Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial Kawasan Pesisir Jakarta

Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial Kawasan Pesisir Jakarta

SHARE

Anies Baswedan, Gubernur DKI, telah mencabut Raperda RTRKS (Rancangan Tata Ruang dan Kawasan Strategis Pantai Utara) dan RZWP3K (Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil), yang menandakan bahwa pembahasan keberlanjutan reklamasi teluk Jakarta di DPRD selama tahun 2018 tidak akan terjadi. Hal ini disampainya pada tanggal 15/12 /2017 dalam konfrensi pers di Balaikota.

Anies menyampaikan juga ada empat hal pokok bagi pemerintah untuk dikaji kembali sebelum menentukan nasib reklamasi ke depan. Keempat hal itu adalah aspek sosiologis, aspek ekonomis, aspek geografis dan aspek strategis global. Dalam berbagai kesempatan, Anies menyoroti pula bahwa reklamasi ini kurang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dalam kesempatan bertemu IA ITB (Ikatan Alumni ITB cabang Jakarta) dan kelompok alumni ITB tolak reklamasi, beberapa waktu lalu, Anies menyebutkan tinggal di Jakarta ini seperti tinggal di pedalaman, bukan di daerah berpantai. Secara keseluruhan, prinsipnya, gubernur DKI ini sudah bertekad menghentikan reklamasi teluk Jakarta. Baik karena janjinya pada masyarakat Jakarta ketika masa kampanye, maupun pandangan startegisnya tentang hubungan reklamasi dengan kesejahteraan rakyat.

Paper ini berusaha menyoroti persoalan-persoalan sosial dalam pembangunan di Jakarta dan kaitannya dengan reklamasi. Dengan pembahasan ini, diharapkan dapat mulai memberi kontribusi pada aspek sosiologis yang diharap gubernur untuk dikaji.

Apakah aspek sosiologis itu? Gubernur Anies belum merinci apa yang dimaksud aspek sosiologis tersebut. Namun, pengertian sososiologis tentunya terkait dengan aspek masyarakat dan hal-hal sosial yang terjadi. Aspek ini menekankan pentingnya melihat Jakarta sebagai sebuah masyarakat, sebuah struktur sosial ataupun sebuah interaksi sosial.

Aspek ini bukan melihat Jakarta sebagai kumpulan gedung-gedung pencakar langit, jalan-jalan, taman-taman, jumlah mobil, jumlah motor dan lain sebagainya. Sebagai sebuah masyarakat, aspek ini melihat kumpulan manusia yang hidup dengan jiwa, rasa dan akal. Dalam aspek ini, imajinasi keberhasilan membangun bukan terletak pada hal-hal material (saja), tapi justru melihat keberhasilan pada pembangunan masyarakatnya, manusianya.

Kemiskinan, Ketimpangan Sosial dan Interaksi Sosial

Kemiskinan di Jakarta menurut data BPS berkisar 3,77% dari total penduduk sekitar 10 juta jiwa atau 389.690 ribu jiwa pada Maret 2017. Jumlah ini menurut Wakil Gubernur DKI tidak pernah mengalami penurunan selama sepuluh tahun terakhir. Bahkan, sesungguhnya data menunjukkan kenaikan jumlah kemiskinan, meski dinyatakan dalam jumlah ribuan jiwa. Pengangguran di Jakarta juga cukup besar, mencapai 5,36% (februari 2017) dari jumlah angkatan kerja 5.461.000 jiwa.

PDRB perkapita penduduk Jakarta tahun 2016 adalah rp. 277, 99 juta, meningkat dari tahun sebelumnya rp. 195, 46 juta. Angka ini jauh di atas rata-rata Indonesia dengan pendapatan perkapita Rp. 47,96 juta (tahun 2016). PDRB perkapita yang menyolok di Jakarta bukan berarti mengggambarkan baiknya struktur social ekonomi masyarakat Jakarta. Bahkan, sebaliknya hal ini menunjukkan adanya kepincangan struktur social ekonomi yang sangat dalam, dibanding wilayah Indonesia lainnya.

Dalam sepuluh tahun terakhir, Gini Ratio di Jakarta melebihi 0,4. Sedangkan pada tahun 2016 sudah mencapai 0,46. Dari segi kepemilikan lahan, meskipun BPN belum pernah merilis ketimpangan penguasaan lahan di perkotaan, namun sebuah studi Universitas Tarumanegara, 2011, menunjukkan kepemilikan lahan untuk property secara dominan dikuasai 5 pengembang besar. Menurut para ahli, seperti Yayat Supriyatna, penguasaan lahan oleh pengembang ini menyulitkan rakyat mencari lahan murah.

