Kehadiran PNS Dampingi Ahok di Sidang MK Dianggap Melanggar Disiplin Kerja

Kehadiran PNS Dampingi Ahok di Sidang MK Dianggap Melanggar Disiplin Kerja

SHARE
?

Publik-News.com – Sekretaris Jendral Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Jamal Yamani mengatakan kehadiran pegawai negeri sipil (PNS) di Mahkamah Konstitusi (MK) mendampini Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahik melanggar disipilin kerja.

mendampingi sidang perdana gugatan uji materi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) tentang pasal 70 ayat 3 UU No 10 tahun 2016 terkai kewajiban cuti bagi calon petahana untuk kampanye, itu melanggar disiplin kerja sebagai seorang pejabat publik.

“Kan Ahok mengajukan permohonan uji materi ke MK secara pribadi, mengapa harus dikawal secara khusus dari para PNS pemda DKI, Biro Humas, Biro Protokoler, Petugas Dishub dan Kesbangpol bahkan aparat kepolisian,” kata Jamal, Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Menurut Jamal, ada undang-undang yang dilanggar mereka saat mendamping Ahok dalam sidang perdana uji materi soal cuti kampanye Pilkada DKI yang akan digelar pada 2017 yang akan datang. UU yang dilanggar itu, kata dia, UU No 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.

” Mereka telah meninggalkan kewajibannya dengan menggunakan jam kerja selaku PNS,” pungkasnya.

Karena itu, Jamal berencana akan melayangkan surat kepada Kemendagri, Bapenas, kepolisian metro jaya dan Gubernur DKI Jakarta untuk memberikan teguran dan sanksi kepada PNS yang menggunakan jam kerjanya untuk kepentingan pribadi Ahok.

(Taufik)

Comment