Home Hukum Kasus e-KTP. Yusril: Jika Terbukti Ada Keterlibatan Parpol, Jokowi Haru Berani...

Kasus e-KTP. Yusril: Jika Terbukti Ada Keterlibatan Parpol, Jokowi Haru Berani Bubarkan PDIP

524

Publik-News.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK menduga ada aliran dana yang mengalir ke sejumlah partai politik terkait kasus e-KTP. Hal itu diungkap Jaksa saat membacakan dakwaan dalam persidangan Kamis (9/3) kemarin.

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menegaskan apabila KPK mempunyai bukti adanya keterkaitan Partai Politik dalam kasus itu, maka KPK harus berani untuk mengusutnya.

“KPK tentu tidak akan berhenti mengungkapkan kasus ini pada pada Irman dan Sugiharto dan juga sejumlah Politisi, tetepi juga wajib menyidik keterlibatan parpol dalam perkara tindak pidana korupsi ini,” ujar Yusril dalam pesan tertulisnya, Jumat 10 Maret 2017

Menurut Yusril, Parpol merupakan instrumen penting yang sangat penting di negara ini. Tanpa ada parpol yang bersih, maka negara ini akan tenggelam dalam kesuraman dan ekonomi akan runtuh

“Disini peran KPK sebagai badan anti korupsi harus membersihkan penyelenggaraan negara dari korupsi, tapi juga wajib menindak kejahatan korporasi yang melibatkan partai politik,” kata Yusril

Yusri menambahkan, apabila parpol terbukti terlibat melakukan tindak pidana korupsi, maka Presiden Jokowi bisa mengajukan permohonan pembubaran parpol. Hal ini kata yusril, merujuk pada pasal 68 UU MK dan peraturan MK no 12/2014.

Namun, Yusril psimis Jokowi akan berani melakukan itu. Karena parpol yang diduga menerima uang haram itu salah satunya adalah dari partainya sendiri, yakni PDIP

“boleh dikatakan mustahil ada Presiden dari suatu partai akan mengajukan perkara pembubaran partainya sendiri ke MK,” ujarnya

Maka itu, Yusril meminta semua pihak menunggu hasil keputusan dari pengadilan. Jika pengadilan memutuskan parpol terbukti menikmati uang hasil korupsi itu, maka dengan sendirinya Jokowi harus mengajukan permohonan pembubaram ke MK

“langkah pembubaran itu  sangat penting bukan saja untuk pembelajaran politik demokrasi, tetapi juga untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang, “ tutur Yusril.

Seperti diketahui, KPK menyebut  Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha yang menjadi mitra kemendagri pernah mempunyai maksud untuk memberikan jatah uang haram itu kepada partai politik.

Sementara jumlah uang dan nama parpol yang dimaksud itu adalah,

  1. Partai Golkar sejumlah Rp 150 miliar
    2. Partai Demokrat sejumlah Rp 150 miliar
    3. PDI Perjuangan sejumlah Rp 80 miliar (Fq)

Comment