Kondisi kemiskinan dan ketimpangan sosial yang ada mengakibatkan sulitnya interaksi sosial yang baik dalam masyarakat. Amartya Sen dalam pandangannya tentang manusia sejahtera menekankan bahwa kesejahteraan ini sangat terkait dengan sejauh apa tingkat kebebasan manusia untuk hidup bisa memilih (Development as freedom, 1999).

Dalam “Capablities Approach”, Sen menyoroti penting seseorang memiliki kemampuan untuk berkehidupan sosial. Kondisi yang menghalangi kemudahan seseorang untuk berinteraksi dapat berupa kemiskinan yang dialaminya, maupun ketiadaan akses public yang memungkinkan mereka berinteraksi. Bagi masyarakat miskin Jakarta, dan masyarakat Jakarta umumnya, persoalan akses pada ruang publik bersama ini sudah sangat sulit.

Situasi di atas juga telah memecah masayarakat yang seharusnya inklusif menjadi tersegregasi. Seeregasi sosial terlihat seperti, pertama, kita melihat bahwa “social block” dalam pemukiman pemukiman eksklusif telah terjadi dan berlangsung terus menerus. Kedua, ruang-ruang publik seperti taman dan waduk yang dikembangkan pemerintah, cenderung dinikmati kelas sosial bawah.

Sedangkan ruang publik dalam pemukiman elit, meskipun itu merupakan fasos dan fasum, umumnya hanya dinikmati lingkungan perumahan tersebut secara eksklusif. Secara proporsional, ruang publik untuk bersenang (leisure) yang saat ini ada untuk mayoritas rakyat, sudah tidak seimbang. Tentunya, diakibatkan juga minimnya ruang publik (ruang terbuka hijau) yang tersedia. Ketiga, pantai sebagai ruang publik yang sangat penting sebagai sarana interaksi sosial, pada kenyataannya nyaris tidak dimiliki lagi oleh rakyat menengah ke bawah di Jakarta.

Pantai-pantai di kawasan elit lebih berkesan “private ownership”, sedangkan pantai publik, misalnya Ancol, harus berbayar.Kemiskinan, ketimpangan dan segregasi sosial pada akhirnya akan menimbulkan kecemburuan sosial, kekerasan sosial (misalnya, tawuran antar warga), kriminalitas, dan kualitas hidup masyarakat yang rendah.

Pantai dan Ruang Terbuka Publik

Reklamasi 17 pulau yang dikembangkan oleh beberapa pengembang di pantai Jakarta saat ini, konsepnya ditujukan untuk pengadaan lahan buat kalangan atas. Meskipun NJOP pulau C dan D saat ini berkisar rp. 3 juta, dalam penyelidikan kepolisian, hal ini dianggap tidak mungkin nilainya seperti itu, sebab, kawasan sekitarnya sudah memiliki NJOP Rp. 30 juta. Juga, rencana rumah/apartemen yang dipasarkan mencakup harga milyaran rupiah per unit. Jika ini tidak dihentikan maka, penguasaan pantai, sebagai yang seharusnya ruang terbuka publik, akan dinikmati oleh kalangan menengah atas.

Penataan kawasan daratan pantai Jakarta inipun di masa lalu cenderung menggusur pemukiman rakyat miskin, karena antara lain, dianggap tidak mendukung keindahan kawasan tersebut, seperti yang terjadi di pasar ikan, kampung Akuarium dan Kampung Luar Batang, Penjaringan Jakarta Utara. Penggusuran ini bukannya sebuah solusi dalam perspektif memanjakan kaum miskin kota, yang mana justru mereka membutuhkan kehadiran negara untuk melindungi.

Disamping itu, penggusuran masyarakat miskin dari kawasan pantai, akan menjadikan pantai sebagai tempat eksklusif bagi kalangan elit saja. Masyarakat miskin kota, seharusnya diedukasi untuk menata kawasan mereka sendiri dengan prinsip-prinsip “self help”, di mana pemerintah mendampingi mereka. Seandainya pun diperlukan, pemerintah dapat juga melakukan intervensi melalui berbagai kebijakan yang mampu mengkonsolidasikan pemukiman kumuh menjadi pemukiman yang sehat dan bersih.

