Home Opini Kartu Kuning dan Paradoks Demokrasi Kita

Kartu Kuning dan Paradoks Demokrasi Kita

Sudah ribuan mil langkah kaki kita berhasil menapaki jalan terjal kebebasan politik setelah ke luar dari kungkungan rezim despotik Orde Baru. Harapan hidup indah menghirup udara segar demokrasi selalu terpancar setiap bangun tidur pagi. Rentetan peristiwa politik dan hajatan demoktasi sejak kran kebebasan dibuka pada 1999 menunjukkan kemajuan spektakuler kehidupan demokrasi kita.

Namun tiba-tiba kita seakan baru terbangun dari tidur lelap di siang bolong ketika segala perbedaan, kritik, dan bentuk protes lainnya dianggap barang haram di negara ini. Siapapun yang kerap berbeda sikap politik dipersonifikasi sebagai the other yang layak ‘dikarungi’ bahkan dimusuhi.

Kisruh acungan kartu kuning Muhammad Zaadit Taqwa kepada Presiden Jokowi menjadi pengeras betapa perbedaan sikap mulai menjadi barang langka di republik ini. Ketua BEM UI sang pemberi kartu kuning lantas dibully dan dikuliti latar belakang detail hidupnya. Seakan ia PKI, HTI, atau sejenis organisasi terlarang lainnya yang tak layak memberikan kritik kepada pemerintah.

Padahal, Zaadit hanya ingin mengingatkan Presiden bahwa ada persoalan penting yang sedang dihadapi bangsa. Gizi buruk di Asmat Papua, peluang lebar kembalinya Polisi/TNI ke panggung politik, impor beras di tengah panen raya, serta rencana kenaikan tarif listrik menjadi persoalan penting yang harus disikapi serius.

Mahasiswa MIPA angkatan 2014 itu sekedar mengingatkan bahwa di tahun politik Presiden Jokowi harus serba hati-hati karena banyak jebakan batman. Jangan sampai citra dan kinerja yang dibangun susah payah selama 3 tahun tak menuai hasil positif karena kebijakan tak populis. Sebaliknya, presiden hanya meraup badai resistensi karena abai terhadap persoalan yang berkembang.

Acungan kartu kuning Zaadit diposisikan sebagai sikap kritis mahasiswa yang mesti disikapi biasa-biasa saja. Tak perlu berlebihan. Ia bukan siapa-siapa, bukan ketum parpol, bukan pula pimpinan ormas terpandang yang bisa memobilisir emosi umat . Ia hanya mahasiswa biasa yang kebetulan berkesempatan hadir saat Presdien Jokowi ke UI dalam rangka Dies Natalis ke 68, Jumat pekan lalu.

Zaadit tak punya kuasa dahsyat yang dapat menggerus dan men-downgrade elektabiltas Presiden Jokowi yang terus melangit. Ia hanya mahasiswa biasa seperti kebanyakan mahasiswa lain yang sekedar meneruskan tradisi kritis pendahulunya yang sedang ‘tidur nyenyak’ di tengah gemerlap kekuasaan yang didapat.

Tentu saja kita tak mau disebut negara dengan ‘demokrasi seolah-olah’ yang oleh Georg Sorensen disebut sebagai frozen democracy (demokrasi beku). Yakni, demokrasi semu yang seolah-olah demokratis namun realitasnya jauh dari praktik demokratis. Perbedaan tak lagi dirayakan, sebaliknya dipersoalkan. Kritik tak lagi dimaknai asupan gizi tapi dilihat sebagai racun.

Demokrasi Beku merupakan istilah yang merujuk pada potret pembusukan demokrasi karena ketidakberdayaan pemerintah berkuasa melakukan perubahan mendasar bagi kehidupan sosial politik rakyatnya.

Kita mesti selalu ingat bahwa republik ini maju karena perkembangan civil society dan elemen demokrasi tumbuh subur sebagai kontrol terhadap pemerintah. Justeru kita patut khawatir jika semua nada politik seirama karena berpeluang kembali ke zaman Orde Baru. Sebuah zaman jahiliyah dimana praktik politiknya serupa abad pertengahan. Demokrasi dibungkam. Demokrasi tak ada di sana.

Inilah paradoks demokrasi sesungguhnya yang kita hadapi saat ini. Satu sisi mengkalim sebagai negara demokratis terbesar ketiga setelah Amerika dan India. Namun di ujung spektrum lain perbedaan dianggap ancaman. Jadinya demokrasi tampak menyeramkan. Padahal kita bersusah payah membangun negeri ini dengan gelimang air mata dan tetesan darah demi tegaknya demokrasi.

Mestinya kita mengapresiasi Zaadit Taqwa karena mengingatkan berbagai persoalan serius bangsa. Kita juga sudah jauh melangkah membangun demokrasi sebagai fondasi utama membangun ekonomi yang maju.

Tentu saja kita tak ingin menjadi orang pertama yang membunuh prospek demokrasi yang kian tumbuh mekar. Biarkan perbedaan, kritik, dan protes sebagai stimulus memperbaiki kehidupan bangsa yang penting disalurkan melalui tata pola berkeadaban dan tak melawan hukum. Tak perlulah takut berlebihan.

Akhirnya, jangan sampai alergi kritik hanya menebalkan keyakinan ilmuan politik Juan Linz tentang cacat bawaan sistem presidensialisme dimana seorang pemimpin menjelmakan dirinya sebagai sosok yang antikritik karena mengklaim pemegang penuh mandat rakyat. Pengkritik dianggap layaknya para pendosa yang mesti dimarjinalkan.

Di atas segalanya, kita sangat mencintai Presiden Jokowi dan republik ini. Kartu kuning bisa bermakna ganda. Mungkin sebagai kritik atas berbagai persoalan kebangsaan. Namun bisa pula tersimpan tafsir sebagai dukungan penuh almamater UI untuk Jokowi memerintah 2 periode. Semua sangat tergantung bagaimana kita menginterpretasikan ‘teks’ kartu kuning itu.

Sekali lagi, mari nikmati indahnya berdemokrasi. Jangan dicemari tindakan segelintir orang yang kebakaran jenggot karena merasa kecolongan ulah kartu kuning Zaadit Taqwa. Terlalu berlebihan jika persoalan kartu kuning dianggap ancaman stabilitas pemerintahan.

Bagi kita yang pernah merasakan panasnya aspal jalanan hanya tersenyum simpul melihat aksi Zaadit. Sebab, demonstrasi monolog semacam itu perkara biasa dalam demorasi. Gus Dur dan SBY bahkan pernah mengalami perlakuan yang jauh lebih ekstrim. Tak usahlah berlebihan!.

Oleh: Adi Prayitno

(Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia)

Comment