Kemendagri Mengaku Masih Mengkaji Soal Pemberhentian Ahok

Kemendagri Mengaku Masih Mengkaji Soal Pemberhentian Ahok

SHARE

Publik-News.com – Kementerian Dalam Negeri mengaku masih mengkaji perihal pemberhentian sementara Gubernur Nonaktif DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Mengingat statusnya dalam kasus penistaan agama sudah menjadi terdakwa.

“Sekarang lagi didiskusikan di Kemendagri terkait persoalan status Pak Ahok. Sekarang kan nonaktif, masa gubernur nonaktif dinonaktifkan lagi,” kata Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2016).

Selain itu, kemendagri saat ini belum menerima surat pemberhentian secara langsung dari pengadilan. “Secara fisik saya belum lihat, tapi setahu saya ada surat,” ujarnya.

Menurut Soemarno, tujuan dari pemberhentian sementara kepala daerah ketika terkena kasus adalah agar tidak menghambat jalannya proses hukum yang berjalan di pengadilan. Sementara Ahok saat ini sudah mengambil cuti kampanye, sehingga dianggap tidak mengganggu proses hukum yang sedang berjalan.

“Jadi intinya yang penting Pak Ahok sudah nonaktif meskipun dalam kapasitas cuti kampanye. Dan prinsipnya pemberhentian sementara kan agar tidak mengganggu proses hukum. Tapi nanti ke depan mungkin saja dinonaktifkan kalau cutinya habis,” sambungnya.

Soemarono, yang saat ini juga menjabat sebagai Plt Gubernur DKI menegaskan keputusan terkait pemberhentian pada Ahok menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Keputusan dan kewenangan ada di pemerintah pusat. Kami Pemprov tidak ada urusannya dengan penonaktifan Pak Ahok sebagai gubernur karena itu murni kewenangan pemerintah pusat,” ungkap Sumarsono. (Fq)

 

 

SHARE
Comment