Problematika masyarakat Jakarta yang mengalami ketimpangan sosial mendalam serta kemiskinan dan pengangguran yang besar, membutuhkan ruang di mana mereka dapat menghilangkan kepenatannya dalam hidup. Ruang itu haruslah murah dan gampang dijangkau. Potensi ini tentunya ada pada pantai Jakarta, dengan bibir pantainya sepanjang 32 km.

Restrukturisasi Kepemilikan Pantai Sebagai Reformasi Struktur Sosial

Kepemilikan akses terhadap pantai sangat eksklusif bagi warga Jakarta jika kita melihat sebaran pantai Jakarta Utara dari sisi timur ke sisi barat pada dua peta di atas. Sebelah sisi timur, sudah jelas adanya pelabuhan dan aktifitas pelabuhan internasional yakni pelabuhan tanjung priok, JICT (Jakarta International Container Terminal), New Port of Tanjung Priok, dan kawasan penumpukan peti kemas Marunda. Aktifitas ini setidaknya telah mengambil 1/3 akses pantai Jakarta.

Meskipun masih tersisa 2/3 bagian yang mungkin direstrukturisasi kepemilikannya untuk kepentingan ruang publik rakyat Jakarta, situasi lapangan saat ini, sulit dilakukan. Daerah Ancol yang memakan sekitar 9 km garis pantai, sangat minim untuk memenuhi kepuasan rakyat Jakarta yang terlalu besar jumlahnya. Selain masuk berbayar, sebagian bibir pantai juga dikuasai oleh bisnis hotel dan restoran.

Di sisi Barat Jakarta, pantai dikuasai pemukiman mewah Pantai Indah Kapuk. Sedangkan di sebelah Ancol, di kuasai pemukiman mewah peluit. Hal ini menjelaskan kenapa penggusuran penggusuran rakyat miskin di Jakarta Utara selama ini dilakukan. Yakni perbutan lahan pinggir pantai oleh orang orang kaya. Hal ini pula menjelaskan kegundahan dan kegeraman Gubernur Anies yang mengatakan “kita hidup di Jakarta seperti di hutan atau di pegunungan, terasa jauh dari laut”.

Apakah kita yang dimaksud Gubernur Anies adalah kaum “Pribumi”, sebagai mana merujuk pidato inagurasinya ketika diangkat menjadi gubernur? Ini memerlukan kajian lebih lanjut.

Dalam konteks penataan masyarakat ke arah yang berjiwa inklusif, memanjakan kaum miskin kota, dan memaksimalkan ruang terbuka public, maka penguasaan kawasan pinggir pantai sejatinya merupakan pertarungan segelintir kelas elit Jakarta melawan jutaan rakyat Jakarta. Peranan pemerintah DKI sudah pasti benar dalam menghentikan reklamasi teluk Jakarta. Pantai tidak boleh jatuh ketangan segelintir pengembang, baik dalam pengelolaan hak eksklusif maupun penguasaan akses masuk ke pantai. Lalu bagaiman langkah selanjutnya?

Keinginan Gubernur Anies, dan keinginan rakyat Jakarta yang memilihnya, untuk menghentikan reklamasi dan sekaligus menata peruntukan pantai Jakarta adalah langkah yang benar, sesuai dengan hak negara untuk menguasai tanah dan peruntukannya. Untuk itu, sesuai dengan Perpres 51/2016 tentang Sempadan Pantai, Gubernur Anies perlu memastikan sedikitnya ada 100 meter hak rakyat Jakarta sepanjang garis pantai, khususnya di luar wilayah pelabuhan. Hak rakyat ini harus esklusif, artinya dapat diakses tanpa bayar dan bebas melewati tembok-tembok perumahan yang ada. Upaya yang lebih besar, dapat dilakukan dengan menata ulang pemukiman daratan pantai dengan mengembalikan hak-hak nelayan untuk memiliki rumah dibibir pantai dan adanya kawasan wisata murah.

Dengan demikian maka wajah Jakarta yang pincang akan mulai berubah ke arah kehidupan bersama yang saling menghargai.

(Makalah disampaikan pada Workshop Pemerintah Daerah DKI berkerjasama dengan alumni perguruan tinggi PETISI Tolak Reklamasi, Pemda DKI, 21/12/17)

Oleh Dr. Syahganda Nainggolan, MT
(Penulis adalah Alumni Studi Pembangunan-ITB/Alumni Kessos Fisip UI)

Comment