususnya di jajaran Presidium Majelis Nasional) jika menghadapi situasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 mendatang tidak terjadi dilemma semacam itu yang mengganggu pengambilan kebijakan organisasi. Hemat saya, idealnya Presidium MN KAHMI adalah para profesional non-partisan, sehingga mereka secara bebas merumuskan kebijakan-kebijakan haluan organisasi tanpa kendala psikologis antar sesama personil Presidium maupun dengan partai politik dimana ia bernaung. KAHMI harus diurus secara profesional, memiliki ketajaman visi dan bergerak secara kritis-progresif. Mengkritisi pemerintah secara terbuka dan tidak main aman saja. KAHMI harus diurus oleh orang-orang yang ikhlas dalam pengabdian. Saya ingat sebuah kisah di zaman Rasulullah S.a.w. Suatu saat Abdurrahman bin Samurah meminta fatwa kepada beliau, maka Rasulullah S.a.w pun bersabda : “Wahai Ibnu Samurah, jangan sekali-kali kamu meminta jabatan (kekuasaan), karena kalau engkau memperolehnya karena sebab meminta, maka engkau akan menanggung beban yang begitu berat. Tapi jika jabatan (kekuasaan) itu engkau peroleh bukan karena engkau memintanya maka engkau akan dibantu oleh Allah dalam melaksanakannya”. Itu sebabnya saya senang dengan nama-nama yang sudah direkomendir dan diakomodasi oleh Panitia Munas KAHMI X ini. Secara khusus saya mendukung saudara Eggi Sudjana jika dia termasuk bagian dari Presidium MN KAHMI yang akan datang. KAHMI bukan wadah yang menghimpun para pensiunan tetapi justru mengkapitalisasi sumberdaya manusia KAHMI yang hebat-hebat itu untuk jangan pensiun mengabdi untuk umat dan bangsa sebelum dipensiunkan Allah SWT.

Meskipun bukan partai politik, tetapi misi yang dikembangkan KAHMI ke depan bersifat taktis-politik non-elektoral. Melakukan pelatihan-pelatihan dan pemberdayaan masyarakat (ingat postingan Prof. Musni Umar beberapa hari lalu). Toh, demokrasi tidak saja bisa tercipta lewat perjuangan kepertaian tetapi bagaimana juga menciptakan kiat-kiat politik _(a matter of political crafting),_ meminjam Giuseppe di Palma (1990). Pola pembinaan ala ormas Gafatar yang sudah dibubarkan pemerintah pun sangat bagus. Yaitu membangun masyarakat pertanian di desa bekerjasama dengan kantor kementerian terkait. Majelis Wilayah dan Majelis Daerah bekerjasama dengan dinas-dinas di daerah mendata desa-desa yang buta aksara Al-Qur’an berpartisipasi membangun masjid dan mushala di desa, melakukan pembinaan imam, khatib, mubhalig, petugas pelaksana fardhu kifayah (pengurusan jenazah), pengembangan ketrampilan usaha ibu-ibu dan kelompok majelis taklim, pelatihan usaha bagi pencari kerja di daerah dan lain-lain. Gagasan terakhir soal pembangunan perguruan tinggi juga mungkin ke depannya rumah sakit milik KAHMI merupakan ide cerdas yang patut didukung semua pihak.

Saya kira pesan penting dari bait Bahagia HMI itu terletak pada sejauhmana alumni HMI berada di tengah-tengah umat setelah ia menimba ilmu di ruang kuliah. Kualitas insan cita HMI _(Muslim par excellent)_ adalah satunya teori dan praktek. Itu sebabnya, bahagia/kebahagiaan _(happy/happiness)_ itu ada pada sejauhmana ilmu yang kita pelajari dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Akhirnya, kebahagiaan _(hasanah)_ di dunia dan di akhirat adalah keinginan pamungkas yang setiap saat kita pinta di akhir doa kita. Selamat ber-Munas X Yakusa.

 

Oleh: Moksen Idris Sirfefa
(Penulis adalah Ketua Bidang Komunikasi Umat PB HMI periode 1997-1999)

SHARE
Comment